JAKARTA, REPORTER.ID – Wakil Ketua Banggar DPR, Muhidin Mohamad Said punya 5 catatan penting yang bisa dijadikan pertimbangan dalam pembahasan RAPBN tahun 2022. Pertama, soal kebijakan fiskal tahun 2022 dalam rangka pemulihan ekonomi dan reformasi struktural konsisten dengan RKP.
Menurutnya, kebijakan fiskal tahun 2022 harus selaras dan konsisten dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Kebijakan fiskal tahun 2022, perlu mendapat penekanan pada upaya untuk pemulihan sosial-ekonomi sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal.
Kata dia, kebijakan reformasi struktural tidak bisa dilepaskan dari program penguatan institusional dan simplifikasi regulasi melalui reformasi birokrasi dan implementasi UU Cipta Kerja. Sehingga diharapkan akan mampu mendukung peningkatan produktivitas dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki daya saing tinggi.
Kedua, keberhasilan vaksinasi menjadi prasyarat penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional tahun 2022. Muhidin mengingatkan, pemerintah harus tetap fokus untuk menuntaskan program vaksinasi pada tahun 2022. Berbagai langkah yang sudah dilakukan selama ini seperti peningkatan kapasitas perawatan, penerapan protokol kesehatan, serta pembatasan aktivitas, masih perlu diintensifkan agar penyebaran virus Covid-19 bisa terus ditekan. ‘’Dalam kaitan ini, pemerintah harus bisa memastikan bahwa supply vaksin yang cepat dan memadai untuk tahap selanjutnya bisa dilakukan, agar target herd immunity bisa tercapai,’’ ujarnya.
Ketiga, keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional perlu terus ditingkatkan. Muhidin memandang, pemulihan ekonomi nasional menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Setelah mengalami kontraksi -5,32 persen di Triwulan II 2020, pertumbuhan ekonomi terus berada pada tren perbaikan.
Politisi Golkar kelahiran Soppeng, Sulawesi Tengah ini mengatakan, pada Triwulan I 2021 masih terkontraksi -0,74 persen. Namun beberapa indikator ekonomi dan bisnis nasional menunjukkan kondisi yang makin membaik. ‘’Perkembangan positif ini menunjukkan adanya sinyal kuat perbaikan pada kondisi bisnis, seiring dengan naiknya permintaan baru, termasuk dari luar negeri. Sehingga diharapkan, target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 bisa mencapai 5,2 – 5,8 persen,’’ katanya.
Keempat, pemulihan daya beli dan konsumsi masyarakat menjadi kunci pertumbuhan ekonomi. Mantan Wakil Ketua Komisi V DPR ini mengatakan, pemerintah perlu terus mengupayakan pemulihan daya beli dan konsumsi masyarakat, agar memacu pertumbuhan ekonomi. Kontribusi konsumsi terhadap pertumbuhan PDB, ujar Muhidin, mencapai 60 persen. Oleh sebab itu, pemerintah perlu terus menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial. Hal itu untuk memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mencegah kenaikan angka kemiskinan dan kerentanan akibat dampak Covid-19, termasuk memperkuat daya ungkit UMKM agar dunia usaha bangkit.
Kelima, pemerintah harus menjaga agar pelaksanaan kebijakan fiskal efektif, prudent, dan sustainable dapat berjalan optimal. Kebijakan fiskal tahun 2022, kata Muhidin, harus memberikan fondasi yang kokoh untuk konsolidasi dan pengendalian risiko fiskal yang kemungkinan terjadi. Menurutnya, APBN 2022 memegang peranan penting sebelum kembali pada kondisi defisit anggaran yang normal pada tahun 2023.
Oleh sebab itu, optimalisasi pendapatan, penguatan spending better dan inovasi pembiayaan serta menejemen utang yang aman dan terkendali, menjadi kunci dalam rangka konsolidasi kebijakan fiskal yang efektif, hati-hati dan berkelanjutan. Dengan demikian, road map yang sudah direncanakan pada APBN 2022, diharapkan bisa tercapai dengan baik. Yakni, keseimbangan primer berada di kisaran -2,31 sampai dengan -2,65 persen PDB. Defisit akan semakin mengecil ke -4,51 sampai dengan -4,85 persen PDB. Sedangkan rasio utang tetap terkendali di kisaran 43,76 sampai dengan 44,28 persen PDB.
‘’Kita melihat KEM-PPKF yang disampaikan pemerintah sudah berada pada jalur yang tepat untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional tahun 2022. DPR akan selalu memantau kebijakan ekonomi pemerintah, guna memastikan semua kebijakan menjadi katalisator yang efektif, efisien dan solutif bagi akselerasi pemulihan ekonomi nasional,’’ pungkas Muhidin Said. (HPS)
