Salah satu berita menarik yang mendapat perhatian publik pagi hari ini adalah usulan Wasekjen DPP PAN Rosaline Rumaseuw agar membuat rumah sakit khusus untuk pejabat. Usulan tersebut mendapat protes dari berbagai kalangan karena dinilai tidak realistis, tidak adil, dan menimbulkan diskriminasi. Wasekjen PAN Irvan Herman menyebut, usulan Rosaline merupakan pendapat pribadi dan tidak mewakili partai.
Setelah BEM UI menjuluki Presiden Jokowi ‘King of Lip Service’, kini BEM KM Unnes Semarang jadi latah. Mereka ikut-ikutan memberikan julukan kepada Wapres Ma’ruf Amin dan Ketua DPR Puan Maharani. Julukan yang diberikan kepada Ma’ruf Amin adalah King of Silent sementara Puan Maharani dikasih julukan Queen of Ghosting. Julukan tersebut diunggah lewat akun Instagram BEM KM Unnes, pada Selasa (6/7) kemarin.
Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mempertanyakan upaya pemerintah menyelamatkan rakyat dari Covid-19. AHY khawatir terhadap kondisi penyebaran COVID-19 di Indonesia yang semakin ganas. Putra sulung mantan Presiden SBY ini mempertanyakan kapan Indonesia bebas dari COVID-19. AHY menyatakan partainya berkomitmen untuk terus membantu penanganan COVID-19.
Jubir Kemenkominfo) Dedy Permadi menyebut, Badan Kesehatan Dunia atau tak pernah menginstruksikan negara-negara yang dilanda Covid-19 untuk menutup perjalanan internasional. Hal itu Dedy sampaikan merespons sejumlah pihak yang mendesak pemerintah menghentikan sementara akses warga dari luar negeri yang hendak masuk ke RI.
Preside Jokowi perintahkan seluruh gubernur, bupati, hingga wali kota di Pulau Jawa dan Bali serta wilayah lain untuk turun ke lapangan mamantau penanganan Covid-19. Jokowi ingin para kepala daerah memeriksa kesiapan obat-obatan, alat kesehatan, tabung oksigen sampai tempat isolasi pasien positif virus corona. Berikut isu selengkapnya.
1. Wasekjen DPP PAN Rosaline Rumaseuw menyoroti banyaknya pejabat negara positif COVID-19 yang sulit mendapatkan fasilitas kesehatan. Rosaline meminta pemerintah membuat rumah sakit khusus untuk pejabat.
Pernyataan ini disampaikan Rosaline saat menjadi pembicara di webinar survei Median, Rabu (7/7). Awalnya Rosaline menilai, sejak pertama pemerintah tidak siap dalam menangani pandemi Corona. Rosaline lantas menceritakan dirinya kerap membantu pejabat negara yang dinyatakan positif COVID-19. Namun mereka kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan. “Saya satu bulan dua bulan terakhir ini banyak membantu pejabat negara untuk refer segala rumah sakit yang ada di Jakarta pemerintah lupa, bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara,” kata Rosaline.
Dia menyebut pemerintah memilik RSPAD yang ikut menangani pandemi COVID. Namun, menurutnya, pemerintah perlu lebih waspada dengan banyaknya pejabat yang positif COVID. Para pejabat ini juga dinilai perlu diistimewakan karena memiliki tugas memikirkan negara dan rakyat. “Saya tahu ada RSPAD, tapi begitu Corona lahir, Kemenkes harus sudah mulai waspada karena pejabat negaranya harus diistimewakan, dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya, bagaimana sampai dia datang ke emergency terus terlunta-lunta, saya sedih,” tuturnya.
2. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai, usulan agar pemerintah membuat rumah sakit khusus bagi pejabat dapat menimbulkan diskriminasi. Ia mengatakan, selama ini pun para pejabat negara sudah dapat mengakses layanan kesehatan yang mewah bahkan ke luar negeri, dan ini sesuatu yang sulit dilakukan masyarakat kelas teri.
‘’Urgensinya enggak ada lah ya, nanti jadinya ada diskriminatif dong. Selama ini rumah sakit sudah diskriminatif artinya mereka yang punya duit kan sudah ada tempatnya sendiri, artinya di rumah sakit swasta juga banyak yang lux-lux kan, yang mewah-mewah bahkan mereka banyak juga yang ke luar negeri,” kata Trubus, Rabu (7/7).
Trubus melanjutkan, para pemangku jabatan juga sudah dapat tunjangan dan fasilitas kesehatan yang mencukupi. Oleh karena itu, ia menilai usul pengadaan rumah sakit khusus bagi pejabat merupakan usulan yang tidak elok, terlebih di tengah situasi pandemi Covid-19 yang menyulitkan masyarakat. “Saya rasa sudah cukup. supaya kita juga harus mengunrangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin atau yang terdampak Covid dengan mereka yang mungkin karena punya uang, punya kapasitas, sehingga dia aman dari sentuhan Covid,” kata Trubus.
3.Wakil Sekjen PAN Irvan Herman menyebut, usulan Rosaline Irine Rumaseuw tersebut merupakan pendapat pribadi dan tidak mewakili partai. “Kami juga kaget tiba tiba yang bersangkutan mengusulkan rumah sakit khusus pejabat. Itu sepenuhnya usulan pribadi. PAN tidak pernah membahas, apalagi mengusulkan rumah sakit khusus pejabat,” katanya, Rabu (7/7).
Menurut Irvan, Rosaline menyampaikan usul itu karena masih merasa sedih atas wafatnya anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN John Siffy Mirin yang wafat karena penanganan yang terlambat di rumah sakit. Akan tetapi, Irvan menegaskan, sikap PAN menghadapi pandemi Covid-19 ini jelas dan terang, yaitu semua kader PAN harus turun langsung membantu rakyat yang kesusahan karena pandemi Covid. “Justru usulan PAN adalah bagaimana caranya rakyat dapat fasilitas rumah sakit kelas pejabat. Jangan membeda-bedakan fasilitas kesehatan untuk mereka yang tidak mampu apalagi dalam situasi Pandemi Covid-19 ini,” kata Irvan.
4. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menganggap usulan soal rumah sakit khusus pejabat sebagai usulan ngawur dab tak perlu dibahas. “Ini usulan ngawur yang tidak perlu dibahas. Yang mengusulkan wacana ini sangat tidak peka, atau mungkin sekedar cari sensasi,” ujar Charles, Rabu (7/7).
Menurut Charles, usulan ini tentu tidak tepat karena sejumlah fasilitas kesehatan di berbagai daerah hampir lumpuh karena banyaknya pasien COVID-19. Tenaga kesehatan yang berada di garda depan sudah kewalahan dan banyak yang gugur terpapar COVID-19.
“Prioritas justru harus diberikan kepada Nakes (tenaga kesehatan), bukan kepada pejabat. Dalam kondisi seperti ini pemerintah justru harus fokus memastikan ketersediaan tempat tidur untuk pasien Covid-19 yang jumlahnya semakin hari semakin banyak. Negara harus hadir untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh pasien Covid-19 yang membutuhkan, tanpa membedakan latar belakang,” tutur Charles Honoris.
5. Senada dengan Charles Honoris, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga tidak setuju terhadap usulan Rosaline Rumaseuw. “Tidak setuju usulan ini. Justru di saat kondisi seperti sekarang ini kita yang dapat amanah, harus mengurus rakyat, kita wajib berkorban untuk rakyat,” kata Mardani.
Menurutnya, semua pasien harus diperlakukan sama di rumah sakit. Mardani lalu bercerita soal rumah sakit di Thailand yang dinilai hadir di tengah-tengah rakyat. “Baiknya kita bisa meniru Thailand, semua rumah sakit tidak ada kelas satu, dua atau tiga. Semua diperlakukan sama. Berkualitas dan terjangkau,” jelas Mardani.
6. Setelah BEM UI menjuluki Presiden Jokowi ‘King of Lip Service’, kini giliran Wapres Ma’ruf Amin dan Ketua DPR Puan Maharani mendapat julukan dari BEM KM Unnes Semarang. Ma’ruf Amin mendapat julukan King of Silent sementara Puan Maharani dijuluki Queen of Ghosting. Julukan tersebut diunggah lewat akun Instagram BEM KM Unnes, pada Selasa (6/7) kemarin.
Menurut BEM KM Unnes, Ma’ruf Amin absen dan diam dalam keadaan genting seperti sekarang ini. “Ma’ruf Amin selaku Wakil Presiden, pada masa pandemi harusnya juga turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan oleh presiden. Tidak justru menihilkan eksistensi dirinya di muka publik dan tidak memberikan jawaban yang lugas, gamblang dan jelas dalam menanggapi problem multidimensional bangsa dan negara, khususnya di masa pandemi. Secara umum, masyarakat menilai Wakil Presiden Ma’ruf Amin terlihat absen dan diam.,” tulis BEM KM Unnes.
BEM KM Unnes juga melontarkan kritik kepada Puan Maharani. Mereka menyoroti RUU PKS yang tak kunjung disahkan DPR. “Kritik terhadap Puan Maharani dilakukan berdasarkan pandangan bahwa ia merupakan simbol DPR RI. Selaku Ketua DPR RI Puan memiliki peran yang cukup vital dalam pengesahan produk legislasi pada periode ini, khususnya di masa pandemi, yang dinilai tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan yang rentan (UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker dst.) serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya,” tuturnya.
7. Jubir Wapres Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi menyebut BEM KM Unnes tidak melihat secara utuh tugas yang telah dilakukan oleh Wapres Ma’ruf Amin. Dia menilai kritik terkait kinerja Ma’ruf perlu ada pembandingnya. “Saya ingin tegaskan bahwa apa yang dikemukakan oleh teman-teman mahasiswa, para pengamat yang secara parsial melihat, tak melihat secara utuh melihat duduk persoalan sebenarnya dengan baik,” ujar Masduki dalam konferensi pers, Rabu (7/7).
Masduki menuturkan, Ma’ruf bekerja mengkoordinasi terhadap pekerjaan yang dilimpahkan oleh Presiden Jokowi. Presiden dan Wakil Presiden juga disebut bukan pekerja eksekutorial. “Presiden dan wakil presiden itu bukan pekerja eksekutorial, bukan yang mengeksekusi, yang mengeksekusi adalah kementerian dan lembaga. Wapres itu bekerja mengkoordinasi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya dikerjakan oleh Presiden tapi kemudian dilimpahkan kepada Wakil Presiden. Itulah pekerjaan Wakil Presiden,” tuturnya.
Masduki mengatakan, selama ini Ma’ruf Amin telah bekerja cukup baik. Menurutnya, apa yang telah dikerjakan Ma’ruf tidak selalu disuarakan karena Ma’ruf memiliki gaya kepemimpinan yang low profile.
8. Koalisi Masyarakat untuk Kesehatan Publik mendesak pemerintah meminta maaf atas situasi pandemi saat ini yang dinilai semakin tak terkendali. Koalisi Masyarakat untuk Kesehatan Publik terdiri dari beberapa koalisi beberapa di antaranya yakni, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Amnesty International Indonesia, ICW, Koalisi Warga Lapor COVID-19, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Kurawal, hingga Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Perwakilan Koalisi, Muhammad Isnur mengatakan pemerintah harus segera mengambil langkah luar biasa untuk menekan laju kegawatdaruratan pandemi. “Salah satunya meminta maaf kepada publik atas situasi ini dan memberikan solusi bantuan konkret terhadap keluarga yang berjuang untuk mendapatkan perawatan rumah sakit/ICU/dan layanan medis lainnya,” kata Isnur, Rabu (7/7). Isnur mengatakan, pemerintah segera lakukan evaluasi atas penanganan Covid-19 yang dinilai buruk selama ini. Setelah itu, pemerintah juga harus segera mengambil tanggung jawab secara penuh untuk mengendalikan Covid-19 secara nasional.
9. Usai Waketum Partai Demokrat (PD) Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas mengkritik soal upaya negara menangani COVID-19, kini kakaknya, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY ikut mempertanyakan upaya pemerintah menyelamatkan rakyat dari Covid-19.
AHY mengawali narasinya dengan bicara soal status ekonomi Indonesia. Kata dia, Bank Dunia resmi mengumumkan Indonesia masuk kategori negara lower-middle income atau negara dengan penghasilan menengah ke bawah. Asesmen Bank Dunia per 1 Juli 2021 menyatakan pendapatan nasional bruto (gross national income/GNI) per kapita Indonesia tahun 2020 turun menjadi USD 3.870. Padahal tahun lalu, GNI per kapita Indonesia berada di level USD 4.050. Capaian tersebut membuat Indonesia naik kelas menjadi negara upper-middle income country atau negara berpenghasilan menengah ke atas.
AHY menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak ideal. Namun, menurutnya, masalah intinya bukan pada status kelas penghasilan menengah ke bawah. “Idealnya, kita selalu naik kelas. Jangan tinggal kelas, apalagi turun kelas. Masalah gentingnya, bukan di mana status kelas kita saat ini, tapi mampukah negara ini menyelamatkan rakyatnya dari COVID?” kata AHY dalam keterangan tertulis, Rabu (7/7).
AHY khawatir akan kondisi penyebaran COVID-19 di Indonesia yang semakin ganas. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu mempertanyakan kapan Indonesia bebas dari COVID-19. AHY menyatakan partainya berkomitmen untuk terus membantu penanganan COVID-19.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas mengkritik pemerintah soal penanganan corona. Ia mempertanyakan kapan Indonesia akan terbebas dari ganasnya pandemic Corona. Ibas tak ingin Indonesia sampai dicap atau disebut bangsa gagal atau failed nation. “Jangan sampai negara kita disebut sebagai ‘Failed Nation‘ akibat ketidakmampuan negara selamatkan rakyatnya,” ujarnya.
10. Waketum DPP PPP Arsul Sani yakin kekhawatiran Ibas soal Indonesia menjadi ‘failed nation’ dalam penanganan pandemi COVID-19 tak akan terjadi. Ia optimistis Indonesia akan bisa melewati pandemi Corona. Wakil Ketua MPR ini mengajak semua kekuatan politik dan seluruh elemen masyarakat sipil bersama-sama pemerintah fokus menanggulangi COVID-19.
Arsul mengaku tidak mempersoalkan pernyataan Ibas. Namun, ia minta jangan ada yang melontarkan pernyataan yang justru menurunkan semangat dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. “PPP optimis Indonesia tidak akan jadi ‘failed nation’. Pada akhirnya kita mampu melewati pandemi COVID-19. Proses melewati ini memang butuh kesabaran, kerja keras dan komitmen yang tinggi dari jajaran pemerintahan dan seluruh kekuatan bangsa ini. Kalau negara lain bisa melewati, maka Indonesia juga akan bisa melawati pandemi ini,” imbuhnya.
11. Waketum Partai NasDem, Ahmad Ali mengajak Waketum Partai Demokrat Edhy Baskoro Yudhpyono alias Ibas bersikap optimistis terhadap penanganan Corona yang dilakukan pemerintah. Ia menyadari penyebaran Corona di Indonesia dalam beberapa minggu terakhir memang mengkhawatirkan. Namun lonjakan kasus Covid-19 berkaitan juga dengan tingkat kesadaran masyarakat sendiri.
“Kita tidak boleh pesimis dalam menghadapi situasi yang ada hari ini. Bahwa pandemi hari ini melanda hampir semua negara. Ada yang mampu mengendalikan, ada yang masih dalam proses pengendalian, seperti Indonesia dan Rusia,” kata Waketum NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Rabu (7/7).
Ketua Fraksi NasDem DPR ini optimis kebijakan PPKM darurat yang saat ini sedang diterapkan mampu menekan lonjakan kasus COVID-19. Anggota DPR dapil Sulawesi Tengah itu berharap tidak ada pihak yang mengkambinghitamkan pihak lain atas apa yang terjadi di Indonesia saat ini. “Nah saya optimis sekali bahwa apa yang sedang dilakukan pemerintah hari ini, dengan melakukan pengetatan yang begitu ketat, saya optimis bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan menyaksikan, kita akan melihat penurunan positivity rate yang ada di negara ini,” ujar Ahmad Ali, kemarin.
12. Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengkritik pernyataan Waketum Partai Demokrat (PD) Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas soal ‘failed nation’ terkait penanganan pandemi COVID-19. Ia mengatakan, tidak tepat Ibas berbicara soal failed nation di tengah banyaknya tenaga kesehatan (nakes) yang gugur akibat Corona.
“Tidak tepat rasanya kita bicara failed nation di saat semua pihak sedang berjibaku, bekerja keras melawan pandemic Covid-19,” katanya, Rabu (7/7). Ace mengingatkan Ibas soal situasi para pasien yang saat ini sedang berjuang melawan COVID-19. Selain itu, masyarakat juga sedang beradaptasi menjalankan PPKM darurat.
“Korban terpapar COVID-19 sedang bertahan hidup, baik yang dirawat di RS, puskesmas maupun isolasi mandiri. Para tenaga kesehatan juga telah banyak gugur melawan COVID-19, dan masyarakat yang sedang bekerja di rumah menjalankan anjuran pemerintah untuk PPKM Darurat. Ada peran pemerintah, masyarakat, dan semua pihak untuk melawan COVID-19 ini,” papar Ace.
13. Jubir Kemenkominfo Dedy Permadi menyebut, Badan Kesehatan Dunia atau tak pernah menginstruksikan negara-negara yang dilanda Covid-19 untuk menutup perjalanan internasional. Hal itu Dedy sampaikan merespons sejumlah pihak yang mendesak pemerintah menghentikan sementara akses warga dari luar negeri yang hendak masuk ke RI.
Alih-alih menutup pintu masuk, kata Dedy, WHO merekomendasikan agar sejumlah sektor diprioritaskan dalam perjalanan internasional. Sektor tersebut pertama, keadaan darurat dan tindakan kemanusiaan. Kedua, perjalanan personel esensial atau tidak tergantikan dan sangat penting. Ketiga, pemulangan warga negara. Keempat, transportasi kargo untuk persediaan penting, seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bakar.
WHO menyarankan supaya dilakukan langkah-langkah mitigasi risiko sangat ketat untuk mengurangi risiko penularan virus corona dalam perjalanan internasional. “Ditegaskan juga oleh WHO bahwa kebijakan tersebut tidak perlu mengganggu lalu lintas internasional. WHO mewanti-wanti bahwa pelaku perjalanan internasional tidak boleh dianggap sebagai tersangka utama penyebar Covid-19,” kata Dedy lagi.
14. Anggota Komisi V DPR Syahrul Aidi meminta pemerintah mencontoh kebijakan Hong Kong dan Taiwan yang menutup akses penerbangan internasional untuk mencegah penyebaran varian baru virus corona. “Perjalanan internasional baik itu melalui moda darat, laut dan udara harus dilarang, karena selama ini telah terbukti bahwa sumber Covid-19 dan beberapa variannya memang selalu berasal dari luar negeri,” kata Syahrul, Rabu (7/7) merespons masuknya tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia pada akhir-akhir ini di tengah melonjaknya kasus Covid-19 dan penerapan PPKM Darurat.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini berpendapat, masuknya TKA tersebut dapat membuat masyarakat kecewa karena bertentangan dengan kebijakan pembatasan yang sedang berlaku di Tanah Air. “Di saat dalam negeri sedang melakukan pengetatan kegiatan masyarakat, tiba-tiba kita mendapat kabar ada ratusan TKA yang masuk ke Indonesia. Tentu ini membuat kita semua kecewa,” ujarnya sembari mengatakan, kerja keras pemerintah dalam menerapkan PPKM Darurat tidak akan tercapai apabila orang-orang dari luar negeri terus berdatangan.
15. Politisi Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai, pemerintah bersikap inkosisten bila membolehkan masuknya tenaga kerja asing (TKA) di tengah lonjakan kasus Covid-19. “Pemerintah yang masih membolehkan TKA masuk di saat terjadi krisis kesehatan dan kolapsnya faskes (fasilitas kesehatan) kita, menggambarkan inkonsistensi kebijakan untuk menekan kasus Covid-19 yang sedang melonjak drastis,” kata Herzaky, Rabu (7/7).
Herzaky berpendapat, sikap pemerintah tersebut membuat rakyat merasa terpukul karena pergerakan masyarakat dibatasi sedangkan orang dari luar negeri masih bebas masuk ke Tanah Air. Oleh karena itu, ujarnya, wajar bila muncul anggapan di tengah masyarakat bahwa pemerintah tidak bersikap adil. Ia menilai, kebijakan tersebut juga akan berdampak pada kepercayaan masyarakat atas kebijakan pemerintah di tegnah pandemi Covid-19.
16. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berharap herd immunity dapat segera terbentuk bagi masyarakat DKI Jakarta seiring masifnya pelaksanaan vaksinasi Covid-19. “Apabila target vaksinasi sebanyak 165.000 orang sehari, khusus DKI Jakarta, Insya Allah awal Agustus, Jakarta sudah masuk herd immunity,” ujar Hadi saat meninjau vaksinasi bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabiwo dan Ketua PBNU Said Aqil Siroj di Yayasan Pendidikan Islam Al-Mahbubiyah, Jalan Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Rabu (7/7).
Hadi menyatakan, TNI mendukung segala usaha tenaga kesehatan dalam rangka menyukseskan program vaksinasi nasional. Karena itu, TNI telah mengerahkan tenaga kesehatan dan dibantu Dinas Kesehatan setempat, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), organisasi masyarakat, hingga sukarelawan.
17. Sekretaris Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Marwan Batubara meminta agar para pelaku pembunuhan enam Laskar FPI tetap bisa dibawa ke Pengadilan HAM. Hal itu ia sampaikan saat meluncurkan secara virtual ‘Buku Putih’ yang berisikan data dan fakta terkait kasus pembunuhan enam laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek KM 50, Rabu (7/7).
“Pembunuhan terhadap enam pengawal HRS merupakan kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat. Sehingga seharusnya digelar di Pengadilan HAM sesuai Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000,” kata Marwan.
Marwan akan menyerahkan Buku Putih tersebut kepada Menko Polhukam Mahfud MD dan Presiden Jokowi. Ia teringat Presiden Jokowi pernah berjanji akan menyelidiki secara transparan kasus tersebut. Janji itu terucap saat TP3 bertemu dengan Jokowi di Istana Negara 10 Maret 2021 lalu. “Buku putih ini dapat jawab pertanyaan publik siapa yang bertanggung jawab dalam peristiwa itu,” ujarnya.
18. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo perintahkan jajaran kepolisian se-Indonesia menggandeng warga Nahdlatul Ulama (NU) untuk mempercepat proses vaksinasi Covid-19. Perintah tersebut disampaikan Listyo di hadapan Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj di Yayasan Al-Mahbubiyah, Jalan Jeruk Purut, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (7/7).
Listyo berharap agar kerja sama dengan warga NU tersebut bisa melipatgandakan target vaksinasi Covid-19 yang telah disiapkan pemerintah. Menurutnya, pada Oktober – November mendatang, target vaksinasi bisa mencapai 3 juta orang per hari.
19. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak seluruh warga Jakarta bersatu padu melawan pandemic Covid-19 di bawah komando Presiden Jokowi. Tak perlu lagi menimbang pandangan politik dalam mematuhi aturan. “Warga Jakarta, Indonesia, harus bersatu. Di bawah pimpinan siapa? Di bawah komando Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo. Beliau yang pimpin kita semua laksanakan PPKM Darurat ini,” ujar Anies, Rabu (7/7).
Anies mengatakan, selama menghadapi pandemi Covid-19, masyarakat tidak perlu mementingkan pandangan politik. Pasalnya, virus corona yang saat ini menyebar bisa menulari siapa saja, tanpa memandang latar belakang politik. “Ini saatnya kita bersama, karena virusnya tidak berpolitik. Virusnya tidak kenal pandangan politik, virusnya bersatu, membuat semua kita menghadapi masa yang sama,” kata Anies.
20. Jumlah wilayah Rukun Tetangga (RT) yang berstatus zona merah Covid-19 di Jakarta melonjak tajam. Pada pekan lalu, jumlah zona merah di seluruh wilayah Ibu Kota Jakarta (Jakut, Jakpus, Jaktim, Jaksel, Jakbar dan Kepulauan Seribu) sebanyak 55 RT, namun hingga kemarin, zona merahnya menyebar ke 324 RT. RT berstatus zona merah jika terdapat lebih dari 10 rumah yang ditemukan kasus.
Rinciannya, di Jakarta Pusat, zona merah menyebar ke 149 RT. Jakarta Selatan 62 RT, Jakarta Barat 53 RT, Jakarta Utara 38 RT, Jakarta Timur 19 RT, dan Kepulauan Seribu 3 RT. Zonasi Covid-19 di DKI Jakarta merupakan parameter bagi pelaksanaan pengendalian Covid-19 hingga ke tingkat RT dan RW. Merujuk Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2021, selain zona merah ada pula zona oranye, kuning, dan hijau.
21. Preside Jokowi perintahkan seluruh gubernur, bupati, hingga wali kota di Pulau Jawa dan Bali serta wilayah lain untuk turun ke lapangan mamantau penanganan Covid-19. Jokowi ingin para kepala daerah memeriksa kesiapan obat-obatan, alat kesehatan, tabung oksigen sampai tempat isolasi pasien positif virus corona.
“Saya minta kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota baik yang berada di Pulau Jawa dan Pulau Bali maupun luar Pulau Jawa semua untuk terus turun ke bawah mengecek lapangan, mengontrol kesiapan kesiapan baik obat-obatan, alat kesehatan, tabung oksigen, dan juga tempat isolasi yang selalu dan harus dipersiapkan,” kata Jokowi saat meninjau Rusun Pasar Rumput, Rabu (7/7) malam.
Jokowi juga menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh tenaga kesehatan (nakes) dan relawan yang bekerja keras menangani pasien Covid-19. Jokowi mengapresiasi perjuangan mereka yang bekerja 24 jam mengatasi pandemi Covid-19. “Saya ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para dokter, para nakes, dan seluruh relawan-yang telah bekerja pagi, siang, malam dalam rangka menangani Covid-19,” kata Jokowi.
22. Mantan Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto mengatakan calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto harus memiliki chemistry atau kedekatan dengan Menhan Prabowo Subianto. “Harus lihat chemistry antara tiga kepala staf itu dengan Menhan. Sehingga bisa bareng-bareng mengawal modernisasi pertahanan ke depan,” kata Andi dalam diskusi yang digelar HMI secara daring, Rabu (7/7).
Seperti diketahui, perwira tinggi yang berpeluang menjabat panglima TNI adalah para kepala staf angkatan. Saat ini, KSAD dijabat Jenderal Andika Perkasa, KSAL dijabat Laksaman Yudo Margono, dan KSAU Marsekal Fadjar Peasetyo.
Andi yang analis utama LAB 45 itu mengatakan Panglima TNI baru nanti harus bisa mengimbangi kebutuhan alutsista dengan kondisi ekonomi yang terganggu akibat pandemi Covid-19. Sosok Panglima TNI harus bisa memperhitungkan antara modernisasi alutsista dengan keadaan ekonomi yang ‘seret’ pascapandemi. “Yang dibutuhkan itu bukan ngegas modernisasi tapi bagaimana cari perimbangan anatara kebutuhan saat ekonomi tidak ideal untuk melakukan modernisasi,” katanya
23. Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta warga Jakarta dan karyawan perusahaan ikut mendukung pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat. Ia minta karyawan perusahaan tak ragu melapor apabila menemukan perusahaan melanggar ketentuan PPKM Darurat. Ia menjamin, karyawan yang mau jadi mata-mata alias pelapor akan diberi impunitas.
Riza Patria mengatakan pelanggaran ketentuan PPKM Darurat bisa dilaporkan melalui aplikasi JAKI. Ia memastikan identitas pelapor perusahaan pelanggar ketentuan PPKM Darurat akan dirahasiakan. “Identitasnya kami rahasiakan, kami jamin kerahasiaan dari pelapor itu,” katanya, kemarin. Ia menuturkan, Pemprov DKI akan mencabut izin perusahaan yang memecat karyawan karena melaporkan pelanggaran PPKM Darurat.
24. Pemprov DKI Jakarta telah menjatuhkan kepada 141 perusahaan yang melanggar aturan PPKM Darurat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan, sanksi diberikan berupa teguran tertulis, pembekuan sementara izin usaha, hingga denda administratif. Pemberian sanksi ini lantaran ratusan perusahaan tersebut melanggar ketentuan operasional dan prokes COVID-19 di masa PPKM Darurat.
“Jadi ada beberapa di sini, nanti ada data-nya silahkan diambil melalui JAKI, e-mail SMS, Laporan CRM,” kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (7/7).
25. Pemerintah Australia memberikan sejumlah bantuan alat kesehatan kepada Indonesia guna menangani lonjakan Covid-19. Dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri Australia, Rabu (7/7), negara tersebut memberikan bantuan dalam bentuk peralatan medis terkait oksigen, alat rapid tes Covid-19, hingga vaksin AstraZeneca. “Dukungan Australia akan memperluas kapasitas uji cepat, mempertahankan layanan kesehatan yang ada, dan membantu fasilitas kesehatan Indonesia dalam menghadapi lonjakan kasus,” tulis dalam situs Kemenlu Australia, kemarin.
Secara spesifik, bantuan yang diberikan yakni 12 juta dollar untuk peralatan medis berupa 1.000 ventilator, 700 konsentrator oksigen, lebih dari 170 tabung oksigen, serta sejumlah peralatan medis habis pakai. Selanjutnya, lebih dari 40.000 alat tes rapid antigen. Australia juga memberikan bantuan Vaksin AstraZeneca sebanyak 2,5 juta dosis di tahun 2021. Pemberian vaksin Astra Zeneca tersebut merupakan wujud komitmen dari pernyataan Perdana Menteri Morrison pada KTT G7 untuk menyediakan setidaknya 20 juta vaksin Covid-19 bagi kawasan Indo-Pasifik pada pertengahan 2022.
26. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Pemerintah Jepang berencana menghibahkan 2,1 juta vaksin AstraZeneca kepada Pemerintah Indonesia. Menurut rencana, pengiriman vaksin hibah itu akan dilakukan sebanya dua kali. “Jadi pada kesepakatannya akan disumbangkan 2,1 juta vaksin AstraZeneca. Tentu saja saya berharap lebih banyak lagi jumlahnya, untuk kali ini 998.400 dikirim nanti akan ada batch kedua,” kata Budi melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/7/2021). Ia mengatakan, vaksin Covid-19 yang telah diterima pemerintah tersebut akan didistribusikan sebanyak 50 persen ke kabupaten/kota yang menerapkan PPKM darurat baik level 4 maupun level 3. “Sisanya akan dibagi ke seluruh Indonesia,” ujarnya.
27. Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Guntur Saragih mengingatkan kepada para pelaku usaha, khususnya produsen maupun distributor tabung oksigen agar tidak menaikkan harga semaunya di saat kondisi darurat atau kritis akibat pandemi Covid-19 sekarang ini. Ia memperingatkan denda yang akan dikenakan kepada produsen maupun distributor apabila memanipulasi harga jual tabung oksigen di atas harga eceran tertinggi (HET). (HPS)
