Berita menarik pagi ini adalah pengakuan Menhan Prabowo Subianto bahwa dirinya pernah menolak permintaan untuk memberikan persetujuan pengadaan alutsista (alat utama sistem persenjataan) yang anggarannya di-mark up atau digelembungkan hingga 600 persen. Prabowo mengaku mendapat arahan dari Presiden Jokowi terkait rencana anggaran belanja alutsista sebesar Rp1,7 kuadriliun pada 10 hari setelah dirinya dilantik jadi Menhan.
Isu menarik lainnya adalah pemerintah memutuskan untuk memperpanjang diskon 100% pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) atau PPnBM 0% untuk pembelian mobil baru hingga Agustus 2021. Mulanya, kata Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, PPnBM 0% ini hanya berlaku sampai akhir Mei 2021. Kebijakan memperpanjang diskon pajak ini tujuannya untuk membangkitkan gairah usaha di Tanah Air, khususnya untuk sektor industri yang berkontribusi pada perekonomian nasional.
Anggota Komisi XI DPR Misbakhun mengingatkan Sri Mulyani bahwa sebagai Menkeu terbaik di dunia, dia harus bisa menunjukkan kreativitas sesuai dengan kelasnya dalam mengambil kebijakan menaikkan penerimaan pajak. “Sri Mulyani membuat kebijakan dengan menaikkan tarif pajak dan menambah obyek pajak baru, apakah hal ini menunjukkan gejala Sri Mulyani mulai lelah mencintai negeri ini?’’ kata politisi Golkar ini.
Berita menarik lainnya adalah gencarnya aparat kepolisian lakukan penangkapan dan penindakan hukum terhadap para pelaku premanisme dan pelaku pungutan liar alias pungli yang meresahkan masyarakat. Tercatat lebih dari 100 orang telah ditangkap oleh aparat di berbagai wilayah di Indonesia. Hal tersebut dilakukan setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditelepon Presiden Jokowi yang mendengar keluh kesah sejumlah sopir truk di Tanjung Priok, Jakarta Utara sebagai korban pungli. Rakyat berharap, penangkapan preman oleh polisi ini jangan hangat hangat tai ayam.
Isu lain yang mengejutkan adalah pernyataan Presiden Jokowi bahwa sejumlah relawan sudah meminta arahannya terkait Capres yang pantas didukungnya pada Pilpres 2024. Namun Jokowi meminta mereka untuk bersabar terlebih dahulu. “Di kesempatan yang baik ini ingin saya sampaikan, sabar, sabar dulu. Tidak usah tergesa-gesa, enggak usah tergesa-gesa. Enggak usah grasah-grusuh,” ujar Jokowi saat membuka Rapat Pimpinan Nasional Seknas Jokowi secara virtual, kemarin. Berikut isu selengkapnya
1. Menhan Prabowo Subianto mengaku pernah menolak memberikan persetujuan pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) yang anggarannya di-mark up atau digelembungkan hingga 600 persen. Pengakuan tersebut disampaikan Prabowo dalam wawancara dengan Deddy Corbuzier di acara podcast yang diunggah di channel Youtube Deddy, Minggu (13/6). “Saya enggak mau tanda tangan, saya tidak akan loloskan,” tegas Prabowo.
Ketum Partai Gerindra yang dielus-elus maju Capres 2024 ini mengakui, dalam lembaga pemerintahan memang terdapat potensi melakukan mark up anggaran. Ia menduga terdapat banyak pihak yang tidak menyukai keputusannya tidak meloloskan pengajuan itu. Prabowo lantas melaporkan hal tersebut kepada Presiden Jokowi. “Pak, saya enggak mau, Pak, itu kan tanggung jawab saya kepada bapak presiden, kepada rakyat, kepada sejarah,” ujarnya.
2. Menhan Prabowo Subianto mengaku mendapat arahan dari Presiden Jokowi terkait rencana anggaran belanja alat utama sistem persenjataan (Alutsista) sebesar Rp1,7 kuadriliun. Prabowo mengatakan arahan tersebut diberikan 10 hari setelah ia dilantik. Saat itu, Jokowi meminta rencana utuh pertahanan untuk 25 tahun ke depan. “Itu petunjuk beliau kan, saya jalankan,” kata Prabowo dalam siniar di kanal YouTube Deddy Corbuzier, Minggu (13/6). Merespons perintah Presiden tersebut, Prabowo lalu membaca situasi dan kondisi pertahanan negara dan mulai membuat rancangan. Tahap ini, menurutnya, membutuhkan waktu lama.
3. Menhan Prabowo Subianto memilih jalur negosiasi secara langsung dengan produsen saat belanja alat utama sistem persenjataan (Alutsista) untuk meminimalisasi potensi tindak korupsi ataupun keterlibatan mafia industri pertahanan. Prabowo tak menampik keberadaan tindak korupsi ataupun mafia dalam roda pemerintahan. Kata dia, semua anggaran pemerintah sangat berpotensi untuk disalahgunakan atau di-mark up.
“Jadi sekarang banyak yang saya lakukan saya negosiasi langsung dengan produsen. Sehingga saya ingin tahu harga yang sebenarnya berapa sih,” kata Prabowo dalam wawancara dengan Deddy Corbuzier yang diunggah di kanal Youtube pada Minggu (13/6). Untuk mencegah potensi korupsi dalam pengadaan Alutista tersebut, Prabowo mengatakan pihaknya melibatkan Kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pengawas Keuangan (BPK).
Tiga lembaga tersebut akan diundang untuk melakukan pemeriksaan sebelum kontrak dinyatakan efektif. Kontrak pengadaan alutsista, kata Prabowo, terdapat beberapa tahap. Beberapa kondisi mesti dipenuhi, salah satunya kondisi keuangan.
4. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang diskon 100% pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) atau PPnBM 0% untuk pembelian mobil baru hingga Agustus 2021. Mulanya, kata Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, PPnBM 0% ini hanya berlaku sampai akhir Mei 2021. Kebijakan memperpanjang diskon pajak ini tujuannya untuk membangkitkan gairah usaha di Tanah Air, khususnya untuk sektor industri yang berkontribusi pada perekonomian nasional.
“Kementerian Keuangan sudah senada dengan kami, bahwa PPnBM DTP dapat diperpanjang. Hal ini sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, diperlukan terobosan untuk tetap menciptakan iklim usaha yang kondusif di tengah kondisi pandemi,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulis, Minggu (13/6).
Aturan kebijakan ini dirilis sejak Februari 2021 lalu. Diskon PPnBM ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021.
5. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai, keputusan pemerintah memperpanjang bijakan tersebut menyakiti perasaan masyarakat. Apalagi kebijakan tersebut tidak terbukti efektif mengerek penjualan mobil.
“Menurut saya, menyakiti perasaan masyarakat. Karena di tengah situasi begini bukannya sama-sama prihatin, sama-sama masyarakat lagi kurang, ternyata diperpanjang. Toh kebijakannya juga tidak terlalu efektif,” katanya, Minggu (13/6).
6. Anggota Komisi XI DPR, M. Misbakhun menyebut, Menkeu Sri Mulyani harus bertanggung jawab terhadap rencana penambahan objek pajak baru sehingga sembako dan sektor pendidikan terkena PPN. Ia menilai rencana ini mencoreng citra pemerintahan Jokowi yang dari awal berpihak pada rakyat kecil. “Wajar bila terjadi polemik dan penolakan keras dari masyarakat. Oleh karena itu, Sri Mulyani harus menarik dan merevisi ulang rencana tersebut.
Misbakhun mengingatkan, sebagai Menkeu terbaik di dunia, Sri Mulyani harus bisa menunjukkan kreativitas sesuai dengan kelasnya dalam mengambil kebijakan menaikkan penerimaan pajak. “Sri Mulyani membuat kebijakan dengan menaikkan tarif pajak dan menambah obyek pajak baru, apakah hal ini menunjukkan gejala Sri Mulyani mulai lelah mencintai negeri ini?’’ kata Misbakhun.
7. Politisi PKS Mardani Ali Sera meminta pemerintah adil dalam penerapan pajak pada kondisi pandemi Covid-19. Dikatakan, kalau sembako dan jasa pendidikan dikenai PPN sementara PPnBM 0 persen untuk pembelian mobil baru diperpanjang, itu cermin pelaksanaan administrasi ketidakadilan. ‘’Jika pajak sembako dikenakan dan pajak mobil diperpanjang keringanannya tentu jomplang ketidak-adilannya,” ujarnya, Minggu (13/6).
Menurut Mardani, seharusnya negara hadir membantu masyarakat bawah. Terlebih, saat ini masih masa pandemi virus Corona yang sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat.
8. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak rencana pemerintah yang akan memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan dan sembako. Sekjen PBNU Helmy Faishal menilai, rencana memungut PPN tersebut merupakan tindakan yang tidak tepat. “Dalam pandangan kami, inisiatif pemerintah dalam hal upaya meningkatkan pajak, namun melalui cara peningkatan PPN pendidikan dan sembako adalah tindakan yang tidak tepat,” kata Helmy, kemarin.
Helmy menambahkan, sebaiknya dicarikan formula lain yang lebih memungkinkan dan bijaksana. Ia meminta pemerintah tidak membuat kebijakan yang menjauhkan diri dari spirit dan cita-cita luhur bangsa. “Janganlah kebijakan pemerintah nantinya justru akan menjauhkan dari spirit & cita-cita luhur sebagaimana tertuang dalam UUD 1945,” ujarnya.
9. Staf Khusus Menteri Keuangan (Stafsus Menkeu) Yustinus Prastowo menegaskan, pemerintah akan berada satu barisan dengan pedagang dan organisasi masyarakat (ormas) Islam. Dikatakan, sembako dan jasa pendidikan atau barang lain yang berkaitan dengan kebutuhan strategis bisa saja dimasukkan dalam kategori barang tidak kena pajak. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah akan selalu beriringan dengan kepentingan rakyat. “Barang-barang lainnya yang strategis untuk masyarakat banyak untuk kepentingan umum bisa dikenai tadi PPN final,” katanya, ke marin.
10. Presiden Jokowi meninjau pelaksanaan vaksinasi massal Covid-19 yang diadakan di Stadion Patriot Candrabagha, Kota Bekasi, Senin (14/6). Vaksinasi tersebut menyasar masyarakat umum, lansia, pelayan publik, karyawan tenant, dan penyandang disabilitas. “Pagi hari ini saya mengunjungi vaksinasi yang dilakukan di Kota Bekasi bersama saya Menteri Kesehatan, Gubernur Jawa Barat dan juga Wali Kota Bekasi,” ujar Jokowi dalam sambutannya yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden. “Kita melihat proses yang ada di sini menggunakan lapangan sepak bola dan bisa mencakup dalam jumlah yang banyak baik untuk disabilitas, untuk pelayan-pelayan publik,” lanjutnya seraya berharap, model vaksinasi Covid-19 semacam ini dapat diterapkan di kota dan kabupaten yang lain. Sehingga, vaksinasi bisa berlangsung dalam jumlah yang banyak.
11. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) sekaligus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut tren peningkatan kasus Covid-19 harus segera dikendalikan. Menurut dia, kunci pengendaliannya terletak pada testing, tracing dan pelaksanaan isolasi serta penguatan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro. “Peningkatan kasus Covid-19 ini harus segera dikendalikan dan jangan sampai mengganggu upaya pemulihan ekonomi yang saat ini sedang digulirkan pemerintah bersama pelaku usaha dan masyarakat,”kata Airlangga, Minggu (13/6) malam. Airlangga mengungkapkan, berdasarkan tren kenaikan BOR (bed occupancy rate) atau keterpakaian tempat tidur Isolasi maupun ICU, perlu peningkatan kapasitas tempat tidur untuk Covid-19 di rumah-rumah sakit sebesar 30-40 persen.
12. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut, Jakarta masuk fase amat genting hadapi Covid-19. Ia mengatakan kondisi pandemi Covid-19 di Ibu Kota mengkhawatirkan. Dalam beberapa hari terakhir, terjadi peningkatan kasus aktif, kasus positif harian, keterisian tempat tidur perawatan, hingga rasio angka positif.
“Data menunjukkan 6 Juni angka kasus naik 7.000-an, kasus aktif naik 11.500 jadi 17.400, naik 50 persen dalam 1 minggu. Positivity rate naik dari 9 persen pekan lalu jadi 17 persen. Padahal di Jakarta kemampuan testing 4 kali, pekan ini ditingkatkan 8 kali lipat tapi tetap positivity rate-nya tinggi,” kata Anies usai apel gabungan di bilangan Jakarta Selatan, Minggu (13/6) malam. Untuk data tempat tidur perawatan Covid-19, Anies menyatakan terjadi kenaikan dari 45 persen pada 5 Juni, menjadi 75 persen. “Walaupun tingkat kematian di Jakarta relatif stabil, tidak mengalami perubahan signifikan,” ujarnya.
13. Pihak kepolisian gencar lakukan penangkapan dan upaya penindakan hukum terhadap para pelaku premanisme dan pelaku pungutan liar alias pungli yang meresahkan masyarakat. Tercatat lebih dari 100 orang telah ditangkap oleh aparat di berbagai wilayah di Indonesia. Hal tersebut dilakukan setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditelepon oleh Presiden Jokowi yang mendengar keluh kesah sejumlah sopir truk di Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Rakyat berharap, penangkapan preman oleh polisi ini jangan hangat hangat tai ayam. Karena praktek premanisme dan perilaku pungli ini sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Putu Kholis saat dikonfirmasi, Sabtu (12/6) mengatakan, pihaknya telah menangkap 49 orang termasuk menangkap koordinator pungli di area JICT, Ahmad Zainul Arifin pada Jumat (11/6).
14. Presiden Jokowi menyatakan sejumlah relawan sudah meminta arahannya terkait Pilpres 2024, namun ia meminta mereka bersabar terlebih dahulu. “Di kesempatan yang baik ini ingin saya sampaikan, sabar, sabar dulu. Tidak usah tergesa-gesa, enggak usah tergesa-gesa. Enggak usah grasah-grusuh,” ujar Jokowi saat membuka Rapat Pimpinan Nasional Seknas Jokowi secara virtual, kemarin.
Jokowi membeberkan sejumlah kelompok relawan sudah ada yang diajak untuk mendukung pihak yang ingin maju di Pilpres 2024. Tapi masih banyak pula relawan yang masih menunggu arahannya. Jokowi meminta para relawan untuk mengamati perkembangan menuju Pilpres 2024.
“Ojo kesusu. Mari kita pelajari bersama-sama konstelasi politik, kita pelajari bersama-sama peta politiknya dengan baik. Saya melihat masih ada waktu yang cukup untuk melakukan itu semua,” ujarnya sembari memastikan, bahwa dirinya akan memberi arahan pada saat yang tepat. Jokowi mengaku akan kasih tahu ke mana ‘kapal besar’ relawan Jokowi ini akan berlabuh.
15. Menhan Prabowo Subianto menyatakan masih bersedia menjadi calon presiden (Capres) pada Pilpres 2024 mendatang. Kesediaan itu disampaikan Prabowo dalam wawancara dengan Deddy Corbuzier yang diunggah di channel Youtube Deddy pada Minggu (13/6).”Loh, kalau untuk mengabdi dan diberi kesempatan diberi kepercayaan kenapa tidak?” jawab Prabowo.
Menurut Prabowo, mencalonkan diri sebagai Capres merupakan persoalan pengabdian. Ia mengatakan, semua orang yang mencintai tanah airnya jika diberi kesempatan untuk mengabdi pada negara, akan bersedia diajukan menjadi calon presiden. “Saya kira semua orang yang cinta tanah air kalo diberi kesempatan untuk mengabdi pasti mau dong, banyak (yang mau) kader-kader juga banyak,” ujarnya.
16. Simulasi Pilpres yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Minggu (13/6) menunjukkan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto masih mengungguli Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.
“Kami menemukan Prabowo berada di urutan pertama dengan perolehan suara 21,5 persen. Kemudian Ganjar dan Anies lagi-lagi bersaing ketat, 12,6 persen untuk Pak Ganjar dan Anies 13 persen,” ujar Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad dalam paparannya.
Namun SMRC mencatat dukungan atau angka elektabilitas terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto macet atau stagnan dalam 6 tahun terakhir. ‘’Elektabilitas Prabowo stagnan di angka 20 persen. Itu terjadi sejak Oktober 2015 hingga Mei 2021. Elektabilitas Prabowo tidak banyak berubah secara signifikan dalam 6 tahun terakhir,” ujar Saidiman.
17. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo masih berpeluang menang sebagai Calon Presiden 2024 kendati tanpa dukungan PDI Perjuangan. Peluang itu disampaikan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) berdasar hasil survei yang mereka umumkan pada Minggu (13/6). Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad menuturkan survei dilakukan melalui wawancara terhadap 1.220 responden berusia 17 tahun ke atas di seluruh Indonesia pada 21-28 Mei 2021 lalu.
Dari hasil survei dengan margin of error penelitian 3,05 persen, lembaganya telah menjajaki survei dengan skenario Ganjar maju sebagai capres, tanpa melibatkan dukungan dari simpatisan partai Banteng Moncong Putih. “Ganjar mendapat suara 35,3 persen, Prabowo 30,8 persen, dan Anies 25,5 persen,” ujar Saidiman lagi.
18. Sebanyak 75,6 persen warga menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Jokowi secara umum. Kepuasan masyarakat itu tercermin dalam survei yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), pada Minggu (13/6). “Kita lihat, tingkat kepuasan publik pada Jokowi sekarang ini mayoritas 75,6 persen sangat atau cukup puas pada kinerja Jokowi,” ujar Manajer Umum SMRC, Saidiman Ahmad.
Survei tersebut dilakukan melalui wawancara langsung terhadap 1.220 responden berusia 17 tahun ke atas di seluruh Indonesia. Survei digelar mulai 21-28 Mei lalu, dengan margin of error 3,05 persen.
19. Menkes Budi Gunadi Sadikin wanti-wanti kepada masyarakat agar berhati-hati dan tak meremehkan Covid-19. Ia mengingatkan, kasus virus corona terus melonjak beberapa waktu terakhir. “Sudah saatnya kita untuk sangat hati-hati jangan underestimate (meremehkan), jangan terlalu overconfidence (percaya diri), jangan lakukan mobilitasnya terlampau tinggi,” pinta Budi Sadikin dalam seminar daring yang digelar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah Jawa Tengah, Minggu (13/6). Budi mengatakan, lonjakan kasus Covid-19 terjadi di berbagai daerah seperti Kudus, Jepara, Rembang, Grobogan, Pati, Madura, Bandung, hingga DKI Jakarta.
20. Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut, tingkat keterisian tempat tidur isolasi di rumah sakit rujukan Covid-19 meningkat 100 persen dalam satu bulan. Sebelum libur Idul Fitri 2021, keterisiannya hanya 20.000 tempat tidur, tetapi per Sabtu (12/6), angkanya melonjak jadi 40.000. “Jadi naik 100 persen dalam waktu sekitar satu bulan, pas hari ini satu bulan sesudah Lebaran,” kata Budi, dalam seminar daring yang digelar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah Jateng, Minggu (13/6). Dijelaskan Menkes, jumlah tempat tidur isolasi pasien Covid-19 yang disiapkan pemerintah sebanyak 75.000. Sementara, tempat tidur ICU yang disiapkan jumlahnya 7.500. Sebelum libur Lebaran, hanya 2.200 sampai 2.300 tempat tidur yang digunakan. Namun, angka itu kini melonjak naik sehingga ada 4.000 tempat tidur ICU yang terpakai.
21. Waketum DPP Partai NasDem Ahmad Ali menuturkan, Nasdem menolak rencana Kemenkeu soal kenaikan tariff PPN menjadi 12 persen, jika nantinya diusulkan ke DPR. Menurut Ali, Kemenkeu perlu mengkaji lebih jauh sumber-sumber pendapatan negara guna membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tanpa harus menaikkan tarif pajak.
Ali menilai, rencana pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen akan berdampak buruk bagi ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Menurutnya, skema kenaikan PPN yang layak jadi pertimbangan adalah skema multitarif. Yakni pengenaan pajak yang lebih rendah untuk barang-barang yang banyak dibutuhkan masyarakat dan pengenaan tarif lebih tinggi untuk barang mewah yang biasa dibeli kelas menengah atas. “Jangan malah menaikkan tarif pajak yang membebani masyarakat banyak, yang justru menjadi basis dukungan bagi pemerintah,” ujarnya Minggu (13/6).
22. Ketua YLBHI Asfinawati menuding Ketua KPK Firli Bahuri tidak memiliki wawasan kebangsaan. Sebab, Firli menggunakan tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menyingkirkan 75 pegawai KPK. “Yang tidak berwawasan kebangsaan itu Firli Bahuri karena dia melanggar hukum dan melanggar undang-undang dasar pada akhirnya,” kata Asfinawati dalam konferensi pers, Minggu (13/6).
Asfinawati menegaskan, TWK terhadap pegawai KPK sebagai syarat alih status kepegawaian menjadi aparatur sipil negara (ASN) tidak dimuat dalam undang-undang (UU) dan peraturan pemerintah (PP). Menurut dia, Firli telah melakukan tindakan malaadministrasi. “Kalau ada pejabat publik melakukan suatu hal yang tidak bersumber dari undang-undang, kalau dalam bahasa Ombudsman, dia melakukan administrasi menggunakan wewenang di luar kewenangan yang diberikan,” ujarnya.
23. Ketua YLBHI Asfinawati mengibaratkan, tes wawasan kebangsaan (TWK) bagi para pegawai KPK sebagai penelitian khusus (litsus) di era pemerintahan saat ini. Litsus merupakan suatu metode penyaringan bagi para PNS dan pejabat publik di rezim Orde Baru. “Sebetulnya TWK itu adalah litsus model pemerintahan saat ini. Litsus model baru itu,” kata Asfinawati dalam konferensi virtual, Minggu (13/6).
Menurut Asfinawati, litsus di masa era Orde Baru menyasar masyarakat yang berpikiran ekstrem kanan atau kiri. Ia menilai, TWK terhadap pegawai KPK sangat berkaitan erat dengan nalar berpikir pemerintahan yang otoriter. Asfinawati berpandangan, mayoritas pemerintahan yang otoriter memiliki tujuan mendapatkan keuntungan untuk kelompok mereka sendiri meskipun tujuan itu tidak diniatkan sejak awal.
24. Penyidik Senior KPK Novel Baswedan berkeyakinan, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) merupakan cara untuk menghabisi kerja para pejuang yang bersungguh-sungguh dalam pemberantasan korupsi. Keyakinan itu diungkap Novel dalam tayangan YouTube Haris Azhar, Sabtu (12/6) “Saya meyakini ini upaya terakhir atau upaya pamungkas yang dilakukan untuk menghabisi pemberantasan korupsi di KPK,” kata Novel.
Jika hal itu benar, Novel khawatir, masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia akan suram. Karena di masa depan tidak ada lagi orang-orang yang berani memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh. “Ini bahaya, kalau benar ini terjadi maka saya khawatir orang akan benar-benar takut memberantas korupsi secara serius, orang takut untuk berani menjaga integritas, orang takut untuk berani menolak perintah pimpinan yang menyuruh sesuatu yang salah,” tegas Novel.
25. Sejumlah warga Jabodetabek akan menggugat eks Mensos, Juliari Batubara terkait ganti rugi akibat korupsi bansos ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hari ini, Senin (14/6). Kuasa hukum penggugat dari LBH Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora mengatakan, gugatan ini merupakan langkah warga penerima bansos untuk meminta ganti rugi atas korupsi yang dilakukan Juliari.
“Tujuan kita melakukan gugatan adalah meminta ganti kerugian sebagai bentuk reparasi dalam konteks hak asasi manusia dan kemudian dalam konteks antikorupsi ini adalah bentuk kompensasi,” ujar Nelson dalam konferensi pers, Minggu (13/6). Selain itu, Nelson mengatakan, gugatan tersebut merupakan upaya penggabungan perkara yang tengah dihadapi Juliari. Juliari tengah menghadapi kasus pidana korupsi bansos bersama komplotannya. “Jadi nanti ada dua putusan, perkara pidananya dan perkara perdatanya, dalam hal ini ganti rugi,” kata Nelson.
26. Menurut Survei SMRC, jika Pileg Digelar Sekarang, PDI-P Raih dukungan Suara Tertinggi dari 17 partai politik peserta pemilu. “Kita menemukan, PDI-P masih berada di urutan pertama dengan perolehan suara 25,9 persen,” kata Manajer Program SMRC Saidiman Ahmad, Minggu (13/6). Di urutan kedua adalah Partai Gerindra dengan perolehan suara sebesar 10,9 persen, dan Partai Golkar di urutan ketiga dengan dukungan 10,7 persen.
Hasil survei SMRC menyebut Prabowo Subianto terpilih jadi presiden jika Pilpres digelar hari ini. Di urutan kedua adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 12,6 persen, disusul Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 12 persen, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang mendapat angka 5,5 persen.
27. Pemerintah Arab Saudi akhirnya mengumumkan skema haji 1442 Hijriah atau 2021 Masehi hanya untuk warga negara Arab Saudi dan warga negara asing atau ekspatriat yang ada di negara itu. “Pemerintah Saudi mengumumkan haji hanya dibuka untuk domestik dan ekspatriat saja. Dengan menimbang keselamatan dan keamanan jemaah dari ancaman Covid-19 yang belum reda,” kata Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemenag, Sabtu (12/6).
Menurut Yaqut, pemerintah Arab Saudi mempertimbangkan keselamatan dan keamanan jemaah dalam menggelar ibadah haji. Ia mengapresiasi Pemerintah Saudi yang akhirnya menyampaikan keputusan resmi terkait penyelenggaraan haji 2021. “Jumlah kuota ditetapkan 60.000, ini jauh lebih banyak dibanding tahun lalu,” ujarnya. (HPS)
