Otsus Papua, DPD RI Dukung Pemekaran Provinsi

oleh

JAKARTA, REPORTER.ID – DPD RI dalam hal ini Timja RUU Otsus Papua melakukan pembahasan RUU Otsus Papua dengan DPR RI dan Pemerintah dalam forum Pansus RUU Otsus Papua (27/5). Dalam rapat kerja ini, Ketua Timja RUU Otsus Papua DPD RI Fachrul Razi menekankan pentingnya dasar pemikiran dan dasar pemekeran Papua yang tertuang dalam Pasal 76 draf RUU. Jika hal ini tidak mempunyai dasar yang kuat, maka akan menjadi persoalan baru dimasa mendatang.

Sedangkan Anggota Pansus RUU Otsus Papua, Yorrys Raweai menekankan pentingnya empat persoalan Papua menjadi bagian dari pembahasan ini yakni mengenai sejarah Papua, HAM, pembangunan, dan marginalisasi. Raker Pansus dihadiri oleh Menteri Bappenas, Wakil Kepala BIN, dan Kepala BAIS. Raker Pansus dipimpin oleh Ketua Pansus Papua DPR RI, beberapa fraksi, dan DPD RI (Komite 1) yang menghasilkan kesimpulan antara lain:
Pansus dapat menerima apa yang disampaikan Kepala Bappenas, Wakabin, dan Kabais.
Mengucapkan terima kasih kepada DPD RI dan telah memberi masukan dan partisipasi dalam pembahasan tripartit.

Fachrul Razi M.IP menekankan pentingnya untuk mengkaji ulang 2,25% Dana Otsus yag diusulkan dalam draft RUU, dasar pemikiran dan simulasi yang digunakan jika hal ini tidak mempunyai dasar yang kuat maka akan menjadi persoalan baru di masa mendatang dan kesannya akan menjadi sedikit.

Sedangkan anggota Tim Kerja RUU Otsus DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum menekankan pentingnya Pasal 48 dijadikan dasar dan pijakan bagi Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan Papua, memilah kembali kelompok yg dianggap berseberangan khususnya yang melibatkan lembaga adat.

Hadir dalam Rapat Kerja ini Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Eddy Pramono, M.Si. dan Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Setia Untung Arimuladi, S.H., M.Hum, Komjen Pol Paulus Waterpauw.

Rapat bersama Pansus dipimpin oleh Ketua Pansus Papua DPR RI, beberapa fraksi, dan DPD RI (Komite I) yang menghasilkan kesimpulan antara lain Pansus mendukung langkah-langkah yang sudah diambil oleh Kepolisian RI dan Kejaksaan di Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *