Berita menraik yang menjadi perbincangan publik pagi ini adalah 51 guru besar dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang tergabung dalam Koaliai Guru Besar Antikorupsi mengirimkan surat terbuka kepada Mahkamah Konstitusi (MK) agar mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang KPK. Alasannya, UU KPK yang berlaku sekarang membuat KPK mengalami krisis integritas dan krisis demoralisasi.
Berita kejutan pagi ini adalah soal putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang menjadi Wali Kota Solo dan menantu Jokowi Bobby Nasution yang menjadi Wali Kota Medan mulai bersih-bersih pemerintahannya. Keduanya mencopot pejabat lurah di daerahnya masing-masing lantaran diduga lakukan pungli. Di Solo, Gibran mencopot Lurah Gajahan lantaran diduga lakukan pungli berkedok sedekah dan zakat fitrah. Sementara di Medan, Bobby mencopot Lurah Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan. Menantu Presiden Jokowi itu mendapat laporan dari masyarakat terkait pungli.
Kelakuan KKB di Papua kian ngelunjak dan makin songong. Setelah membunuh banyak warga sipil tak berdosa, menembak mati sejumlah personil TNI dan Polri dan merusak sejumlah fasilitas, mereka mengancam keselamatan para pendatang yang tinggal di Papua. Ancaman itu ditebar oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) setelah pekan lalu pemerintah secara resmi menetapkan Kelompok Kriminal Senjata (KKB) Papua sebagai teroris.
Presiden Jokowi menanyakan kepada Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim soal terobosan apa saja yang telah dibuatnya untuk mendorong dunia pendidikan. “Saya ingin Pendidikan untuk semua. Inklusif. Sampai ke pinggiran, sampai ke pelosok desa Tanah Air. Tapi pendidikan yang berkualitas, yang kompetitif. Dua-duanya harus berjalan bersamaan. Ini kan yang saya tugaskan ke Mas Menteri,” kata Jokowi.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta Kementerian Keuangan memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada aparatur sipil negara dan personel TNI/Polri secara penuh dan tanpa potongan. Berikut isu selengkapnya.
1. Sebanyak 51 guru besar dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Koaliai Guru Besar Antikorupsi, di antaranya Prof. Emil Salim, Prof. Azyumardi Azra, Prof. Dr. Franz Magnis Suseno menyampaikan surat terbuka kepada Mahkamah Konstitusi (MK) agar mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang KPK. Koalisi menyatakan, alih-alih memperkuat, UU tersebut justru telah memperlemah pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.
“Kami menaruh harapan besar pada Mahkamah Konsititusi untuk mengembalikan kondisi pemberantasan korupsi seperti sedia kala. Harapan itu hanya akan terealisasi jika Bapak dan Ibu Yang Mulia Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi UU KPK hasil revisi,” demikian bunyi surat pernyataan yang dikirimkan Prof. Emil Salim secara terbuka.
Para guru besar tersebut menilai, UU KPK hasil revisi atau UU Nomor 19 Tahun 2019 telah terang benderang melumpuhkan lembaga antirasuah, baik dari sisi profesionalitas maupun integritasnya.
2. Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra mengingatkan, KPK saat ini sedang krisis integritas dan krisis demoralisasi. Kedua krisis itu timbul akibat adanya revisi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. “Krisis integritas itu terlihat dari pegawai KPK itu yang mencuri barang bukti hampir dua kilo emas dan ada pegawai KPK yang memeras pejabat,” kata Azra dalam diskusi daring Minggu (2/5).
Krisis integritas lain dari KPK, kata Azra, adalah gagalnya KPK lakukan operasi penggeledahan di Kalimantan Selatan yang diduga karena bocornya informasi tentang operasi KPK itu. “Nah yang kedua adalah demoralisasi, banyak pegawai KPK berhenti karena pegawai KPK itu dijadikan ASN dan itu juga menjadi masalah,’’ ujar Azra.
2. Putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang menjadi Wali Kota Solo dan menantu Jokowi Bobby Nasution yang menjadi Wali Kota Medan mulai bersih-bersih pemerintahannya. Keduanya mencopot pejabat lurah di daerahnya masing-masing lantaran diduga lakukan pungli. Di Solo, Gibran mencopot Lurah Gajahan lantaran diduga lakukan pungli berkedok sedekah dan zakat fitrah di wilayahnya. “Hari Senin dibebastugaskan,” kata Gibran, Minggu (2/5).
Sebelum mencopot lurah itu, Gibran menerima laporan dari warga Gajahan terkait pungli berupa sedekah dan zakat fitrah oleh anggota Linmas Kelurahan tersebut. Sementara di Medan, Bobby mencopot Lurah Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan. Menantu Presiden Jokowi itu mendapat laporan dari masyarakat terkait pungli.
Bobby langsung menindaklanjuti laporan itu. Bersama rombongan, ia mendatangi kantor lurah dan langsung menanyakan perihal pungli kepada HM. Awalnya HM tak mengaku. Namun, Bobby telah mengantongi bukti rekaman soal dugaan permintaan uang dengan menunjukkannya kepada Hermanto.
3. Kelakuan KKB di Papua kian ngelunjak dan makin songong. Setelah membunuh banyak warga sipil tak berdosa, menembak mati sejumlah personil TNI dan Polri dan merusak sejumlah fasilitas, mereka mengancam keselamatan para pendatang yang tinggal di Papua. Ancaman itu ditebar oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) setelah pekan lalu pemerintah secara resmi menetapkan Kelompok Kriminal Senjata (KKB) Papua sebagai teroris.
OPM tidak terima dengan cap teroris yang disematkan pemerintah kepada KKB. Mereka beralasan, pemerintahlah yang banyak membunuh masyarakat sipil, khususnya sipil Papua. “Militer Indonesia yang menyerang penduduk sipil Indonesia, bukan kami,” kata Dewan Diplomatik OPM yang berbasis di Australia, Amatus Akouboo Douw dalam keterangannya, kemarin.
4. Kepolisian Daerah Papua telah memetakan enam Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang selama ini aktif melakukan gangguan keamanan di wilayah pegunungan. Kapolda Irjen Pol Mathius Fakhiri menyebut enam kelompok KKB itu terdapat di wilayah Kabupaten Puncak, Intan Jaya, dan Nduga.
“Kelompok ini sebetulnya kelompok besar, namun yang aktif selama ini ada enam kelompok. Mereka melakukan aktivitas di daerah Ilaga dan Beoga Kabupaten Puncak, Sugapa Kabupaten Intan Jaya dan di daerah Nduga,” jelas Fakhiri di Timika, Papua, Minggu (2/5).
Ia mengatakan para pimpinan KKB yang aktif di wilayah pegunungan Papua itu sudah lama masuk dalam DPO kepolisian seperti Lekagak Telenggen, Militer Murib, Sabinus Waker, dan Egianus Kogoya. “Sempalan dari kelompok Lekagak Telenggen di Kabupaten Puncak itu sekarang terbagi dalam dua kelompok,” ujar Fakhiri.
5. Tokoh masyarakat Papua, John Jonga menilai memanasnya konflik antara pemerintah Indonesia dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua baru bisa ditanggulangi jika kedua pihak menahan diri dan membuka ruang dialog. John mengatakan pemerintah maupun Organisasi Papua Merdeka (OPM) harus saling berbenah diri atas langkah keduanya yang berdampak pada panasnya konflik di Papua.
“Dua-duanya harus dibenahi. Semua itu (konflik) terjadi, karena ruang dialog dan ruang diskusi tidak terbuka,” kata John ketika, Minggu (2/5). Ia menjelaskan duduk perkara dari konflik yang terjadi di Papua sesungguhnya karena Jakarta tidak memahami ideologi yang diperjuangkan oleh masyarakat Papua.
6.. Presiden Jokowi mengaku dirinya merupakan pribadi yang tidak mau kalah sewaktu menjadi murid dan mahasiswa. Jokowi menyebutkan, dia selalu ingin belajar lebih dari yang orang lain pelajari. Hal itu disampaikannya dalam podcast Hardiknas 2021 bersama Mendikbud-Ristek, Nadiem Makarim yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (2/5).
“Kalau saya orangnya memang waktu entah itu di SD, SMP, SMA, atau di universitas memang tidak mau kalah,” kata Jokowi. Jika seorang temannya belajar selama satu jam pada malam hari, Jokowi akan belajar selama dua jam. Jika mengetahui temannya belajar selama 30 menit sesudah subuh, Jokowi akan belajar selama 60 menit. “Juara 1 misalnya, saya melihat oh belajarnya malam dua jam, saya empat jam misalnya gitu. Tidak mau kalah di situ maksud saya,” ucap Jokowi diiringi tawa.
7. Presiden Jokwi menyatakan, pendidikan harus memerdekakan manusia. Pendidikan yang memerdekakan manusia sesuai dengan semangat yang diajarkan Ki Hadjar Dewantara, pelopor pendidikan Indonesia yang menjadi cikal bakal lahirnya Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). “Saya mau mengingatkan, berhubung hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional, agar sistem pendidikan di Indonesia sekali lagi haruslah memerdekakan manusianya dan membangun jiwa dan raga bangsa,” pinta Jokowi dalam podcast Hardiknas 2021 bersama Menteri Nadiem Makarim, Minggu (2/5).
Jokowi mengatakan, pendidikan untuk memerdekakan manusia bisa dimaknai bahwa semua orang boleh menjadi apa saja berbekal pendidikan. Bersamaan dengan itu, setiap manusia juga harus menghormati kemerdekaan orang lain. Jokowi berharap, ke depan pendidikan di Indonesia menjadi inklusif. Artinya, pendidikan bisa dirasakan hingga ke seluruh pelosok desa di Tanah Air. “Tapi pendidikan yang berkualitas, yang kompetitif, dua-duanya harus berjalan bersamaan,” kata Jokowi.
8. Presiden Jokowi menanyakan kepada Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim soal terobosan yang telah dibuatnya untuk mendorong dunia pendidikan. Mulanya, pada diskusi memperingati Hari Pendidikan Nasional tersebut, Jokowi menyinggung soal pesan yang telah disampaikannya ke Nadiem sebagai menteri yang menaungi bidang pendidikan.
“Saya ingin Pendidikan untuk semua. Inklusif. Sampai ke pinggiran, sampai ke pelosok desa Tanah Air. Tapi pendidikan yang berkualitas, yang kompetitif. Dua-duanya harus berjalan bersamaan. Ini kan yang saya tugaskan ke Mas Menteri,” kata Jokowi dalam diskusi bersama Menteri Nadiem yang disiarkan YouTube Kemendikbud RI, Minggu (2/5).
Selain perkara pemerataan dan kualitas pendidikan, Jokowi juga membahas soal digitalisasi sekolah. Ia mengatakan digitalisasi kian dipercepat dengan adanya pandemi Covid-19. Karena itu Jokowi menanyakan proses pembelajaran jarak jauh kepada Nadiem.
Nadiem menjawab bahwa pembelajaran jarak jauh banyak menemukan kendala. Tapi dia mengklaim, pandemi justru mendorong sebagian guru dan siswa menjadi semakin peka dengan platform digital.
9. Presiden Jokowi meyakini pendidikan di Indonesia tidak akan bergerak maju di era pandemi Covid-19 ini kalau tanpa terobosan cara-cara baru. Untuk itu, Jokowi menekankan pentingnya inovasi di dunia pendidikan guna menyiasati pelbagai tantangan pembelajaran di tengah berjangkitnya wabah virus corona.
“Kalau gunakan cara lama, pendidikan nggak bisa jalan di era pandemi. Nggak akan bisa. Perlu cara-cara baru. [Seperti] Digital, hybrid,” tutur pria kelahiran Solo, Jateng ini.
10. Nadiem Anwar Makarim mengatakan momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) merupakan ajang untuk menghidupkan kembali pemikiran Ki Hajar Dewantara.
“Mulai hari ini, pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia tersebut haruslah kita jiwai dan hidupkan kembali agar lekas tercipta pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, serta terwujudnya kemerdekaan belajar yang sejati,” ujarnya.
11. Presiden Jokowi tetap berkehendak sekolah bisa dibuka atau mulai melakukan pembelajaran tatap muka setelah vaksinasi Covid-19 sudah diterima guru dan para tenaga kependidikan. Namun Jokowi menekankan, sekolah boleh dibuka secara terbatas dan dipastikan aman dari penyebaran infeksi virus corona (Covid-19).
“Dengan segala daya dan upaya kita ingin segera kembalikan anak-anak kita ke sekolah. Tapi juga dengan catatan, harus aman dari Covid,” kata Jokowi. Jokowi mengatakan, pembukaan secara terbatas penting dilakukan agar sekolah bisa mengejar ketertinggalan pendidikan yang disebabkan pandemi Covid-19.
12. Presiden Jokowi mewanti-wanti masyarakat untuk tetap waspada terhadap penularan Covid-19. Meskipun kurva kasus Covid-19 sudah melandai sejak PPKM skala mikro dan berjalannya vaksinasi, Jokowi meminta semua pihak tidak optimisme berlebihan. “Jangan berpuas diri dulu, jangan optimisme berlebihan. Jangan merasa situasi sudah terkendali, jangan merasa sudah aman. Belum,” pesan Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (2/5).
Presiden mengatakan, memang tren kesembuhan pasien Covid-19 terus meningkat belakangan ini. Penambahan kasus harian juga kian menurun. Namun, Presiden menegaskan bahwa Covid-19 masih nyata ada di Indonesia. “Oleh sebab itu kita harus tetap benar-benar waspada, tidak boleh lengah. Tidak boleh menyepelekan Covid-19,” ujar Jokowi.
13. Ketua DPR Puan Maharani meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mencermati angka putus sekolah akibat pandemi Covid-19. Selain itu, efektivitas pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat pandemi mengharuskan pemerintah membenahi infrastruktur agar pembelajaran di seluruh daerah bisa merata.
Puan berharap, Kemendikbud Ristek mencari penyebab mengapa anak bisa putus sekolah pada masa pandemi. “Apakah karena terkendala pembelajaran jarak jauh (infrastruktur), atau anak berhenti sekolah karena persoalan ekonomi keluarga akibat pandemi,” kata Puan saat memperingati Hari Pendidikan Nasional pada Minggu (2/5)..
14. Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menilai, peringatan Hari Pendidikan Nasional 2021 ditandai dengan kian beratnya beban regulator dalam menyelenggarakan pendidikan di Indonesia. Pengabungan nomenklatur riset dan teknologi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hingga menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi (Kemendikbud Ristek) memunculkan tantangan sendiri. “Situasi ini akan memunculkan tantangan tersendiri bagi jajaran Kemendikbud untuk segera melakukan konsolidasi struktural maupun anggaran. Sehingga, output kinerja benar-benar memberikan dampak optimal bagi perbaikan layanan pendidikan di Indonesia,” kata Huda dalam keterangan tertulis, Minggu (2/5).
Huda menjelaskan pengabungan fungsi ristek membuat Kemendikbud harus menangani kebijakan riset, teknologi, maupun inovasi. Padahal, sebelumnya Kemendikbud sudah menangani pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, pendidikan tinggi, vokasi, hingga budaya dan pembentukan karakter.
15. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta Kementerian Keuangan memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada aparatur sipil negara dan personel TNI/Polri secara penuh dan tanpa potongan. “Kemenkeu harus berikan THR full kepada para aparat negara, apalagi dalam kondisi sulit di tengah pandemi Covid-19,” kata Hidayat, Minggu (2/5). Politisi PKS ini mengusulkan agar anggaran THR untuk pejabat negara direalokasikan bagi pemenuhan anggaran THR untuk PNS dan personil TNI/Polri. “Apabila itu karena APBN-nya yang kurang, maka saya usul untuk merealokasikan anggaran THR bagi pejabat negara untuk diberikan kepada pemenuhan THR untuk para ASN,” pinta HNW.
16. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, THR untuk PNS atau aparatur sipil negra (ASN) akan diberikan pada H-10 hingg H-5. Ketentuan tersebut tertuang dalam PP No. 63 Tahun 2021yang telah diteken oleh Presiden Jokowi, minggu lalu. Sedangkan pembayaran gaji ke-13 akan diberikan pada bulan Juni 2021 mendatang.
Sri Mulyani mengatakan, pihaknya menyiapkan anggaran sekitar Rp 30 triliun untuk pembayaran THR mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pensiunan. Rinciannya untuk ASN di lingkungan K/L dan TNI/Polri Rp 7 triliun, ASN daerah dan PPPK Rp 14,8 triliun, serta pensiunan Rp 9 triliun.
17.Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai, penangkapan mantan petinggi Front Pembela Islam (FPI), Munarman memberikan efek deteren atau efek gentar terhadap kelompok esktremisme. “Ini adalah gebrakan yang sangat besar bukan hanya pada titik penangkapan Munarman, tapi lebih besar lagi bagaimana itu memberikan efek deteren bagi kelompok yang simpatisan pada tindakan ekstremisme dan ini sebagian memang berada di FPI,” ujarnya dalam diskusi virtual di Medcom.id, Minggu (2/5).
Bambang menyebut penangkapan Munarman juga sebagai langkah pencegahan agar tidak semakin timbul kebencian kepada pemerintah dan kepolisian yang mengarah pada tindakan ekstremisme.
Oleh sebab itu, Bambang meyakini penangkapan tersebut mempunyai efek besar terutama bagi kelompok ekstremisme yang bersimpati pada FPI.
Namun Bambang Rukminto menyayangkan cara kepolisian menangkap Munarman yang terkesan arogan. Apalagi, penangkapan itu diperlihatkan melalui video yang viral di media sosial. “Yang saya sesalkan, Munarman ini kooperatif sebenarnya, hanya saja ketika kemarin video yang beredar kesannya kepolisian menjadi arogan ketika mengambil sandal saja tidak boleh,” ujar Bambang lagi. Menurut Bambang, video penangkapan Munarman yang beredar pun menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.
18. Kuasa hukum Munarman Azis Yanuar menyebut, cara kepolisian menangkap kliennya telah merendahkan hak dan martabat manusia. “Dengan cara diseret-seret, kemudian ada makian, kemudian ada sampai menggunakan alas kaki pun tidak boleh, ditutup matanya, ini jelas merendahkan hak dan martabat seseorang,” ujar Azis dalam diskusi virtual di Medcom.id, Minggu (2/5).
Azis mengatakan, aparat keamanan dalam melakukan penindakan dan penangkapan seharusnya memperhatikan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Akan tetapi, cara penangkapan yang dialami eks Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) itu justru jauh dari implementasi HAM itu sendiri. “Ini jelas bertentangan dengan penegakan hukum itu sendiri. Kita sangat sesalkan,” ucap dia.
19. Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi mengimbau masyarakat untuk mematuhi larangan mudik berkenaan dengan Hari Raya Idul Fitri 1442 H. Larangan mudik ini semata-mata demi upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Menurut dia, tidak mudik sama dengan berjihad. “Jihad untuk kemanusiaan tentunya karena kita dalam situasi yang membahayakan baik untuk diri sendiri maupun orang lain,” sambung Zainut Tauhid kepada wartawan, kemarin.
Zainut mengatakan, pandemi COVID-19 belum usai. Masyarakat Indonesia perlu belajar dari penyebaran COVID-19 yang demikian masif di sejumlah negara, terutama India. Menurutmya, larangan mudik penting untuk ditaati. Menurutnya, ini bagian upaya menjaga jiwa atau khifdhun-nafs yang juga menjadi perintah agama. Mudik menurutnya akan membahayakan diri sendiri, juga keluarga yang dikunjungi.
20. Presiden Jokowi meminta kepala daerah untuk terus menyosialisasikan disiplin protokol kesehatan. Jokowi juga menginstruksikan Gubernur hingga Wali Kota melarang warganya mudik. “Saya minta kepada Gubernur, Bupati, Walikota untuk terus mengingatkan masyarakat untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan dan juga bersinergi dengan Pemerintah Pusat yang melarang mudik warganya pada Lebaran tahun ini,” kata Jokowi, Minggu (2/5).
Jokowi menekankan lagi, di masa pandemi ini kesehatan dan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Untuk itu Jokowi tidak meremehkan COVID-21. “Taatilah protokol kesehatan, jangan lengah, jangan menganggap remeh dan tetap waspada. Bersama-sama Insyaallah kita mampu mengatasi ujian dan cobaan yang berat ini,” ujarnya. (HPS)
