JAKARTA, REPORTER.ID – Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dinilai sangat penting untuk menentukan dan keberlangsungan arah pembangunan nasional ke depan. Dan, agar kedudukannya lebih kuat dan bisa dipertanggung jawabkan maka PPHN itu seharusnya ditetapkan melalui amandemen konstitusi atau TAP MPR RI.
“MPR menjamin PPHN itu tidak akan merembet kemana-mana. Seperti isu perpanjangan jabatan presiden, MPR kembali menjadi lembaga tertinggi lagi, Pilpres pun tetap langsung oleh rakyat dan tak akan ada pelengseran di tengah jalan. Itulah yang harus menjadi konsensus bersama di MPR RI dan seluruh elemen bangsa ini,” tegas Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.
Hal itu disampaikan Bamsoet dalam FGD ‘Pokok-Pokok Haluan Negara’ bersama Abdul Latief (Pendiri HIPMI dan mantan Menaker era Orba), dan Didin S. Damanhuri (Guru Besar IPB University) di Gedung MPR RI Senayan Jakarta, Senin (11/10/2021).
Selain itu lanjut Bamsoet, agar rencana pembangunan yang menelan uang negara hingga triliunan rupiah itu berkelanjutan atau sustainable, tidak mangkrak dan tidak buang-buang rakyat secara mubadzir. Baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. “Setiap ganti presiden ganti kepala daerah ganti pula perencanaan pembangunannya karena masing-masing ingin meninggalkan legacy, kenangan yang terbaik untuk rakyat, bangsa dan negara ini. Sayangnya bisa mengabaikan pembangunan pemerintah sebelumnya,” jelas Waketum Golkar itu.
Dengan demikian, maka untuk 10 hingga 20 tahun mendatang, negara ini siap menyongsong Indonesia emas 2045. “Indonesia ini bangsa yang besar dan kaya raya, maka harus dikelola dengan benar dengan siatem yang baik agar kesejahteraan rakyat itu benar-benar terwujud,” kata Bamsoet.
Hal itu didukung oleh Abdul Latif, kalau PPHN atau apalah namanya itu penting bagi bangsa ini. Sebagai sebuah ikhtiar, niat, perencanaan pembangunan itu sangat bagus. Dimana dengan PPHN ini Indonesia akan memiliki persiapan-persiapan baik sosial pooitik, ekonomi, pendidikan, teknokratik dan pentingnya partisipasi masyarakat. “Justru kalau ada yang menolak PPHN ini saya ingin tanya; apa alasannya?” tanya Abdul Latif.
Untuk itu kata dia, perlu duduk bersama dengan MPR RI. Dengan melibatkan para ulama, kiai, tokoh masyarakat, akademisi, mahasiswa dan lain-lain. “Saya sering sedih memikirkan bangsa ini, kok tidak pernah tentram. Soekarno dijatuhkan, Soeharto dilengserkan. Juga BJ Habibie dan Gus Dur. Saya ingin turunnya presiden itu khusnul khotimah bahkan ditangisi rakyat. Makanya dibutuhkan perencanaan, planing melalui PPHN ini,” jelas dia.
Didin S Damanhuri menyontohkan negara Amerika Serikat yang pasar otientad dan tidak memiliki perencanaan, tapi faktanya sekarang kalah jauh dengan Jepang, China, Korea Selatan dan lain-lain. Nah, ia berharap Indonesia tidak mengikuti Amerika. Sebab, dalam performa sosial dunia, AS paling buruk. Dengan pengangguran mencapai 40 persen dan warga yang tidak punya rumah mencapai 12 persen atau 40 juta orang.
Menurut Didin, apa yang namanya RPJM dan RPJP itu juga masih terlalu market orientad. “Beruntung Presiden Jokowi mulai urus pembangunan Indonesia Timur. Termasuk suksesnya PON XX Papua 2021 sekarang ini. Karenamya saya berharap PPHN ini menjadi konsensus bersama dan melibatkan seluruh partisipasi masyarakat. Hanya saja payung hukumnya melalui konstitusi atau TAP MPR RI. Kalau tidak, maka tidak akan efektif. Makanya DPR dan DPD harus mampu meyakinkan masyarakat,” ungkapnya.
