HOT ISU PAGI INI, STATEMEN MENAG BIKIN GERAH, ADA YANG USUL PEMBUBARAN KEMENAG

oleh
oleh

Salah satu isu terpanas pagi ini adalah soal usulan pembubaran Kementerian Agama (Kemenag) yang disampaikan Waketum MUI Anwar Abbas. Usulan itu menanggapi statemen Menag Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut Kemenag adalah hadiah negara spesifik untuk Nahdlatul Ulama (NU), bukan umat Islam secara umum.

Isu menarik lainnya soal penilaian Partai Nasdem yang menyebut kebijakan pemerintah yang mengatur penggunaan test Polymerase Chain Reaction (PCR) sebagai syarat perjalanan udara yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 tentang PPKM Level 1-3 di Jawa dan Bali membebani masyarakat.

Ratusan emak-emak yang tergabung dalam wadah Relawan Kawan Sandi (RKS) Pekanbaru mendeklarasikan dukungan agar Menparekraf Sandiaga Uno maju sebagai Capres pada Pilpres 2024. Deklarasi tersebut digelar di Pasar Rakyat Agus Salim, Pekan Baru, Riau.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta doa dari habib dan ulama agar partainya bisa menang pada Pileg, Pilpres, serta Pilkada di 2024. Harapan itu disampaika Airlangga dalam acara peringatan Maulid Nabi dan Peresmian Masjid Ainul Hikmah di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (24/10). Acara tersebut dihadiri  Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf dan Ustad Yusuf Mansur.

Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, mantan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin akan menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara gratifikasi dan penerimaan suap dengan terdakwa mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju di Pengadilan Tipikor Jakarta, hari ini, Senin (25/10).
“Informasi yang kami terima, benar saksi yang dipanggil hari ini antara lain M. Azis Syamsuddin,” ujar Ali. Berikut isu selengkapnya.


1.Pernyataan Menteri Agama (Menang) Yaqut Cholil Qoumas menyatakan Kementerian Agama (Kemenag) merupakan hadiah untuk Nahdlatul Ulama (NU), bukan umat Islam secara umum menuai reaksi keras dari masyarakat, termasuk dari Pimpinan Muhammadiyah dan PBNU. Mereka menyayangkan pernyataan itu, karena selain dinilai tidak bijaksana, membuat gaduh, juga tidak mencerminkan sikap pemimpin negarawan. Ada usulan lebih baik Kementerian Agama dibubarkan.

Waketum MUI Anwar Abbas mengusulkan pembubaran Kemenag. Usulan itu menanggapi statemen Menag Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut Kemenag adalah hadiah negara spesifik untuk Nahdlatul Ulama (NU), bukan umat Islam secara umum. Anwar menyayangkan pernyataan dan cara berpikir Yaqut. Ia tidak mau Kemenag tetap dipertahankan jika dikelola pihak-pihak yang berpikiran seperti itu.

“Saya minta Kementerian Agama lebih baik dibubarkan saja karena akan membuat gaduh di mana mudaratnya pasti akan jauh lebih besar dari manfaatnya,” kata Anwar dalam keterangan tertulis, Minggu (24/10). Dia mengatakan, Kemenag hanya akan dikelola oleh orang NU jika pola pikir seperti itu dibiarkan. Anwar menyatakan tidak bisa terima jika hal tersebut terjadi.

Anwar menilai pernyataan Menag tidak mencerminkan akal sehat. Ia juga menyebut klaim Yaqut tidak menghargai kelompok dan elemen umat dan masyarakat lainnya. “Semestinya sebagai seorang menteri dan pemimpin umat lebih mencerminkan dan mengedepankan sikap arif serta bersikap dan bertindak sebagai negarawan,” ucap Anwar.

2. Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan Kementerian Agama (Kemenag) merupakan hadiah untuk Nahdlatul Ulama (NU), bukan umat Islam secara umum. Hal tersebut diungkap Yaqut dalam agenda Webinar digelar RMI-PBNU yang diunggah oleh kanal YouTube TVNU, Rabu (20/10) lalu.

Awalnya, Yaqut bercerita bahwa ada perdebatan kecil di internal Kemenag terkait asal-usul pendirian Kemenag. Perdebatan itu terjadi lantaran Yaqut berencana ingin mengganti slogan Kemenag yakni ‘Ikhlas Beramal’.

“Ada perdebatan kecil di kementerian ketika mendiskusikan Kemenag. Saya mau ubah tagline atau logo Kemenag. Tagline kemenag itu kan ikhlas Beramal. Saya rasa enggak ada ikhlas itu ditulis. Ikhlas itu kan di hati. Enggak ada ikhlas ditulis. Ikhlas beramal itu enggak pas,” kata Yaqut di acara tersebut.

Namun, ia mengatakan bahwa perdebatan itu lantas menjurus ke arah asal usul berdirinya Kemenag. Ia bercerita terdapat staf Kemenag yang mengatakan bahwa Kemenag dibentuk sebagai hadiah untuk umat Islam. Yaqut lantas membantah hal tersebut. Baginya, Kemenag merupakan hadiah bagi NU. Sehingga wajar bila NU memanfaatkan banyak peluang di Kemenag sampai saat ini.

“Saya bantah. Kemenag itu hadiah untuk NU, bukan umat Islam secara umum. Tapi spesifik untuk NU. Saya rasa wajar kalau sekarang NU memanfaatkan banyak peluang di Kemenag karena hadiahnya untuk NU,” ujar Yaqut.

Yaqut lantas menjelaskan secara historis soal pendirian Kemenag. Kemenag, kata dia muncul karena pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Tujuh kata itu yakni ‘Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya’. Baginya, tokoh-tokoh NU kala itu memiliki peran penting sebagai juru damai usai tujuh kata itu dihapus dari Piagam Jakarta.

“Kenapa begitu? Kemenag muncul karena pencoretan 7 kata dalam piagam jakarta . Yang usulkan itu jadi juru damai atas pencoretan itu mbah Wahab Chasbullah. Kemudian lahir Kemenag karena itu. Nah wajar kalau kita minta Dirjen Pesantren dan kita banyak afirmasi pesantren dan santri jamiyah NU. Saya kira rasa wajar saja. Tak ada yang salah,” katanya.

3. Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini menilai Menag Yaqut Cholil Qoumas tidak bijaksana terkait statemennya soa Kemenag hadiah negara untuk NU. Helmy mengatakan Kemenag bukan hanya milik umat Islam ataupun warga NU. Dia berpendapat semua kelompok berperan dalam pendirian bangsa Indonesia. “Pernyataan Pak Menteri Agama tentu itu hak beliau meski saya pribadi dapat menyatakan bahwa komentar tersebut tidak pas dan kurang bijaksana dalam perspektif membangun spirit kenegarawanan,” kata Helmy dalam keterangan tertulis, Minggu (24/10).

Dia mengatakan semua pihak bisa memimpin Kemenag asal bertujuan untuk melahirkan kemaslahatan dan kesejahteraan. “Kemenag hadiah negara untuk semua agama, bukan hanya untuk NU atau hanya untuk umat Islam,” kata Helmy seraya menambahkan, NU memang punya peran penting dalam penghapusan tujuh kata Piagam Jakarta saat dituang ke Pancasila. Namun, hal itu tak membuat NU menjadi istimewa di pemerintahan. Helmy menuturkan NU tidak boleh semena-mena. Helmy juga menegaskan NU tidak berniat memanfaatkan momen sejarah untuk melakukan kesewenang-wenangan. “Meski demikian, NU tidak memiliki motivasi untuk menguasai ataupun memiliki semacam privelege dalam pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan karena NU adalah jamiyyah diniyah ijtimaiyyah, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan,” ujarnya.

4. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti juga menyayangkan pernyataan Menag Yaqut Cholil Qoumas. Mu’ti berharap Yaqut adil dalam posisinya sebagai menteri agama. Ia mengingatkan ada banyak unsur yang juga mendukung kinerja Kemenag selama ini. “Seharusnya menteri agama bersikap adil kepada semua agama dan organisasi,” kata Mu’ti lewat pesan singkatnya pada Minggu (24/10).

Mu’ti enggan berkomentar lebih lanjut soal pernyataan Yaqut. Ia mengaku tak mengerti apa maksud dari ucapan Yaqut soal Kemenag hadiah negara untuk NU.
“Setahu saya sejarah Kementerian Agama berbeda dengan yang disampaikan oleh Menteri Agama,” ucap Mu’ti tanpa menjelaskan lebih lanjut.

5. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan, Indonesia termasuk lembaga-lembaga negara di dalamnya merupakan milik semua. Bukan dikuasai atau hadiah bagi satu kelompok saja. “Semisal elite negeri yang menyatakan suatu Kementerian Negara lahir diperuntukkan golongan tertentu dan karenanya layak dikuasai oleh kelompoknya. Suatu narasi radikal yang menunjukkan rendahnya penghayatan keindonesiaan,” kata Haedar, Senin (25/10).

Haedar mengatakan Indonesia sudah 76 tahun merdeka. Menurutnya, semua warga dan elite negeri semakin dewasa dalam berbangsa dan bernegara. Namun Haedar menilai masih ada saja yang belum beranjak “akil-balig” dalam berbangsa dan bernegara. Negara Republik Indonesia yang susah payah diperjuangkan kemerdekaannya oleh seluruh rakyat dengan segenap jiwa raga, direngkuh menjadi miliknya.

6. Anggota DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus sangat menyayangkan narasi yang disampaikan Menag Yaqut Cholil Qoumas. Ia menilai pernyataan Menag tendensius dan memantik polemik.
Guspardi menambahkan, penyataan Gus Yaqut telah mengaburkan bahkan menghilangkan peran aktif dan sikap toleransi dari wakil-wakil pemimpin Islam ketika itu. Kompromi perwakilan pemimpin Islam, maknanya bukan hanya NU tetapi juga ormas Islam yang lainnya mempunyai peranan dan kontribusi dalam pembentukan Kementerian Agama.

7. Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengaku tak sependapat dengan pernyataan Menag Yaqut Cholil Qoumas. Menurut dia, pernyataan Yaqut justru terkesan menyederhanakan sejarah berdirinya Kemenag yang dinilainya bagian dari perjuangan lintas unsur tokoh Islam di Indonesia. “Jika kita membaca dengan teliti sejarah berdirinya Kemenag pasca kita merdeka, maka kesimpulan yang paling logis tentang Kemenag adalah bahwa berdirinya kementerian yang mengurusi masalah agama ini merupakan bagian dari perjuangan panjang seluruh elemen umat Islam pada saat itu,” kata Arsul, Minggu (24/10).

Wakil Ketua Umum PPP ini menjelaskan, perjuangan tokoh Islam dari berbagai unsur tersebut telah dimulai sejak persiapan-persiapan kemerdekaan. Para tokoh Islam saat itu, kata dia, saling berinteraksi satu sama lain. Selain itu, tokoh Islam juga berinteraksi dengan tokoh-tokoh nasionalis, baik yang di dalam maupun di luar sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

8. Partai Nasdem menilai, kebijakan pemerintah yang mengatur penggunaan test Polymerase Chain Reaction (PCR) sebagai syarat perjalanan udara yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 tentang PPKM Level 1-3 di Jawa dan Bali membebani masyarakat. “Kebijakan kewajiban mengantongi hasil tes PCR bagi penumpang pesawat terbang ini memberatkan masyarakat,” kata Ketua Bidang Kesehatan DPP Partai Nasdem Okky Asokawati.

Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat. Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman mengatakan, syarat tes RT PCR sebenarnya tidak bersifat mendesak (urgent) untuk diterapkan bagi penumpang pesawat terbang. Hal ini mengingat perjalanan menggunakan pesawat terbang tergolong minim risiko penularan Covid-19. “Syarat tes RT PCR memang gold standar pemeriksaan Covid-19. Namun, apabila syarat ini diterapakan di moda transportasi yang minim risiko maka urgensinya menjadi pertanyaan. Sebetulnya urgensi aturan itu tidak kuat. Sebab, (naik) pesawat itu jauh lebih aman. Pesawat itu, secara global saja yang tercatat sebagai klaster (Covid-19) itu dua,” ujar Dicky, kemarin.

Pemerintah memperbarui peraturan syarat naik pesawat yang mulanya bisa melampirkan hasil tes antigen negatif menjadi wajib hasil tes PCR negatif. Namun, perubahan aturan tersebut menjadi pertanyaan publik, sebab moda transportasi lain tidak wajib melampirkan hasil tes PCR negatif. Menanggapi hal tersebut, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P  Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, sirkulasi udara di moda transportasi udara berbeda dari transportasi lain sehingga diperlukan hasil tes PCR negatif.

“Satu lagi pesawat udara itu membawa orang dalam jumlah orang besar sekarang rata-rata 150-200 penumpang serta sistem sirkulasi udara yang berbeda di mode transportasi udara,” kata Nadia, kamrin. Nadia mengatakan, saat positivity rate menurun akan lebih baik pemeriksaan menggunakan PCR untuk menghindari kasus positif yang tidak terdeteksi. Selain itu, jika menggunakan PCR, tenaga medis dapat melihat cycle threshold (CT) Value dari kasus Covid-19.

Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan mengapa moda transportasi selain pesawat tidak wajib menggunakan skrining dengan tes RT PCR? Menurutnya, supaya aman. Untuk moda transportasi lainnya masih dibatasi 70 persen penumpang. Penggunaan RT-PCR sebagai metode testing yang lebih sensitif dapat mendeteksi orang terinfeksi Covid-19 lebih baik daripada metode testing rapid antigen. Sehingga potensi orang terinfeksi untuk lolos dapat dicegah.

Ketua Satgas Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban mengingatkan pentingnya syarat tes PCR bagi penumpang pesawat terbang. Menurut Zubairi, pesawat cenderung lebih tertutup apabila dibandingkan dengan transportasi lain sehingga potensi penularan Covid-19 lebih tinggi. Dengan adanya potensi tersebut, Zubairi menegaskan tidak ada yang ingin kasus Covid-19 di Indonesia kembali melonjak seperti pada Juli-Agustus lalu. “Pada saat itu Indonesia pernah mencatat kematian akibat Covid-19 mencapai lebih dari 2.000 kasus dalam sehari,” katanya.

9. Ratusan emak-emak yang tergabung dalam wadah Relawan Kawan Sandi (RKS) Pekanbaru mendeklarasikan dukungan agar Menparekraf Sandiaga Uno maju sebagai Capres pada Pilpres 2024. Deklarasi tersebut digelar di Pasar Rakyat Agus Salim, Pekan Baru, Riau. “Jadi kami sebagai relawan permak body akan melanjutkan perjuangan lagi yaitu untuk mencalonkan Pak Sandiaga sebagai presiden 2024. Pak Sandi merupakan sosok seorang pemimpin yang cerdas, pekerja keras dan santun,” ujar Lia lewat keterangan tertulis, Minggu (24/10).

10. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta doa dari habib dan ulama agar partainya bisa menang pada Pileg, Pilpres, serta Pilkada di 2024. Harapan itu disampaika Airlangga dalam acara peringatan Maulid Nabi dan Peresmian Masjid Ainul Hikmah di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (24/10). Acara tersebut dihadiri  Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf dan Ustad Yusuf Mansur.

“Kami juga mohon doanya agar kami diberikan kekuatan untuk terus mengabdi bagi bangsa dan negara Indonesia, khususnya melalui Partai Golkar agar dapat memenangkan Pemilu legislatif, pemilu Presiden dan Pilkada 2024 nanti,” kata Airlangga seraya menambahkan, meskipun Golkar bukan partai agama, namun Golkar sangat memperhatikan agama.

Salah satu buktinya, kata Airlangga, adalah adanya masjid megah di depan kantor DPP Golkar.  “Kalau boleh saya mengklaim, barangkali satu-satunya partai politik di dunia, yang memiliki masjid megah di kantor partai,” katanya.

Airlangga mengklaim, Golkar merupakan partai paling tua dan paling demokratis di Indonesia. Pada Oktober 2021 ini, Golkar menginjak usia ke-57 tahun. “Kami bisa mengatakan ini partai paling tua di Indonesia dan partai paling demokratis di Indonesia,” katanya.

Airlangga Hartarto mengklaim, elektabilitas Partai Golkar meningkat signifikan dan peningkatan ini dibarengi dengan kenaikan popularitas calon presiden dari partai berlambang pohon beringin tersebut. “Calon presiden dari Partai Golkar, tingkat popularitas dan elektabilitasnya sudah menunjukkan tren kenaikan,” kata Airlangga.

Kata dia, kenaikan elektabilitas dan popularitas tersebut berkat kerja keras seluruh kader Partai Golkar. Salah satunya melalui kerja keras kader menyosialisasikan dirinya melalui baliho. “Menyosialisasikan gambar ketua umum Partai Golkar melalui pemasangan billboard dan media luar lainnya serta melalui media sosial,” ujar Airlangga.

11. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yakin Ketumnya Muhaimin Iskandar alias Cak Imim mampu memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Menurut Wakil Ketua Umum PKB, keyakinan itu didasarkan pada lahirnya PKB dari rahim Nadhlatul Ulama (NU yang oleh para ulama diabdikan untuk kepentingan bangsa. “PKB ini partai keramat. Setahun setelah dilahirkan (1998), pada Pemilu 1999, kader PKB langsung jadi presiden yak ni KH Abdurrahman Wahid,” kata Jazilul dalam keterangannya, Minggu (24/10). “Pemilu 2024, kita harus merapatkan barisan dan menguatkan keyakinan bahwa kader kita mampu memenangkan Pilpres 2024. Tak ada yang tidak mungkin,’’ ujarnya.

12. Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, mantan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin akan menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara gratifikasi dan penerimaan suap dengan terdakwa mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju di Pengadilan Tipikor Jakarta, hari ini, Senin (25/10).
“Informasi yang kami terima, benar saksi yang dipanggil hari ini antara lain M. Azis Syamsuddin,” ujar Ali.

13. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae menyebut pengungkapan kasus narkoba tanpa membongkar aliran uang biasanya berakhir dengan kegagalan. Sebab, para bandar narkoba punya beragam cara untuk menjalankan bisnis kotornya tersebut.

Menurut dia, kebanyakan yang tertangkap polisi adalah kurir atau pengantar. Sedangkan bandar atau pihak di balik transaksi tersebut tidak terungkap. “Kalau cuma menjebloskan ke penjara, tidak akan berhasil. Gagal terus rata-rata bila hanya mengandalkan penangkapan,” tutur Dian.

14. Jubir Kepresidenan Fadjroel Rachman mengatakan Presiden Jokowi mati-matian menghadirkan demokrasi. Hal itu merespons kritik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) tentang dua tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Fadjroel menegaskan tugas pemerintah adalah menjamin hak asasi, termasuk kebebasan berpendapat. Menurutnya, Jokowi berkomitmen untuk melaksanakan tugas itu.

“Presiden Joko Widodo berupaya mati-matian lah supaya memang demokrasi itu ada,” kata Fadjroel dalam siaran di kanal Youtube Karni Ilyas Club, Minggu (24/10). Fadjroel menyampaikan Jokowi punya cita-cita tersendiri soal demokrasi. Jokowi ingin menyelaraskan demokrasi dengan kesejahteraan.

Fadjroel menyebut beberapa negara berhasil menghadirkan kesejahteraan, tapi meninggalkan demokrasi. Fadjroel menyampaikan Jokowi tak mau hal itu terjadi di Indonesia. “Keinginan kita adalah ini (demokrasi dan kesejahteraan) bisa paralel. Ini memang tantangannya besar sekali,” tutur Fadjroel. Menurut Fadjroel, Jokowi telah membuktikan komitmennya terhadap demokrasi dalam beberapa waktu terakhir. Dia langsung menegur Kapolri usai aksi represif anggota kepolisian men-smackdown mahasiswa yang demonstrasi di Tangerang.

15. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto jelaskan soal calon presiden yang bakal diusung PDIP pada Pilpres 2024. Dia menyebut sosok calon tersebut bakal ditentukan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, setelah melakukan kontemplasi.

“Urusan siapa yang akan menjadi presiden yang akan datang, partai tentu saja mengambil pertimbangan matang, mendengarkan aspirasi rakyat, dan itu yang dilakukan Ibu Megawati Soekarnoputri. Termasuk melakukan kontemplasi mohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa, terhadap sosok pemimpin yang benar-benar layak untuk meneruskan kepemimpinan dari Pak Jokowi,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakpus, Sabtu (23/10). (HPS)

Tentang Penulis: hps

Gambar Gravatar
Wartawan senior tinggal di Jakarta. hps@reporter.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *