Salah salah isu menarik pagi ini adalah pernyataan Jubir Kepresidenan Fadjroel Rachman yang menyebut Presiden Jokowi memutar otak untuk melindungi 57 orang pegawai KPK dari pemecatan. Fadjroel menyampaikan Jokowi mencari cara yang tidak menabrak perundang-undangan sehingga memilih opsi perekrutan 57 orang pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri.
Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus resmi dituntuk sebagai Wakil Ketua DPR menggantikan Azis Syamsuddin yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Penunjukan itu disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto seusai menyerahkan surat pencalonan Lodewijk kepada Ketua DPR Puan Maharani, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/9).
Mensesneg Pratikno menyerahkan surat presiden (surpres) beserta Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) kepada Ketua DPR Puan Maharani di gedung DPR, Rabu (29/9). Pratikno didampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, sementara Puan didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 32 juncto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Putusan tersebut dibacakan Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan secara daring, Rabu (29/9). “Menolak permohonan para pemohon,” kata Anwar. Mahkamah menilai permohonan pemohon agar menyatakan ketentuan Pasal 32 juncto Pasal 48 dalam UU ITE inkonstitusional, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
Relawan Kawan Sandi mendeklarasikan diri mendukung Sandiaga Uno sebagai calon presiden 2024. Meski ada dukungan relawan, Sandiaga dinilai belum punya tiket sebagai capres 2024. “Mas Sandi ini PR-nya sama seperti calon-calon presiden lain yang bukan ketua umum partai politik, belum punya tiket,” kata pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio alias Hensat, kepada wartawan, Rabu (29/9) malam. Berikut isu selengkapnya.
1.Jubir Kepresidenan Fadjroel Rachman mengatakan Presiden Jokowi memutar otak untuk melindungi 56 orang pegawai KPK dari pemecatan. Fadjroel menyampaikan Jokowi mencari cara yang tidak menabrak perundang-undangan sehingga memilih opsi perekrutan 56 orang pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri.
“Beliau mencari cara, memutar otak, bagaimana kewajiban beliau sebagai kepala negara, karena beliau bukan hanya kepala pemerintahan, bagaimana bisa tetap melindungi teman-teman yang 56 ini,” kata Fadjroel, Rabu (29/9). Fadjroel mengatakan, opsi itu diajukan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurut Fadjroel, Jokowi menyetujui opsi tersebut dengan syarat tetap memegang prinsi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Fadjroel menyebut opsi ini sebagai bentuk keberpihakan Jokowi pada pemberantasan korupsi. Jokowi mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi. “Semua kita adalah pejuang antikorupsi dan Presiden Joko Widodo juga mewakafkan hidupnya untuk antikorupsi,” ujar Fadjroel.
Fadjroel Rachman mengatakan Presiden Joko Widodo tidak akan mengintervensi persoalan pemecatan 56 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena merupakan masalah internal lembaga antirasuah. Ia juga mengklaim Jokowi taat kepada hukum dan menjunjung tinggi tata krama antarlembaga negara. “Negara ini negara hukum. Tidak bisa Presiden mencampuri urusan semuanya. Nanti seperti Orde Baru lagi,” kata Fadjroel lagi.
2. Penyidik KPK nonaktif Yudi Purnomo menyebut tawaran menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri sebagai bukti upaya penyingkirian 56 orang pegawai KPK yang tak lolos TWK. Yudi menghargai dan berterima kasih atas tawaran dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Akan tetapi, ia melihat tawaran itu sebagai sinyal ketidakberesan dalam TWK KPK. “Kami berharap dengan adanya upaya dan inisiatif Kapolri. semakin membuat terang upaya penyingkiran itu benar adanya. Apalagi Presiden juga sudah menyetujui,” kata Yudi, Rabu (29/9).
3. Jumlah pegawai yang akan diberhentikan KPK bertambah 1 orang, yakni Lakso Anindito, penyidik kasus korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang menjerat mantan Mensos Juliari P Batubara. Lakso dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) susulan, dengan demikian, total pegawai yang akan dipecat KPK menjadi 57 orang.
4. Menpan RB Tjahjo Kumolo mengatakan, masih ada pembahasan detail bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait rencana perekrutan pegawai KPK sebagai ASN Polri. “Kepala BKN menjawab masih diperlukan pembahasan detail dari tim teknis yang lebih operasional dan berbagai payung regulasi agar tidak melanggar aturan,” kata Tjahjo, Rabu (29/9). Tjahjo mengaku tidak tahu alasan atau pertimbangan dari rencana yang diusulkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah disetujui Presiden Jokowi itu.
5. Mensesneg Pratikno membenarkan Kapolri Jenderal (Polisi) Listyo Sigit Prabowo telah diizinkan untuk merekrut 56 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Namun, Pratikno menegaskan, Polri mesti berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Kemenpan-RB dalam proses perekrutan para pegawai KPK. “Ya kan ada permohonan dari Pak Kapolri, ya permohonan itu kemudian dijawab itu melalui surat Mensesneg, ya itu aja, ada permohonan dan kita jawab,” kata Pratikno di gedung DPR, Rabu (29/9).
Ia menuturkan, pada Senin (27/9) ada pertemuan antara dirinya bersama Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk membahas wacana tersebut. Hasilnya, Kapolri diminta berkoordinasi dengan Menpan RB dan BKN seperti surat jawaban yang ia layangkan.
6. Mantan komisioner KPK Laode M Syarif mengkritik rencana perekrutan 56 pegawai nonaktif KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri. Menurut Laode, sebaiknya seluruh pegawai nonaktif itu diangkat menjadi ASN dan tetap bekerja di KPK, karena Presiden Jokowi pernah menyatakan agar hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak jadi satu-satunya syarat alih status pegawai KPK. “Karena sesuai janji Presiden dan Pimpinan KPK, TWK hanya asesmen biasa dan tidak dijadikan alat untuk menyingkirkan dan merugikan pegawai KPK,” ujar Laode, Rabu (29/9).
Laode berpandangan, rencana perekrutan pegawai nonaktif KPK belum dipikirkan secara matang oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, rencana itu perlu dikaji lebih lanjut karena belum ada kejelasan mengenai penyesuaian yang akan dilakukan Polri jika 57 pegawai KPK itu bergabung. Pasalnya, mereka banyak yang telah menduduki posisi tinggi di KPK, seperti deputi, direktur dan kepala satgas.
7. Koalisi masyarakat sipil antikorupsi (KMSA) meminta Presiden Jokowi bersikap tegas terhadap polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK. Hal itu mereka sampaikan menanggapi rencana perekrutan 57 pegawai yang tak lolos TWK menjadi ASN Polri. Sebagai catatan, para pegawai KPK nonaktif itu akan diberhentikan, Kamis (30) hari ini. “Meskipun sebagian kalangan menganggap pernyataan Kapolri mewakili Presiden, koalisi tetap mendesak Presiden untuk menyampaikan secara langsung tindak lanjut atas pemberhentian 56 pegawai KPK,” ujar anggota KMSA Kurnia Ramadhana, Rabu (29/9) sebari mengatakan, rencana perekrutan tersebut justru akan memperumit keadaan.
8. Menko Polhukam Mahfud MD menilai KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri produktif dengan bukti penangkapan dua orang menteri, yaitu Juliari P Batubara dan Edhy Prabowo plus Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. “Kalau berbicara KPK dalam arti produktivitas kerja ya kita bisa berdebat, KPK bisa berdebat, karena KPK yang sekarang ini menghasilkan prestasi juga yang tidak kalah, malah mungkin yang lebih baik,” kata Mahfud dalam dialog virtual bersama Didik Junaidi Rachbini melalui live Twitter, Rabu (29/9).
Penilaian Mahfud ini menjawab pertanyaan Didik mengenai situasi KPK saat ini. Mahfud menjadikan penangkapan terhadap mantan Menteri KKP, Edhy Prabowo, mantan Mensos Juliari Batubara hingga Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah dan sebagainya sebagai bukti produktivitas KPK.
9. Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus resmi dituntuk sebagai Wakil Ketua DPR menggantikan Azis Syamsuddin yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Penunjukan itu disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto seusai menyerahkan surat pencalonan Lodewijk kepada Ketua DPR Puan Maharani, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/9). Airlangga mengungkapkan, salah satu alasan yang menjadi pertimbangan menunjuk Lodewijk F Paulus sebagai calon Wakil Ketua DPR adalah karena senioritas di internal partai. Selain soal senioritas, penunjukkan Lodewijk telah dikomunikasikan dengan seluruh senior di Partai Golkar.
10. Politisi senior PDIP Sabam Sirait meninggal dunia karena penyakit paru-paru kronis. Sebelum meninggal, Sabam dirawat di RS Siloam Karawaci, Tangerang. Seluruh keluarga besar hadir saat Sabam menghembuskan nafas yang terakhir. “Beliau itu sudah dua bulan dirawat Rumah Sakit Siloam Karawaci karena mengidap penyakit paru-paru kronis noncovid-19,” ujar Putra Nababan, politisi muda PDIP yang juga menantu Sabam Sirait, Kamis (30/9).
11. Mensesneg Pratikno menyerahkan surat presiden (surpres) beserta Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) kepada Ketua DPR Puan Maharani di gedung DPR, Rabu (29/9). Pratikno didampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, sementara Puan didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
RUU IKN ini terdiri dari 34 pasal dan 9 bab. Dalam kesempatan itu Puan menuturkan, DPR memiliki pemikiran yang sama dengan pemerintah mengenai perlunya pemindahan ibu kota negara. Politisi PDI-P itu mengatakan, pemindahan ibu kota sudah banyak dilakukan negara lain. Ia mencontohkan pemindahan ibu kota Australia dari Melbourne ke Canberra, kemudian ibu kota Brasil dari Rio de Janeiro ke Brasilia.
12. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri meresmikan patung Presiden Pertama RI, Soekarno di Polder Stasiun Tawang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (29/9) sore. Pada patung itu Soekarno digambarkan tengah berdiri dengan tangan kanan menunjuk ke atas dan tangan kiri memegang tongkat komando. “Saya mengucapkan bismillahirohmanirohim, maka peresmian patung doktor insinyur Soekarno di Polder Stasiun Semarang Tawang, resmi dibuka,” kata Megawati.
13. Mensesneg Pratikno menyatakan, pemerintah akan segera mengirimkan surat presiden mengenai calon panglima TNI kepada DPR. Pratikno mengatakan, pihaknya masih memiliki cukup waktu untuk mengirimkan surpres tersebut karena Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto baru pensiun pada akhir November 2021. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Ketua DPR Puan Maharani agar ada cukup waktu bagi DPR untuk memproses pencalonan Panglima TNI pengganti Hadi Tjahjanto.
14. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 32 juncto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Putusan tersebut dibacakan Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan secara daring, Rabu (29/9). “Menolak permohonan para pemohon,” kata Anwar. Mahkamah menilai permohonan pemohon agar menyatakan ketentuan Pasal 32 juncto Pasal 48 dalam UU ITE inkonstitusional, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Serta tidak memberikan perlindungkan hukum kepada setiap orang, sebagaimana termaktub Pasal 28B Ayat 1 dan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu permohonan para pemohon dinilai tidak beralasan menurut hukum. Adapun, pasal tersebut digugat oleh dua orang karyawan swasta yakni Rosiana Simon dan Kok An.
15. Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan meminta pemerintah membatalkan kebijakan kenaikan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor perikanan. Kenaikan PNBP dinilai sangat tinggi dan memberatkan nelayan. “Saya minta nelayan jangan dianaktirikan, sementara sektor lain mendapat kemudahan seperti pajak mobil, pariwisata, investasi. Ini nelayan malah dibebani kenaikan hingga 500 persen lebih,” kata Daniel dalam keterangannya, Rabu (29/9).
Hal itu disampaikan Daniel saat menerima audiensi perwakilan nelayan di Ruang Rapat Fraksi PKB DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. Ketua DPP PKB ini mengatakan, kebijakan yang memberatkan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
16. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan menyatakan, berdasarkan pemeriksaan Divisi Propam, Kepala Rutan Bareskrim AKP Imam Suhondo melanggar disiplin dalam kasus dugaan penganiayaan Irjen Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kasman alias Muhammad Kece. AKP Imam dianggap tidak mengawasi anggota jaga tahanan dengan baik, sehingga peristiwa penganiayaan itu terjadi di dalam rutan.
“Karutan Bareskrim atas nama AKP I tidak melakukan pengawasan dengan sebaik-baiknya terhadap anggota jaga tahanan, sehingga mengakibatkan terjadinya penganiayaan terhadap Saudara MK,” kata Ramadhan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/9). Selain itu, hasil pemeriksaan Divisi Propam juga menyatakan, dua penjaga Rutan Bareskrim, Bripka Wandoyo dan Bripda Saep Sigit tidak menjalankan tugas sesuai standar prosedur operasional penjagaan dengan baik, Divisi Propram akan menjatuhkan sanksi terhadap keduanya.
17. Jurnalis Tempo di Surabaya, Nurhadi, menyebut tiga sosok baru pelaku penganiayaan dirinya selain dua terdakwa Bripka Purwanto dan Brigadir Muhammad Firman Subkhi. Hal itu disampaikannya dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (29/9), dengan agenda pemeriksaan saksi dan korban.
Nurhadi menyebut penganiayaan yang dilakukan tiga pihak itu terjadi saat dirinya ada di sebuah ruang ganti resepsi pernikahan keluarga terdakwa kasus suap pajak Angin Prayitno Aji, di Gedung Graha Samudra Bumimoro, Surabaya 27 Maret 2021. Di ruang itu, Nurhadi mengalami tindak penganiayaan, berupa penendangan, pemukulan, penamparan, oleh lebih dari 15 orang berpakaian jas dan berdasi. “Saya dipukul bergantian, ditonjok, dicekik, ditampar, ditendang, bergantian,” ujar Nurhadi yang hadir di sidang secara daring.
Selain Firman dan Purwanto, Nurhadi menyebut seorang kerabat Angin yang bernama Agung Budi Santoso. “Agung mengancam saya, dia mengatakan ‘milih UGD atau kuburan’ berkali-kali,” ucapnya. Ada juga pengawal pribadi Angin, yang belum diketahui identitasnya, memukul dan mengancam membunuh Nurhadi dengan cara membungkus kepala Nurhadi dengan kresek warna merah dan menaruh gulungan kabel di kaki Nurhadi.
18. Relawan Kawan Sandi mendeklarasikan diri mendukung Sandiaga Uno sebagai calon presiden 2024. Meski ada dukungan relawan, Sandiaga dinilai belum punya tiket sebagai capres 2024. “Mas Sandi ini PR-nya sama seperti calon-calon presiden lain yang bukan ketua umum partai politik, belum punya tiket,” kata pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio alias Hensat, kepada wartawan, Rabu (29/9) malam.
Hensat menilai kehadiran relawan ini bisa menjadi pemicu partai, khususnya Gerindra, melirik Sandiaga sebagai bakal capres 2024. Meski demikian, Sandiaga harus berupaya menyaingi Prabowo Subianto yang merupakan Ketum Gerindra. “Kehadiran relawan-relawan ini bisa membuka suara tersendiri, terutama di Gerindra. Jadi setidaknya Gerindra itu terbuka matanya, ada calon lain selain Pak Prabowo,” ujarnya.
Namun pemunculan kelompok relawan yang mengatasnamakan ‘Relawan Kawan Sandi’ malah dianggap sebagai pengganggu. “Bikin beliau nggak fokus kerja itu,” kata jubir Sandiaga Uno, Kawendra Lukistian, kemarin. Kawendra menegaskan Sandiaga saat ini sedang berfokus membantu para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) bertahan di masa pandemi COVID-19. Kawendra meminta agar Sandiaga tidak diganggu dengan isu seputar Pilpres 2024. “Dia (Sandiaga) lagi punya tanggung jawab besar untuk menyelamatkan 34 juta pelaku parekraf keluar dari pandemi. Jangan diganggu dengan isu 2024,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman juga mencurigai kelompok relawan yang mengatasnamakan Relawan Kawan Sandi. Ia tak mengenal para relawan tersebut. Menurutnya, kader Gerindra mendukung Prabowo Subianto maju sebagai capres di Pilpres 2024. “Saya tidak kenal mereka ini, sepertinya bukan kader Gerindra. Kalau kader Gerindra setahu saya semua tegak lurus satu komando dukung Pak Prabowo 2024,” tuturnya, Rabu (29/9). Ia yakin Sandiaga memilih bekerja dibanding merespons deklarasi tersebut. “Pak Sandi juga pasti lebih memilih kerja daripada merespons deklarasi itu,” kata Habiburokhman. (HPS)
