JAKARTA,REPORTER.ID – Sudah dua kali lebaran Idul Fitri ini umat Islam dilarang mudik, sehingga kemauan untuk mudik kali ini sangat kuat. Karena itu, kalau kebijakan larangan itu kurang bahkan tidak dipatuhi, maka kesadaran yang lebih penting untuk bersabar dan bertahan untuk tidak mudik demi keselamatan yang lebih besar.
Namun demikian, kebijakan tetap harus tegas berikut sanksinya. “Anggota DPD RI yang ada di 34 Provinsi pun akan koordinasi dengan gubernur, bupati dan walikota untuk mencegah dan memperketat larangan mudik tersebut,” tegas Anggota DPD RI dari Dapil Sumatera Utara, Budinita.
Hal itu disamapikan Badikenita Br Sitepu dalam dialog kemegaraan “Peran Darah Antisipasi Larangan Mudik Lebaran 2021” bersama Beni Irwan (Kapuspen Kemendagri) dan Trubus Rahadiansyah (pengamat kebijakan publik) di Gedung MPR/DPD RI Senayan Jakarta, Rabu, 28 April 2021.
Sebab, lanjut Badekenita, pihaknya tak ingin terjadi lonjakan covid-19 seperti di India. Yang kini justru kewalahan karena yang terpapar maupun yang meninggal mencapai ratusan ribu orang. “India yang memiliki SDM unggul di teknologi saja rumah sakitnya sampai kekurangan oksigen dan banyak yang tak tertolong,” ujarnya.
Kalaupun berharap PAD (pendapatan asli daerah) naik dengan mudik lebaran tersebut, menurut Badekenita, hal itu tidak signifikan. Justru transfer daerah yang langsung maupun tak langsung yang akan bisa membangkitkan ekonomi masyarakat.
“Jadi, covid-19 ini tanggung jawab kita semua. Kalau pada tahun 2045 mau menjadi generasi emas dan masuk lima besar dunia, tapi selama covid-19 tak bisa ditangani, maka Indonesia tak akan bisa berbuat apa-apa. Sekarang saja APBN kita defisit Rp 1000 triliun, siapa yang mau bayar?” ungkapnya.
Benni mengatakan semua kebijakan larangan mudik ini karena kondisi covid-19 dan untuk keselamatan bersama yang lebih besar. “Bagi ASN jelas dilarang dan ada sanksi kalau dilanggar. Kebijakan itu sinergi dengan Kemenhub RI, Kemenaker RI, Kemenag RI, Satgas Covid-19 dan lain-lain. “Belajar dari lebaran tahun 2020 terbukti lonjakan covid-19 hingga 220 persen. Apalagi saat ini sedang mengalami kenaikan berbarengan gelombang baru dari India,” tambahnya.
Sementara itu Trubus mengakui kalau kebijakan larangan mudik tersebut sulit diterapkan. Sebab, masyarakat sudah dua tahun menahan diri untuk tidak mudik, sehingga sekarang sulit dibendung.
“Kebijakannya pun akhirnya hanya di atas kertas, sulit diterapkan. Apalagi yang sudah vaksin pasti merasa lebih kebal dari virus covid-19. Sehingga 330 penyekatan yang ada pun tak akan efektif,” kata Trubus.
