Jelang Idul Fitri, MPR Minta Pemerintah Prioritaskan Cegah Covid-19 daripada Pertumbuhan Ekonomi

oleh
oleh

JAKARTA,REPORTER.ID–Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta pemerintah memprioritaskan pencegahan Covid-19 daripada pertumbuhan ekonomi. Sebab, selama covid-19 tidak teratasi maka selama itu pula ekonomi tak akan tumbuh. Tapi, kalau covid-19 teratasi maka pertumbuhan ekonomi akan lebih mudah.

“Hanya saja ekonomi jangan dihemtikan sama sekali,” kata Sekjen DPP Gerindra, Ahmad Muzani pada wartawan di Gedung DPR RI pada Kamis, 6 Mei 2021 malam. Hadir dalam pertemuan itu antara lain Heri Gunawan, dokter Putih, Novita Wijayanti, Sugiono, dan Moreno Soeprapto.

Karena itu kata dia, kebijakan mudik yang diputuskan harus dijalankan dengan tegas. Khususnya pemerintah daerah (Pemda) dalam mengantisipasi pelaksanaan takbir keliling, shalat Idul Fitri 1442 H yang akan jatuh pada hari Kamis, 13 Mei 2021 mendatang. “Pemda dan pengurus masjid harus memastikan daerahnya dalam zona hijau dan tetap disiplin pakai masker,” ujarnya.

Kalau dalam zona merah menurut Muzani, sebaiknya shalat Idul Fitri di rumah masing-masing. Bahkan ini menjadi wajib untuk mencegah atau memghindari bahaya dari penyakit yang mematikan tersebut. “Jadi, memang diperlukan kesadaran bersama dan demi keselamatan bersama maka masyarakat harus sabar dan mampu menahan diri untuk tidak mudik dan tidak shalat di masjid,” tambahnya.

Namun dalam seminggu menjelang Idul Fitri ini memperlihatkan bahwa kesadaran masyarakat masih rendah. Terbukti di pasar-pasar tradisional seperti Tanah Abang Jakarta dan di kota-kota besar lainnya dipenuhi ribuan bahkan ratusan ribu pengunjung. Padahal, kata Muzani, kerumunan atau berkumpulnya orang itu berpotensi menjadi klaster baru covid-19.

Selain itu, di terminal, bandara, stasiun dan pelabuhan juga tampak antrian panjang masyarakat yang siap pulang kampung. Dimana dalam catatan Kemenhub RI terdapat 18 jutaan orang yang mudik tahun 2021 ini dari Jakarta menuju daerah-daerah di Jawa maupun luar Jawa.

“Kami harap pemerintah juga tidak membuka tempat-tempat wisata, karena juga akan menjadi klaster baru covid-19. Jangan sampai kebijakan itu ambigu, membingungkan atau plin-plan,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *