Salah satu isu menarik pagi ini adalah munculnya sejumlah orang yang teRgabung dalam Ganjarist (Ganjar Pranowo Menuju Indonesia Satu, red), mendeklarasikan dukungan kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menjadi Capres 2024. Ketua Relawan Ganjarist, Mazdjo Pray mengatakan dukungan kepada Ganjar diberikan dengan beberapa pertimbangan. Publik menduga, dukungan terhadap Ganjar ini akan membuat situasi di PDIP tambah panas.
Pimpinan partai politik mulai ancang-ancang untuk mensosialisasikan ketua umumnya sebagai capres 2024. Politisi PDIP Effendi Simbolon melempar wacana duet Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Capres-Cawapres pada Pilpres 2024 mendatang. Menurut Effendi, Puan sebagai calon presiden dan Anies sebagai wakil presiden.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut koruptor adalah pengkhianat Pancasila. Hal itu disampaikan Firli saat melantik Cahya Hardianto sebagai Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa dan Deputi Pencegahan dan monitoring KPK Pahala Nainggolan sebagai ASN di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (1/6).
Dewan Pengawas KPK menyatakan mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju bersalah karena melakukan pelanggaran etik sehingga diberhentikan secara tidak hormat. “Oleh karenanya yang bersangkutan diputus, melakukan perbuatan dengan ancaman sanksi berat yaitu pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai KPK,” kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Panggabean.
Gubernur Banten, Wahidin Halim mengancam bakal memecat 20 pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang ramai-ramai membuat surat pernyataan mengundurkan diri ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten. Wahidin menganggap tindakan para pejabat dinkes tersebut menyinggung perasaan publik. Berikut isu selengkapnya.
1. Di tengah memanasnya hubungan Ganjar-Puan, sejumlah orang yang tegabung dalam Ganjarist (Ganjar Pranowo Menuju Indonesia Satu, red), mendeklarasikan dukungan kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menjadi Capres 2024. Ketua Relawan Ganjarist, Mazdjo Pray mengatakan dukungan kepada Ganjar diberikan dengan beberapa pertimbangan.
Pertama, Ganjar Pranowo memiliki semangat nasionalis. Semangat itu, katanya, membuat Ganjar tepat menjadi pemimpin Indonesia di masa depan, melanjutkan kepemimpinan Jokowi. “Kecintaan Ganjar Pranowo pada Indonesia terefleksi dalam berbagai kebijakan di Jawa Tengah,” kata Mazdjo, Rabu (2/6).
Kedua, kedekatan Ganjar dengan rakyat. Pihaknya menilai sosok Ganjar sangat dekat dengan rakyat dalam kesehariannya. Ini bisa dilihat dari kesederhanaannya dalam memimpin. “Inilah sisi dari Ganjar Pranowo yang menarik bagi kami. Kesederhanaan, kepimpinan yang tegas tapi merakyat, plus rasa cinta Tanah Air yang kuat adalah poin plus seorang Ganjar Pranowo,” ujar Mazdjo.
2. Ketua Umum (Ketum) Ganjarist, Mazdjo Pray menerangkan Ganjarist berisi orang-orang dari dari berbagai unsur. Rata-rata memiliki latar belakang sebagai aktivis. “Kami berkumpul di sini terdiri atas berbagai unsur. Tapi rata-rata background kami adalah aktivis relawan pada saat Pak Jokowi mengikuti kontestasi tempo hari. Ada juga beberapa teman dari pengusaha, ada juga teman-teman dari profesional lainnya,” katanya.
Mazdjo menegaskan Ganjarist terbentuk bukan atas permintaan Ganjar, melainkan inisiatif dari para relawan. Menurutnya, Ganjar mustahil membuat kelompok relawan pendukung mengingat baru-baru ini diterpa kisruh politik.
“Kita membentuk Ganjarist ini bukan atas permintaan Pak Ganjar. Tapi kita dorongan moral dan politik baik hati. Kita akan membantu mengekspos hasil-hasil kerja, kreativitas Pak Ganjar di Jawa Tengah ke seluruh Nusantara, kurang-lebih gitu. Bukan suruhan. Pak Ganjar mungkin mikir juga, dengan situasi kemarin, beliau juga tidak akan melakukan hal itu. Dan belum pernah kami mendengar Pak Ganjar meminta si A, si B, untuk menjadi relawan, belum pernah,” sambung Mazdjo.
3. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memposting video Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Hari Lahir Pancasila. Ganjar mengatakan video tersebut berisi penjelasan soal proses lahirnya Pancasila. Video berdurasi 4 menit tersebut diunggah di akun Instagram resmi Ganjar @ganjar_pranowo, Senin (1/6). “Kesatuan Proses lahirnya Pancasila. Founding fathers negara kita telah melakukan sebuah pengejawantahan makna kehidupan masyarakat di Tanah Air,” tulis Ganjar.
Politisi PDIP ini mengatakan dasar Pancasila tercipta dari sebuah penyelaman yang mendalam. Dia menyebut fondasi utama terbentuknya Pancasila adalah pidato Bung Karno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). “Penyelaman lebih dalam kemudian dilakukan demi terciptanya sebuah dasar negara bernama Pancasila. Dan pondasi utamanya adalah pidato Bung Karno dalam sidang BPUPK pada 1 Juni 1945 atau 76 tahun silam,” ujarnya.
Ganjar mengajak masyarakat merenung dan mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dia meminta semuanya melihat hati sanubari masing-masing dalam mengamalkannya. “Sepanjang usia Pancasila itu, sudah seberapakah kita mengamalkan dan berpegang teguh pada sila-silanya dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air? Mari tengok lebih dalam ke hati sanubari kita masing-masing,” imbuhnya.
4. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebelumnya mengaku tak pernah terlibat konflik dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. “Sampai hari ini saya tidak pernah berkonflik dengan beliau [Puan], baik-baik saja, bahkan pada saat saya sowan Ibu (Megawati) untuk halalbihalal, Mbak Puan juga ada di sana dan kami sempat bercanda,” kata Ganjar usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jawa Tengah, Semarang, belum lama ini.
Sebelumnya Ketua DPP PDIP Puan Maharani sempat menyindir ‘pemimpin medsos’ dalam pidato pengarahan kepada kader PDIP Jateng jelang Pemilu 2024 di Semarang, Sabtu (22/5) lalu. Dalam acara pengarahan itu, Ganjar memang tak diundang. Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto mengatakan tak simpatik dengan Ganjar yang tampak ambisius ingin maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Perseteruan itu pun mencuat ke publik. Namun Ganjar membantah berkonflik dengan Puan.
5. Pimpinan partai politik mulai ancang-ancang untuk mensosialisasikan ketua umumnya sebagai capres 2024. Politisi PDIP Effendi Simbolon melempar wacana duet Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Capres-Cawapres pada Pilpres 2024 mendatang. Menurut Effendi, Puan sebagai calon presiden dan Anies sebagai wakil presiden. “Saya punya usul, saya bilang, Mbak Puan itu dipasangkannya harus sama Anies. Jangan lagi Prabowo. Jadi Puan capres, Anies cawapres,” kata Effendi dalam diskusi virtual medcom.id bertajuk “Puan Iri Hati atau Ganjar Tak Tahu Diri?” pada Minggu (30/5) lalu.
Voaklis Komisi I DPR ini menilai, usulan tersebut merupakan rekonsiliasi nasionalis dan religius. Namun ia menampik usulan tersebut mendahului wewenang Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait Pilpres 2024. “Ini serius, saya resmi saya mengusulkan (Puan-Anies). Kan ini usul,” ujar Effendi Simbolon.
6. Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Faisol Riza mengatakan, PKB mendorong Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani berpasangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024. “Puan-Gus Ami (panggilan akrab Muhaimin Iskandar, red) diusulkan PKB jadi pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024),” ujarnya, Selasa (1/6).
Menurut dia, Puan dan Gus Ami memiliki kesamaan pandangan dalam kebangsaan. Selain itu, PDI-P juga merupakan partai pemenangan pemilihan umum (Pemilu) 2019 sehingga dinilainya bisa membuat koalisi pemerintahan yang kuat dan efektif. “Sudah terbukti kerja sama koalisi selama dua masa pemerintahan ini dan berhasil,” katanya.
Menurut Faisol, pasangan Puan-Anies yang diusulkan Effendi Simbolon, tidak akan pernah terealisasi karena keduanya memiliki DNA politik yang berbeda. “Enggak akan kejadian. Beda DNA,” tegas Faisol seraya kembali menjelaskan, PKB telah berkoalisi dengan PDI-P sejak Pilpres 2014 dan 2019 yang saat itu mencalonkan Jokowi sebagai Presiden.
7. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, usulan politisi PDI-P Effendi Simbolon soal duet Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah hak pribadi sebagai seorang warga negara. Ia mengaku tak mempermasalahkan hal tersebut karena setiap warga negara berhak menyampaikan usulan terkait siapa calon yang diinginkan dalam 2024.
“Yang disampaikan oleh Bang Effendi Simbolon itu adalah hak pribadi beliau sebagai seorang warga negara. Seorang warga negara itu boleh saja menyampaikan pendapat, mau memasangkan siapa dengan siapa untuk Pilpres,” kata Dasco, Senin (31/5) lalu. Menurut Dasco, pernyataan Effendi Simbolon juga bukan menunjukkan atau mewakili sikap dari PDI-P. Ia mengatakan, Effendi bebas menyampaikan usulan siapa tokoh yang layak terkait pencapresan 2024.
8. Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, munculnya sejumlah nama-nama tokoh yang dipasangkan sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Preisden (Pilpres) 2024 dilakukan untuk mengetahui reaksi publik. Salah satunya, Ketua DPR Puan Maharani dipasangkan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diusulkan oleh politisi PDI-P Effendi Simbolon.
“PPP melihat mulai munculnya nama-nama yang dipasangkan sebagai bacapres-bacawapres untuk Pilpres 2024 oleh sejumlah pihak atau kader sebagai bentuk test the water di ruang publik, termasuk yg disampaikan Bung Effendi Simbolon,” kata Arsul, Selasa (1/6). Ia mengatakan, munculnya nama-nama tokoh yang digadang-gadang untuk Pilpres 2024 dilihatnya sebagai sebuah kewajaran dalam demokrasi. Hanya saja, kata Arsul Sani, dari usulan dipasangkannya Puan dan Anies, yang menarik adalah tidak ditinggalkannya formula nasionalis-agamis atau agamis-nasionalis.
9. Sebanyak 1.271 pegawai KPK dilantik jadi aparatur sipil negara (ASN), Selasa (1/6). Pelantikan tersebut dilakukan secara daring dan luring di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Pada momen tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri melantik Cahya Hardianto sebagai Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa dan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan sebagai ASN. Selanjutnya, giliran Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa melantik 1.269 pegawai KPK yang telah dinyatakan lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
10. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut koruptor adalah pengkhianat Pancasila. Hal itu disampaikan Firli saat melantik Cahya Hardianto sebagai Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa dan Deputi Pencegahan dan monitoring KPK Pahala Nainggolan sebagai ASN di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (1/6).
“Kembali kami mengingatkan pada kita semua bahwa siapa pun yang melakukan korupsi adalah pengkhianat Pancasila. Mengingat kejahatan kemanusiaan ini jelas sangat bertentangan dengan setiap butir sila dalam Pancasila,” tegas Firli Bahuri.
Menurut Firli, tindak pidana korupsi bertentangan dengan Sila Pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Ia menyebut berdasarkan sila itu semestinya seseorang mengingat nilai Ketuhanan dan memberi tauladan kebaikan bukan hal buruk seperti tindakan korupsi. “Dengan tidak korupsi insya Allah kita menjadi manusia yang adil dan beradab sesuai Sila Kedua,” sebutnya.
Firli mengatakan bahwa Sila Ketiga yaitu Persatuan Indonesia akan terwujud sebagai perang badar melawan korupsi. “Dengan menjadi manusia adil dan beradab Insya Allah sila ketiga Persatuan Indonesia akan menjadi kekuatan segenap Bangsa Indonesia dalam perang badar melawan korupsi,” katanya seraya menambahkan, bahwa agar perang melawan korupsi bisa efektif, terukur, cepat, dan efisien, maka mesti dilakukan dengan mengamalkan Sila Keempat dalam Pancasila.
11. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengaku heran dengan kalimat bernada tuduhan yang dialamatkan ke KPK. Terutama tudingan tentang upaya menyingkirkan para pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan (TWK). “Saya agak heran kalau ada kalimat bahwa ada upaya menyingkirkan. Saya katakan, tidak ada upaya untuk menyingkiran siapa pun,” tegas Firli dalam konferensi pers, Selasa (1/6).
Firli memastikan, pihaknya tidak memiliki niatan apapun untuk menyingkirkan siapa pun. Sebab, hasil pelaksanaan TWK merupakan hasil tes individu. “Jadi tidak ada upaya untuk menyingkirkan siapa pun. Kami, pimpinan tidak ada satu pun niat untuk menyingkirkan seseorang. Tapi hasil TWK adalah hasil sendiri. 1.274 orang lho yang lolos,” ujarnya.
12. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan bahwa status aparatur sipil negara (ASN) tidak akan mengurangi semangat pegawai lembaga antirasuah dalam upaya pemberantasan korupsi. Firli menegaskan, semangat KPK tetap memberantas korupsi sampai mati. “Saya ingin sampaikan bahwa status ASN tidak pernah mengurangi semangat KPK melakukan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi terus kita laksanakan sampai kita mati, sampai NKRI bebas dari korupsi. Itulah semangat KPK,” jelas Firli dalam konferensi pers, Selasa (1/6).
Firli menyebut meski dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 dikatakan bahwa KPK merupakan lembaga dalam rumpun eksekutif, namun dia menjamin lembaga yang dipimpinnya tetap independen dalam melaksanakan tugasnya. “Walaupun dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 disebutkan, bahwa KPK adalah lembaga dalam rumpun eksekutif, namun dalam melaksanakan tugas, KPK tidak terpengaruh oleh kekuasaan apapun,” tegasnya.
13. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, sebanyak 24 orang pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) akan diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan bela negara. Hal itu sesuai dengan kesepakatan rapat antara pimpinan KPK dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 25 Mei 2021. “Kita bahas bagaimana solusi terbaik bagi mereka yang diberi kesempatan itu pendidikan latihan bela negara dan wawasan kebangsaan,” ujar Firli dalam konferensi pers di Gedung KPK, Selasa (1/6).
Nantinya, kata Firli, KPK akan bekerja sama dengan pihak lain dalam memberikan pelatihan tersebut, salah satunya dengan Kemenhan. Menurut Firli, KPK bakal bertemu dengan 24 pegawai tersebut terlebih dulu untuk memastikan apakah mereka bersedia mengikuti latihan bela negara. “Karena untuk mengikuti pendidikan, tentu kita ajak bicara bersedia atau tidak. Yang jelas kami pimpinan KPK, Bapak Sekjen dan segenap yang ada ada di sini merupakan satu kesatuan untuk mencari solusi terbaik,” tegas Firli lagi.
14. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai, pelantikan 1.271 pegawai KPK merupakan bentuk arogansi pimpinan KPK. Kata dia, arogansi tersebut nampak dari adanya pengabaian sejumlah hal mulai dari aturan perundang-undangan, arahan Presiden Jokowi hingga dugaan pelanggaran etika dalam soal asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). ‘’Bagaimana tidak, sejumlah peraturan Perundang-Undangan mulai dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 ditabrak begitu saja. Putusan Mahkamah Konstitusi juga dihiraukan, bahkan perintah Presiden dianggap angin lalu oleh Pimpinan KPK. Potret pelanggaran etika atas pertanyaan dalam TWK yang diajukan sejumlah pegawai juga tak digubris,” kata Kurnia melalui keterangan tertulis, Selasa (1/6).
Menurut Kurnia, TWK hanya alat kepentingan Pimpinan KPK dengan sejumlah pihak untuk menjalankan agenda di luar pemberantasan korupsi. “Melihat hal ini semakin jelas dan terang benderang bahwa TWK ini hanya sekedar dijadikan alat oleh pimpinan KPK, dan kelompok tertentu untuk kebutuhan agenda di luar lingkup pemberantasan korupsi,” tuturnya.
15. Dewan Pengawas KPK menyatakan mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju bersalah karena melakukan pelanggaran etik sehingga diberhentikan secara tidak hormat. “Oleh karenanya yang bersangkutan diputus, melakukan perbuatan dengan ancaman sanksi berat yaitu pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai KPK,” kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Panggabean dalam konferensi pers, belum lama ini. Tumpak mengatakan, ada tiga poin kesalahan yang dilakukan Stepanus Robin.
Pertama, melakukan pelanggaran kode etik yakni berhubungan dengan pihak-pihak atau orang-orang yang mempunyai keterkaitan dengan perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Kedua, terbukti menyalahkan kewenangannya dengan meminta dan menerima sesuatu dari pihak-pihak yang dihubungi tersebut. Ketiga, menunjukkan identitas yaitu ID card sebagai penyidik KPK kepada pihak yang tidak berkepentingan.
16. Presiden Jokowi mengatakan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi lansekap kontestasi ideologi. Revolusi industri 4.0 telah menyediakan berbagai kemudahan dalam berdialog, berinteraksi dan berorganisaisi dalam skala besar lintas negara. “Ketika konektivitas 5G melanda dunia maka interaksi antar dunia juga semakin mudah dan cepat. Kemudahan ini bisa digunakan oleh ideolog-ideolog transnasional radikal untuk merambah ke semua pelosok Indonesia. Juga ke seluruh kalangan dan ke seluruh usia tidak mengenal lokasi dan waktu. Kecepatan ekspansi ideologi radikal bisa melampaui standar normal ketika memanfaatkan disrupsi teknologi ini,”,” ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan secara daring di Istana Bogor, Selasa (1/6).
Menurut Jokowi, perkembangan ideologi transnasional ini merupakan salah satu tantangan dalam menjaga nilai-nilai Pancasila. Pasalnya, globalisasi dan interaksi antarbelahan dunia tidak serta merta meningkatkan kesamaan pandangan dan kebersamaan. “Yang harus kita waspadai adalah meningkatnya rivalitas dan kompetisi, termasuk rivalitas antarpandangan, rivalitas antar nilai-nilai dan rivalitas antar ideologi. Ideologi transnasional cenderung semakin meningkat memasuki berbagai lini kehidupan masyarakat dengan berbagai cara dan berbagai strategi,” tambahnya.
17. Presiden Jokowi mengatakan, diperlukan cara-cara baru untuk mendalami Pancasila di tengah perubahan zaman dan berbagai tantangan global saat ini. Menurut Presiden, perluasan dan pendalaman nilai-nilai Pancasila tidak bisa dilakukan dengan cara biasa. “Menghadapi semua ini perluasan dan pendalaman nilai-nilai Pancasila tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa. Diperlukan cara-cara baru yang luar biasa, memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama revolusi industri 4.0,” ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (1/6).
Selain itu, diperlukan pula cara baru agar Pancasila dapat menjadi pondasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berke-Indonesia-an. Oleh karenanya, Jokowi mengajak semua pihak memperkokoh nilai-nilai Pancasila. “Saya mengajak seluruh aparat pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pendidik, kaum profesional, generasi muda Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu dan bergerak aktif memperkokoh nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan Indonesia yang maju yang kita cita-citakan. Selamat memperingati hari lahir Pancasila, selamat membumikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara,” kata Jopkowi.
18. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar apabila berpegang teguh pada Pancasila. Hal tersebut disampaikan Puan saat memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada Selasa (1/6). “Kita hanya dapat menjadi bangsa yang besar jika kita berpegang teguh pada falsafah bangsa kita sendiri, yakni Pancasila,” ujarnya.
Puan mengatakan, Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar bukan karena menjiplak falsafah bangsa orang lain. Sebab, setiap bangsa memiliki akar sejarah dan budaya yang berbeda. Ia mengatakan, selama Pancasila masih ada di hati orang Indonesia, selama itu pula Indonesia terus ada. “Hanya dengan Pancasila saja persatuan bangsa Indonesia dapat diperkukuh dan dengan mengimplementasikan Pancasila itu pula lah tujuan bernegara dapat dicapai,” ujar Puan.
19. Sejumlah pengurus pusat PRD (Partai Rakyat Demokratik) resmi mendeklarasikan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Selasa (1/6) malam. Deklarator Prima Agus Jabo Priyono mengatakan, Prima mewakili kelompok masyarakat kecil dan terpinggirkan dengan mengusung visi politik kesejahteraan. “Prima, partainya rakyat biasa, lahir di tengah pusaran arus kehidupan bangsa yang keras,” ujar Agus Jabo yang mantan Ketua Umum PRD.
Agus mengatakan, kehidupan bangsa Indonesia saat ini keras karena menghadapi pandemi Covid-19. Selain itu, memiliki permasalahan ekonomi yang semakin menjauh dari prinsip kemanusaian dan keadilan. Di samping itu, Indonesia juga mengalami polarisasi kehidupan berbangsa yang akut dan hilangnya gagasan besar dalam membangun kehidupan yang adil, aman, dan damai
Dikatakan, Prima akan memperjuangkan reformasi perpajakan di Indonesia agar lebih berkeadilan,” kata Agus. Prima akan mendorong pemerintah memanfaatkan sumber daya untuk kemakmuran rakyat. Prima ingin menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang kuat dan berdikari baik secara ekonomi, politik, maupun sosial budaya.
20. Wakil Sekjen Prima Rudi Hartono sebelumnya menjelaskan sejarah singkat berdirinya Prima. Dijelaskan, Prima berdiri pada 20 Juli 2020, tetapi proses perjuangan pendirian partai telah berlangsung sejak 1998. “Cuma, proses politik menuju pendirian partai ini sebetulnya sudah berlangsung lama. Hampir sebagian pendiri partai ini dulu adalah aktivis mahasiswa yang terlibat langsung dalam reformasi 1998,” katanya.
Rudi Hartono mengatakan, berdirinya Prima berawal dari adanya keresahan para aktivis mahasiswa masa kini dan para aktivis mahasiswa 1998 melihat situasi bangsa dan negara saat ini. Disebutkan, kondisi bangsa dan negara hari ini masih belum sesuai dengan mimpi para pendiri bangsa.
Rudi Hartono mengatakan, partainya telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada Desember 2020. Ia juga mengklaim, Partai Prima telah memiliki struktur kepengurusan di 34 provinsi, 387 kabupaten/kota, dan 3.700 kecamatan.
20. Wapres Ma’ruf Amin mengatakan, Indonesia telah berusaha mengatasi kemiskinan yang terjadi dengan berbagai upaya. Kata dia, kemiskinan dan keterbelakangan merupakan salah satu persoalan kemanusiaan kontemporer yang terjadi saat ini. “Indonesia telah berusaha keras untuk mengatasi kemiskinan melalui upaya-upaya peningkatan bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Ma’ruf di acara International Seminar on Quranic Studies yang digelar secara virtual oleh PTIQ Jakarta, Selasa (1/6).
Tidak hanya di Indonesia, ujar Ma’ruf Amin, kemiskinan dan keterbelakangan saat ini juga masih banyak terjadi di negara-negara berkembang lainnya, baik di Afrika, Amerika Latin maupun Asia. Bahkan di Amerika dan Eropa, kata Ma’ruf, masih ada persoalan kemiskinan. “Di antara negara-negara yang menghadapi persoalan kemiskinan itu adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam,” kata dia.
21. Nasib 20 pejabat Dinkes Provinsi Banten yang membuat surat pengunduran diri akan ditentukan hari ini, Rabu (2/6) setelah Gubernur Wahidin Halim rapat dengan Kepala BKD Komarudin. Jika mereka dipecat, Wahidin bakal mencari pengganti. “Besok akan kita bahas, mereka akan kita nonjob-kan atau kemungkinan bisa kita pecat kalau memang memenuhi unsur ketentuan dan kita akan segera mencari penggantinya. Ini satu gerakan yang menurut saya sangat menyinggung perasaan masyarakat,” tegas Wahidin melalui rilis, Selasa (1/6).
Wahidin menambahkan, 20 pejabat Dinkes Banten yang mengundurkan diri dianggap tidak mau mengubah pola lama kerja ke pola baru. Bahkan dia menuding ASN tersebut tak mendukung upata bersih-bersih dari praktik korupsi. “Mereka adalah orang lama yang kinerjanya sudah kita tahu, tidak mau mengubah mindset-nya dengan upaya pemerintah provinsi dalam memerangi korupsi,” ujarnya.
Mantan Walikota Tangerang dua periode itu mempercayakan pengusutan pelbagai kasus dugaan korupsi ke Kejati Banten. Beberapa di antaranya kasus hibah Ponpes hingga pengadaan masker senilai Rp3,3 miliar yang diduga mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp1,680 miliar. “Saya mengerti situasi keprihatinan para staf, eselon 3 dan 4 dengan ditahannya saudara LS. Saya kira bentuk solidaritas ini bisa dipahami, namun masalah hukum ini sedang diproses dan ditegakkan oleh Kejati Banten,” tegas Wahidin Halim.
22. Gubernur Banten, Wahidin Halim mengancam bakal memecat 20 pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang ramai-ramai membuat surat pernyataan mengundurkan diri ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten. Wahidin menganggap tindakan para pejabat dinkes tersebut menyinggung perasaan publik.
Insiden pengunduran diri tersebut merupakan buntut dari kasus dugaan korupsi pengadaan masker KN-95 yang dibongkar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Setidaknya ada dua poin dalam surat pengunduran diri yang beredar di dunia maya tersebut. Yakni, 20 pejabat mengaku bekerja di bawah tekanan dan pimpinan mereka tidak melindungi bawahan yang bekerja atas perintah kepala dinas.
23. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan petugas di lembaganya tak pernah berhenti untuk mencari para tersangka yang masih buron atau masuk daftar pencarian orang (DPO), termasuk Harun Masiku. Penegasan itu disampaikan Firli menjawab pertanyaan soal keberadaan buronan Harun Masiku yang kabarnya sedang berada di Indonesia.
Firli menjelaskan, sampai saat ini ada 10 tersangka KPK dengan status DPO. Ia mengatakan sudah bersurat ke pelbagai pihak untuk memburu buronan kasus pelbagai dugaan korupsi tersebut. “Kita tak pernah berhenti. Penanganan perkara bukan orang per orang. Tapi bersama,” kata Firli.
Keberadaan Harun Masiku di Indonesia diungkap oleh pegawai senior KPK, Harun Al Rasyid. Ia mencium sinyal keberadaan buronan tersebut sedang di Tanah Air. Menurut dia, sekitar bulan lalu Harun Masiku memang sempat berada di luar negeri. Saat itu, dia bersama pegawai KPK lain sempat memburunya, tetapi upaya tersebut terhambat.
24. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Irwan meminta Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membantu KPK mencari Harun Masiku yang kini menjadi buronan. Permintaan itu disampaikan Irwan merespons pernyataan Hasto yang menjuluki mantan Presiden SBY sebagai ‘Bapak Bansos’. Menurut Irwan, langkah membantu KPK mencari keberadaan Harun lebih baik dilakukan Hasto daripada sibuk mengurus urusan parpol lain. “Ketimbang cawe-cawe urusi partai lain, Mas Hasto lebih baik bantu pemerintah dan KPK temukan Harun Masiku yang sudah 500 hari menghilang,”kata Irwan seraya menambahkan, julukan SBY sebagai ‘Bapak Bansos’ merupakan upaya mencitrakan bantuan sosial alias bansos sebagai hal negatif.
25. PT Teknologi Militer Indonesia (PT TMI) buka suara terkait dugaan keterlibatannya dalam rencana Kemenhan memborong alut sista senilai US$124,99 miliar atau Rp1,7 kuadriliun. Melalui pernyataan Corporate Secretary PT TMI Wicaksono Adi, PT TMI mengatakan tidak mendapatkan satu kontrak pun dari Kemenhan terkait rencana pengadaan alutsista tersebut. “PT TMI tidak ditugaskan untuk pembelian atau pengadaan oleh Kementerian Pertahanan,” katanya, Selasa (1/6).
Sebagai informasi dugaan soal keterlibatan PT TMI dalam belanja alutsista senilai US$124,99 miliar atau setara Rp1,7 kuadriliun diketahui publik dari rancangan Perpres yang bocor. Bersamaan dengan itu, tersebar surat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang berisi penunjukan PT TMI menjadi pengelola program tersebut.
26. Jubir Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, membantah kabar yang menyebut Prabowo menunjuk PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) guna menangani pengadaan alutsista senilai US$124.995.000.000 atau setara Rp1,7 kuadriliun. Dahnil menyebut perusahaan itu bergerak di bidang pengembangan teknologi dan sumber daya manusia. Menurutnya, PT TMI tidak berkecimpung di bidang pengadaan alutsista.
“TMI tidak akan melakukan kontrak dengan Kementerian Pertahanan di satu sisi terkait belanja-belanja alutsista yang dilakukan oleh Kemenhan. TMI juga tidak jual beli dan segala macam,” kata Dahnil, disiarkan CNN Indonesia Tv, Senin (31/5). Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu memastikan Kemenhan tak punya kaitan dengan PT TMI.
Dahnil menyebut perusahaan itu dibentuk oleh Yayasan Pengembangan Potensi Pertahanan. Dahnil juga membantah keterkaitan Prabowo dengan perusahaan itu. Ia menegaskan Prabowo tak campur tangan meski PT TMI dipimpin oleh kawan lamanya, Mayor Jenderal (Purnawirawan) Glenny Kairupan. “Tidak. Beliau, mereka-mereka memang berada di perusahaan tersebut. Kemudian, yayasan yang menunjuk mereka mengurusi perusahaan tersebut. Yang harus dipahami adalah TMI itu tidak terlibat dalam proses-proses kontrak di Kementerian Pertahanan,” tuturnya.
27. Kemenhan RI mengakui dokumen pembelian alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) dengan anggaran senilai US$ 124.995.000.000 atau setara Rp1,7 kuadriliun. Namun, Jubir Menhan Prabowo Subianto, Dahnil Ahzar Simanjuntak, mengatakan dokumen itu belum final. Ia pun menyesalkan ada pihak yang membocorkan dokumen itu ke publik. “Itu masih dalam proses pembahasan, penjajakan, pengujian, dan sebagainya. Yang ingin saya sampaikan, pertama, kami sayangkan ada dokumen yang masih dalam proses pembahasan, perencanaan, dan pengujian, itu bocor,” kata Dahnil, Senin (31/5) lalu.
Dahnil mengatakan dokumen itu adalah rancangan peraturan presiden terkait pembenahan alutsista. Dokumen itu merupakan perwujudan gagasan Prabowo untuk memperbaiki alutsista Indonesia. Kemenhan tak mempermasalahkan dokumen itu tersebar ke publik jika sudah final. Namun, kata Dahnil, dokumen itu masih tahap awal dari formula Prabowo memperbaiki alutsista. “Sejak awal, Kemhan akan mencoba dan bersikap tegas mencari pihak mana dan siapa yang melakukan pembocoran terhadap dokumen negara yang masih dalam proses,” tandas Dahnil.
Dahnil meyakinkan, pihaknya segera menemukan oknum yang membocorkan rancangan anggaran alutsista tersebut. Ia memastikan oknum tersebut punya motif politik terhadap Prabowo. “Ada yang menyebarkannya dengan motif politik dan ada muatan political jealousy menurut kami, maka kemudian kami berkepentingan menjelaskan,” tuturnya.
28. Menhan Prabowo Subianto mendesain skema pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) Indonesia senilai US$ 124.995.000.000 atau setara Rp1,7 kuadriliun. Pengadaan tersebut akan dibiayai oleh pinjaman luar negeri. Jubir Menhan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, pinjaman luar negeri itu berbunga rendah, dengan cicilan ringan, dan dalam jangka waktu yang panjang, sehingga tak membebani APBN. “Memang dari pinjaman luar negeri, tapi penjelasan yang harus saya sampaikan adalah pinjaman luar negeri ini tidak membebani APBN kita dan artinya dia tidak mengganggu alokasi anggaran untuk alokasi pembangunan prioritas yang menjadi perhatian negara,” kata Dahnil, Senin (31/5).
Dia menjelaskan utang luar negeri tersebut akan dibayar selama 25 tahun ke depan. Pemerintah akan membayar menggunakan anggaran pengadaan alutsista di Kemenhan setiap tahunnya. Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu mengatakan modernisasi alutsista hanya bisa dilakukan jika ada alternatif pembiayaan selain APBN. Salah satu alternatif yang ada saat ini adalah pinjaman asing. Dahnil menyebut pembiayaan program pemerintah menggunakan utang luar negeri sudah biasa dilakukan. Menurutnya, kementerian lain juga melakukan hal serupa. “Ini pilihan di tengah pilihan-pilihan yang sulit. Kenapa begitu? Ya karena yang tadi saya sebutkan modernisasi alutsista pada saat ini adalah keniscayaan,” ujarnya. (HPS)
