JAKARTA,REPORTER.ID – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan jika pimpinan DPR RI sampai hari ini belum menerima draft pajak pertambahan nilai (PPN) sembako dan pendidikan seperti yang tersebar di masyarakat. Kalaupun ada dan dibahas DPR pasti keberatan.
“Pemerintah memang sedang fokus untuk pemulihan ekonomi nasional dan pandemi Covid19, namun kebijakan itu tidak boleh membebani masyarakat di tengah pandemi ini,” kata Ketua Harian DPP Gerindra itu di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Jumat (11/6/2021).
Menurut Dasco pimpinan DPR RI belum terima draft PPN sembako dan pendidikan tersebut. “Kalau pum ada mekanismenya dikirim ke pimpinan DPR dulu baru ke Komisi terkait. Jadi, kalau ke pimpinan DPR saja belum, apalagi ke Komisi XI DPR. Makanya, informasi yang beredar itu membingungkan masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya ada wacana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang dan jasa yang ada di dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dari sisi etika politik sendiri pemerintah belum bisa melakukan penjelasan ke publik sebelum ini dibahas ke tingkat Paripurna dan DPR. Apalagi draf RUU KUP tersebut juga belum disebarluaskan dan dilakukan pembahasan.
“Karena itu adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui surat Presiden. Kemudian dokumennya keluar karena memang sudah dikirimkan kepada DPR. Sehingga kami tidak dalam posisi untuk bisa menjelaskan keseluruhan,” jelas Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Kamis (10/6/2021).
Karena itu Sri Mulyani mengaku heran, draf RUU KUP mengenai wacana perpajakan atau kenaikan PPN itu muncul di publik.
Sementara isi yang keluar dibuat sepotong-potong seolah tidak mepertimbangkan situasi pada hari ini, di mana pemerintah tengah fokus dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.
“Pada hari ini fokus kita itu pemulihan ekonomi jadi kita betul-betul menggunakan semua instrumen APBN,” jelas Sri Mulyani.
