JAKARTA,REPORTER.ID – Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha yang tewas akibat ditembak pas kepalanya dari belakang oleh sparatis, bukanlah penembakan biasa dan pasti dilakukan oleh orang yang sudah terlatih. Penembakan ini bukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang Badan Intelejen Negara (BIN) menyebutnya sebagai sparatis teroris. Mereka ini tak mungkin bisa melakukan itu tanpa dukungan luar negeri untuk merdeka.
Dengan tewasnya Danny oleh sparatis berarti ada dua prajurit TNI yang tewas di Papua, yaitu Yos Sudarso. Sehingga dengan meninggalnya Yos Sudarso tersebut membuat rakyat Surabaya marah dan bangkit untuk mengobarkan pertempuran dalam perebutan Irian Barat (Papua) ke pangkuan NKRI.
Karena itu penaganan masalah Papua tersebut harus tepat. “Ibarat diagnoses obat jangan sampai salah obat. Selain hukum dan senjata juga diperlukan pendekatan dialog. Seperti yang saya alami saat dikepung 1000 lebih aktifis OPM (Organisasi Papua Merdeka). Pimpinan OPM, Yogi kemudian saya ajak bicara dan terbukti aman. Sebagai Danpampres, Presiden Megawati pun di tahun 2002 itu bisa melakukan pertemuan dengan sukses dan aman,” tutur Letjen TNI AL (Purn) Nono Sampono.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPD RI tersebut dalam diskusi 4 Pilar MPR RI “Peran TNI Polri dalam Menumpas KKB Papua” bersama anggota MPR RI dari FPG Dave Akbarsyah Fikarno dan Yan Permenas Mandenas dari Fraksi Gerindra, di Gedung MPR RI, Senayan Jakarta, Selasa, 27 April 2021.
Menurut Nono yang pernah menjadi pasukan Denjaka itu, kalau ingin merdeka dan didukung kekuatan asing, berarti ini menyangkut keutuhan NKRI, maka tak bisa ditawar-tawar lagi. Sehingga operasi militer atau apapun namanya harus didukung, karena yang tewas dan menjadi korban banyak rakyat sipil. “Dan, bukan berarti TNI Polri boleh ditembak, tapi itu sudah menjadi tanggung jawabnya dalam bertugas,” jelas Nono.
Menurut Nono, dalam menghadapi sparatis Papua itu semua harus terlibat dan mendukung. Termasuk wartawan, mengingat di situ ada unsur pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara, demi kedaulatan NKRI. Apalagi yang dihadapi bangsa ini banyak, bukan hanya Papua. “Yang ngerti kebutuhan negara ini adalah kita sendiri, dimana Indonesia ini lebih luas dari Eropa yang terdiri dari 30 negara, sedangkan Indonesia hanya satu negara,” tambah Nono.
Khusus untuk Papua, idealnya terbagi dalam tujuh (7) provinsi; Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan lain-lain. Hal itu kata Nono, mengingat Papua yang luas, banyak suku, banyak tokoh adat, sehingga dengan banyak provinsi bisa mewakili masyarakat untuk menyelesaikan masalah Papua. “Kalau Aceh bisa, kenapa Papua tidak?” kata Nono berharap.
Dave Laksono memgaku jika dirinya selama ini tidak sepakat menyebut KKB, tapi sparatis teroris, mengingat kebrutalan dan kekejamannya selama ini. “Kalau KKB bawanya golok atau senjata rakitan dan merampok di pinggiran jalan. Tapi, ini terlatih dan senjata cukup canggih. Sebab, orang biasa tak akan mampu menembak dari belakang dari jarak 200 meter pas tepat di kepala, kecuali dengan senjata canggih. Kalau rakitan hanya sejauh 20 meter,” kata politisi Golkar itu.
Anehnya lagi lanjut Dave, ada Gubernur Papua dengan alasan berobat nyasar ke negara sebelah dengan naik motor. “Ini nyasar, tapi beli obat. Masak di daerahnya sendiri gak ada obat? Ada apa dengan tingkah laku Pak Gubernur?” tanya Dave. Namun, dia tak sebut nama dan gubernur mana di Papua yang nyeberang ke negara sebelah tersebut.
Untuk itu, Dave mendukung operasi militer
bagi sparatis tersebut, sebab kalau tidak, akan terus mengganggu keamanan masyarakat Papua dan mengancam stabilitas nasional. Namun, pemerintah juga harus mampu meyakinkan dunia bahwa apa yang terjadi di Papua itu bukan pelanggaran HAM. Tapi, sikap pemerintah dalam melawan sparatis dan terorisme.
“Semoga revisi UU Otsus Papua segera diundangkan dan siapapun pemerintahnya di tahun 2024 mendatang harus terikat dan menjalankan UU Otsus ini,” ungkapnya.
Yan Permenas hanya berharap dibukanya dialog dengan pemerintah pusat, yang selama ini belum terwujud. Padahal para aktivis Papua baik yang ada di Papua, di.luar negeri, dan di Jakarta sangat berharap bisa ada dialog tersebut. “Tentu dialog itu tetap dalam bingkai NKRI. Kalau Aceh bisa, kenapa Papua tidak?” kata dia menyontohkan.
Sebab, kalau terus terjadi aksi balas dendam selain tak akan pernah selesai, juga kasihan rakyat sipil yang tak berdosa akan terus menjadi korban. “Dana Otsus pun sudah banyak diberikan oleh pusat mesti tetap ada kekurangan di sana-sini. Namun, kesalahan tak bisa ditujukan hanya kepada pusat, tapi juga pemerintah daerah. Kalau pun ada korupsi hukum harus ditegakkan. Silakan KPK ke Papua,” ujarnya.
Selama ini kata Yan, sudah ada 9 satgas organik dan non organik di Papua. Tapi, masalah Papua tak juga tuntas. Sehingga pendekatan keamanan yang dilakukan 9 satgas tersebut tak efektif dan karenanya perlu dievaluasi. Bahwa kondisi medan Papua yang sulit membutuhkan transportasi dan senjata yang canggih, karena KKB lebih menguasai medan.
Kalau bisa TNI Polri mempunyai alat deteksi yang canggih untuk bisa memantau pergerakan KKB termasuk senjata itu diperoleh dari mana? “Kalau tidak, pergerakan KKB sulit dihentikan. Atau dengan dialog tetap dalam pangkuan NKRI. Saya yakin, KKB yang di gunung, hutan, aktor intelektualnya yang ada di luar akan turun dan kumpul bersama demi kepentingan rakyat Papua. Tak akan merdeka. Sebab, ngurus diri sendiri saja tak bisa malah mau merdeka,” pungkasnya.
