JAKARTA,-REPORTER.ID – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan jika pemerintah perlu mempertimbangkan aspirasi masyarakat terkait berbagai opsi untuk memprioritaskan keselamatan di tengah lonjakan pandemi covid-19 saat ini.
“Selain prokes ketat, untuk DKI Jakarta misalnya dengan perketat PPKM Mikro (lockdown), DPR RI sendiri hanya 25 persen yang masuk kerja dan 75 persen bekerja dari rumah (WFH), melalukan penyemprotan dan lain-lain,” tegas Ketua Harian DPP Gerindra itu, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (21/6/2021).
Menurut Dasco, pemerintah bisa menyontoh negara lain di dunia yang berhasil meminimalisir penyebaran covid-19. Singapura misalnya, dengan memperlakukan lockdown selama dua minggu hingga 20 hari tetbukti. “Saya kira bisa menyontoh megara lain yang berhasil atasi covid-19,” tambahnya.
Karena itu, kata Dasco, bicara politik dengan mewacanakan pasangan Jokowi – Prabowo (Jokpro), itu tidak relevan, karena semua elemen bangsa itu saat ini harus konsetrasi menghadapi pandemi covid-19.
“Saat ini yang perlu ditekan itu justru lajunya Covid-19, bukan soal capres atau amandemen konstitusi. Itu justru bisa bikin kegaduhan di tengah pandemi ini,” pungkasnya.
Sebelumnya Relawan Joko Widodo-Prabowo Subianto (Jokpro) 2024 meyakini pasangan Jokowi-Prabowo tak akan memiliki rival jika berkoalisi di Pemilihan Presiden 2024. “Kalau ini (Jokowi dan Prabowo) gabung, saya percaya akan satu calon saja. Lawan kotak kosong,” kata Penasihat Jokpro, M. Qodari di Sekretariat Nasional Komunitas Jokowi-Prabowo, Jakarta, Sabtu (19/6).
Qodari mengatakan hadirnya satu pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024 akan mampu menekan potensi polarisasi di tengah masyarakat. Ia berkaca bahwa polarisasi sempat tinggi pada penyelenggaraan Pilpres 2014 dan 2019 lalu. Menurutnya, apabila Jokowi-Prabowo bergabung, ia meyakini Indonesia akan aman.
“Supaya enggak terjadi polarisasi ekstrem, maka Jokowi-Prabowo gabung aja. Cebong dan kampret gabung. Lawan kotak kosong insyallah polarisasi akan turun. Akan aman damai dan lancar. Saya optimistis polarisasi di Pilpres 2024 akan menurun apabila Jokowi-Prabowo maju kembali di Pilpres. Otomatis, kekuatan politik besar yang menyokong di belakang kedua elite politik itu akan ikut bersatu,” kata dia.
Meski demikian, Qodari menyatakan usulan tersebut kembali pada keputusan pemimpin yang akan maju pada ajang pilpres mendatang.
“Saya kira kembali pada pemimpin itu sendiri. Jokowi Prabowo mau bertemu masyarakat dan mau dengarkan aspirasi masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Qodari mengatakan gagasannya agar Jokowi kembali menjabat selama tiga periode pasti mengundang pro dan kontra. Meski demikian, ia menegaskan gagasan tersebut demi menekan ongkos politik yang bisa terlampau mahal di 2024 mendatang. “Saya yakin walau terjadi pro kontra, tapi ongkos politik yang dikeluarkan sekarang akan kecil dan lebih terkendali ketimbang nanti 2024 kita alami benturan lagi,” jelas Qodari.
