JAKARTA, REPORTER.ID – Meski dalan kondisi pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung selama satu setengah tahun ini, DPR RI tetap dan akan terus kritis pada kebijakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Seperti banyak hal terkait pandemi ini. Baik dari sisi anggaran, legislasi maupun pengawasan.
DPR tak saja menyetujui anggaran covid-19 yang besar melalui Perppu No.1 tahun 2020 yang kemudian menjadi UU, terkait vaksin, alat-alat kesehatan, APD, rumah sakit, pendidikan, bantuan sosial, pembagian sembako, PPKM, dan sebagainya termasuk terbentuknya Badan Pangan Nasional, adalah merupakan dorongan dari DPR RI.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Baleg DPR RI FPPP H. Ahmad Baidowi (Awiek) dalam dialektika demokrasi “HUT 76 Tahun DPR RI Meneguhkan Perjuangan untuk Rakyat” di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (26/8/2021). Hadir sebagai pembicara Wakil Ketua DPR RI H. Abdul Muhaimin Iskamdar (virtual) dan Direktur Eksekutif Indonesia Publik Institute Karyono Wibowo.
Lebih lanjut Awiek sapaan akrab Ketua DPP PPP itu mengatakan bahwa pendemi tidak memengaruhi kinerja DPR RI. Meski pelaksanaannya tentu tidak sama seperti dalam kondisi normal. “DPR menyesuaikan kinerjanya dengan kondisi pandemi, yaitu secara virtual (75 persen) dan hadir fisik (25 persen),” katanya.
Menyinggung persetujuan anggaran covid-19 atau APBN 2020 yang seolah tanpa persetuan DPR RI kata Awiek, mengingat kondisinya darurat akibat pandemi atau extraordinary yang juga harus ditangani secara cepat demi keselamatan rakyat, maka DPR menyetujuinya. “Semua sifatnya kondisional akibat pandemi dimama tak ada satu pun negara yang bisa terhindar dari dampak covid-19,” ujarnya.
Kalau soal persepsi publik terkait korupsi bahwa DPR RI paling korup, Awiek justru mempertanyakan, korupsi DPR yang merugikan keuangan negara itu yang mana? “Kalau yang disurvei persepsi – penilaian masyarakat, ya sulit bisa merubah persepsi orang. Tapi, untuk bukti korupsi uang negara yang mana? Harus fair dong,” tanya Awiek.
Dengan demikian ia menilai bahwa DPR RI sudah menjalankan kinerjanya sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk legislasi, pengawasan dan anggaran. “DPR sudah bekerja keras untuk kepentingan rakyat. Silakan masyarakat menilai,” pungkasnya.
Karyono menilai jika persepsi publik masih kurang baik dibanding TNI, KPK, MK dan lembaga lainnya, hal itu karena kinerja DPR lebih terbuka. “Berbeda dengan TNI, yang mungkin masyarakat takut dengan senjata, maka tak bisa disamakan. Tapi, kinerja DPR saya lihat sudah banyak UU, pengawasan dan anggaran yang telah diperjuangkan oleh DPR RI. DPR hanya butuh lebih kuat lagi untuk meningkatkan citranya di masyarakat,” ungkapnya.
