Berita yang menyedot perhatian publik pagi ini adalah soal ancaman Mensos Tri Rismaharini (Risma) untuk memindahkan anak buahnya ke Papua. Berita ini menjadi polemik di tengah menggawatnya pandemi Covid-19. Komnas HAM meminta Risma meminta maaf atas pernyataannya itu, karena Papua bukan tempat pembuangan dan penghukuman bagi ASN yang tidak becus. Papua memiliki kesetaraan dan derajat yang sama dengan daerah lain.
Menhan Prabowo Subianto meninjau kesiapan gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan (Pusdiklat Jemenhan) dan Pusdiklat Bahasa di Pondok Labu, Jakarta Selatan sebagai rumah sakit satelit untuk merawat pasien Covid-19, Rabu (14/7). Prabowo mengatakan, saat ini pihaknya juga tengah menyiapkan fasilitas tambahan di Badiklat Kemhan Salemba, Jakarta Pusat. Juga Pusdiklat Bela Negara Rumpin, Bogor; dan Mess Stand By Force IPSC, Sentul, Bogor untuk rumah sakit darurat.
Ketua KPK Firli Bahuri menilai, penjualan vaksin kepada individu melalui PT Kimia Farma memiliki risiko yang tinggi. Risiko dimaksud, mulai dari sisi medis, kontrol vaksin yang akan membuat reseller atau pengecer bermunculan, efektivitas rendah, dan sebagainya. “KPK tidak mendukung pola vaksin gotong royong melalui Kimia Farma karena efektivitasnya rendah sementara tata kelolanya berisiko,” ujar Firli dalam wawancara sebuah televisi, kemarin.
Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim berpendapat, pemerintah tidak perlu memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali bila tidak mampu mengawasi pelaksanaannya secara ketat. Luqman menilai, pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali selama dua pekan terakhir belum berjalan optimal, salah satu penyebabnya adalah lemahnya pengawasan oleh pemerintah.
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan untuk menjadikan barang bukti kasus korupsi yakni Rumah Sakit Resya yang disita dari terdakwa Rohadi, dijadikan tempat isolasi bagi pasien Covid-19. Berikut isu selengkapnya.
1. Komnas HAM meminta Risma — sapaan akrab Mensos Tri Rismaharini, red — meminta maaf atas pernyataannya yang mengancam pegawainya dipindahkan ke Papua. Ancaman itu terucap saat Risma sedang memarahi seluruh pegawai Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Wyata Guna Bandung, Selasa (13/7). “Sebaiknya Bu Risma minta maaf,” kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, Rabu (14/7).
Beka mengatakan, kalau Mensos mau menugaskan anak buahnya ke Papua, kirimlah orang-orang terbaik, bukan sebaliknya. Sebab, Papua adalah daerah yang sederajat dengan daerah lainnya di Indonesia. Papua bukan tempat pembuangan dan penghukuman. Papua memiliki kesetaraan dan derajat yang sama dengan daerah lain. “Papua bukan tanah kosong, bukan tempat pembuangan dan penghukuman bagi mereka yang dianggap tidak bisa bekerja dengan baik. Papua setara dan sederajat dengan daerah lain di Indonesia,” kata Beka lagi.
2. Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos Harry Hikmat membantah dugaan rasisme yang dituduhkan kepada Mensos Tri Rismaharini saat menegur aparatur sipil negara (ASN) di Bandung. Ia menyebut Risma tidak ada niatan rasis terhadap warga Papua. Menurutnya, Risma justru sayang dengan Papua. “Tadi pagi kami dialog dengan Ibu Menteri dan tadi Ibu [bilang] itu enggak berpikir begitu [rasis]. Ibu itu sangat sayang dengan Papua,” ujar Harry saat ditemui di Gedung Konvensi TMPN Utama, Jakarta Selatan, Rabu (14/7).
Harry mengatakan bukti Risma sayang terhadap Papua itu bisa dilihat dari rekam jejaknya. Bahkan, kata Harry, Risma dianggap sebagai Mama Papua oleh warga Papua. “Silakan tanya ke tokoh-tokoh Papua, bagaimana seorang bu Risma itu sudah menjadi mamanya Papua gitu loh,” katanya sembari membeberkan rekam jejak Risma. Misalnya, saat menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, Risma turun tangan saat terjadi bencana di Papua.
3. Sebelumnya, Mensos Tri Rismaharini atau Risma mengancam akan memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Balai Wyata Guna (BWG), Kota Bandung, Jawa Barat, ke Papua. Pasalnya, ia menganggap pimpinan dan pegawai di balai tersebut tak cakap dalam menangani dapur umum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
“Saya tidak mau lihat seperti ini lagi. Kalau seperti ini lagi, saya pindahkan semua ke Papua. Saya enggak bisa pecat orang kalau enggak ada salah, tapi saya bisa pindahkan ke Papua. Jadi tolong yang peka,” ujar Risma saat berkunjung ke balai rehabilitasi tersebut, Selasa (13/7) lalu.
Kegeraman Risma bermula saat mendapati pegawai BWG yang malah menyiapkan kibor lengkap dengan pengeras suara aktif. Risma langsung meminta agar organ tunggal tersebut dibereskan. Ia lalu menegur Kepala Balai Wyata Guna Bandung Sudarsono. “Ini lagi bapak, ngapain aku disiapi musik segala? Mau tak tendang apa! Emang aku kesenengan apa ke sini,” kata Risma saat itu.
Luapan emosional Risma semakin menjadi tatkala meninjau kesiapan dapur umum. Selain melihat kekurangan peralatan memasak, Risma juga geram lantaran dapur umumnya kekurangan personel. Di sisi lain, Risma mendapati banyak pegawai Balai Wyata Guna yang ada di kantor, tidak ikut membantu operasional di dapur umum. Akhirnya Risma mengumpulkan para pegawai di lapangan. Seperti diketahui, Balai Wyata Guna Bandung bertugas menyiapkan makanan siap saji dan telur untuk kebutuhan nutrisi selama PPKM darurat.
4. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai, pernyataan Risma yang mengancam pegawainya dipindahkan ke Papua mengandung sikap rasialisme yang merendahkan martabat dan menyakiti perasaan orang Papua. “Disadari atau tidak, pernyataan (Mensos Risma) itu mengandung sebuah rasisme, merendahkan martabat orang Papua,” kata Usman, Rabu (14/7).
“Pernyataan Risma sebagai pejabat negara juga sangat melukai perasaan saudara-saudara di Papua, dan ini contoh nyata betapa praktik rasisme dan diskriminasi terhadap Papua sangat nyata,” imbuhnya. Usman menilai, pernyataan itu adalah pola pikir yang sesat dari seorang pejabat dalam memperlakukan Papua.
5. Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf menilai, pernyataan Mensos Tri Rismaharini yang mengancam memindahkan anak buahnya ke Papua kurang bijak. “Saya kira itu kurang bijak dalam merespons ASN yang dipandang kurang responsif,” kata Bukhori, Rabu (14/7). Politisi PKS ini memandang pernyataan Risma berpotensi mematahkan semangat kerja ASN lainnya. “Ungkapan itu justru akan mematikan semangat kerja keras ASN,” tutur Bukhori.
6. Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim meminta pejabat pemerintah pusat mengerem kebiasaan mengancam anak buahnya untuk dipindahkan ke Papua. Hal ini menanggapi pernyataan Mensos Tri Rismaharini yang mengancam memindahkan pegawainya ke Papua. “Tentu hal ini haruslah dikoreksi bersama. Meski tanpa maksud merendahkan Papua, kelatahan semacam itu tetap saja tidak baik, bisa menimbulkan salah paham rasial dan menyinggung perasaan saudara kita warga Papua,” kata Luqman, Rabu (14/7).
Politisi PKB ini menilai, pernyataan yang keluar dari mulut Risma merupakan bentuk kelatahan pejabat-pejabat pemerintah pusat yang kadang menjadikan Papua sebagai tempat pembuangan bagi pegawai yang bekerja tidak baik. Namun, ia meyakini, ucapan Risma itu tidak diniatkan sebagai bentuk rasisme atau merendahkan Papua, tetapi ucapan spontanitas kepada anak buahnya. “Sebagai seorang Ibu, batin Bu Risma pasti sangat terusik mendapati anak buahnya tidak serius bekerja membantu bangsanya yang sedang sakit sekarang ini,” ujar Luqman.
7. Anggota DPR dari Deerah Pemilihan (Dapil) Papua Yan Permenas Mandenas menilai sebaiknya pernyataan Risma dilihat dari perspektif yang positif dan tidak direspons secara negatif. “Jadi saya pikir yang penting tidak direspon lebih dan tidak direspon negatif saja sehingga bisa dilihat dari perpektif yang positif,” katanya, Rabu (14/7). Anggota Komisi I DPR ini menyebut pernyataan Risma diungkapkan secara spontan dan harus dimaknai sebagai bentuk shock therapy dari atasan ke bawahannya. Yan mengakui tantangan bekerja di wilayah Papua memang besar. Apalagi, Papua masih dikatagorikan sebagai daerah konflik dan memiliki dinamika politik yang tidak stabil secara nasional.
8. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon meminta Mensos Tri Rismaharini mencabut ancamannya akan memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Balai Wyata Guna, Kota Bandung, Jawa Barat ke Papua. “Sebaiknya cabut saja pernyataan sensitif seperti ini,” kata Fadli Zon lewat akun Twitter miliknya, @fadlizon, kemarin. Dia menilai pernyataan Risma menyiratkan seolah Papua merupakan tempat hukuman bagi ASN yang tak becus. “Pernyataan Menteri Sosial ini menyiratkan seolah Papua jadi tempat hukuman ASN yang tidak becus,” cuit Fadli.
9. Menhan Prabowo Subianto meninjau kesiapan gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan (Pusdiklat Jemenhan) dan Pusdiklat Bahasa di Pondok Labu, Jakarta Selatan sebagai tempat perawatan pasien Covid-19, Rabu (14/7). Kedua lokasi ini bakal menjadi rumah sakit satelit untuk membantu RS dr Suyoto. “Kami mengalihkan beberapa kegiatan pokok. Sarana-sarana yang ada terutama badan pendidikan latihan, sarana pendidikan kami alihkan sementara. Kami hentikan kursus-kursus. Siswa kami pulangkan, mereka laksanakan kursus virtual. Ruangan-ruangan kami ubah menjadi RS darurat,” kata Prabowo.
Dijelaskan, Gedung Pusdiklat Jemenhan dan Pusdiklat Bahasa memiliki daya tampung 172 kamar dengan kapasitas 344 tempat tidur. Prabowo memaparkan, di gedung Pusdiklat Jemenhan dan Pusdiklat Bahasa akan disiapkan pula ruang ICU dan HCU dengan dua ventilator serta oksigen generator untuk mendukung kebutuhan oksigen pasien. Selain itu, rumah sakit satelit ini juga akan dilengkapi dengan tenaga kesehatan dari RS dr Suyoto.
10. Menhan Prabowo mengungkapkan, saat ini pihaknya juga tengah menyiapkan fasilitas tambahan di Badiklat Kemhan Salemba, Jakarta Pusat. Juga Pusdiklat Bela Negara Rumpin, Bogor; dan Mess Stand By Force IPSC, Sentul, Bogor. Jumlah tempat tidur yang disiapkan Kemenhan menghadapi lonjakan kasus Covid-19 di Jabodetabek mencapai 1.650 tempat tidur. “Dalam waktu dekat kami berhasil menambah tempat tidur kurang lebih 1.650. Dengan instalasi ICU, IGD, dukungan ventilator, oksigen, dan sebagainya,” kata Prabowo.
11. Ketua KPK Firli Bahuri menilai penjualan vaksin kepada individu melalui PT Kimia Farma memiliki risiko yang tinggi. Risiko dimaksud, mulai dari sisi medis, kontrol vaksin yang akan membuat reseller atau pengecer bermunculan, efektivitas rendah, dan sebagainya. “KPK tidak mendukung pola vaksin gotong royong melalui Kimia Farma karena efektivitasnya rendah sementara tata kelolanya berisiko,” ujar Firli dalam wawancara sebuah televisi, kemarin.
12. Vaksinasi berbayar rawan korupsi, KPK minta tidak dilakukan di Kimia Farma dan distribusi vaksin diperbaiki. Ketua KPK Firli Bahuri memberi masukan untuk pelaksanaan vaksinasi mandiri dan gotong royong untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Ia menyampaikan beberapa catatan terkait vaksin berbayar dalam kaitannya dengan pencegahan korupsi dalam rapat koordinasi dengan lembaga terkait.
Menurut Firli, dalam rapat pembahasan vaksin mandiri berbayar itu Firli mengatakan, dirinya juga menyampaikan saran serta langkah-langkah strategis menyikapi potensi fraud, jika vaksin mandiri dilaksanakan berbayar ke masyarakat. “Saya tentu tidak memiliki kapasitas untuk membuat keputusan. Saya ingin tidak ada korupsi. Saya hadir dalam rapat dan saya sampaikan pertimbangan, latar belakang, landasan hukum, rawan terjadi fraud, saran tindak lanjut. Saya menyampaikan materi potensi fraud mulai dari perencanaan, pengesahan, implementasi dan evaluasi program,” kata Firli dalam keterangan tertulis, Rabu (14/7).
13. Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim berpendapat, pemerintah tidak perlu memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali bila tidak mampu mengawasi pelaksanaannya secara ketat. Luqman menilai, pelaksanaan PPKM darurat Jawa-Bali selama dua pekan terakhir belum berjalan optimal, salah satu penyebabnya adalah lemahnya pengawasan oleh pemerintah. “Jika pemerintah ragu akan kemampuannya melakukan pengawasan, sebaiknya PPKM Darurat Jawa Bali tidak usah diperpanjang. Pemerintah perlu mulai menyusun kebijakan alternatif lain pengendalian Covid-19,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (14/7).
Anak buah Cak Imin ini menyebut, selama PPKM Darurat, penyekatan lalu lintas hanya diterapkan secara ketat pada hari kerja, pusat-pusat perbelanjaan pun masih beroperasi meski bukan penyedia makanan dan alat kesehatan. “Saya lihat masih banyak orang makan di warung-warung makan. Seolah tidak ada pengawasan dari aparat pemerintah daerah setempat,” ujar Luqman.
14. Menko PMK Muhadjir Effendy mengajak Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut bekerja sama dengan pemerintah menangani Covid-19 yang tak kunjung usai. Menurut Muhadjir, MUI memiliki perangkat organisasi sampai di tingkat paling bawah. “Itu berpeluang besar membantu dalam program-program penanganan Covid-19 pemerintah,” kata Muhadjir saat bersilaturahmi ke Kantor MUI Jakarta, Rabu (14/7).
Disebutkan, program-program tersebut antara lain vaksinasi, bantuan sosial (bansos), dan sosialisasi penjelasan berbagai macam isu. Terutama, melawan isu-isu negatif dan kontraproduktif terhadap langkah-langkah pemerintah menangani Covid-19.
15. Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan, kepatuhan masyarakat dalam menggunakan masker dan menjaga jarak masih rendah. Dalam sepekan terakhir, tercatat tingkat kepatuhan penggunaan masker di 95 kabupaten/kota di bawah 75 persen. “Jadi di level kabupaten/kota ada sekitar 24,11 persen kabupaten/kota yang kepatuhannya rendah, di bawah 75 persen,” kata Dewi, dalam diskusi virtual melalui kanal YouTube BNPB, Rabu (14/7). Dewi mengatakan, dari aspek kedisiplinan menjaga jarak, tercatat 112 atau 28,43 persen dari 394 kabupaten/kota memiliki tingkat kepatuhan di bawah 75 persen.
16. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan untuk menjadikan barang bukti kasus korupsi yakni Rumah Sakit Resya yang disita dari terdakwa Rohadi sebagai tempat isolasi bagi pasien Covid-19. Hakim Ketua Albertus Usada berpendapat bahwa rumah sakit tersebut memiliki asas kemanfaatan bagi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Oleh karena itu, majelis hakim mengabulkan permohonan yang diajukan Bupati Indramayu melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.
“Oleh karena itu, dengan mengingat asas kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat adalah hukum tertinggi, maka majelis mengabulkan atas permohonan bupati Indramayu melalui penuntut umum pada KPK,” ujar Albertus saat membacakan surat putusan terdakwa Rohadi selaku mantan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rabu (14/7).
17. Jubir Kemenko Marves, Jodi Mahardi mengklaim mobilitas di DKI Jakarta selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, per 11-12 Juli, turun 21,3 persen. “Di DKI Jakarta terjadi penurunan mobilitas hingga -21,3 persen. Kemudian di Jawa Barat mobilitas turun hingga -9 persen. Dan di Banten mobilitas turun -18,1 persen,” tuturnya, Rabu (14/7) seraya menambahkan, tetapi sebaliknya beberapa daerah seperti wilayah pantai utara Jawa Barat dan Jawa Tengah mengalami peningkatan mobilitas.
18. Titik penyekatan di wilayah Jakarta dan sekitar bertambah menjadi 100 titik per Kamis (15/7) pagi, kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo di Polda Metro Jaya, Rabu (14/7). Ada dua alasan pihaknya menambah titik penyekatan tersebut, pertama karena tingkat mobilitas masyarakat di Jakarta masih tinggi. Kedua, Jakarta ini hybrid concentric, artinya, sulit dipisahkan mana residensial, down town, pusat kota, dan sebagainya sehingga ketika dilaksanakan pembatasan yang ada selama ini di batas kota ternyata pergerakan dalam kota masih cukup tinggi. Karenanya, pembatasan tidak hanya di batas kota, tapi juga di dalam kota.
19. Satgas Penanganan Covid-19 memprediksi kasus virus corona di Indonesia mulai turun setelah tiga pekan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yakni akhir Juli atau awal Agustus 2021. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah menyusul kritik efektivitas PPKM Darurat.
“Jadi ketika sebuah intervensi dilakukan pada hari itu juga bukan berarti penurunan kasus akan terlihat di hari itu juga. Biasanya butuh waktu, paling cepat tiga minggu sebenarnya,” kata Aisyah dalam acara daring yang disiarkan dalam kanal YouTube BNPB, Rabu (14/7).
20. Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mendatangi Puskesmas di wilayah Telukjambe Timur, karena diduga melakukan penyuntikan tidak sesuai prosedur. Dalam video yang viral di media sosial, vaksinator diduga tidak memasukkan vaksin ke penerima, tetapi hanya menyuntikkan jarum suntik ke bagian lengan penerima. Isi vaksin tidak ditekan saat jarum disuntikkan ke lengan penerima. Vaksinator tidak menggerakkan tangannya untuk memasukkan vaksin ke dalam tubuh, ia pura-pura menyuntikkan jarum ke lengan penerima.
21. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris meminta pemerintah menyiapkan skenario terburuk menghadapi penyebaran virus corona varian Delta di luar Jawa. Pernyataan ini merespons Menkes Budi Gunadi Sadikin yang mengungkap Covid-19 varian Delta sudah tersebar di 11 daerah di luar Jawa. Menurutnya, pemerintah harus memastikan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh provinsi di luar Jawa siap menghadapi potensi lonjakan kasus Covid-19 di hari mendatang. “Sudah terdeteksinya penyebaran varian Delta Covid-19 ke sejumlah daerah di luar Jawa-Bali harus segera diantisipasi pemerintah dengan mempersiapkan skenario terburuk menghadapi badai varian ini di seluruh provinsi,” kata Charles, Rabu (14/7).
22. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yakin Anies Baswedan tidak terlibat kasus dugaan korupsi lahan di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Ia menyatakan rencana KPK memeriksa Anies sepenuhnya menjadi kewenangan penegak hukum. “Semua menjadi kewenangan penegak hukum. Tapi saya yakin ya, Pak Anies jauh dari terlibat urusan (korupsi) tanah di Jakarta,” kata Riza di Balai Kota Jakarta, Rabu (14/7).
Riza mengaku tidak mengetahui terlalu jauh soal pengadaan lahan di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Pasalnya, ia juga baru menjabat sebagai Wakil Gubernur pada 2020, sementara pengadaan lahan Munjul masuk dalam tahun anggaran 2019. “Sejauh yang saya tahu beliau tidak terlibat, dan saya tidak tahu masalah itu (pengadaan lahan Munjul), dan saya yakin Pak Anies tidak terlibat oleh kasus-kasus seperti itu,” ujarnya.
23. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebelumnya mengungkapkan, pihaknya bisa saja memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Firli mengatakan, sebagai orang nomor satu di Jakarta, tentunya Anies memahami penyusunan APBD DKI. Oleh sebab itu, penyidik KPK tidak menutup kemungkinan memanggil Anies untuk meminta keterangan mengenai dugaan kasus korupsi tersebut. “Dalam penyusunan program anggaran APBD DKI, tentu Gubernur DKI sangat memahami, begitu juga dengan DPRD DKI yang memiliki tugas kewenangan menetapkan RAPBD menjadi APBD bersama Pemda DKI,” kata Firli.
24. Mendikbudristek Nadiem Makarim bakal mengizinkan mahasiswa melakukan riset selama satu semester hingga satu tahun penuh. Dikatakan, selama masa riset yang setara dengan beban 20 sistem kredit semester (SKS) atau lima mata kuliah itu, mahasiswa akan dibebaskan dari perkuliahan. “Jadi mahasiswa sekarang bisa melakukan riset full time di lapangan dan itu sama dengan mengambil full 4-5 mata kuliah di perguruan tinggi,” kata Nadiem dalam diskusi daring, Rabu (14/7).
Nadiem belum menjelaskan lebih detail terkait program tersebut. Termasuk mulai kapan program riset itu akan diberlakukan. Namun menurutnya, cara itu dilakukan agar riset yang dilakukan mahasiswa, juga dosen, di perguruan tidak mengganggu jadwal rutin perkuliahan seperti yang selama ini dilakukan.
25. Laksamana Muda (Laksda) TNI Anwar Saadi resmi menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPidmil) pertama di Kejaksaan Agung RI setelah dilantik dan diambil sumpah jabatan di Gedung Kartika Adhyaksa, Jakarta, Rabu (14/7).
26. Papua Barat tembus rekor positif Covid-19, sementara NTT rekor kasus pasien Covid meninggal dunia. Sementara itu Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkot Solo positif Covid-19. Di sisi lain, Gubernur Papua Lukas Enembe menyurati Mendagri Tito Karnavian terkait pencopotan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Dance Yulian Flassy. (HPS)
