Isu santer yang berkembang hingga siang ini adalah Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin bakal diperiksa KPK hari ini, Jumat (24/9). Pemeriksaan Azis terkait kasus dugaan korupsi pemberian hadiah atau janji terkait pengurusan perkara yang sedang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Tengah.
Isu reshuffle kabinet kembali muncul ke permukaan. Soal waktunya, selalu dikait-kaitkan dengan kebiasaan Presiden Jokowi yang mengambil keputusan penting pada hari Rabu Pon. Sesuai kalender 2021, hari Rabu Pon pada minggu depan, tepatnya tanggal 29 September 2021. Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan, reshuffle kabinet merupakan kewenangan Jokowi. Ia menyebut reshuffle merupakan hal yang wajar. Ia menyindir, semua menteri harusnya bekerja maksimal di masa pandemi ini, bukannya malah kampanye.
Presiden Jokowi mengusulkan adanya sistem bantuan kesehatan yang dimiliki dunia seperti halnya International Monetary Fund (IMF). Usulan itu disampaikan Jokowi saat menghadiri undangan pertemuan virtual dari Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Bidden baru-baru ini. Informasi ini disampaikan Menkes Budi Gunadi Sadikin saat memberikan keterangan pers mengenai rangkuman pertemuan.
Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais mengatakan sengketa tanah antara Rocky Gerung dengan PT Sentul City merupakan fenomena gunung es. Amien menyatakan membela Rocky dalam permasalahan tanah di Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Kehadiran mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra membela kubu Moeldoko dalam kasus gugutan di PTUN bikin gerah kubu AHY. Politikus Partai Demokrat Andi Arief menuding Yusril Ihza Mahendra sedang membangun fiksi terhadap SK Menteri Hukum dan HAM terkait beberapa pasal AD/ART Demokrat. Andi pun menyebut Yusril inkonsisten. Berikut isu selengkapnya.
1. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin kabarnya akan diperiksa KPK hari ini, Jumat (24/9). Pemeriksaan Azis terkait kasus dugaan korupsi pemberian hadiah atau janji terkait pengurusan perkara yang sedang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Tengah. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pihaknya akan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan terkait perkara tersebut. “Tentu penyidik menyampaikan panggilan karena kepentingan penyidikan, sehingga terangnya suatu perkara,” kata Firli kepada wartawan, Kamis (23/9).
Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, dalam penyidikan KPK telah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka. Namun, dia enggan menyampaikan secara lengkap mengenai kronologis serta konstruksi perkara dan pasal yang disangkakan. “Pengumuman tersangka, akan kami sampaikan pada saat dilakukan upaya paksa penangkapan dan atau penahanan,” ujar Ali.
Ali mengatakan, tim penyidik masih bekerja dan terus mengumpulkan alat bukti serta telah memeriksa beberapa orang saksi di Jakarta, Bandung, Tangerang, dan Lampung. “KPK akan selalu menyampaikan perkembangan perkara ini kepada publik. Kami berharap masyarakat juga bisa terus memantau dan mengawasi penanganannya sebagai wujud transparansi dan partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi,” tuturnya.
Sementara itu, isu terkait Azis Syamsuddin berhembus kencang hingga siang tadi. Informasi yang bersumber dari kalangan internal KPK dan menyebar luas di kalangan pers sejak kemarin menyebutkan, lembaga antirasuah itu tengah mengusut kasus dugaan korupsi pemberian hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Kabupaten Lampung Tengah, yang diduga menyeret nama Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Meski status tersangkanya belum diumumkan, sejumlah sumber internal KPK mengungkapkan, Azis Syamsuddin diduga terjerat kasus Lampung Tengah. “Sprindiknya iya terkait Lampung Tengah aja. DAK Lampung Tengah,” ujarnya seraya menambahkan, KPK sudah mengagendakan pemeriksaan terhadap Azis, hari ini, Jumat (24/9).
Namun saat dikonfirmas ke Plt Jubir Penindakan KPK, Ali Fikri masih enggan menjelaskan soal status Azis. “KPK saat ini sedang melakukan penyidikan perkara dugaan TPK [Tindak Pidana Korupsi] pemberian hadiah atau janji terkait penanganan perkara TPK yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah,” ujarnya.
2. Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM Partai Golkar Supriansa menyatakan partainya menghargai proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Ia pun mengajak publik mengedepankan asas praduga tak bersalah terkait kabar yang menyebutkan Azis telah tetapkan sebagai tersangka oleh KPK. “Kami juga menghargai semua proses hukum yang ada di KPK terkait proses hukum AS (Azis). Mari kita mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai adanya keputusan hukum yang tetap,” kata Supriansa saat dihubungi Kompas.com, Kamis (23/9).
3. Isu reshuffle kabinet kembali muncul ke permukaan. Soal waktunya, selalu dikait-kaitkan dengan kebiasaan Presiden Jokowi yang mengambil keputusan penting pada hari Rabu Pon. Sesuai kalender 2021, hari Rabu Pon pada minggu depan, tepatnya tanggal 29 September 2021. Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan, reshuffle kabinet merupakan kewenangan Jokowi. Ia menyebut reshuffle merupakan hal yang wajar. Ia menyindir, semua menteri harusnya bekerja maksimal di masa pandemi ini, bukannya malah kampanye.
Daniel menyindir ada menteri yang lakukan kampanye. Ia juga menyebut sejumlah kementerian yang kinerjanya tidak optimal di tengah pandemi corona ini. “Tapi yang penting semua menteri kerja optimal, bukan malah kampanye sendiri-sendiri. Yang utama saat ini adalah kementerian yang terdampak pandemi seperti kesehatan, pangan pendidikan dan ekonomi, sektor riil harus banyak terobosan,” kata Daniel kepada wartawan, Kamis (23/9).
4. Direktur Lembaga Survei Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengatakan Rabu Pon memang kerap dijadikan patokan publik untuk melihat suasana batin Jokowi terkait reshuffle. Menurutnya, Rabu Pon sering dianggap hari yang bagus. “Jadi wajar kalau selalu publik menduga-duga mengaitkan soal isu reshuffle yang belakangan itu semakin menguat dengan Rabu Pon yang akan datang,” kata Adi kepada wartawan, Kamis (23/9) malam.
Menurut Adi, ada beberapa indikasi yang dijadikan acuan di tengah menyeruaknya isu reshuffle kali ini. Salah satunya adalah masuknya PAN ke dalam koalisi Jokowi-Ma’ruf. “Memang terkait dengan masuknya PAN ke koalisi, kemudian dibarengi dengan ada kan Perpres yang baru dikeluarkan presiden penambahan wamen termasuk juga soal teka-teki Panglima TNI yang baru. Biasanya tiga indikasi itu dijadikan acuan utama untuk melihat bahwa reshuffle sebenarnya tinggal menghitung hari. Karena variabel itu cukup kuat dan cukup rasional kan,” ucapnya.
5. Juru bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman menegaskan, keputusan reshuffle kabinet sepenuhnya di tangan Presiden Jokowi. “Hanya Presiden yang berhak menyampaikan rencana reshuffle, karena hak prerogatif Presiden,” kata Fadjroel kepada wartawan, Kamis (23/9). Fadjroel menjelaskan seluruh jajaran kabinet saat ini fokus pada penanganan COVID-19. Jokowi meminta tetap waspada meski kasus COVID-19 mulai melandai. “Presiden minta kita semua hati-hati dan fokus menangani COVID-19,” ujar Fadjroel.
6. Presiden Jokowi mengusulkan adanya sistem bantuan kesehatan yang dimiliki dunia seperti halnya International Monetary Fund (IMF). Usulan itu disampaikan Jokowi saat menghadiri undangan pertemuan virtual dari Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Bidden baru-baru ini. Informasi ini disampaikan Menkes Budi Gunadi Sadikin saat memberikan keterangan pers mengenai rangkuman pertemuan.
“Indonesia merasa bahwa kita perlu membangun sistem support kesehatan secara global yang mirip dengan sistem keuangan secara global seperti adanya IMF,” ujar Budi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (23/9).
Budi menjelaskan latar belakang usulan Jokowi. Dia menyebutkan, jika melihat di sistem keuangan dunia sudah tertata secara global maka Indonesia merasa perlu bahwa arsitektur sistem kesehatan global juga perlu ditata dengan baik. Sistem bantuan kesehatan global ini nantinya dapat diakses oleh seluruh negara, utamanya dapat diakses oleh negara-negara berkembang bila mereka menghadapi krisis kesehatan.
7. Presiden AS Joe Biden mengundang empat pimpinan negara, salah satunya Presiden Jokowi dalam acara Global Covid-19 Summit, Rabu (22/9). Dalam kesempatan tersebut, Biden mengajak para pemimpin dunia menyelamatkan manusia dari pandemi Covid-19. Sebab, sudah lebih dari 4 juta nyawa melayang karena virus corona. “Presiden Amerika Serikat juga menekankan pentingnya bahwa kita bertindak sekarang untuk menyelamatkan jutaan nyawa umat manusia. Sudah 4,5 juta umat manusia di dunia wafat karena Covid-19,” kata Menkes Budi Gunadi Sadikin usai pertemuan. Mengutip pernyataan Biden, Budi mengatakan, upaya penyelamatan manusia dari pandemi bisa dilakukan melalui sejumlah cara. Misalnya, menyiapkan alat-alat kesehatan, obat-obatan dan hal-hal lain yang dibutuhkan dalam menghadapi pandemi ini.
8. Presiden Jokowi mengatakan, kemampuan vaksinasi Covid-19 antarnegara di dunia saat ini masih sangat timpang. Selain itu, politisasi dan diskriminasi terhadap akses vaksinasi juga masih terjadi. Jokowi menekankan perlunya mekanisme baru untuk penggalangan sumber daya kesehatan global, baik soal pendanaan, vaksin, obat-obatan, alat kesehatan, maupun tenaga kesehatan secara cepat dan merata di semua negara.
Jokowi mengajak semua negara memberikan harapan penanganan pandemi Covid-19 secara cepat dan adil. “Melihat perkembangan dunia sampai sekarang ini banyak hal yang harus kita lakukan bersama-sama. Pertama, kita harus memberikan harapan bahwa pandemi Covid-19 bisa tertangani dengan cepat, adil dan merata,” ujar Jokowi dalam pidatonya di Sidang ke-76 Majelis Umum PBB yang disampaikan secara virtual, Kamis (23/9) pagi.
9. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengaku tak habis pikir proyek pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), diduga dikorupsi. MUI menilai korupsi dana pembangunan masjid tak bisa diterima akal sehat. Wakil Sekjen MUI Bidang Hukum dan HAM, Ikhsan Abdullah, mengatakan korupsi semakin terorganisir dan rapi. Dia mengatakan korupsi bisa dilakukan pengusaha hingga pejabat negara sekaliber menteri.
Ikhsan menyebut terbongkarnya dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya senilai Rp 130 miliar melengkapi deretan kejahatan korupsi di Indonesia. Para koruptor, tak memandang dana apa yang diambil untuk kantong pribadinya. Ia menilai para tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Masjid Sriwijaya harus diberi hukuman berat. Bila perlu, para koruptornya dihukum mati agar memberi efek jera. “Perlu hukuman yang berat bila perlu untuk korupsi bansos dan dana hibah pembangunan masjid bila terbukti wajib dihukum mati, agar ada efek jera. Korupsi itu merusak generasi dan menghancurkan keberlangsungan kebaikan bagi manusia,” ujarnya, Kamis (23/9).
10. Mendikbud Ristek Nadiem Makarim mengungkapkan, ada 100.000 guru honorer yang akan diangkat menjadi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Nadiem mengatakan, hal itu diketahui dari hasil sementara seleksi guru PPPK tahap pertama yang berlangsung pada September 2021 ini.
“Jadi hasilnya apa, jadi berdasarkan seleksi pertama saja ya, sekitar hampir 100.000 guru honorer dari seluruh Indonesia akan segera diangkat menjadi guru PPPK. Nah, ini mohon tepuk tangannya untuk 100.000 yang sudah lolos,” kata Nadiem dalam rapat dengan Komisi X DPR, Kamis (23/9). Nadiem mengatakan, 100.000 guru honorer tersebut merupakan 30 persen dari total formasi yang berjumlah 326.476.
Sementara itu, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) akan mengumumkan hasil Seleksi Kompetensi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru hari ini, Jumat (24/9). Pengumuman akan dipublikasikan secara daring atau online. Peserta bisa mengakses hasil seleksi tersebut pada situs https://gurupppk.kemdikbud.go.id. Usai pengumuman, peserta seleksi PPPK guru dapat mengajukan sanggahan. Panselnas menyediakan masa sanggah pada periode 24-27 September. Kemudian, jawaban sanggah akan dikirim pada periode 27 September-5 Oktober.
11. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor akhirnya buka suara soal sengketa lahan antara PT Sentul City Tbk dengan aktivitis Rocky Gerung. Menurut BPN, lahan yang ditempati Rocky Gerung di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor tersebut bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT Sentul City Tbk. “Sampai saat ini, atas objek itu terdaftar dengan HGB atas nama PT Sentul City,” ujar Kepala Kantor BPN Kabupaten Bogor Sepyo Achanto seperti dikutip dari Tribunnews, Kamis (23/9). Sepyo tidak menjelaskan sejak kapan HGB tersebut dimiliki oleh PT Sentul City Tbk, ia hanya menjelaskan masa berlaku HGB yakni selama 20 tahun dan setelah itu akan diperpanjang. Sepyo memastikan bahwa sertifikat HGB milik PT Sentul City tersebut adalah asli.
12. Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais mengatakan sengketa tanah antara Rocky Gerung dengan PT Sentul City merupakan fenomena gunung es. Amien menyatakan membela Rocky dalam permasalahan tanah di Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
“Bahwa sengketa tanah antara Rocky Gerung VS PT. Sentul City merupakan kasus gunung es. Artinya terdapat permasalahan yang luar biasa besarnya dalam kasus pertanahan di negara kita,” kata Amien dalam akun YouTube Amien Rais Official, Jumat (24/9).Amien menyebut saat ini 66 persen tanah di Indonesia dikuasai oleh 1 persen kelompok pengusaha dan korporasi besar. Sementara, kata Amien, PT Sentul City menguasai 3000 hektare di wilayah Kabupaten Bogor.
13. Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan telah menangkap lebih dari 100 tersangka, terpidana, ataupun terdakwa yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak Januari hingga Agustus 2021.”Dalam kurun waktu Januari sampai dengan Agustus 2021 tercatat ada 110 orang DPO yang diamankan,” kata Jaksa Agung Muda bidang Intelijen,Sunarta dalam keterangan tertulis, Kamis (23/9). Sunarta meminta agar jajaran intelijen di Korps Adhyaksa dapat menyelenggarakan fungsi dan tugasnya dalam fungsi penegakan hukum.
Dalam hal ini, kata dia, membantu menemukan buronan-buronan yang berkasus di Indonesia.Ia menerangkan bahwa Kejaksaan beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi saat ini dengan menggunakan Adhyaksa Monitoring Center (AMC) untuk melacak para buronan. “AMC juga dimanfaatkan dalam melakukan pelacakan aset hasil kejahatan,” ujarnya.
14. Menparekraf Sandiaga Uno menegaskan, dirinya fokus mengurus pariwisata dan ekonomi kreatif daripada mementingkan urusan politik, termasuk pencapresan 2024. Hal tersebut disampaikannya ketika ditanya soal isu duet dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Pilpres 2024. “Jadi begini, saya fokus untuk urus parekraf,” kata Sandiaga saat ditemui wartawan di XXI Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, (23/9). Politisi Gerindra itu mengatakan, ada 34 juta masyarakat Indonesia yang hidup tergantung dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf). Menurut dia, masyarakat itulah yang justru memintanya untuk fokus mengurus parekraf. “Jadi kami betul betul akan memberikan 24 jam sehari, 7 hari seminggu untuk kebangkitan Parekraf,” kata Sandiaga.
15. Politikus Partai Demokrat Andi Arief menuding Yusril Ihza Mahendra sedang membangun fiksi terhadap SK Menteri Hukum dan HAM terkait beberapa pasal AD/ART Demokrat. Andi pun menyebut Yusril inkonsisten.
Yusril, yang juga ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB), menjadi kuasa hukum empat mantan kader Partai Demokrat kubu Moeldoko. Yusril mendampingi empat kader menggugat AD/ART Demokrat ke Mahkamah Agung. “Bukan terobosan hukum, tetapi Prof @Yusrilihza_Mhd sedang membangun fiksi terhadap SK Menkumham soal beberapa pasal AD/ART yang sudah disahkan resmi oleh negara. Dalam waktu dekat tim hukum Partai Demokrat akan menjawab dan siap menghadapi,” kata Andi lewat akun Twitter, @Andiarief, Jumat (24/9).
Pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra mengaku mau menjadi kuasa hukum empat kader Demokrat kubu Moeldoko demi demokrasi yang sehat. Politisi PBB ini menganggap penting gugatan yang diajukan empat kader tersebut ke Mahkamah Agung (MA).
“Kami berpendapat bahwa pengujian AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung ini sangat penting dalam membangun demokrasi yang sehat di negara kita,” kata Yusril dalam keterangan resminya, Kamis (23/9). Yusril menjelaskan bahwa selama ini Menkumham kerap merasa tidak enak untuk memeriksa AD/ART partai secara mendalam sebelum mengesahkan. Menkumham biasa bersikap demikian karena tidak ingin disebut terlalu jauh mencampuri urusan partai politik.
Yusril menilai itu menjadi celah bagi suatu parpol untuk membuat AD/ART secara suka-suka. Padahal, seharusnya AD/ART dibuat sepresisi mungkin dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan UUD 1945.
16. Ahli epidemiologi Indonesia di Griffith University Australia, Dicky Budiman menilai, peta risiko Covid-19 yang menampilkan zonasi di suatu wilayah tidak terlalu bagus untuk memberikan gambaran kepada publik terkait kondisi wilayah yang sesungguhnya. Sebab, kata dia, zonasi pada wilayah sering kali tidak didukung dengan data yang cukup akurat. “Kalimat penghijauan (zona hijau) jadi agak kurang didukung dengan data yang kuat, karena sekali lagi arahnya kita harus tahu bahwa sebetulnya mau zonasi hijau, zona kuning, kita harus sadari masa pandemi ini, masa krisis ini belum berakhir,” kata Dicky, Kamis (23/9).
Sementara itu berdasarkan peta risiko Covid-19, kini Indonesia telah bebas dari zona merah Covid-19. Indonesia bebas dari zona risiko tinggi Covid-19 terhitung sejak 19 September 2021, usai sepekan sebelumnya mencatat zona merah tersisa di Kota Banda Aceh, Aceh. Saat ini Indonesia didominasi dengan zona kuning atau zona risiko rendah dan zona oranye atau zona risiko sedang. Bahkan sejumlah daerah di Indonesia telah masuk dalam zona hijau atau zona tidak ada kasus.
17. Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, bukan tidak mungkin kasus Covid-19 di Indonesia kembali meningkat. Hal itu merujuk kepada pola kenaikan kasus setelah terjadi penurunan kasus Covid-19 pada periode sebelumnya. “Jika mencermati pola tersebut, bukan tidak mungkin kasus Covid-19 dapat kembali meningkat di kemudian hari. Sebagai dampak dari mobilitas yang meningkat saat ini,” ujar Wiku dalam konferensi pers virtual, Kamis (23/9). Ia mengingatkan semua pihak menahan diri agar Indonesia tidak menghadapi potensi lonjakan ketiga.
Wiku mengatakan, jika ada kasus positif Covid-19, sekolah harus segera ditutup. Hal ini untuk mengantisipasi klaster penularan Covid-19 saat pembelajaran tatap muka (PTM). Ia mengatakan, ada 2,77 persen sekolah yang menimbulkan klaster baru Covid-19 selama pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dilakukan. Angka ini berdasarkan data Kemendikbud Ristek per 23 September 2021. “Menurut data per 23 September, dari 47.033 sekolah yang disurvei hanya 2,77 persen sekolah yang menimbulkan klaster kasus (Covid-19) selama PTM dilakukan,” ujar Wiku lagi.
18. Presiden Jokowi meminta Badan Intelijen Negara (BIN) meningkatkan capaian vaksinasi Covid-19 lewat program dari pintu ke pintu atau door to door. Hal itu ia sampaikan usai meninjau vaksinasi di perkampungan nelayan, Cilacap, Jawa Tengah.
Jokowi mengatakan vaksinasi jemput bola ini bisa menggaet banyak masyarakat. Dengan demikian, proses vaksinasi secara nasional bisa berjalan lebih cepat. Jokowi kembali mengingatkan masyarakat agar tak lengah usai divaksinasi Covid-19. Ia ingin masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan selama pandemi berlangsung.
19. Rapat Komisi I DPR membahas penyesuaian rencana kerja dan anggaran Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Kamis (23/9) diwarnai interupsi anggota komisi. Para anggota Komisi I DPR mempersoalkan ketidakhadiran Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, yang mengagendakan penyesuaian rencana kerja dan anggaran (RKA) Kemenhan/TNI Tahun Anggaran 2022.
Dalam rapat ini, Prabowo diwakili Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra sedangkan Hadi diwakili oleh Kepala Bais Letjen Joni Supriyanto dengan asisten perencana dari tiap matra.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P Tb Hasanuddin berpandangan, panglima TNI tidak dapat diwakili oleh anak buahnya untuk menghadiri rapat mengenai anggaran.
“Surat panglima TNI ini perlu dikoreksi, untuk urusan-urusan anggaran, saya ulangi lagi, anggaran, dan final membuat keputusan dalam bentuk transkrip kesimpulan Komisi I dengan pemerintah, Panglima TNI tidak bisa asal menunjuk saja,” kata Hasanuddin.
20. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Rusdi Hartono menyampaikan, Kepolisian Republik Indonesia akan memperketat pengamanan di rumah tahanan (rutan) Polri di seluruh Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terulangnya kasus dugaan penganiayaan seperti yang dialami tersangka kasus penistaan agama, Muhammad Kece saat berada di dalam rutan. “Kita melakukan pengamanan semua melihat kasus ini terjadi dan tidak akan terulang kembali. Tentunya pengamanan diperketat dan juga diambil langkah-langkah yang tidak akan terjadi hal-hal serupa seperti ini,” Rusdi seperti dikutip Tribunnews.com, Kamis (23/9). Rusdi menyampaikan, pihaknya akan menyelesaikan dan mencegah terjadinya penganiayaan antar sesama penghuni rutan.
21. Wakil Ketua Komnas HAM Aminuddin meminta pejabat publik menahan diri dalam menghadapi kritik dari masyarakat, menanggapi pelaporan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada dua aktivis HAM, Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar. “Elite-elite pemerintahan perlu kiranya menahan diri untuk mengambil jalan hukum atas kritik yang disampaikan warga,” ujarnya, Kamis (23/9). Tujuannya, agar masyarakat dapat terus menyampaikan kritik tanpa rasa takut. Menurut dia, kebebasan menyatakan pendapat penting bagi demokrasi karena akan membuat kebijakan publik berkualitas.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, penyidik berencana memanggil Menko Marves Luhur Binsar Pandjaitan untuk mengklarifikasi laporannya terhadap aktivis Haris Azhar dan Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti terkait dugaan pencemaran nama baik. “Rencana kami nantinya akan mengundang pelapor dengan membawa bukti-bukti yang ada juga nanti beberapa saksi,” kata Yusri d Polda Metro Jaya, Kamis (23/9).
22. Pihak Luhut Binsar Pandjaitan masih membuka opsi mediasi untuk Haris Azhar dan Fatia Mauilidiyanti, tetapi ada syaratnya. Jubir Luhut, Jodi Mahardi mengatakan ada syarat bagi Haris dan Fatia jika laporan kasus dugaan pencemaran nama baik itu mau diselesaikan. Yakni, keduanya minta maaf atas pernyataan yang dianggap mencemarkan nama baik Luhut.
“Ya terserah mereka mau minta maaf atau tidak. Pak Luhut saya tahu persis orang yang pemaaf, semua orang diterima dan ditemani. Pintunya pasti juga terbuka untuk pihak-pihak yang mau klarifikasi sebelum menyebarluaskan laporan atau YouTube,” tegas Jodi.
23. Mensos Tri Rismaharini alias Risma mengingatkan mahasiswa soal pentingnya kolaborasi, kerja tekun, serta penguasaan teknologi dalam membantu proses belajar selama di bangku kuliah. “Kementerian Sosial (Kemensos) akan membantu mahasiswa agar membantu mahasiswa melalui Program Pejuang Muda,” kata Risma, Kamis (23/9). Melalui program itu, sebut dia, mahasiswa akan bisa “membaca” masa depan sehingga dapat bertahan dalam kondisi apapun. “Saya berharap generasi muda bisa turut berkontribusi terhadap penyelesaian masalah bangsa, termasuk agenda penanganan kemiskinan. Saya yakin kemampuan berpikir analitis mahasiswa terhadap permasalahan sosial akan sangat membantu Negara,’’ ujarnya.
23. Wakil Presiden Ma’ruf Amin optimistis kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga nol persen pada 2024. Ma’ruf menegaskan, sebagaimana arahan Presiden Jokowi, pengentasan kemiskinan eksrem harus jadi prioritas. Apalagi adanya penambahan kemiskinan masyarakat akibat pandemi Covid-19. “Dari rencana-rencana yang sudah dipersiapkan, kami optimistis untuk kemiskinan ekstrem pada 2024 kami akan berusaha menekan sampai nol persen,” kata Ma’ruf di Bentara Budaya Jakarta, Kamis (23/9). Seperti diketahui, kemiskinan ekstrem di Indonesia berjumlah 10 juta dari total 27 juta penduduk miskin. Ma’ruf mengatakan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyesuaikan program pengentasan sesuai budget setiap tahunnya.
24. Jaksa KPK mengeksekusi mantan Mensos Juliari Batubara ke Lapas Kelas I Tangerang. Juliari merupakan terpidana kasus pengadaan paket bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek 2020. Eksekusi dilakukan jaksa KPK Suryo Sularso berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Nomor 29/Pid. Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST tanggal 23 Agustus 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap. “Untuk menjalani pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan,” ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri lewat keterangan tertulis, Kamis (23/9).
25. Sesmenpora Gatot S Dewa Broto memastikan, Presiden Jokowi akan membuka PON XX di Papua pada 2 Oktober 2021. “PON Papua ini sudah seperti lagunya Krisdayanti menghitung hari, karena tanggal 2 ini sudah dilakukan pembukaan oleh Pak Presiden (Jokowi),” kata Gatot dalam diskusi virtual, Kamis (23/9). Gatot mengatakan, hampir setiap hari Kemenpora bersama kementerian terkait serta Satgas Penanganan Covid-19 menggelar rapat untuk persiapan PON Papua. Pemerintah, tidak ingin PON Papua menjadi klaster baru Covid-19. “Ini adalah kerja yang besar sekali tapi jangan sampai menimbulkan klaster baru di Papua,” ujarnya. Gatot juga mengatakan, pelaksanaan Olimpiade Tokyo 2020 beberapa bulan yang lalu perlu dicontoh dalam pelaksanaan PON Papua agar tidak muncul klaster baru Covid-19.
26. Aktivis dan petinggi Koalisi Aksi Masyarakat Indonesia (KAMI) Jumhur Hidayat dituntut tiga tauhn penjara dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong. Jaksa penuntut umum (JPU) yakin jumhur bersalah dalam kasus ini. Dalam tuntutannya, jaksa Puji Triasmoro dari Kejaksaan Agung beranggapan Jumhur melanggar Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. “Kami berkesimpulan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyiarkan berita bohong dengan sengaja dan menerbitkan keonaran sebagaimana yang telah didakwakan,” kata Puji Triasmoro sebelum membacakan tuntutannya saat sidang di Jakarta, Kamis (23/9). (HPS)
