JAKARTA,REPORTER.ID – Rencana pembukaan sekolah atau pembelajaran tatap muka (PTM) secara serentak pada Juli 2021 nanti, meski sudah ada SD/SMP yang sudah PTM, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah daerah (Pemda) memperhatikan informasi perkembangan terkait Covid-19, dan melakukan tes covid-19 secara berkala, secara menyeluruh bagi murid dan pengajar maupun pihak lain yang terkait.
Hal itu kata Bamsoet untuk memastikan serta menghindarkan murid dan guru dari virus covid19. “Tes yang dilakukan bukan merupakan tes acak, namun tes secara menyeluruh, mengingat hal ini menyangkut kondisi kesehatan murid dan guru,” kata Bamsoet, Kamis (27/5/2021).
Selain itu, Pemerintah sebelum melaksanakan rencana PTM tersebut, sudah melalui kajian dan evaluasi mendalam dan uji kelayakan, termasuk kepada sekolah-sekolah yang saat ini sudah mulai melakukan PTM, agar jangan sampai tindakan pencegahan atau penanganan covid-19 dilakukan setelah klaster baru terbentuk. “MPR berpendapat, upaya antisipasi sejak dini diperlukan agar kondisi pembelajaran tatap muka nantinya dapat dilaksanakan secara aman,” ujarnya.
Pemerintah daerah, melalui Dinas pendidikan, diminta Bamsoet terus memantau kesehatan para guru dan siswa selama kegiatan pembelajaran tatap muka berlangsung, salah satunya melalui tes rutin secara menyeluruh.
D. Meminta pemerintah daerah gencar dalam menyosialisasikan kondisi perkembangan penanganan covid-19 di daerah masing-masing kepada pihak sekolah, dan bijak dalam memberikan izin buka atau tutup sekolah tersebut.
Apalagi, dalam situasi pandemi saat ini masih terus mengalami fluktuasi angka naik turun, maka agar sekolah dapat benar-benar mempertimbangkan berbagai risiko yang timbul apabila dilakukan PTM.
“Meminta selama PTM digelar, pemerintah dan pihak sekolah melakukan evaluasi setiap dua minggu sekali terkait perkembangan kasus covid-19 terhadap anak didik sekolah, dan juga bagaimana protokol kesehatan diterapkan, tidak hanya di sekolah, namun dimulai dari siswa berangkat dari rumah, perjalanan menuju sekolah, di lingkungan sekolah, hingga saat siswa kembali ke rumah, sebab seluruh protokol kesehatan harus dilakukan secara terintegrasi agar benar-benar dapat meminimalisir potensi terpapar virus,” jelas Bamsoet.
Pemerintah pusat juga harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan pemerintah daerah benar-benar bertanggung jawab terhadap perizinan pembukaan sekolah. “Pemerintah daerah perlu menyiapkan anggaran tes usap dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk memenuhi kebutuhan tes usap di sekolah setiap dua pekan sekali, baik kepada murid, guru, dan pihak lain yang terlibat dalam kegiatan sekolah, dan tidak membebankan anggaran sepenuhnya kepada pihak sekolah,” pungkasnya.
Hal itu mengingat varian baru covid-19 terus ditemukan di Indonesia. Seperti kasus terbaru varian asal Inggris ditemukan pada pasien di Batam, maka Pemda melalui Dinas Kesehatan, agar mempersiapkan, baik sarana dan prasarana, untuk mengantisipasi penyebaran dan perkembangan varian baru Covid-19 tersebut, serta menginformasikan kepada masyarakat terkait mekanisme penularan varian baru covid-19, dan tindak lanjut menghadapi varian baru tersebut, sebagai upaya masyarakat agar terhindar dari terpapar.
“Meminta peneliti dan ahli molekuler untuk terus melakukan kajian yang mendalam, dan melakukan pengamatan serta mengupdate informasi perkembangan terbaru mengenai jenis varian baru covid-19 tersebut, seperti bagaimana virus bermutasi, dampak, penyebarluasan, dan cara mencegah terpapar dari varian baru covid-19 tersebut,” ujarnya.
Juga lanjut Bamsoet, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mewaspadai dan mengantisipasi munculnya varian baru covid-19 dikarenakan tingkat penyebaran varian baru covid-19 ini diketahui lebih cepat dan ganas, maka Standard Operating Procedure/SOP yang ada dan protokol kesehatan yang berlaku harus benar-benar bisa diperketat.
“Kami meminta pemerintah menginformasikan kepada masyarakat bagaimana menyikapi varian baru Covid-19 tersebut, guna mencegah dari terpaparnya virus corona dan varian baru covid-19, seperti menjaga imunitas diri dan membuka pintu atau memasang air sterilization guna menghindari transmisi virus di dalam ruangan semaksimal mungkin,” pungkasnya.
Bahan.Vaksin
Sementara itu, banyak delapan juta dosis bulk atau bahan baku vaksin Covid-19 Sinovac kembali tiba di Indonesia pada Selasa (25/5). Total jumlah yang telah diterima Indonesia saat ini sudah mencapai 83,9 juta dosis vaksin, respon Ketua MPR RI:
Sehingga pemerintah bersama Satgas Penanganan Covid-19 dan BPOM untuk memastikan bulk atau bahan baku vaksin tersebut layak pakai, selanjutnya meminta pemerintah mempercepat program vaksinasi, khususnya bagi masyarakat lansia yang berpotensi mudah terpapar Covid-19. “Mengingat, jumlah vaksin yang diterima dianggap cukup memadai untuk dilakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi nasional,” kata Bamsoet.
Karena itu kata Bamsoet, pemerintah agar terus mengupayakan penambahan stok ketersediaan vaksin Covid-19, guna mendukung kelancaran program percepatan target vaksinasi Covid-19, yakni 181,5 juta orang agar tercapai kekebalan kelompok (herd immunity).
Selain itu, Bamsoet meminta pemerintah untuk memperluas jumlah penerima vaksin di Indonesia, sehingga target vaksin untuk membentuk herd immunity dapat segera tercapai. “Masyarakat juga agar tidak lengah dan tidak abai dalam menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, meskipun telah mendapatkan vaksin Covid-19, mengingat perkembangan pandemi Covid-19 di tanah air belum menunjukan mereda,” pungkasnya.
