Salah satu berita menarik hari ini adalah statemen Menko Marves merangkap Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Panjaitan yang mengajak semua pihak kompak dalam menghadpai krisis pandemi corona. Luhut menuturkan saat ini seluruh pihak hingga prajurit yang terlibat telah lelah bekerja. Ia berharap tidak ada politisasi untuk kepentingan politik maupun popularitas.
Presiden Jokowi blusukan ke permukiman warga di kawasan Sunter Agung, Jakarta Utara untuk membagikan sembako dan paket obat untuk pasien COVID-19 pada Kamis (15/7) sekitar pukul 20.52 WIB. Jokowi yang mengenakan jaket berwarna cokelat itu tampak berkeliling mengamati situasi dan berkomunikasi dengan warga sembari membagikan sembako dan paket obat-obatan untuk pasien Corona.
Politisi DPR dari Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik sikap Menko Polhukam Mahfud MD yang masih sempat-sempatnya menonton sinetron Ikatan Cinta sementara aparat lainnya sibuk di lapangan jatuh-bangun menangani penyebaran virus Covid-19. Menurut Fadli Zon, tingkah Mahfud ini merupakan akibat dari komando pengendalian pandemi Covid-19 tidak langsung dipimpin oleh Presiden Jokowi.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Majelis hakim menilai Edhy Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Berikut isu selengkapnya.
1. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengajak semua pihak kompak dalam menghadapi krisis pandemi Corona. Ia berharap, para pengamat hingga politikus kompak dalam menghadapi situasi saat ini. Menurutnya, pandemi Corona harus diselesaikan terlebih dahulu. Luhut mengatakan banyak pihak swasta yang memberikan sumbangan tanpa banyak komentar.
“Saya harap, dari teman-teman semua, maaf, pengamat-pengamat, politisi-politisi, tolong semua, please. Kalau kali ini, kita kompaklah. Nanti selesai ini, Anda mau anu lagi, silakan,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Kamis (15/7). Luhut mengingatkan, prioritas saat ini adalah menyelamatkan orang banyak dan ia menitipkan harapan itu kepada semua pihak. ‘’Saya titip betul. Kita ini ingin menyelamatkan nyawa banyak orang,” ujarnya.
2. Koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar masalah kemanusiaan tidak dipolitisasi. “Jangan ada dipolitisasi nih, please. Saya titip, ini masalah kemanusiaan. Kalau Anda punya hati, jangan dipolitisasi. Makin Anda bawa macam-macam, itu bisa membawa nyawa orang pergi dan orang di sekeliling kita yang kita kenal, banyak yang sudah pergi gara-gara ini,” kata Luhut dalam konferensi pers virtual, Kamis (15/7).
Luhut menuturkan saat ini seluruh pihak hingga prajurit yang terlibat telah lelah bekerja. Ia berharap tidak ada politisasi untuk kepentingan politik maupun popularitas. “Karena semua lelah, saya ulangi, semua kita lelah. Itu teman-teman prajurit yang di bawah tuh lelah. Sudah satu setengah tahun mereka kerjain. Jadi jangan tambahin lagi masalah. Karena kepentingan politik kita, kepentingan ingin popularitas kita, jangan kita popularitas dari masalah kemanusiaan. Saya titip sekali lagi itu,” ujar Luhut lagi.
3. Luhut mengatakan, dalam menangani pandemi COVID-19, pemerintah mendengarkan masukan dari berbagai pihak, di antaranya asosiasi profesi kedokteran, profesor, hingga guru besar. “Kami lakukan juga secara saintifik, kami dengerin pendapat dari semua, misalnya asosiasi profesi kedokteran semua kita dengerin. Berkali-kali mereka ketemu kita bicara dan para profesor-profesor, guru besar, karena ini masalah kita rame-rame,” kata Luhut.
“Saya kan pengetahuan saya juga terbatas, tapi saya dengarkan teman-teman yang sesuai bidangnya untuk berikan masukan dan cara bertindak kita apa baiknya. Itu juga dapat masukan dari teman-teman yang ahli dalam bidangnya,” sambungnya seraya menyebut, pemerintah tidak asal dalam mengambil keputusan.
4. Virus Corona varian Delta saat ini sudah menyebar hampir di semua provinsi di Pulau Jawa. Koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan varian Delta jauh lebih dahsyat, 6 kali lebih cepat dari varian sebelumnya, yakni varian Alpha. “Ini dari studi yang saya tahu apakah 5 kali atau 6 kali tergantung siapa yang meneliti, tapi yang jelas jauh lebih dahsyat dari varian Alpha yang sebelumnya,” kata Luhut.
Luhut menjelaskan kondisi saat ini berbeda dengan masa PSBB dan PPKM mikro. Luhut mengatakan, kini hampir semua wilayah di Jawa didominasi oleh virus Corona varian Delta.
Menurut Luhut, saat ini Indonesia tengah menghadapi musuh yang berbeda. Memang tidak mudah, namun pemerintah terus berupaya menghadapi gempuran virus Corona varian Delta itu.
5. Soal kekompakan yang diminta Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, politisi Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra balik mempertanyakan kekompakan internal pemerintah dalam menyelamatkan nyawa rakyat saat Corona tengah menggila. Kata dia, pemerintah minta rakyat kompak, tapi pemerintah sendiri di internalnya kompak apa tidak? Apa benar semua sudah bekerja sama dalam satu komando dan fokus pada penyelamatan nyawa rakyat? Dia menilai pemerintah tidak antisipatif dan tidak siap dengan penanganan pandemi saat ini.
Herzaky yang Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat ini mengatakan, sebaiknya pemerintah introspeksi diri sebelum mengajak dan mengesankan rakyat tidak kompak. Sebab, Indonesia mengalami situasi darurat Covid-19 seperti sekarang karena kesalahan pemerintahan.
“(Pemerintah) menganggap remeh ledakan Covid-19 di India sejak April lalu. Sudah diingatkan berulang kali oleh para pakar epidemiologi sejak Mei untuk antisipasi karena besar potensinya untuk terjadi di Indonesia, tapi pemerintah antara tidak mau, tidak tahu, atau ragu untuk bertindak. Penerbangan dari luar tidak juga distop, padahal sumber Covid-19 varian baru ini dari luar negeri semua,” ujarnya, Kamis (15/7).
6. Menko Polhukam, Mahfud MD menyebut dunia internasional kini tidak lagi membahasi isu kemerdekaan Papua berdasar pengakuan dari para duta besar Indonesia di luar negeri setelah disahkannya revisi UU Otsus Papua. Namun, kini isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang menjadi perhatian.
7. Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim, pembangunan di Papua dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan dan dialog. Hal tersebut disampaikan Mahfud saat berdialog secara virtual bersama Kemenlu RI yang dihadiri Kedutaan Besar Republik Indonesia di Asia Pasifik, Amerika dan Eropa, serta perwakilan RI di Afrika, Kamis (15/7). Mahfud mengatakan, dalam melaksanakan pembangunan di Papua, pendekatan kesejahteraan dilakukan terhadap seluruh aspek. Sementara, pendekatan dialog dikedepankan dalam menghadapai separatisme yang masih terjadi di Papua.
“Terhadap isu Papua, pemerintah melakukan pendekatan penanganan mengedepankan kesejahteraan yang komprehensif semua aspek. Dalam menghadapi separatisme, pemerintah mengedepankan dialog, dan untuk KKB dilakukan penegakan hukum,” ujar Mahfud, dikutip dari siaran pers. Mahfud mengatakan, pihaknya sejauh ini telah berdialog cukup intens dengan para tokoh di Papua.
8. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo optimistis target kekebalan kelompok atau herd immunity dari vaksinasi Covid-19 bisa terwujud pada Agustus-September mendatang. Hal ini ia ungkapkan saat meninjau kegiatan vaksinasi massal kolaborasi Polri dengan PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di SMA Negeri 38 dan PB SEMMI (Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia) di Universitas Indraprasta, Jakarta, Kamis (15/7). “Sehingga, target kita akhir tahun paling tidak atau menjelang bulan Agustus, September, herd Immunity segera bisa terwujud,” kata Sigit.
Sigit mengatakan, jika kekebalan komunitas tercapai, maka perekonomian nasional bisa segera pulih. Menurutnya, masyarakat dapat beraktivitas seperti sedia kala. “Masyarakat diharapkan bisa kembali melaksanakan aktivitasnya, sehingga pemulihan ekonomi bisa berjalan dengan baik,” ucapnya. Sigit melihat antusiasme warga terhadap program vaksinasi Covid-19 sangat tinggi.
9. Korlantas Polri memperluas titik pembatasan mobilitas masyarakat pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat dengan menambah jumlah posko penyekatan di 1.038 titik. Lebih dari seribu titik penyekatan tersebut tersebar mulai dari Lampung, Jawa hingga Bali. “Hari ini jumlah titik penyekatan bertambah lagi menjadi 1.038 titik,” kata Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono, Jumat (16/7).
Ia mengatakan, penambahan titik penyekatan ini agar pembatasan mobilitas masyarakat makin optimal. Apalagi, akan ada Hari Raya Idul Adha pada pekan depan. “Penambahan ini untuk lebih membatasai karena hanya sektor esensial dan kritikal saja yang boleh bergerak selama PPKM darurat,” ujarnya.
10. Presiden Jokowi blusukan ke permukiman warga di kawasan Sunter Agung, Jakarta Utara untuk membagikan sembako dan paket obat untuk pasien COVID-19 pada Kamis (15/7) sekitar pukul 20.52 WIB. Jokowi yang mengenakan jaket berwarna cokelat itu tampak berkeliling mengamati situasi dan berkomunikasi dengan warga sembari membagikan sembako dan paket obat-obatan untuk pasien Corona.
“Malam hari ini saya berada di kampung Sunter Agung, dalam rangka mengawali pemberian sembako kepada masyarakat yang ini nanti akan diberikan menyeluruh yang sudah kita siapkan 200 ribu ton beras yang akan disalurkan nanti dari Bulog. Saya juga membagikan apa itu paket obat baik yang untuk gejala ringan paket satu dan paket dua gejala sedang dan juga paket ketiganya. Pada awal ini kita akan membagikan 300 ribu paket obat dan minggu depan nanti akan diteruskan untuk paket kedua 300 ribu yang berikutnya,” ujar Jokowi seraya berharap masyarakat lebih tenang dalam menghadapi penyebaran virus corona.
11. Presiden Jokowi minta penyaluran paket obat gratis bagi penderita Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri diawasi secara ketat. Presiden menekankan agar paket obat yang disediakan pemerintah bisa benar-benar membantu masyarakat. “Saya minta agar dilakukan pengawasan yang ketat di lapangan agar program ini betul-betul bisa maksimal mengurangi risiko karena Covid-19 dan membantu pengobatan warga yang menderita Covid-19,” ujar Jokowi dalam sambutannya usai meluncurkan paket obat isoman gratis untuk rakyat di halaman Istana Negara, Kamis (15/7).
Jokowi juga meminta agar program ini tidak mengganggu ketersediaan obat esensial di apotek ataupun di rumah sakit. Ia menuturkan, mulai Kamis kemarin pemerintah akan membagikan paket vitamin dan obat untuk pasien Covid-19 yang menjalani isoman. Adapun paket obat yang dibagikan sebanyak 300.000 paket untuk pasien Covid-19 di Pulau Jawa dan Pulau Bali yang saat ini sedang melakukan isoman.
12. Presiden Jokowi akan berkurban 35 ekor sapi masing-masing berbobot 800 kilogram hingga 1 ton pada Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah/2021 Masehi yang jatuh pada Selasa (20/7). Sapi-sapi kurban tersebut akan diserahkan ke seluruh provinsi di Tanah Air dan Masjid Istiqlal, Jakarta. “(Dibagikan) ke 34 provinsi dan Masjid Istiqlal,” kata Heru, Kamis (15/7) seraya mengatakan, seluruh sapi tersebut telah disterilisasi oleh dinas perternakan daerah.
13. Politisi DPR dari Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik sikap Menko Polhukam Mahfud MD yang masih sempat-sempatnya menonton sinetron Ikatan Cinta sementara aparat lainnya sibuk di lapangan menangani penyebaran virus Covid-19. Menurut Fadli Zon, tingkah Mahfud ini merupakan akibat dari komando pengendalian pandemi Covid-19 tidak langsung dipimpin oleh Presiden Jokowi. “Inilah kalau komando pengendalian Covid tidak langsung dipimpin Presiden,” kata Fadli lewat akun Twitter miliknya, @fadlizon, Kamis (15/7).
Mantan Wakil Ketua DPR ini menilai, komando pengendalian pandemi Covid-19 yang tidak langsung dipimpin Jokowi membuat beban kerja menteri berbeda-beda. Karenanya, ia menyarankan Jokowi segera memimpin komando pengendalian pandemic Covid-19 agar seluruh jajaran menteri memiliki tanggung jawab.
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku memiliki kesempatan menonton sinetron Ikatan Cinta selama PPKM Darurat di Jawa-Bali. Hal itu Mahfud sampaikan lewat akun twitter pribadinya, @mohmahfudmd, Kamis (15/7) malam. Mahfud turut menyinggung isi cerita Ikatan Cinta dengan ketentuan hukum pidana di Indonesia. “PPKM memberi kesempatan kepada saya nonton serial sinetron Ikatan Cinta. Asyik juga sih, meski agak muter-muter,” kata Mahfud.
14. Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat dalam sepekan ini telah menurunkan mobilitas masyarakat. Namun, penurunannya belum cukup untuk menurunkan angka kasus positif Covid-19. “Mengingat selama beberapa hari terakhir kasus terus meningkat bahkan mencapai lebih dari 50.000 kasus per harinya,” ujar Wiku, dalam keterangan pers secara virtual, Kamis (15/7). Wiku menuturkan, peningkatan kasus Covid-19 secara tajam akhir-akhir ini sebagian besar disebabkan penularan di tingkat keluarga. Oleh karenanya, Wiku menegaskan peran masyarakat sangat besar dalam menekan klaster keluarga.
15. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Majelis hakim menilai Edhy Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
Edhy juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 9,68 miliar dan 77.000 dollar AS subsider dua tahun penjara. Majelis hakim juga mencabut hak politik Edhy selama tiga tahun terhitung sejak dia selesai menjalankan masa pidana pokok.
“Menjatuhkan pidana pada terdakwa selama lima tahun dan denda sejumlah Rp 400 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan,” ujar ketua majelis hakim Albertus Usada dalam persidangan virtual yang ditayangkan YouTube KPK, kemarin.
16. KPK pikir-pikir atas vonis 5 tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo. “Kami menghormati putusan majelis hakim terhadap para terdakwa hari ini. Sebagaimana dinyatakan JPU KPK dalam sidang putusan, kami masih bersikap pikir-pikir terkait putusan tersebut,” kata Plt Jubir KPK Ipi Maryat, Kamis (15/7).
17. ICW menilai, lembaga kehakiman tidak lagi bisa diandalkan untuk memperjuangkan rasa keadilan. Hal itu, menyusul vonis 5 tahun penjara terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis (15/7). “Putusan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang baru saja dibacakan menggambarkan kepada publik betapa lembaga kekuasaan kehakiman dan penegak hukum benar-benar tidak lagi bisa diandalkan untuk memperjuangkan keadilan. Sebab, baik KPK maupun majelis hakim, sama-sama memiliki keinginan untuk memperingan hukuman koruptor,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.
Kurnia menyebut, hukuman 5 tahun penjara tersebut serupa dengan tuntutan jaksa penuntut umum KPK. Padahal, saat melakukan korupsi Edhy sedang mengemban status sebagai pejabat publik, sehingga berdasarkan Pasal 52 KUHP seharusnya dikenakan pemberatan hukuman. Apalagi, kejahatan tersebut juga dilakukan di tengah masyarakat yang sedang berjuang menghadapi pandemi Covid-19. “Jadi, bagi ICW, Edhy sangat pantas untuk diganjar vonis maksimal, setidaknya 20 tahun penjara,” ucap Kurnia. Selain itu, ICW menilai, pencabutan hak politik terhadap Edhy terasa amat ringan. Mestinya, pidana tambahan itu dapat diperberat hingga 5 tahun lamanya.
18. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga buka suara soal Surat Edaran yang ditebitkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait pelaksanaan distribusi Ivermectin. Menurut dia, dengan adanya keputusan ini bisa menjadi terobosan baru untuk terapi penyembuhan Covid-19 di Indonesia. “Ini adalah sebuah terobosan baru yang cepat dalam kondisi serta situasi jumlah penderita Covid-19 yang meningkat akhir-akhir ini,” ujar Arya, Kamis (15/7).
Arya berharap, dengan dikeluarkannya surat edaran distribusi Ivermectin ini bisa membantu meningkatkan angka kesembuhan pasien Covid-19 di Tanah Air. Apalagi, obat ini tergolong obat yang murah. “Obat ini adalah obat yang murah, apalagi yang generik di mana harganya sekitar Rp7.885 per tablet semoga obat ini bisa diakses oleh masyarakat secara luas juga namun tetap dengan syarat adanya resep dokter atau pengawasan dokter,” kata Arya.
19. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito membantah bahwa pihaknya telah menerbitkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) untuk Ivermectin sebagai obat Covid-19. Penny mengatakan, saat ini uji klinik Ivermectin sebagai obat Covid-19 masih berjalan di delapan rumah sakit. “Belum ada EUA untuk Ivermectin, uji klinik baru dimulai,” kata Penny, Kamis (15/7).
Penny mengatakan, Ivermectin dapat diakses melalui delapan rumah sakit yang mengikuti uji klinik dan rumah sakit lain sesuai petunjuk teknis. Ia menegaskan, saat ini Ivermectin dapat diberikan sesuai resep dokter yang mengacu pada petunjuk teknis. “Ivermectin dapat diakses melalui Uji Klinik di delapan RS yang mengikuti uji klinik, dan di RS lain sesuai dengan Petunjuk Teknis tentang Expanded Access, perluasan akses obat uji (seperti Ivermectin saat ini), dengan resep dokter dan dosis sesuai uji klinik,” ujarnya.
20. Sementara diketahui, di media social beredar luas soal surat edaran dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait pelaksanaan distribusi Ivermectin sebagai obat pendukung penanganan terapi Covid-19. Selain Ivermectin, ada tujuh obat lainnya yang izin pelaksanaan distribusinya telah diberikan oleh BPOM. Ketujuh obat lainnya yakni Remdesivir, Favipiravir, Oseltamivir, Immunoglobulin, Tocilizumab, Azithromycin, dan Dexametason (tunggal).
Hal ini diketahui berdasarkan Surat Edaran Nomor PW.01.10.3.34.07.21.07 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Distribusi Obat dengan persetujuan Penggunaan Darurat (Emergency Use Authorization) yang dibagikan oleh Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga. Surat Edaran ini ditujukan untuk Pemilik EUA, Pimpinan Fasilitas Distribusi Obat, Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Pusat Kesehatan Masyarakat, Pimpinan Klinik, Pimpinan Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan Pemilik Sarana Apotek. Adapun surat edaran ini ditandatangani oleh Plt. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif BPOM Mayagustina Andarini pada 13 Juli 2021.
21. Kepala Unit Program Imunisasi World Health Organization (WHO) Ann Lindstrand mengkritik kebijakan vaksinasi gotong royong individu berbayar di Indonesia. Dalam situs resmi WHO, Lindstrand menyatakan setiap orang harus memiliki hak yang sama untuk bisa mengakses vaksin Covid-19. Ann menilai program vaksinasi Covid-19 berbayar tidaklah tepat. Menurutnya, jika anggaran yang menjadi masalah, saat ini banyak lembaga yang memberikan bantuan untuk pengadaan vaksin. Ann mengatakan kerja sama internasional seperti COVAX Facility yang berada di bawah WHO juga sudah memberikan jatah vaksin gratis kepada negara yang membutuhkan.
Ann menuturkan, meskipun pengiriman dan logistik penyimpanan vaksin membutuhkan dana, hal tersebut bisa diperoleh lewat bantuan berbagai lembaga internasional seperti Bank Dunia. “Pembayaran (dalam bentuk) apapun (untuk memperoleh vaksin) akan menimbulkan problem akses dan etika selama pandemi. Padahal di saat yang sama kita membutuhkan cakupan vaksinasi yang luas yang bisa menjangkau semua pihak yang rentan,” kata Lindstrand, Kamis (15/7).
22. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (KontraS) Papua Sam Awom menilai Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua yang baru saja disahkan dalam rapat paripurna DPR, Kamis (15/7), hanya terkait urusan duit dan tidak menyentuh esensi persoalan di Bumi Cendrawasih. “Revisi tidak ada esensi sama sekali untuk persoalan-persoalan Papua hari ini yang bicara tentang HAM, bicara tentang solusi penyelesaian konflik Papua, ini kan tidak dimuat,” kataSam Awom, kemarin.
23. Publik digegerkan dengan peredaran obat yang diklaim sejumlah lembaga bisa dikonsumsi untuk mengobati pasien Covid-19. Dalam kemasan tertulis nama obat: Kombipak Yudhacov-2.
Dalam keterangan di kemasan, Kombipak Yudhacov-2 terdiri dari 4 kaplet salut Loriviad dan 2 kapsul Doxycycline.
Tiap kaplet salut Loriviad mengandung Lopinavir/Ritonavir 200/50 milligram. Dan tiap kapsul Doxycycline mengandung Doxycycline sebanyak 100 milligram. Tertulis pula dalam kemasan, obat itu hasil kerja sama BIN, TNI AD, Universitas Airlangga (Unair) dan diproduksi oleh Lafi Puskesad, Bandung. Disebutkan bahwa penggunaan obat ini tak diperjualbelikan dan harus disertai resep dokter.
24. Rektor Unair Surabaya Prof Mohammad Nasih membenarkan obat itu dikembangkan pihaknya bersama BIN dan TNI AD sejak setahun lalu. “Itu obat kombinasi yang diteliti oleh Unair bekerja sama dengan BIN pada tahun lalu,” kata Nasih, Kamis (15/7). Ia mengatakan Kombipak Yudhacov-2 merupakan obat yang terdiri dari kombinasi dua obat yakni Lopinavir/Ritonavir dan Doxycycline serta telah melewati rangkaian uji klinis.
Menurut Nasih, obat itu merupakan kombinasi yang paling efektif, dibandingkan sejumlah kombinasi yang sebelumnya ditemukan juga oleh peneliti Unair. Di antaranya, Lopinavir/Ritonavir, Azithromycin, dan Hydrochloroquine. Kata Nasih, obat tersebut sudah beredar sejak lama. Ia menampik isu yang menyebutkan kombinasi obat yang ada pada Kombipak Yudhacov-2 tak memiliki izin edar.
25. Kepala Desa (Kades) Jenar, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Samto nekat memasang baliho bertuliskan ‘Enak Zaman PKI’ di Balai Desa Jenar. Selain menampilkan kata-kata yang bernada memaki pejabat terkait pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat. Polisi mengatakan, aksi Samto ini dilakukan karena emosi sesaat. “Dia bilang hanya emosi sesaat,” ujar Kapolsek Jenar, AKP Suparjono, Kamis (15/7).
Suparjono menyebut Samto sudah meminta maaf terkait pemasangan baliho ‘Enak Zaman PKI’ itu. Pihaknya juga masih irit bicara karena mengaku masih mendalami kasus baliho ‘Enak Zaman PKI’ itu. “Sementara itu saja. Ini masih kita tangani,” jawab Suparjono singkat.
Sebelumnya diberitakan, seorang Kepala Desa Jenar, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Samto, memasang baliho mengkiritik kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat yang diterapkan pemerintah. Samto mengaku tidak setuju dengan kebijakan yang dinilainya menyusahkan masyarakat tersebut. (HPS)
