Karier politik Ganjar Pranowo di PDI-P berada di ujung tanduk, pasca tidak diundangnya dia dalam acara partai di Semarang, Jawa Tengah yang diprakarsai dan dipimpin Puan Maharani. Dia berhadapan dengan “tembok besar” di internal PDI-P apabila bersikeras mencalonkan diri sebagai presiden 2024. Kini suhu politik di internal PDI-P memanas seiring munculnya gesekan yang terjadi antara Puan dengan Ganjar.
Hasil survei Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menjadi king maker atau salah satu faktor bagi masyarakat menentukan presiden pada Pemilu 2024. “Dari hasil survei ini Presiden Jokowi dinilai publik menjadi king maker’yang dapat memengaruhi untuk menentukan siapa yang akan menjadi presiden 2024,” ujar rilis ARSC yang dibagikan kepada wartawan, Senin (24/5).
Menkeu Sri Mulyani Indrawati akan menghentikan sanksi pidana dan menggantinya dengan sanksi administratif bagi pengemplang pajak. Ia juga akan menaikkan tarif pajak penghasilan orang kaya (high wealth individual) menjadi sebesar 35 persen. Rencana itu menjadi salah satu usulan Sri Mulyani dalam rangka mereformasi perpajakan agar tercipta keadilan dan kesetaraan.
Terdakwa pembobol Bank BNI 46 Kebayoran Baru, Pauline Maria Lumowa divonis 18 tahun penjara dan denda Rp 800 juta subsider 4 bulan kurungan. Selain itu, dia wajib membayar uang pengganti sebesar Rp 185,8 miliar. Majelis hakim menilai Maria terbukti melakukan tindak pidana korupsi pencairan dana L/C (letter of credit atau surat utang) dengan menggunakan dokumen fiktif, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 1,2 triliun.
Sebanyak 400 personel dari Batalion Infanteri 315/Garuda Kodam II Siliwangi yang tergabung dalam Satgas Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan) dikirim ke Papua menggunakan KRI Banjarmasin-592 milik Kolinlamil. Pengiriman batalion berjuluk “Pasukan Setan” ini dilepas melalui upacara yang dipimpin Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto di Lapangan Mulyono Silam, Dermaga Kolinlamil, Jakarta Utara, Senin (24/5). Berikut isu selengkapnya.
1. Karier politik Ganjar Pranowo di PDI-P berada di ujung tanduk, pasca tidak diundangnya dia dalam acara partai di Semarang, Jawa Tengah yang diprakarsai dan dipimpin Puan Maharani. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) Jakarta, Nyarwi Ahmad. “Bukan tidak mungkin, nasib Ganjar Pranowo untuk dapat memaksimalkan karier politiknya melalui PDI Perjuangan sudah di ujung tanduk,” kata Ahmad, Senin (24/5).
Ahmad menilai, hal tersebut berdasarkan perspektif pemasaran politik yang ia cermati untuk mengartikan polemik tak diundangnya Ganjar. Ia mengawalinya dari data survei IPS awal April 2021, di mana dari 30 nama calon presiden, elektabilitas Ganjar menunjukkan 14,4 persen respoden dan berada di urutan nomor dua setelah Prabowo Subianto (25,4 persen). Pada bursa calon wakil presiden, Ganjar juga lagi-lagi masuk, dengan urutan nomor tiga yaitu 8,3 persen setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (12,8 persen).
Namun, potensi elektabilitas Ganjar tersebut tidak akan bermakna, apabila tidak mendapatkan dukungan dari internal PDI-P. Menurutnya, meski memiliki tingkat elektabilitas yang cukup tinggi, Ganjar berpotensi kehilangan kans mendapatkan tiket dari PDI-P dalam Pilpres 2024. “Sebagaimana yang dipotret sejumlah lembaga survei, termasuk IPS, Ganjar selama beberapa bulan terakhir makin populer dan tingkat elektabilitasnya juga cukup tinggi melampaui deretan publik figur dan para tokoh pimpinan partai, termasuk Puan Maharani sendiri,” terangnya.
2. Langkah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dinilai akan berat. Ganjar tidak diundang dalam acara partai yang dihadiri Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, di Semarang, Sabtu (24/5). Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai, Ganjar harus berhadapan dengan “tembok besar” di internal PDI-P apabila bersikeras mencalonkan diri. “Ini realitas politik yang harus dihadapi oleh Ganjar, dia harus berhadapan dengan tembok besar internal partainya sendiri, elektabilitas dan popularitas yang dia miliki tidak ada apa-apanya kalau punya mimpi di 2024,” kata Adi, Senin (24/5).
Adi berpandangan, tidak diundangnya Ganjar ke acara PDI-P Jawa Tengah itu bertujuan untuk memperingatkan Ganjar yang dianggap memiliki ambisi untuk maju Pilpres 2024. Hal itu, kata Adi, disebabkan karena ada kader kuat PDI-P yang tidak suka dengan elektabilitas Ganjar terkait Pilpres 2024.
3. Direkur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin mengatakan, tidak diundangnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam acara penguatan soliditas kader di Kantor DPD PDI Perjuangan, Jawa Tengah, bukan tanpa alasan. Ada persaingan antara Ganjar dan Puan Maharani dalam pencalonan Pilpres 2024.
Puan yang digadang-gadang akan dicalonkan PDI-P pada Pilpres mendatang tengah sibuk membangun strategi pencitraan. Di sisi lain, Ganjar memiliki elektabilitas yang mengungguli Puan. Hal ini menyebabkan Ganjar dianggap sebagai ganjalan, sehingga tidak diundangnya Ganjar dalam pertemuan itu sebagai upaya untuk menjegal Ganjar.
4. Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Rully Akbar menilai, PDI-P lakukan kesalahan apabila sengaja tidak mengundang Ganjar Pranowo dalam acara PDI-P di Semarang lantaran terkait pencapresan di 2024. Sebab, langkah PDI-P yang demikian dapat membuat Ganjar merasa tersingkirkan, bahkan pindah partai sehingga PDI-P kehilangan salah satu kader potensial. “Jika benar memang itu dilakukan sengaja, kan akhirnya malah jadi kegagalan partai, jika kader terbaiknya pindah,” kata Rully saat dihubungi Kompas.com, Senin (24/5).
Lebih lanjut, Rully menilai bahwa dalam politik, semua hal dapat terjadi. Demikian juga manuver Ganjar ke partai politik lain jika merasa disingkirkan. Ia juga menduga, Ganjar tak diundang lantaran PDI-P menilai bahwa elektabilitas Ganjar semakin tinggi dibandingkan pesaing lain dalam internal, yaitu Puan Maharani.
5. Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Rully Akbar mengatakan, dalam menentukan siapa sosok yang akan diusung untuk kontestasi pemilihan presiden (pilpres), idealnya partai politik mengadakan konvensi. “Secara teori, yang baik seharusnya melakukan konvensi untuk mekanisme pencalonan presiden untuk kader-kadernya,” kata Rully saat dihubungi Kompas.com, Senin (24/5). Ia menanggapi soal ketegangan antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani yang bermula dari Ganjar tak diundang dalam acara PDI-P di Semarang.
Menurut dia, konvensi merupakan langkah terbaik untuk menentukan siapa sosok calon presiden dari internal partai politik. Ia berpendapat, apabila benar tak diundangnya Ganjar adalah bagian dari strategi mendukung Puan untuk Pilpres 2024, ini merupakan kesalahan besar PDI-P. Sebab, menurut dia, Ganjar bisa saja akan berpindah partai politik jika langkah politiknya terus dijegal.
6. Suhu politik di internal PDI-P mendadak memanas seiring munculnya gesekan yang terjadi antara putri Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Indikasi memanasnya hubungan Puan dan Ganjar terungkap dari tidak diundangnya Ganjar dalam acara koordinasi partai untuk seluruh kader PDI-P beserta kepala daerah dari partai berlambang banteng itu di Jawa Tengah yang diprakarsai dan dipimpin oleh Puan.
Kedua kader PDI-P yang bersinar itu kini bersitegang karena Ganjar dinilai berambisi maju di Pilpres 2024. Adapun Puan yang merupakan putri Megawati memiliki kans besar untuk memperoleh tiket pencapresan. Karenanya, moncernya elektabilitas Ganjar di publik merupakan hambatan bagi Puan bila ingin melenggang mulus sebagai capres atau cawapres yang diusung PDI-P.
7. Hasil survei Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menjadi king maker atau salah satu faktor bagi masyarakat menentukan presiden pada Pemilu 2024. “Dari hasil survei ini Presiden Jokowi dinilai publik menjadi king maker’yang dapat memengaruhi untuk menentukan siapa yang akan menjadi presiden 2024,” demikian bunyi kesimpulan rilis survei ARSC, sebagaimana dikutip Senin (24/5).
Berdasarkan hasil survei ARSC, sebanyak 74,13 persen responden menyatakan setuju apabila Jokowi menyatakan dukungan kepada salah satu sosok calon presiden yang akan meneruskan program-programnya. Sementara, hanya 23,99 persen yang menyatakan tidak setuju, 1,65 persen tidak tahu, dan 0,33 persen tidak menjawab.
8. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tidak banyak berkomentar saat ditanyakan soal ketidakhadirannya dalam rangkaian acara Hari Ulang Tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Panti Marhaen, Semarang. Dia hanya menegaskan absen dalam kegiatan yang dihadiri Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI-P Puan Maharani karena tidak mendapatkan undangan. “Lho kaya ngono kok ditekoi (seperti itu saja ditanyakan). Aku ki wong Jowo kok yo (Aku ini orang Jawa) , kader…,” kata Ganjar usai melantik Bupati dan wakil Bupati Demak dan Sragen di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (24/5).
Ganjar juga menampik dugaan tidak hadir dalam acara itu karena punya kegiatan lain. Sebelumnya diberitakan, Ganjar tidak tampak dalam acara peringatan hari ulang tahun partainya, padahal seluruh kader lain dari Jawa Tengah hadir. Bahkan, kader yang tidak bisa datang ke lokasi acara, mengikuti acara secara daring.
9. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku dirinya tak menerima undangan acara yang dihadiri Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Puan Maharani di Semarang, Sabtu (22/5). Ganjar mengatakan, dirinya sebetulnya akan hadir jika ada undangan. Sebagai kader, katanya, wajib hukumnya mengikuti acara partai. “Saya tidak diundang (acara PDI-P),” kata Ganjar.
Sementara itu, Ketua DPP PDI-P Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto menjelaskan, partai memang tidak mengundang Ganjar di acara Puan tersebut. Tidak diundang! (Ganjar) wis kemajon (kelewatan). Yen kowe pinter, ojo keminter (Kalau kamu pintar, jangan sok merasa pintar),” kata Bambang kepada wartawan usai acara pembukaan Pameran Foto Esai Marhaen dan Foto Bangunan Cagar Budaya di kantor DPD PDIP Jawa Tengah, Panti Marhen, Semarang.
10. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendatangi rumah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri di Menteng, Jakarta Pusat untuk menyerahkan lukisan karya seorang seniman Djoko Susilo yang diberikan untuk Megawati. Pertemuannya dengan Megawati diabadikan Ganjar dalam video yang kemudian diunggahnya ke media sosial.
Dalam video berdurasi singkat itu, Ganjar yang mengenakan pakaian batik usai menyerahkan sebuah lukisan dengan sosok Megawati dikelilingi anak-anak dari beragam etnis dan agama. “Pak Joko, lukisan sudah diterima ibu. Ibu seneng banget gambar anaknya ceria-ceria. Monggo Bu ke Pak Joko, pesannya apa Bu,” kata Ganjar dalam video tersebut. “Nggih. Pak Joko maturnuwun nggih. Sesuai seperti yang saya inginkan. Sekali lagi maturnuwun,” kata Megawati yang langsung menimpali.
11. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta kader untuk merapatkan barisan terkait munculnya isu perseteruan di internal partai yang melibatkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga kader PDI-P. Menurut Hasto, isu tersebut dihembuskan oleh pihak di luar partai untuk memecah belah PDI-P. “Terus rapatkan barisan mengingat banyak pihak yang sudah melakukan dansa politik untuk 2024 dan jangan beri peluang siapa pun dari luar partai untuk memecah belah kekuatan partai kita,” kata Hasto, Senin (24/5).
Hasto menuturkan, calon presiden yang akan diusung oleh PDI-P pada Pemilu 2024 nanti merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, sesuai hasil Kongres V. Ia mengatakan, hak prerogatif Megawati itu juga sudah menuai hasil ketika PDI-P memutuskan mengusung Jokowi sebagai capres pada 2014 lalu.
“Terus bergerak ke bawah bersama rakyat, sehingga ketika tiba momentum politik bagi Ibu Megawati untuk mengambil keputusan, seluruh kader partai telah mengakar dalam semangat kolektivitas untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia,” kata Hasto. Dengan demikian, kader PDI-P mesti melakukan konsolidasi secara menyeluruh, baik dari aspek ideologi, politik, program, kader, dan konsolidasi sumber daya.
12. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, keputusan mengusung calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Oleh karena itu, Hasto meminta kader-kader PDI-P untuk melakukan konsolidasi agar siap ketika keputusan pencalonan presiden telah diambil oleh Mega. “Terus bergerak ke bawah bersama rakyat, sehingga ketika tiba momentum politik bagi Ibu Megawati untuk mengambil keputusan, seluruh kader Partai telah mengakar dalam semangat kolektivitas untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia,” kata Hasto, Senin (24/5).
Hasto mengingatkan, semua kader PDI-P nantinya juga mesti bersikap proaktif terhadap keputusan yang akan diambil. “Struktural partai, kepala daerah, dan wakil kepala daerah, serta pimpinan legislatif bersama-sama berjuang dalam spirit gotong royong untuk rakyat. Semua wajib proaktif sebagai kader partai,” ujar Hasto.
13. Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, peta politik PDI-P tidak akan terganggu karena polemik yang menyangkut partai dengan kadernya yang juga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Hal tersebut ia ungkapkan untuk menanggapi polemik tak diundangnya Ganjar dalam acara PDI-P di Semarang, Jawa Tengah. “Peta politiknya masih sama. Ujung-ujungnya ke Ibu Mega juga. Hal-hal seperti ini itu tuh seperti drama Turki biasa saja menurut saya,” kata Hendri saat dihubungi Kompas.com, Senin (24/5).
Menurut dia, alasan utamanya adalah karena masih adanya tokoh sentral partai yaitu Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Selama masih ada tokoh sentral partai, maka apapun polemiknya tidak akan mengganggu peta perpolitikan. “Selama masih ada tokoh sentral. Lagi-lagi, balik lagi ke Bu Mega. Jadi kalau peta politiknya masih sama, tergantung Bu Mega,” ujarnya.
14. Menkeu Sri Mulyani Indrawati berencana menghentikan sanksi pidana untuk para pengemplang pajak. Hal ini terlihat ketika Sri Mulyani meminta dukungan DPR untuk mengubah sanksi pidana menjadi sanksi administratif bagi para pengemplang pajak. Fokus penggantian sanksi adalah mengejar revenue, mengingat penerimaan negara tengah dalam kondisi sulit akibat pandemi Covid-19. “Menghentikan penuntutan pidana namun melakukan pembayaran dalam bentuk sanksi administrasi dari fokusnya lebih kepada revenue dan kerja sama dengan mitra dalam penagihan perpajakan kita,” kata Sri Mulyani dalam raker bersama Komisi XI DPR secara virtual, Senin (24/5).
Sri Mulyani mengungkapkan, tujuan penggantian sanksi bukan hanya sekedar mengumpulkan penerimaan negara. Lebih dari itu, sanksi administrasi dianggap lebih mampu membuat APBN tumbuh berkelanjutan. Apalagi, kata dia, seluruh dunia juga melakukan berbagai cara untuk memulihkan penerimaan negara. Bagaimanapun pandemi Covid-19 sudah meningkatkan defisit fiskal dan rasio utang publik negara maju hingga negara ASEAN. “Kita menuju kepada APBN yang berkelanjutan ke depan. Saat ini seluruh dunia juga melakukan eskalasi dari sisi collection karena mereka banyak yang defisitnya melonjak tinggi dan rasio utang publik yang tidak rasional,” beber Sri Mulyani.
15. Menkeu Sri Mulyani Indrawati akan menaikkan tarif pajak penghasilan orang kaya (high wealth individual) menjadi sebesar 35 persen. Rencana itu menjadi salah satu usulan Sri Mulyani dalam rangka mereformasi perpajakan agar tercipta keadilan dan kesetaraan. Sebelumnya, Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) di atas Rp 5 miliar dikenakan sebesar 30 persen. “Kita juga akan melakukan perubahan tarif dan bracket dari PPh OP, untuk high wealth individual,” kata Sri Mulyani dalam raker bersama Komisi XI DPR RI secara virtual, Senin (24/5).
Sri Mulyani mengatakan, perubahan tarif bakal tertuang dalam revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU), yang notabene sudah diagendakan dalam Prolegnas Tahun 2021. Meski naik, dia menyebut kenaikan tarif pajak untuk orang-orang tajir ini tidak terlalu besar, yakni naik 5 persen menjadi 35 persen dari tarif sebelumnya sebesar 30 persen. Lagipula, hanya segilintir orang Indonesia yang masuk dalam kategori tersebut
16. Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan negara dari sisi pajak pada bulan April 2021 mencapai Rp 374,9 triliun. Perolehan itu mencapai 30,94 persen dari target pajak tahun 2021 sebesar Rp 1.229,6 triliun. Meksi masih terkontraksi -0,46 persen, kontraksinya masih lebih baik dibanding tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. “Dibanding tahun lalu, pertumbuhan ini sudah lebih baik karena tahun lalu bulan April 2020 pertumbuhan penerimaan pajak kontraksinya -3 persen, jadi ada perubahan arah,” kata Sri Mulyani dalam Peresmian Organisasi dan Tata Kerja Baru Instansi Vertikal DJP, Senin (24/5).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, perbaikan penerimaan pajak terjadi karena ada pemulihan di masing-masing segmen pajak. Beberapa segmen yang mulai pulih, antara lain PPh Badan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPh badan terpantau tumbuh 31,1 persen, sementara PPN dalam negeri tumbuh 6,4 persen secara bruto yang menunjukkan kenaikan underlying transaction. “Meskipun tidak semua sektor/segmen sudah pulih. Jadi tantangan kita tidak semua region, tidak semua sektor sudah pulih, namun ada yang pulih cukup nyata,” beber Sri Mulyani.
17. Terdakwa pembobol Bank BNI 46 Kebayoran Baru, Pauline Maria Lumowa divonis 18 tahun penjara dan denda Rp 800 juta subsider 4 bulan kurungan. Selain itu, majelis hakim mewajibkan Maria untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 185,8 miliar. Majelis hakim menilai Maria terbukti melakukan tindak pidana korupsi pencairan dana L/C (letter of credit atau surat utang) dengan menggunakan dokumen fiktif, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 1,2 triliun. “Mengadili, menyatakan terdakwa Pauline Maria Lumowa alias Erry alias Maria Pauline Lumowa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama primer dan dakwaan kedua primer,” sebut Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (24/5).
Dalam putusannya, Hakim Saifuddin juga menyatakan bahwa uang pengganti harus dibayarkan paling lama 1 bulan setelah putusan ditetapkan. “Jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan hukum tetap maka harta bendanya disita jaksa dan dilelang,” tutur Hakim Saifuddin membacakan putusan.
18. Sebanyak 400 personel dari Batalion Infanteri 315/Garuda Kodam II Siliwangi yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan) dikirim ke Papua menggunakan KRI Banjarmasin-592 milik Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil). Pengiriman batalion berjuluk “Pasukan Setan” ini dilepas melalui upacara yang dipimpin Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto dan dihadiri Panglima Kolinlamil Laksda TNI Irvansyah serta Inspektur Kolinlamil Laksma TNI Frendy H Saragih di Lapangan Mulyono Silam, Dermaga Kolinlamil, Jakarta Utara, Senin (24/5).
Panglima Kolinlamil Laksda TNI Irvansyah mengatakan, kapal perang jajaran Kolinlamil siap mendukung operasi dalam rangka menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia (NKRI). “Saat ini kapal perang Kolinlamil baik yang berada di bawah pembinaan Satuan Lintas Laut Militer 1 Jakarta, 2 Surabaya dan 3 Makassar siap dalam mendukung pelaksanaan operasi dukungan angkutan laut militer ke seluruh wilayah NKRI, baik di wilayah barat, tengah maupun timur sesuai perintah operasi,” ujar Irvansyah dalam keterangan tertulis, Senin (24/5).
19. Karopenmas Divisi Humas Polri Birgjen (Pol) Rusdi Hartono menyatakan, Polri bersama TNI berupaya keras menciptakan keamanan dan kedamaian di Papua. Menurut dia, personel Polri dan TNI yang bertugas dalam Satuan Tugas Nemangkawi berkomitmen melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang menganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. “Kami bekerja keras, TNI-Polri, stakeholders lainnya bagaimana menciptakan Papua yang aman, Papua yang damai,” kata Rusdi dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/5).
Ia mengatakan, operasi Satgas Nemangkawi saat ini masih berlangsung seperti biasa. Terakhir kali, Polri menyatakan Detasemen Khusus 88 Antiteror akan diterjunkan ke Papua, menyusul keputusan pemerintah yang mengkategorikan kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai teroris.
20. Sebanyak 73 guru besar yang tergabung dalam Koalisi Guru Besar Antikorupsi melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan polemik pengadaan Tes Wawancara Kebangsaan (TWK) yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam surat tertanggal hari ini, Senin, 24 Mei 2021 itu, terdapat beberapa poin yang disampaikan oleh para guru besar pada Jokowi. Salah satunya adalah tentang penyelenggaraan TWK yang dianggap melanggar hukum.
“Sejak awal kalangan masyarakat sipil, organisasi keagamaan, maupun akademisi telah menganalisis keabsahan TWK ini. Setidaknya ada dua kesimpulan yang dapat ditarik dari hasl analisis tersebut. Pertama, penyelenggaraan TWK tidak berdasarkan hukum dan berpotensi melanggar etika publik. Merujuk pada dua aturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara, tidak ditemukan kewajiban bagi pegawai KPK untuk mengikuti TWK,” ujarnya.
21. Komnas HAM akan membentuk tim untuk menyelidiki pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan tim tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan dari perwakilan Wadah Pegawai (WP) KPK, antara lain Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap dan penyidik senior KPK Novel Baswedan. “Kami membentuk sebuah tim di bawah pemantauan dan penyelidikan tidak untuk tujuan yang lain, semata-mata untuk bagaimana negara kita bebas dari korupsi,” kata Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam, saat memberikan keterangan pers, Senin (24/5).
“Kami sudah mendapatkan berbagai informasi sangat penting dan terus terang saja informasi jauh lebih komprehensif yang kami terima dari pada kami sekadar membaca berita,” ucap Anam.
22. Sejumlah perwakilan Wadah Pegawai (WP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melaporankan polemik Tes Wawasan kebangsaan (TWK) pada Senin (24/5). Penyidik senior KPK Novel Baswedan dan Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap bersama kuasa hukum pegawai KPK melaporkan tindakan oknum pimpinan KPK yang membuat kebijakan TWK tersebut. “Kami melaporkan terkait dengan tindakan oknum pimpinan KPK bahwa ada tindakan sewenang-wenang yang dilakukan dengan sedemikian rupa. Saya katakan oknum karena saya yakin tidak semuanya,” ,” ujar Novel dalam konferensi pers, Senin (24/5).
Namun demikian, Novel tidak merinci tindakan sewenang-wenang apa saja yang dilakukan pimpinan KPK terhadap pegawainya. Sebab, semua hal yang dialami pegawai tersebut telah diberikan kepada Komnas HAM dalam bentuk laporan. Ia menyebut kebijakan TWK itu banyak yang melanggar hak asasi manusia misalnya hal-hal privasi, seksual dan persoalan agama. “Itu sangat tidak pantas sekali dilakukan dan itu berbahaya sekali,” ujarnya seraya menambahkan, TWK yang buat KPK tersebut merupakan suatu cara yang dilakukan oknum pimpinan KPK untuk menyingkirkan pegawai KPK yang bekerja baik dan berintegritas.
23. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati langkah 75 pegawai nonaktif yang melaporkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), terkait dengan tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Komnas HAM.
“KPK menghormati pelaporan dimaksud dan menyerahkan sepenuhnya tindak lanjut pelaporan tersebut kepada Komnas HAM sesuai dengan tugas dan kewenangannya,” ujar Plt. Jubir Penindakan KPK, Ali Fikri, Senin (24/5) malam.
Ali mengatakan seluruh pegawai KPK dalam proses alih status ini merupakan aset berharga bagi lembaga. Ia pun mengamini ada dinamika yang terjadi terkait proses tersebut. “Kami menyadari ada dinamika dalam proses alih status pegawai KPK ini. KPK berkomitmen untuk tetap dan terus bekerja melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi baik penindakan, pencegahan, dan pendidikan antikorupsi,” katanya.
24. Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Hotman Tambunan, berharap agar masyarakat tidak memberikan stigma negatif terhadap para pegawai lembaga antirasuah, seperti cap radikal hingga anti-Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Hotman usai menyerahkan laporan dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Senin (24/5).
“Tadi Ibu Komisioner [Komnas HAM] dan Bapak Komisioner telah memberitahukan telah menginformasikan bahwa jangan lagi ada stigma pada pegawai KPK. Stigma-stigma yang bersifat seperti radikalisme, yang bersifat pegawai KPK terutama yang 75 orang tidak setia kepada Pancasila,” kata Hotman.
25. Kemenhan membuka pendaftaran calon anggota komponen cadangan (komcad) pada 2-7 Juni 2021. “Pendaftaran fisik anggota komponen cadangan dilaksanakan pada tanggal 2-7 Juni 2021,” demikian bunyi petikan sebagaimana dikutip dari situs Kemenhan, Senin (24/5). Setidaknya terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi bagi mereka yang berminat bergabung ke komcad.
Karopenmas Divisi Humas Polri Birgjen (Pol) Rusdi Hartono mengatakan, penyidik Bareskrim Polri telah memanggil pejabat BPJS Kesehatan, Senin (24/5). Pejabat tersebut dimintai klarifikasi terkait dugaan bocornya data 279 juta penduduk Indonesia yang disebut identik dengan data BPJS Kesehatan. “Dalam hal ini yang menangani operasional daripada teknologi informasi di BPJS Kesehatan,” ujar Rusdi, di Mabes Polri, Jakarta, Senin. (HPS)
