Salah satu isu yang menggemparkan pagi ini adalah statemen Didi Mahardika, cucu Presiden RI Pertama, Sukarno yang mengatakan, kakeknya (Bung Karno, red) dibunuh ketika tinggal di Wisma Yasoo, Jakarta. Didi melontarkan pernyataan igu dalam wawancara dengan YouTuber Nanda Persada di kanal YouTube V Entertainment yang diakses, Jumat (1/10) kemarin.
Isu menarik lainnya adalah pernyataan Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono yang menegaskan, rencana Kapolri merekrut 57 eks pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri bukan jebakan. Dia mengatakan, Polri serius merekrut para pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) itu, karena membutuhkan kontribusi mereka dalam pemberantasan korupsi.
Tokoh senior Muhammadiyah, Syafii Maarif yang akrab disapa Buya Syafii angkat bicara soal pemecatan 57 pegawai KPK. Buya Syafii merasakan, pemecatan para pegawai tersebut kental dengan kepentingan politik semata. Menurutnya, pemecatan itu akan memperlemah fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun demikian, Buya meminta KPK tetap dipertahankan dengan segala kelemahannya, jangan sampai dirobohkan.
Presiden Jokowi membuka rangkaian Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua, hari ini, Sabtu (2/10), pukul 18.30 WIT. Jumat (1/10) kemarin, Jokowi sudah bertolak ke Papua bersama rombongan terbatas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 09.20 WIB. Selain membuka PON, Kepala Negara juga dijadwalkan meresmikan sejumlah infrastruktur di Papua.
Bupati Karawang, Jawa Barat, Cellica Nurrachadiana meragukan pernyataan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang menyatakan daerahnya masuk lima besar daerah dengan kemiskinan ekstrem.”Aku mau tahu dulu data BPS (Badan Pusat Statistik) ini benar apa tidak? Konon katanya sekitar 4 koma sekian warga Karawang masuk ke tingkat kemiskinan ekstrem,” kata Cellica. Berikut isu selengkapnya.
1.Cucu Presiden RI Pertama Sukarno, Didi Mahardika mengatakan, kakeknya dibunuh ketika tinggal di Wisma Yasoo, Jakarta yang kini menjadi Museum Satria Mandala. Ia melontarkan pernyataan itu dalam wawancara dengan YouTuber Nanda Persada di kanal YouTube V Entertainment yang diakses Jumat (1/10).
Awalnya, Nanda bertanya terkait alasan Didi membuat video musik TRAH yang berjudul Untuk Indonesia Raya. Video musik itu diambil di beberapa lokasi ikonik di Jakarta, seperti Rumah Cilandak, Bundaran HI, Gelora Bung Karno, dan Museum Satria Mandala.
“Museum Satria Mandala atau Wisma Yasoo, Mas? Mulai gue datang di Satria Mandala atau yang disebut Wisma Yasoo. Wisma Yasoo itu adalah tempat peristirahatan terakhir BungKarno yang seolah-olah kayak diasingkan gitu ya, tidak diberikan kesempatan untuk membela dirinya di persidangan atau apapun, seperti diasingkan,” kata Nanda.
Didi langsung menyambar omongan Nanda dan mengatakan bahwa Sukarno tak hanya diasingkan, tapi juga dibunuh di tempat tersebut. “Tidak hanya diasingkan, tapi di situlah bapak kita, bapak bangsa, bapak proklamator kita, yang memperjuangkan kita semua, dibunuh di situ. Dibunuh, iya, harus banyak yang tahu,” ujar Didi.
Nanda kemudian mempertanyakan kembali pernyataan Didi tersebut. Didi lantas menegaskan dirinya yakin akan kejadian tersebut. “Apa perlu gue ulang lagi? Kalau mau ada yang bertanya, mungkin bisa ditanyakan ke ahli sejarah. Dan ahli sejarah yang bisa menceritakan apa adanya,” kata Didi.
2. Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno merespons pernyataan cucu Presiden ke-1 RI Sukarno, Didi Mahardika yang menyebut sang kakek dibunuh. Menurut Hendrawan, di buku-buku sejarah juga ditulis Sukarno tidak diperlakukan manusiawi saat tinggal di Wisma Yasoo (sekarang Museum Satriamandala).
“Yang tertulis di buku-buku, (Sukarno) wafat di Wisma Yasoo karena sakitnya tidak ditangani dokter yang ahli dalam bidangnya (bahkan diduga yang menangani dokter hewan). Pada tahun dan bulan-bulan terakhir, hidupnya diisolasi dari dunia dan rakyat yang dicintainya. Pokoknya perlakuan yang tidak manusiawi untuk seorang Bapak Bangsa,” kata Hendrawan kepada wartawan, Jumat (1/10).
Hendrawan menyebut para ahli sejarah juga sepakat berakhirnya kepemimpinan Sukarno tak terlepas dari andil asing. Ada campur tangan Amerika Serikat (AS) dalam mengkudeta kepimpinan Sukarno. “Para ahli juga bersepakat, apa yang terjadi tidak lepas dari ‘politik luar negeri AS di Asia Tenggara’, dan transisi kekuasaan yang terjadi merupakan suatu ‘kudeta merangkak’. Jadi ‘hantu komunisme’ pada masanya adalah sebuah proyek politik AS,” ujarnya.
3. Mantan Ketua Umum Partai Pelopor dan orang dekat almarhumah Rachmawati Soekarnoputri, Eko Surtjo Santjojo mengatakan, Soekarno memang meninggal di Wisma Yasoo. Tetapi, kata “dibunuh” untuk menggambarkan meninggalnya Soekarno tidak bisa diartikan secara harfiah. “Secara fisik Bung Karno meninggal di Wisma Yasoo yang sekarang menjadi Museum Satria Mandala. Tetapi, yang lebih penting bagi saya itu dibunuh dalam artian ideologi,” kata Eko.
Dijelaskan Eko, ada dua sebab meninggalnya Bung Karno. Pertama soal kondisi medis dan kedua soal kondisi psikis. Soal medis, memang Bung Karno berada di Wisma Yasoo karena pengasingan, tentu tanpa fasilitas kesehatan yang memadai. Secara psikis, Bung Karno mendapat tekanan ketika tidak bisa menyalurkan pikirannya karena terbatasnya interaksi dengan dunia luar, khususnya dengan rakyat yang begitu dia cintai.
“Beliau ini pemimpin yang punya ideologi sangat kerakyatan, nah dengan dia diasingkan di situ otomatis tidak bisa lagi berinteraksi dengan rakyatnya, tidak lagi bisa menyampaikan pikiran-pikiran ke rakyatnya,” terangnya.
Kesimpulan Eko, kata “dibunuh” yang disampaikan Didi tidak bisa diartikan dalam artian fisik. Tetapi, pembunuhan yang dialami Bung Karno terjadi karena psikis. “Jadi beliau ini dibunuh karena diasingkan dari rakyatnya, dijauhkan dari orang-orang dekat beliau,” tandasnya.
4. Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menegaskan, rencana Kapolri merekrut 57 eks pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri bukan jebakan. Dia mengatakan, Polri serius merekrut para pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) itu, karena membutuhkan kontribusi mereka dalam pemberantasan korupsi.
“Di kepolisian ini tidak ada istilah jebakan. Coba kalau dilihat saat Bapak Kapolri menyampaikan konferensi pers berkaitan dengan teman-teman KPK, dengan mimik yang fresh, yang serius, dan tentunya kelihatan sekali bahwa Bapak Kapolri memberikan harapan kepada mereka,” kata Argo, Jumat (1/10). Menurut Argo, 57 eks pegawai KPK itu memiliki latar belakang dan rekam jejak yang baik dalam upaya pemberantasan korupsi dan kapasitas mereka tidak perlu diragukan lagi.
Argo mengatakan, saat ini asisten SDM Kapolri terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk merumuskan perekrutan 57 pegawai tersebut. Ia berharap para pegawai KPK menerima tawaran Kapolri. “Tentunya Bapak Kapolri berharap kepada teman-teman semua untuk bisa menerima tawaran ini. Karena dari kepolisian ini ada beberapa ruang yang perlu diisi, (khususnya) melakukan pencegahan korupsi,” kata Argo lagi.
5. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, 57 mantan pegawai KPK yang dipecat karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) masih memiliki harapan dan masa depan. “Tentunya kita lebih bijak melihat ke depan. Kita semua masih punya masa depan, masih punya harapan,” kata Rusdi di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (1/10).
Rusdi mengatakan, tawaran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada 57 mantan pegawai KPK menjadi ASN Polri merupakan kesempatan yang baik. Dia ingin para mantan pegawai KPK itu tetap mengabdi kepada negara lewat institusi Polri. “Polri telah mengajak dan membuka pintu seluas-luasnya kepada rekan mantan pegawai KPK untuk bersama-sama kami mengabdikan diri di Polri dan mengabdikan diri untuk negeri yang sama-sama kita cintai,” ujarnya.
6. Novel Baswedan dkk menyambut baik keseriusan Polri untuk merekrut 57 eks pegawai KPK menjadi ASN Polri. Mereka menyebut siap ditempatkan di mana pun asalkan Presiden Jokowi mengakomodir rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman bahwa tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK bermasalah.
“Kalau kami sih melihat dalam konteks seluruh variabel, ada rekomendasi Ombudsman, ada rekomendasi Komnas HAM, ada isu pemberantasan korupsi, ada isu kepegawaian, ada banyak pihak/publik yang berkepentingan dan jika memang sudah mengakomodir semua hal itu, tentu presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi ASN berwenang toh menempatkan di mana saja dan kita hanya dalam posisi melakukan tugas dan fungsi untuk berkontribusi pada negara ini,” kata eks Kasatgas DiklatKPKm Hotman Tambunan, kepada wartawan, Jumat (1/10).
7. Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap menghargai rencana perekrutan eks pegawai KPK untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Polri. Wacana tersebut diungkapkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. “Pada prinsipnya, kami terbuka dan menunggu untuk diundang dan berdialog serta mendengar lebih rinci secara resmi niat baik Kapolri tersebut,” ujar Yudi, Jumat (1/10).
Yudi mengatakan, pada prinsipnya 57 pegawai yang diberhentikan itu tetap berniat dan terus berikhtiar melakukan pemberantasan korupsi di manapun mereka berada. “Kami tentu menghargai niat baik tersebut, sekaligus membuat kita semakin paham bahwa TWK di KPK punya permasalahan serius,” ucap Yudi seraya menambahkan, mereka akan meminta saran kepada para tokoh, mantan pimpinan KPK dan kelompok pegiat antikorupsi terkait rencana perekrutan itu.
8. Tokoh senior Muhammadiyah, Syafii Maarif yang akrab disapa Buya Syafii angkat bicara soal pemecatan 57 pegawai KPK. Buya Syafii merasakan, pemecatan para pegawai tersebut kental dengan kepentingan politik semata. “Masalah yang terasa seperti ada dimensi politik yang lebih terasa gitu,” katanya di Yogyakarta, Jumat (1/10).
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu mengatakan, pemecatan itu akan memperlemah fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun demikian, Buya meminta KPK tetap dipertahankan dengan segala kelemahannya. ‘’Saya berharap KPK jangan sampai “dirobohkan”. KPK masih perlu dipertahankan, walau saat ini tengah diperlemah,’’ ujarnya.
9. Polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang berujung pemecatan 57 pegawai KPK dinilai sebagai sebuah kekacauan dalam hal kepemimpinan. Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra mengatakan, hal tersebut bentuk dari kekacauan dalam kepemimpinan di KPK serta kepemimpinan Presiden Jokowi.
“Saya melihat ini adalah kekacauan kepemimpinan,” kata Azyumardi dalam diskusi virtual bertajuk “Rakyat Mengadu: Penyingkiran 57 Pegawai KPK Harus Dibatalkan”, Jumat (1/10). Apalagi, ujar Azra, Jokowi sebelumnya pernah menyatakan secara tegas bahwa TWK yang menjadi bagian dari proses alih status kepegawaian di KPK tak boleh merugikan para pegawainya. Menurut Azyumardi kekacauan kepemimpinan itu semakin terlihat dalam bentuk inkonsistensi serta pengingkaran pernyataan presiden.
10. Pakar hukum tata negara dari STIH Jentera Bivitri Susanti berpendapat, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hendaknya tidak ikut-ikutan mendukung wacana amendemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Ia berpandangan, saat ini tidak ada relevansinya MPR tiba-tiba melakukan amendemen konstitusi untuk menghadirkan PPHN.
“Saya mengusulkan supaya DPD justru menjauh dari isu amendemen pada saat ini kalaupun mau mewacanakan, yang harus diwacanakan fokus pada soal desain konstitusiional DPD, bukan soal haluan negara, bukan soal pemilihan presiden,” kata Bivitri dalam sebuah sebuah diskusi bertajuk 17 Tahun DPD, Apa Kabar Kini yang disiarkan akun YouTube Formappi, Jumat (1/10).
11. Presiden Jokowi membeli dua buah tas noken saat berkunjung ke Jayapura, Papua, pada Sabtu (1/10). Noken merupakan tas tradisional masyarakat Papua yang terbuat dari kulit kayu atau akar pepohonan. “Dalam perjalanan menuju hotel di Jayapura sore ini, pandangan saya tertambat pada deretan tas rajutan warna warni yang dijajarkan di pinggir jalan,” kata Jokowi.
Saat itulah seorang Ibu yang merupakan warga Papua menjelaskan mengenai tas rajut tersebut. “Ini noken, Bapak. Tas dari kulit kayu,” kata mama Papua bernama Paulina Adi yang ditemui Jokowi saat menjaga dagangannya. Kepala Negara lantas membeli dua noken dan segera memakainya dengan mengalungkannya ke lehernya.
12. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mattaliti meminta para anggotanya agar bekerja lebih baik lagi ke depan, apalagi DPD merupakan lembaga yang dibiayai rakyat lewat APBN. “Sudah seharusnya kami berbuat lebih banyak, bekerja lebih keras,” kata La Nyalla dalam sambutannya pada peringatan HUT ke-17 DPD RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (1/10).
La Nyalla mengingatkan situasi pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap pendapatan per kapita masyarakat, yang turun akibat pandemi. Oleh karena itu, sebagai lembaga yang dibiayai APBN lewat pajak rakyat, DPD mesti bekerja lebih keras, berpikir strategis, serta melangkah dengan langkah yang out of the box,’’ ujar mantan Ketum PSSI ini.
13. Presiden Jokowi meminta DPD RI fokus terhadap peran dan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat daerah. Jokowi menilai, aspirasi masyarakat daerah sangat penting untuk pembangunan Indonesia. “Membangun Indonesia tak bisa hanya dengan membangun Jawa saja. Membangun Indonesia itu ya membangun seluruh Tanah Air Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Pulau Rote,” kata Jokowi dalam pidato virtual untuk memperingati HUT ke-17 DPD RI, Jumat (1/10). Jokowi menyampaikan ucapan selamat kepada DPD RI. Ia berpesan, meski terbilang muda, namun DPD memiliki posisi dan kontribusi sangat penting dan strategis bagi bangsa Indonesia.
14. Jubir Kepresidenan, Fadjroel Rachman mengatakan, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur menjadi langkah konkret mewujudkan Indonesiasentris. Saat ini Surat Presiden (Surpres) RUU IKN telah diserahkan ke DPR. “Langkah konkret Presiden Jokowi untuk mewujudkan Indonesiasentris dan Indonesia Maju adalah dengan merealisasikan pemindahan IKN ke Penajam Paser Utara Kalimantan Timur di Pulau Kalimantan,” ujar Fadjroel dalam keterangan tertulis, Jumat (1/10). Fadjroel mengungkapkan, IKN yang baru berada di tengah wilayah geografis nusantara merupakan simbol transformasi progresif menuju Indonesia Maju.
15. Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, Kepala Staf Presiden Moeldoko bisa saja terdepak dari kabinet jika Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet. Hendri berpandangan, Moeldoko bukan sosok favorit Jokowi bila melihat sikap Jokowi yang tidak mencampuri hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum. “Moeldoko juga bukan favorit Pak Jokowi yang artinya sewaktu-waktu bisa di-reshuffle,” kata Hendri, Jumat (1/10).
Menurut Hendri, nama Moeldoko hingga kini masih bertahan di kabinet karena Jokowi masih menunggu momen untuk merombak kabinet. “Kita tunggu saja, Presiden paham waktu yang tepat untuk timnya,” kata dia. Di samping itu, Hendri menilai, sikap Jokowi yang tidak mencampuri hasil KLB merupakan bukti bahwa Jokowi bersikap netral dan memandang persoalan Partai Demokrat secara luas. Sikap itu juga menepis anggapan yang menyebutkan bahwa tindakan Moeldoko terlibat dalam kudeta Partai Demokrat diketahui oleh Jokowi.
16. Presiden Jokowi membuka rangkaian Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua, hari ini, Sabtu (2/10), pukul 18.30 WIT. Jumat (1/10) kemarin, Jokowi sudah bertolak ke Papua bersama rombongan terbatas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 09.20 WIB. Setibanya di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Presiden Jokowi dan rombongan bermalam di sana dan melanjutkan agenda kerja pada esok harinya. Selain membuka PON, Kepala Negara juga dijadwalkan meresmikan sejumlah infrastruktur di Papua.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga Ketua Satgas Covid-19 Ganip Warsito meninjau venue yang menyelenggarakan pertandingan PON XX di Papua. Terdapat tiga venue yang sudah dilakukan peninjauan yakni venue cabang olahraga (cabor) Tenis, dayung, dan venue sepak bola putra yang terletak di Kota Jayapura. “Potensi penularan Covid-19 bisa saja terjadi bila penerapan disiplin protokol kesehatan tak dijalankan,” ujarnya, Jumat (1/10).
17. Menko Polhukam Mahfud MD menjamin pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua pada 2 Oktober 2021 berjalan lancar. Hal itu disampaikannya usai mengecek persiapan pembukaan PON XX 2020 di Stadion Lucas Enembe, Jayapura, Papua, kemarin. “Saya bersama Bapak Menteri Dalam Negeri melakukan pengecekan terakhir dan melihat persiapan akhir yang dilakukan oleh panitia, semua berjalan baik,” ujar Mahfud, dalam keterangan tertulis, Jumat (2/10). Mahfud menuturkan, berdasarkan laporan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono dan Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri, sudah banyak kontingen yang mulai bertanding sejak 22 September 2021 lalu.
18. Bupati Karawang, Jawa Barat, Cellica Nurrachadiana meragukan pernyataan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang menyatakan daerahnya masuk lima besar daerah dengan kemiskinan ekstrem. “Aku mau tahu dulu data BPS (Badan Pusat Statistik) ini benar apa tidak? Konon katanya sekitar 4 koma sekian warga Karawang masuk ke tingkat kemiskinan ekstrem,” kata Cellica di Karawang, Jumat (1/10).
Ia mengaku akan menggelar rapat bersama dengan para kepala desa seluruh Karawang yang warganya masuk dalam kemiskinan ekstrem tersebut. Sebab ada data dari BPS yang menyebutkan 25 desa yang terindikasi sebagian warganya memiliki tingkat kemiskinan yang ekstrem.
Seperti diberitakan, pada Rabu (29/9) lalu, Wapres Ma’ruf Amin memimpin rapat kerja terkait penyelesaian kemiskinan ekstrem di lima kabupaten, yakni Cianjur, Bandung, Kuningan, Indramayu dan Karawang, di Kantor Gubernur Jabar, Bandung. Rincian angka penduduk miskin ekstrem di lima kabupaten tersebut ialah 90.480 jiwa di Kabupaten Cianjur, 93.480 jiwa di Kabupaten Bandung, 69.090 jiwa di Kabupaten Kuningan, 106.690 jiwa di Kabupaten Indramayu dan 106.780 jiwa di Kabupaten Karawang.
19. Kemenkumham menegaskan, pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Kepala Bagian Humas dan Protokoler Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Kemenkumham, Rika Aprianti mengatakan, berdasarkan PP tersebut, remisi dapat diberikan kepada narapidana kasus korupsi jika memenuhi persyaratan.
Berdasarkan PP 99/2012, pemberian remisi terkait tindak pidana khusus, seperti korupsi, narkotika, dan terorisme, dilakukan jika narapidana mendapat status justice collaborator. Status tersebut dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum, seperti KPK, Polri, Kejaksaan Agung, dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Syarat lainnya, narapidana telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. (HPS)
