Berita menarik pagi ini adalah Jakarta genting Covid-19. Presiden Jokowi memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Pangdam JayaMayjen TNI Mulyo Aji, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, dan para Wali Kota serta Kapolres se-DKI Jakarta ke Istana Negara, Selasa (15/6) terkait lonjakan kasus Covid-19 di Ibukota.
Berita lain yang cukup mengejutkan adalah pernyataan Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto yang menyebut, berdasarkan hasil survey Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), 85 persen generasi milenial rentan terpapar radikalisme. Selain itu juga soal banyak satelit mata-mata pihak asing mendompleng peralatan negara.
Isu menarik lainnya adalah gebrakan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menghapus fasilitas kartu kredit Dewan Direksi, Komisaris, hingga Manajer Perusahaan PT Pertamina. Alasannya, untuk menghemat pengeluaran perusahaan.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku sudah mendengar pernyataan Menkeu Sri Mulyani soal sembako yang akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun, menurutnya penjelasan Sari Mulyani masih sepotong-sepotong.
Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi pasca libur Idul Fitri 2021 merupakan buah dari kesalahan seluruh pihak. Pemerintah sudah mengeluarkan larangan mudik Lebaran. Namun, masih banyak yang nekat pulang ke kampung halaman. Berikut isu selengkapnya.
1. Jakarta genting. Presiden Jokowi memanggil para pejabat di jajaran Pemprov DKI Jakarta ke Istana Negara, Selasa (15/6) terkait lonjakan kasus Covid-19 di Ibukota. Presiden meminta jajaran Pemprov DKI lebih banyak lakukan penanganan di lapangan. Mereka yang dipanggil presiden adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Pangdam JayaMayjen TNI Mulyo Aji, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, dan para Wali Kota serta Kapolres se-DKI Jakarta. Hal itu disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi usai pertemuan.
“Hari ini kami diarahkan oleh Presiden bahwasanya peningkatan Covid-19 di Jakarta ini sangat meningkat signifikan. Dan beliau meminta kepada Pemda khususnya DKI Jakarta karena sudah masuknya virus dari India. Jadi Presiden minta kepada kita sebagai perangkat Pemda untuk menekan lonjakan kasus Covid-19. Selain itu, Presiden juga meminta agar jajaran pemprov DKI Jakarta harus lebih banyak melakukan penanganan di lapangan,’’ ujar Prasetyo.
2.Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pihaknya menambah 2.000 tempat tidur di RS Darurat Wisma Atlet untuk mendukung penanganan lonjakan kasus Covid-19 di DKI Jakarta. “Kita melakukan antisipasi terhadap tren kenaikan kasus di provinsi DKI Jakarta, khususnya di RS Darurat Wisma Atlet yang terus mengalami tren kenaikan sejak 18 mei 2021,” ujar Wiku saat dalam keterangan pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (15/6). “Sehubungan dengan hal tersebut maka Satgas langsung melakukan penambahan sebanyak 2.000 tempat tidur sehingga tingkat keterisian tempat tidur (BOR) di sana dapat menurun,” katanya lagi.
Selain itu, menurut Wiku, Satgas membantu menyiagakan 31 fasilitas karantina terpusat lainnya di DKI Jakarta dengan total lebih dari 8.000 tempat tidur. Penambahan kapasitas tempat tidur ini juga dimaksudkan untuk mengurangi peluang penularan di rumah serta mengurangi risiko penularan kepada nakes. Wiku mengingatkan agar lonjakan kasus di DKI Jakarta tidak diabaikan masyarakat.
3. Badan Intelijen Negara (BIN) mengungkapkan, saat ini banyak satelit mata-mata pihak asing mendompleng peralatan negara. “Peralatan (negara) ini di antaranya juga banyak yang ditempeli satelit mata-mata oleh pihak luar,” ujar Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN), Wawan Hari Purwanto dalam diskusi virtual yang digelar Persatuan Alumni GMNI, Selasa (15/6). Namun demikian, Wawan tak menjelaskan secara terperinci peralatan jenis apa dan milik instansi mana yang terbukti didomplengi satelit mata-mata asing. Hanya saja, pihaknya merekomendasikan peralatan tersebut supaya dievaluasi dan diupgrade.
Menurut Wawan, permasalahan tersebut perlu menjadi perhatian bersama supaya ke depannya tidak terjadi kebocoran. “Ini harus menjadi perhatian kita semua bagaimana bisa menciptakan satelit sendiri sehingga tidak bergantung kepada satelit pihak lain yang akhirnya terjadi kebocoran-kebocoran,” terang Wawan.
4. Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto menyebut, berdasarkan hasil survey Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), 85 persen generasi milenial rentan terpapar radikalisme. “Adanya survei dari BNPT terbaru bahwa 85 persen generasi milenial rentan terpapar radikalisme,” ujar Wawan dalam diskusi virtual yang digelar Persatuan Alumni GMNI, Selasa (15/6). Wawan mengatakan, generasi milenial rentan terpapar radikalisme melalui platform media sosial. “Masalah radikalisme, media sosial disinyalir telah menjadi inkubator radikalisme, khususnya bagi generasi muda,” kata Wawan. Merujuk temuan BNPT tersebut, kata Wawan, masalah radikalisme perlu menjadi perhatian bersama. Ia menyebut radikalisme merupakan salah satu ancaman nasional.
5.. Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menghapus fasilitas kartu kredit dewan direksi, komisaris hingga manajer perusahaan PT Pertamina. Alasannya, untuk menghemat pengeluaran perusahaan. “Kebijakan ini untuk penghematan saja. Astra group yang begitu besar saja tidak ada fasilitas kartu kredit perusahaan,” kata Ahok, Selasa (15/6).
Eks Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, pemberian fasilitas kartu kredit kepada pejabat Pertamina dilakukan sejak lama. Ia yakin penghapusan kartu kredit dapat menghemat pengeluaran Pertamina. Pasalnya, limit yang diberikan perusahaan cukup besar. “Yang saya dapatkan buat saya sebagai Komut dengan limit Rp30 miliar,” ujarnya.
6. Polri telah berhasil mengidentifikasi profil pelaku penyebar 279 data WNI milik BPJS Kesehatan di forum peretas Raid Forum. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, profil pelaku masih terus didalami penyidik. “Telah memeriksa secara online cryptocurrency yang diduga itu milik pelaku. Untuk sementara penyidik telah menemukan profil milik pelaku yang ada di dalam Raid Forum itu,” kata Rusdi dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (15/6).
Rusdi mengatakan, penyidik telah memeriksa sekitar 15 orang saksi terkait dugaan kebocoran data BPJS Kesehatan. Saksi yang diperiksa adalah dari pihak BPJS Kesehatan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), vendor penyedia teknologi informasi untuk BPJS Kesehatan. Saat ini penyidik telah mengajukan permohonan izin untuk menyita server BPJS Kesehatan ke Pengadilan Negeri Surabaya.
7. Polri akan menyita server BPJS Kesehatan untuk kepentingan penyidikan dugaan kasus kebocoran data penduduk di forum internet beberapa waktu lalu. Terkait hal itu, pihak kepolisian sudah mengajukan izin penyitaan server BPJS Kesehatan ke Pengadilan Negeri Surabaya. ‘’Server BPJSnya ada di Surabaya, sehingga penyidik membuat permohonan izin khusus penyitaan terhadap server itu ke Pengadilan Negeri Surabaya,” kata Karopenmas Polri Birgjen Rusdi Hartono kepada wartawan di Jakarta, Selasa (15/6). Rusdi menjamin proses penyidikan tak akan menganggu layanan masyarakat yang tersedia di BPJS Kesehatan apabila penyitaan server disetujui PN Surabaya.
8. BPJS Kesehatan akan digugat lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait dugaan kebocoran data milik 279 juta penduduk di Indonesia yang terungkap pada Mei lalu. Peneliti keamanan siber, Teguh Aprianto mengatakan rencananya mengajukan gugatan tersebut bersama tim Periksa Data.
Tim ini merupakan situs yang dikelola oleh para peneliti keamanan siber, penggiat perlindungan data, pengamat politik dan kebijakan publik, peneliti hukum, penggiat hak publik, dan praktisi ligitasi. Situs ini dibuat agar bisa menjadi rujukan masyarakat untuk memeriksa apakah menjadi korban kebocoran data atau tidak. “Saya dan tim @periksadata sedang menyiapkan gugatan terkait bocornya 279 juta data BPJS Kesehatan dan ingin mengajak teman-teman semua untuk ikut ambil sikap,” tulis Teguh melalui akun Twitter pribadinya dengan handle @secgron.
9. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku sudah mendengar pernyataan Menkeu Sri Mulyani terkait barang sembako apa saja yang akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun, menurutnya penjelasan tersebut masih sepotong-sepotong lantaran draf Revisi Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) hingga kini belum diterima DPR.
“Saya sudah mendengar penjelasan Menkeu, tapi itu kan juga cuma sepotong-sepotong. Kami di DPR juga belum melihat draf lengkap dari rancangan tersebut,” kata Dasco, Selasa (15/6). Kendati demikian, Dasco meyakini, pemerintah memiliki satu nafas yang sama dengan DPR bahwa tidak akan membuat kebijakan yang menyulitkan masyarakat.
10. Menkeu Sri Mulyani menegaskan, pihaknya memastikan tidak akan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako murah. Namun, untuk barang-barang sembako dengan harga yang tinggi, tetap termasuk dalam obyek barang yang dikenakan PPN.
Menkeu menjelaskan, barang kategori sembako dapat pula diklasifikasikan ke barang-barang yang premium. Dia mencontohkan barang premium seperti beras basmati dan shirataki hingga daging wagyu. “Beras yang sekarang ini seperti shirataki atau basmati. Jadi kalau dilihat harganya, Rp 10.000 per kilogram sampai Rp 200.000 per kilogram. Nah, ini kan bisa mengklaim sama-sama ‘sembako’,” ujarnya.
Sri Mulyani memastikan, untuk beras produk petani bangsa seperti Rojolele, Pandan Wangi, tidak akan dikenakan pajak. Ia mengatakan, untuk sembako murah tersebut akan disiapkan fasilitas pembebasan atau ditanggung pemerintah. “Kalau dia menjadi obyek memang dia berarti bisa dipajaki. Tapi kan bisa dibebaskan pajaknya, DTP, bisa tarifnya 0, kan begitu. Versus yang tarifnya lebih tinggi. Makanya itu yang bisa kita sampaikan di dalam PPN bisa multitarif,” ujarnya.
11. Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawi menemukan buku catatan bantuan uang tunai dari Pemerintah Daerah (Pemda) Puncak, Papua sebesar Rp600 juta untuk pemimpin Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Lekagak Telenggen. Dari informasi yang didapat, pemberian bantuan uang tunai tersebut dilakukan pada 6 Februari 2021. Tertera bahwa bantuan diberikan oleh Pemda Puncak kepada Lakagak Telenggen. “Sedang kami dalami terkait hal tersebut, apakah memang ada pemberian uang ke Lekagak Telenggen,” kata Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi Kombes Iqbal Alqudussy saat dikonfirmasi, Selasa (15/6).
12. Seorang warga Teluk Bintuni, Papua Barat, Yunias Menti menyatakan kembali ke NKRI dengan menyerahkan bendera Bintang Kejora yang selama ini disimpannya. Seperti diketahui, bendera Bintang Kejora identik dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Penyerahan bendera Bintang Kejora ini berlangsung di sel-sela acara pembukaan TMMD ke-111 Kodim 1806/TB, di Gedung Sasana Karya Pemda Teluk Bintuni. Bendera Bintang Kejora itu diterima oleh Bupati Teluk Bintuni.
“Saat acara tambahan dilaksanakan penyerahan bendera Bintang Kejora dari salah satu warga binaan Koramil 1806-03/Merdey Kampung Meyom saudara Yunias Menti,” ujar Danrem 182/JO Kolonel Inf Yudha Medy Dharma Zafrul dalam keterangan tertulis Pendam XVIII/Kasuari, Selasa (15/6).
13. Koordinator MAKI Boyamin Saiman mendesak Pimpinan KPK, terutama Ketuanya, Firli Bahuri untuk memenuhi panggilan pemeriksaan Komnas HAM pada Kamis (17/6). Menurut Boyamin, kehadiran Firli Bahuri dibutuhkan untuk memberikan keterangan yang komprehensif terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk para pegawai KPK. Jika Firli tidak hadir, maka keterangan dari para pimpinan KPK lainnya akan pincang.
Boyamin juga mengimbau agar semua pimpinan dan sekjen KPK hadir tanpa diwakili pihak tertentu. “Misalnya Wakil Ketua, ‘oh ini bisa pada posisi (memberi keterangan), termasuk Ketua’. Kan tidak bisa Wakil Ketua mewakili Ketua, karena memang undangannya untuk keseluruhan pimpinan dan sekjen. Jadi saya mengimbau agar datang semua,” ujarnya.
14. Komnas HAM akan libatkan 3 ahli dalam penyelidikan terkait penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di lingkungan KPK. Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menjelaskan ketiga ahli tersebut berlatar belakang hukum, psikologi, dan wawasan kebangsaan. “Ahli kami mintai bagaimana pendapatnya terkait dengan ini semua. Kami sudah menimbang ada 3 background ahli yang kami libatkan dalam tes TWK ini,” ungkap Anam dalam konferensi pers yang dikutip dari tayangan YouTube Humas Komnas HAM, Selasa (15/6). “Yang pertama background keahlian ini pastilah soal hukum, kedua soal psikologi, dan ketiga memang bagaimana soal nilai-nilai yang dibutuhkan di publik, bagaimana nilai-nilai kebangsaan itu dibangun,” tuturnya.
15. KPK telah datang ke Kantor Komnas HAM pada Senin (14/6) kemarin. Adapun kedatangan KPK diwakili Kepala Biro Hukum dan Plt Kepala Bagian Litigasi KPK. Mereka diterima oleh Choirul Anam selaku Komisioner, Kepala Biro Hukum Penyelidikan dan Pemantauan, serta Fungsional Penyelidik Komnas HAM, kata Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam kererangan tertulis, Selasa (15/6).
Ali mengatakan, Komnas HAM telah memberi penjelasan informasi yang diperlukan terkait aspek HAM yang akan dikonfirmasi dalam proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). “Penjelasan inilah yang sebelumnya tidak tertuang dalam surat balasan Komnas HAM kepada KPK,” ujarnya seraya mengatakan, KPK akan membahas dan menyiapkan Informasi yang diperlukan Komnas HAM.
16. Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi pasca libur Idul Fitri 2021 merupakan buah dari kesalahan seluruh pihak. Pemerintah sudah mengeluarkan larangan mudik Lebaran. Namun, masih banyak yang nekat pulang ke kampung halaman. “Inilah kesalahan kita ramai-ramai. Pemerintah sudah habis-habisan minta supaya kita stay at home, tidak mudik, kemarin kita ramai-ramai, ya ini sekarang buahnya,” kata Luhut, Selasa (15/6).
Akibat tingginya mobilitas masyarakat kala itu, kasus Covid-19 tidak hanya meledak, tetapi varian virus corona dari berbagai negara pun ikut masuk. Salah satu varian virus corona baru yang ditemukan di Tanah Air yakni yang berasal dari India, B.1.617. Hal ini menyebabkan pemerintah harus bekerja lebih keras lagi demi menekan angka penyebaran virus. “Saya kira Pak Budi Sadikin (Menteri Kesehatan) sedang kerja keras mengenai ini, walaupun dia lagi pusing menghadapi Covid naiknya eksponensial dengan adanya masuknya varian India ini,” ujarnya.
17. Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan mengaku kesal dengan tingginya angka impor alat kesehatan di Indonesia. Padahal, pabrik alat kesehatan dapat dibangun di Tanah Air. “Orang-orang yang masih ingin impor-impor, importir-importir, Anda kan bisa bikin pabriknya di dalam, kan bisa investasi. Masa mau makan hanya importir-importir terus. Sampai kapan kita mau begini,” kata Luhut dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Selasa (15/6).
Luhut mengungkapkan, untuk tahun anggaran 2021, alat kesehatan yang diimpor melalui e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 5 kali lebih besar dibandingkan produk dalam negeri. Angka tersebut mencapai Rp 12,5 triliun. Oleh karenanya, belanja alat kesehatan dalam negeri perlu ditingkatkan minimal Rp 6,5 triliun. Selain itu, produksi alat kesehatan dalam negeri juga harus terus didorong.
18. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pihaknya akan mengawal proses pemulihan pariwisata di Bali. Sebagaimana diketahui, Bali menjadi salah satu provinsi yang paling terpukul akibat pandemi Covid-19. “Kami akan kawal pemulihan Bali. Bukan hanya karena pariwisatanya, tapi karena Bali menjadi representasi Indonesia di mata dunia,” kata Moeldoko melalui keterangan tertulis, Selasa (15/6). Moeldoko mengatakan, Presiden Jokowi telah menginstruksikan jajarannya berulang kali untuk mendorong upaya pemulihan pariwisata di Bali. Diharapkan, Bali menjadi ombak awal untuk melanjutkan ombak-ombak pemulihan pariwisata wiayah lainnya di Indonesia. Belakangan, kata Moeldoko, penambahan kasus Covid-19 di Bali mulai terlihat menurun. Bersamaan dengan itu, program vaksinasi di Pulau Dewata juga kian gencar.
19. Mendikbudristek Nadiem Makarim berjanji akan mengkaji rencana pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap jasa pendidikan atau sekolah. “Untuk sekolah itu tentunya akan kami kaji, karena tentunya kami harus mendalam dahulu untuk melihat situasinya,” kata Nadiem usai mendengar saran dan pendapat dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/6).
Nadiem menerangkan pihaknya harus melihat lebih jauh ihwal rencana pemungutan PPN tersebut dengan memperhatikan kondisi di tengah masyarakat. Nadiem memastikan akan membawa perdebatan yang telah terjadi terkait rencana pemungutan PPN dari sekolah itu dalam pembahasan di internal pemerintah.
20. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) per 11 Juni 2021 mencapai Rp219,65 triliun atau baru 31,4 persen dari total anggaran Rp699,43 triliun. Realisasi anggaran PEN tersebut meliputi bidang kesehatan Rp35,41 triliun, perlindungan sosial Rp64,04 triliun, program prioritas Rp37,1 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp41,73 triliun, serta insentif usaha Rp41,73 triliun. “PEN terus memberi stimulus fiskal kepada sektor yang memiliki multiplier effect,” ujarnya dalam webinar BPK RI seri II, Selasa (15/6).
21. Tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) sejumlah rumah sakit rujukan di Jakarta makin meningkat sebagai imbas lonjakan kasus positif virus corona (Covid-19). Jumlah kasus aktif di Jakarta mencapai 19.224. Berdasarkan laman pemantauan Covid-19 Jakarta yang diakses pukul 21.00 WIB, Selasa (15/6), jumlah ICU yang tersisa hanya 87 unit.
Jumlah tersebut terdiri dari ICU tekanan dengan ventilator tersedia 23 unit atau tinggal 10 persen, sementara ICU tekanan negatif tanpa ventilator tersedia 26 unit atau sisa 31 persen. Kemudian, ICU tanpa tekanan negatif dengan ventilator tersedia 28 unit atau tinggal 27 persen, dan ICU tanpa tekanan negatif 10 ventilator atau tinggal 21 persen.
22. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan langkah pemerintah dalam membangun herd immunity di masyarakat. Ma’ruf tidak ingin penularan virus Corona di Indonesia seperti di India dan Malaysia. Kemarin, Ma’ruf Amin meninjau vaksinasi Covid-19 di Alam Sutera, Tangerang Selatan. Dalam kesempatan itu, ia meminta Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie melakukan 3 upaya untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19.
23. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta sekolah tatap muka atau pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas ditunda dua hingga tiga bulan mendatang. Sebab, Indonesia sedang mengalami lonjakan kasus Covid-19 pasca libur-Lebaran. “Agak ditunda 2-3 bulan pelaksanannya sambil menunggu situasi Covid-19 yang mudah-mudahan lonjakannya bisa diatasi,” katanya, Selasa (15/6).
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengatakan, pemerintah perlu melihat kembali kebijakan terkait PTM terbatas yang akan berjalan Juli mendatang. Sebab, kebijakan membuka sekolah itu dibuat sebelum adanya lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah daerah. “Perlu ada rencana yang dievaluasi oleh pemerintah mungkin ditunda sedikit antara lain soal kehadiran anak di sekolah. Nah, itu kan dibuat (kebijakan) waktu itu sebelum ada lonjakan tinggi di beberapa daerah,” ujarnya.
24. Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Charles Simabura memandang, pengurangan hukuman terhadap jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam putusan banding kasus korupsi tidak adil, seharusnya diperberat. Sebab, Pinangki merupakan penegak hukum dan menjabat Kepala Subbagian Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan ketika terlibat kasus ini. “Aparat penegak hukum semestinya diberikan sanksi dengan pemberatan. Bukan memotong vonis hakim tingkat pertama, padahal secara materil perbuatan yang bersangkutan terbukti,” kata Charles, saat dihubungi, Selasa (15/6). Charles menjelaskan, pemberatan hukuman bagi aparat penegak hukum yang terlibat dalam perkara pidana diatur dalam KUHP. “Ada Pasal 52 KUHP yang berlaku secara umum,” ujarnya.
25. Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai, pengurangan hukuman jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun menjadi 4 tahun akan menjadi pintu masuk untuk meringankan vonis terhadap terdakwa Djoko S Tjandra. “Jadi beralasan kalau ada yang melihat bahwa diskon hukuman untuk Pinangki tersebut sesungguhnya akan menjadi pintu masuk untuk juga meringankan Djoko Tjandra. Apalagi kalau nanti majelis hakimnya sama,” kata Arsul Sani, Selasa (15/6). Seperti diketahui, berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor, Djoko Tjandra divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidair enam bulan kurungan. Djoko Tjandra dinyatakan terbukti menyuap sejumlah aparat penegak hukum terkait pengecekan status red notice, serta penghapusan nama dari Daftar Pencarian Orang (DPO) dan pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA). (HPS)
