HOT ISU PAGI INI, RIDWAN KAMIL MASUK PARPOL TAHUN DEPAN

  • Bagikan

Salah satu isu menarik pagi ini adalah tekad Gubernur Jabar Ridwan Kamil akan masuk partai politik tahun depan. Pria yang karib disapa Emil itu siap diusung dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024. “Kalau ada partai, yang merasa butuh tokoh yang elektabilitasnya lumayan, mungkin sosok saya akan dihitung ya, saya bismillah. Makanya saya sudah putuskan tahun depan saya akan masuk parpol,” kata Emil dalam acara Fisipol Leadership Forum: Road to 2024 yang diselenggarakan UGM, di Sleman, Yogyakarta.

 

Anggota DPR termuda dari Fraksi NasDem Hillary Brigitta Lasut akhirnya membatalkan niatnya untuk meminta pengawalan TNI setelah ditegur oleh fraksinya. Namun, dia tetap beranggapan bahwa permintaan pengamanan TNI tidak langgar aturan. Sebelumnya Hillary mengaku berkirim surat kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman untuk meminta ajudan atau bantuan pengamanan dari TNI.

 

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menilai usulan pimpinan MPR yang meminta Menkeu Sri Mulyani dicopot dari jabatannya tidak produktif. “Jangan salah, cara-cara seperti itu malah enggak produktif,” kata Muhaimin di Kantor DPP PKB, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (2/12).

 

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menduga ada indikasi korupsi dana otonomi khusus (otsus) Papua. Ia menilai dana itu tidak dirasakan masyarakat karena berhenti di level atas. Hal itu disampaikan Hasanuddin dalam diskusi daring Keamanan Manusia Papua di Youtube Imparsial Indonesia, Kamis (2/12). “Banyak dugaan terjadi tindak pidana korupsi di otsus. Artinya uang otsus tidak mengalir ke bawah atau ke rakyat, tetapi macet di level atas sampai menengah,” kata politisi PDIP ini.

 

Mantan Jubir KPK Febri Diansyah mempertanyakan naiknya harta kekayaan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Melalui akun Twitter-nya, Febri mengunggah kekayaan Ghufron yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di KPK. “Pak, apakah data ini benar dan bisa dijelaskan? Sebagai bagian dari pencegahan korupsi, ada baiknya Pimpinan KPK jadi contoh keterbukaan tentang asal-usul kekayaan berasal dari penghasilan sah,” tulis Febri melalui akun @febridiansyah, Kamis (2/12). Berikut isu selengkapnya.

 

 

1.Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberi sinyal akan masuk partai politik tahun depan. Pria yang karib disapa Emil itu mengaku siap diusung dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024. “Kalau ada partai, yang merasa butuh tokoh yang elektabilitasnya lumayan, mungkin sosok saya akan dihitung ya, saya bismillah. Makanya saya sudah putuskan tahun depan saya akan masuk parpol,” kata Emil dalam acara Fisipol Leadership Forum: Road to 2024 yang diselenggarakan UGM, di Sleman, Kamis (2/12).

Menurutnya, independen tak mungkin di level nasional. “Independen gak mungkin di level nasional. Istiqoroh masuk partai pada tahun depan mohon doanya. Saya orangnya kreatif, apapun takdir Tuhan tetap mencipta karya dan menjalani hidup. Kalau lukisan ini dominan hijau dan sedikit merah,” kata Emil.

Nama Ridwan Kamil beberapa kali muncul dalam survei calon presiden (capres) 2024. Beberapa kali Emil disandingkan dengan berbagai nama tokoh nasional seperti Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, bahkan Puan Maharani. Terkait survei itu, Ridwan Kamil menyampaikan itu merupakan wujud apresiasi, terutama menghargai kinerjanya selama menjadi pemimpin daerah. Menurut dia, seorang pemimpin harus fokus untuk bekerja serius.

Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat Saan Mustopa mengungkapkan, partainya siap menerima Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil jika ingin bergabung ke Nasdem. “Kalau Kang Emil (sapaan Ridwan Kamil) mau gabung ya kita dengan terbuka siap menerima Kang Emil,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/12).

Saan mengatakan, Nasdem memiliki hubungan yang relatif baik dengan mantan Wali Kota Bandung tersebut. Ia mencontohkan, Nasdem pun sudah jauh-jauh hari menjatuhkan dukungan kepada Ridwan Kamil saat ia hendak maju sebagai calon gubernur pada Pilkada Jawa Barat 2018. “Jadi secara kedekatan, baik emosi maupun juga dalam kemitraan dengan Nasdem sebagai gubernur memang sudah berjalan dengan baik,” ujar Saan lagi.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, partainya terbuka bagi siapapun yang ingin bergabung dengan Partai Golkar selama memiliki visi yang sama. Hal ini disampaikannya  merespons pernyataan Gubernur Ridwan Kamil yang memberi isyarat ingin bergabung dengan partai politik. “Kalau ada orang yang mau bergabung dengan visi yang sama, bukan soal kepentingan ya, soal visi yang sama, membangun negara bangsa berdasarkan ideologi Pancasila, kemudian kita bisa memahami doktrin-doktrin yang ada di partai, kami terbuka,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/12).

 

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespon positif langkah Menteri BUMN Erick Thohir masuk jadi anggota kehormatan Barisan Ansor Serbaguna (Banser). Menurutnya, setelah mengenakan seragam Banser, Erick cocok bergabung dengan PKB. Pihaknya juga tak mempersoalkan langkah Erick gabung Banser sebagai upaya mempersiapkan kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Kalau pandangan orang bahwa Pak Erick Thohir ini masuk Banser tujuannya untuk politik, ya itu sah-sah saja pandangan orang begitu. Tetapi kalau Pak Erick Thohir masuk politik, cocok itu dengan PKB. Sudah pakai baju loreng (Banser), benteng ulama. Ada jalurnya. Jalur politiknya ya PKB kalau sudah Ansor, biasanya begitu,” kata Jazilul, Kamis (2/12).

2. Anggota DPR termuda dari Fraksi NasDem Hillary Brigitta Lasut akhirnya membatalkan niatnya untuk meminta pengawalan TNI setelah ditegur oleh fraksinya. Namun, dia tetap beranggapan bahwa permintaan pengamanan TNI tidak langgar aturan.

“Apabila fraksi berpendapat tindakan saya tidak etis, tentunya saya akan taat dan mengakui tindakan saya sebagai suatu yang tidak etis, dan berkomitmen untuk menjauhi tindakan serupa karena selama ini saya selalu memastikan dulu perbuatan saya ada dasar hukumnya atau tidak. Tapi tidak punya tolok ukur jelas soal mana yang etis dan mana yang tidak,” ujarnya dalam keterangan yang diunggah dalam akun Instagram-nya, Kamis (2/12).

Sebelumnya Hillary mengaku dirinya berkirim surat kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman untuk meminta ajudan atau bantuan pengamanan dari TNI. “Benar, saya menyurat ke KSAD untuk memohon bantuan pengamanan sesuai dengan Permen No.85 Tahun 2014,” tulis Hillary dalam akun Instagram-nya, @hillarybrigitta. Ia memilih bantuan pengamanan dari TNI karena secara fisik dan mental selalu siap untuk keadaan darurat.

 

Ketua Fraksi Partai Nasdem Ahmad Ali menegur anggota Komisi I DPR Hillary Brigitta Lasut terkait permintaan bantuan pengamanan atau ajudan ke Tentara Nasional Indonesia (TNI). “Yang pasti saya akan menegur karena itu tanpa koordinasi daripada fraksi,” kata Ahmad Ali, Kamis (2/12). Ia mengatakan, meski secara aturan sah, namun permintaan tersebut tidak etis karena pengawalan pimpinan DPR dari kepolisian, bukan TNI.

“Kalau anggota DPR meminta pengamanan pegawalan apalagi institusi TNI kayaknya enggak pas, khusus dari Nasdem saya tidak setuju dengan itu,” ujarnya. Ali menilai tidak ada alasan mendesak yang membuat Hillary meminta ajudan dari TNI. Menurut dia, Hillary semestinya sudah mengetahui risiko yang akan dihadapi sebagai politisi.

3. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menilai usulan pimpinan MPR yang meminta Menkeu Sri Mulyani dicopot dari jabatannya tidak produktif. “Jangan salah, cara-cara seperti itu malah enggak produktif,” kata Muhaimin di Kantor DPP PKB, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (2/12).

Cak Imin mengatakan, seharusnya pimpinan MPR melakukan rapat resmi guna mencari solusi. “Lakukan rapat dengan pemerintah, cari solusi. Kalau dengan cara minta diberhentikan segala macem, biasanya malah dipertahankan sama Pak Jokowi, kan sia-sia,” ujarnya. Cak Imin juga berpendapat pernyataan pimpinan MPR tersebut bukan keputusan resmi instansi.

Menurutnya, itu hanya keputusan dari orang-orang di lingkup pimpinan MPR. “Saya kira itu keputusan MPR atau keputusan orang-orang MPR, karena tidak mungkin ada keputusan MPR. Keputusan MPR adalah hasil sidang, tidak pernah ada sidang MPR, keputusan orang-orang pimpinan MPR,” kata Cak Imin.

 

4. Pemerhati penyandang disabilitas Slamet Thohari mengkritik Mensos Tri Rismaharini atau Risma yang meminta tunarungu berbicara. Ia menilai seharusnya Mensos tidak memaksa penyandang tunarungu untuk berbicara. Menurut dia, Risma mestinya gunakan bahasa isyarat bagi penyandang tunarungu. “Seharusnya Ibu menteri menyosialisasikan bahasa isyarat, bukannya memaksa tuli melakukan bicara,” kata Slamet, Kamis (2/12).

Slamet menjelaskan, bahasa isyarat adalah hak bagi penyandang disabilitas khususnya tunarungu dan sudah di atur dalam Undang-Undang. Ia menuturkan, hal ini terjadi karena ada cara pandang bahwa penyandang tuli harus mengikuti bahasa dan logika bertutur orang yang bisa mendengar. “Padahal mereka mempunyai cara sendiri. Nah caranya mereka adalah memakai bahasa isyarat,” ujar Slamet lagi.

 

Mensos Tri Rismaharini alias Risma menyampaikan klarifikasi atas tudingan yang menyebut dirinya memaksa penyandang tunarungu untuk berbicara. Ia menegaskan, dirinya tidak memiliki niatan untuk memaksa para penyandang disabilitas tunarungu untuk berbicara.

“Untuk apa saya memaksa karena nggak ada gunanya buat saya. Tapi bahwa saya pengen di saat mereka di kondisi terpepet tadi, minimal dia bisa minta tolong atau dia bisa berjuang untuk itu, untuk mengamankan dirinya, karena kasihan sekali,” ucapnya di kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (2/12) malam.

Risma berharap para penyandang disabilitas tunarungu dapat melatih diri untuk berbicara minta tolong apabila berada dalam situasi yang membahayakan dirinya. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan Risma meminta mereka berbicara di rangkaian acara Hari Disabilitas Internasional, Rabu (1/12). “Saya ingin mengoptimalkan kemampuan dia kalau memang dia bisa bicara. Itu pilihan setelah itu dia mau bicara atau tidak,” kata Risma.

 

5. Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menduga ada indikasi korupsi dana otonomi khusus (otsus) Papua. Ia menilai dana itu tidak dirasakan masyarakat karena berhenti di level atas. Hal itu disampaikan Hasanuddin dalam diskusi daring Keamanan Manusia Papua di Youtube Imparsial Indonesia, Kamis (2/12). “Banyak dugaan terjadi tindak pidana korupsi di otsus. Artinya uang otsus tidak mengalir ke bawah atau ke rakyat, tetapi macet di level atas sampai menengah,” katanya.

 

6. Emosi Gubernur Papua, Lukas Enembe meluap usai heboh dana Papua diduga mengendap senilai Rp 12 triliun (T). Lukas menegaskan bahwa Pemprov Papua tidak pernah menyimpan dana dalam bentuk deposit. Heboh dana mengendap ini awalnya diungkap oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani soal dana simpanan Pemerintah Provinsi Papua. Lukas melalui jubirnya membantah hal itu.

“Pemerintah Provinsi Papua tidak pernah menyimpan dalam bentuk deposit atau mengendapkan dana Rp 12 triliun di perbankan seperti yang Menteri Keuangan sampaikan,” kata jubir Lukas Enembe, Rifai Darus, Kamis (2/12). Dia mengatakan dana Rp 12 triliun tersebut merupakan bagian akumulasi dari APBD Papua dalam satu tahun anggaran (TA) 2021 yang dibelanjakan untuk kepentingan rakyat dan daerah. “Sehingga menjadi keliru apabila nilai APBD itu diendapkan dalam bank,” ucapnya.

Sebelumnya Menkeu Sri Mulyani Indrawati buka suara soal wacana pemulangan ribuan mahasiswa asal Papua yang menempuh pendidikan kuliah menggunakan dana beasiswa dari pemerintah. Hal itu dikarenakan dana beasiswa yang tidak dibayarkan. Sri Mulyani menegaskan isu itu tidak benar karena pemerintah pusat sudah memberikan dana transfer yang cukup bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Tercatat juga ada Rp 12 triliun yang ‘nganggur’ di perbankan. “Jadi kalau tadi disampaikan (dana) beasiswa, duitnya banyak kok yang ini aja belum dipakai. Masih ada Rp 12 triliun di perbankan masa beasiswanya aja nggak dibayar,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Jumat (26/11) lalu.

 

7. Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) tetap berlaku sebagaimana bunyi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Mahfud menepis pandangan sejumlah pakar hukum tata negara yang menyatakan UU Ciptaker tak berlaku karena dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK. “Nah itu kan kata pengamat, kata MK (UU Cipta Kerja) tetap berlaku,” kata Mahfud kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/12).

 

Menaker Ida Fauziyah menegaskan, pengaturan pengupahan saat ini masih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ia meminta kepala daerah untuk mengikuti aturan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

“Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK (Mahkamah Konstitusi), sebagaimana yang telah disampaikan Bapak Presiden beberapa waktu lalu, seluruh materi dan substansi serta aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan oleh MK. Atas dasar itu, berbagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang ada saat ini, termasuk pengaturan tentang pengupahan masih tetap berlaku,” katanya, Kamis (2/12).

8. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemberian booster vaksin Covid-19 akan dijadwalkan mulai Januari 2022. Booster ini rencananya akan menyasar lansia dan kelompok rentan terlebih dulu. “Pemberian booster akan segera dijadwalkan dan mulai dilaksanakan pada periode Januari tahun depan. Booster atau vaksin dosis ketiga ditujukan untuk para lansia dan kelompok rentan,” ujar Luhut di laman resmi Kemenko Marves, Kamis (2/12). Luhut mengungkapkan, kebijakan di atas menjadi salah satu dari sejumlah langkah pemerintah antisipasi dalam merespon merebaknya varian Omicron di sejumlah negara.

Menkes Budi Gunadi Sadikin mengklaim pihaknya akan berupaya mempercepat hasil tes pencarian strain virus corona (Covid-19) menggunakan metode pengurutan genom keseluruhan (Whole Genome Sequencing/WGS) guna mengantisipasi penyebaran varian SARS-CoV-2 B.1.1.529 atau yang dikenal dengan Covid-19 varian Omicron di Indonesia.

Budi menerangkan, Indonesia hanya memiliki 12 laboratorium pemeriksaan WGS. Keterbatasan itu karena akses pemeriksaan WGS yang mahal dan sumber daya peneliti yang terbatas. “Sekarang yang kita lakukan adalah kita pastikan bahwa WGS dari 12 laboratorium ini kita percepat round time-nya, yang jadinya 2 minggu kita tekan ke 5 hari kalau bisa 3 hari,” kata Budi dalam acara daring yang disiarkan melalui kanal YouTube Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung, Kamis (2/12).

 

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Tjandra Yoga Aditama mengatakan, varian B.1.1.529 atau varian Omicron memiliki gen yang tidak dapat terdeteksi oleh alat Polymerase Chain Reaction (PCR). Ia mengatakan, hal tersebut terjadi karena mutasi spike protein pada Varian Omicron berada di posisi 69-70, sehingga menyebabkan munculnya fenomena S gene target failure (SGTF). Fenomena SGTF ini, lanjutnya, mengakibatkan gen S pada Varian Omicron tidak terdeteksi alat PCR. “Walau ada masalah di gen S tetapi untungnya masih ada gen-gen lain yang masih bisa dideteksi, sehingga secara umum PCR masih dapat berfungsi,” kata Tjandra dalam keterangan tertulis, Kamis (2/12).

Kepala BPOM Penny K Lukito mengatakan, vaksin Merah Putih masih memerlukan uji klinis lanjutan untuk dipergunakan sebagai vaksin booster di tengah kemunculan varian baru virus corona. “Sedang disiapkan, mungkin ada revisi untuk protokolnya (uji klinis). Jadi setelah vaksin premier dilanjutkan uji untuk vaksin booster,” kata Penny di Jakarta, Kamis (2/12).

Penny mengatakan, saat ini perkembangan vaksin Merah Putih telah sampai pada tahap uji klinis fase dua. Jika lolos uji klinis, izin penggunaan darurat dari BPOM bakal diterbitkan. Namun bila dipergunakan sebagai vaksin penguat atau booster, vaksin karya peneliti dari Universitas Airlangga (Unair) itu masih membutuhkan uji klinis tahap lanjutan.

 

9. Presiden Jokowi Widodo bertolak ke Bali untuk mengecek persiapan sejumlah infrastruktur untuk KTT G20. Tempat pertama yang dikunjungi Presiden Jokowi adalah lokasi showcase Konservasi Mangrove di Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Denpasar. Pada kesempatan tersebut, Jokowi memastikan, kawasan mangrove tersebut nantinya akan dikunjungi para pemimpin negara G20 ketika berada di Pulau Dewata. “Pagi hari ini saya bersama-sama para menteri dan gubernur melihat lapangan yang nantinya kita siapkan untuk dikunjungi oleh para pemimpin G20,” kata Jokowi dalam video yang ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (2/12).

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, Indonesia harus mengajak negara-negara maju untuk berkomitmen dalam mengatasi perubahan iklim. Perlu ada kesadaran bersama bahwa green economy adalah strategi investasi untuk masa depan. Puan menilai diperlukan upaya global untuk mengatasi perubahan iklim melalui pembangunan yang lebih inklusif dan hijau.

Ia mengatakan, dibutuhkan kemauan politik negara secara global untuk meningkatkan ambisi penurunan emisi dan melakukan langkah adaptasi lewat strategi pembangunan hijau, yang bisa menjadi terobosan dalam forum G20. “Negara-negara besar harus bersatu menanggulangi emisi. Maka kerja sama internasional harus ditekankan pada investasi ekonomi hijau, dan sistem ketahanan bencana,” ujarnya.

 

10. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan penyelenggaraan umrah 1443 Hijriah dengan skema One Gate Policy (OGP) atau sistem pengendalian pemberangkatan jemaah umrah secara terpusat. Hal itu disampaikannya dalam raker di DPR. “Ini dimaksudkan dalam rangka perlindungan keamanan dan keselamatan jemaah umrah,” kata Yaqut dalam keterangan tertulis, Kamis (2/12).

Yaqut menjelaskan, hal itu dilakukan sebagai upaya untuk meyakinkan para mitra di Arab Saudi bahwa Indonesia serius dalam menyiapkan jemaah umrah. OGP nantinya juga meliputi proses pemeriksaan kesehatan, tes PCR/Swab, pengecekan status vaksinasi, keimigrasian dan pengurusan dokumen perjalanan lainnya.

 

11. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) akan terus memburu debitur dan obligor BLBI. Mahfud mengingatkan, utang yang ditagih oleh pemerintah jumlahnya jauh lebih sedikit dari yang harus dibayarkan secara wajar oleh para debitor dan obligor. “Rakyat tahu, DPD tahu, bahwa Anda seharusnya membayar lebih banyak dari itu, masak ditagih yang sesuai dengan ada di catatan saja masih mau mangkir? Kami buru sampai dapat,” kata Mahfud di gedung DPR, Kamis (2/12).

Mahfud selaku Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI datang ke Senayan untuk memenuhi undangan DPD RI guna membahas penuntasan kasus BLBI bersama pimpinan DPD. Mahfud mengatakan, dalam pertemuan itu, ia mendapat laporan bahwa jumlah utang para obligor dan debitur dapat mencapai ratusan triliun rupiah, bahkan menyentuh Rp 1.000 trilun. Namun, ia menegaskan, Satgas BLBI hanya bertugas untuk menagih utang-utang para debitor dan obligor dengan merujuk Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002.

 

12. Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) menganalogikan Nahdlatul Ulama (NU) seperti franchise tempat makan McDonald’s. JK mengatakan hal itu dalam acara Seminar Nasional Halaqah Satu Abad NU bertajuk “Gagasan Kontributif Membangun Kemandirian Ekonomi Nahdliyin” di Kantor DPP PKB, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (2/12). Awalnya, JK mengatakan, orang-orang NU memiliki banyak pesantren. Namun, pesantren itu bukan milik NU, melainkan milik para kiai NU. “Ribuan pesantren di Indonesia ini yang sebagian besar dimiliki oleh NU, tapi bukan milik NU, (melainkan) milik orang NU. Ada bedanya,” kata JK.

Menurut JK, sistem yang ada di NU berbeda dengan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah, kata JK, memiliki banyak rumah sakit dan sekolah yang berada langsung di bawah kepemilikan Muhammadiyah. JK menganalogikan NU seperti tempat makan franchise McDonald’s, sedangkan Muhammadiyah seperti holding company. “Jadi saya sering minta maaf saya katakan, kalau NU itu kayak franchise, McDonald’s, semua itu Mcdonald’s itu adalah yang punya beda-beda. Kalau Muhammadiyah holding company, dari atas sampai ke bawah dia punya,”

 

13. KPK juga mendalami kepemilikan perusahaan dan aset Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tanos yang merupakan tersangka korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik atau E-KTP. Pendalaman ini dilakukan penyidik melalui pemeriksaan terhadap saksi Rini Winarta mewakili PT Cahaya Mulia Energi Konstruksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. “Rini Winarta dikonfirmasi antara lain terkait dengan kepemilikan perusahaan dan aset dari tersangka PLS (Paulus Tanos),” ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri, Kamis (2/12).

KPK juga mendalami posisi mantan Direktur Utama Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhi Wijaya sebagai leader dari konsorsium dalam pengadaan e-KTP. “Tim Penyidik telah memeriksa tersangka IEW (Isnu Edhi Wijaya) yang dikonfirmasi terkait dengan dugaan aliran uang dan posisi tersangka IEW sebagai leader dari konsorsium dalam pengadaan e-KTP,” ujar Ali Fikri.

 

14. Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif menyampaikan beberapa tuntutan dalam aksi Reuni 212 di Jakarta, Kamis (2/12). Tuntutannya mulai dari menolak kriminalisasi ulama hingga pemberantasan korupsi serta bisnis PCR oleh pejabat negara. Slamet menyerukan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak boleh dibubarkan. Dia bicara demikian karena menilai ada pihak yang bertekad membubarkan MUI usai penangkapan terduga teroris oleh Densus 88 Polri.
“Kita hari ini aksi bela ulama, enggak boleh ada ulama yang dizalimi dengan berbagai aneka macam kasus yang dibikin-bikin,” ujar Slamet dalam orasinya di bilangan Tanah Abang sebelum massa Reuni 212 membubarkan diri.

 

15. Mantan Jubir KPK Febri Diansyah mempertanyakan naiknya harta kekayaan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Melalui akun Twitter-nya, Febri mengunggah kekayaan Ghufron yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di KPK. “Pak, apakah data ini benar dan bisa dijelaskan? Sebagai bagian dari pencegahan korupsi, ada baiknya Pimpinan KPK jadi contoh keterbukaan tentang asal-usul kekayaan berasal dari penghasilan sah,” tulis Febri melalui akun @febridiansyah, Kamis (2/12).

Aktivis antikorupsi itu memperlihatkan bahwa harta kekayaan Ghufron mengalami kenaikan Rp 6,7 miliar jika dibandingkan saat menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum di Universitas Jember. Berdasarkan situs e-lhkpn milik KPK itu, Febri menduga, kenaikan harta Ghufron itu terjadi bukan karena gaji sebagai pimpinan KPK tetapi ada faktor lainnya.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan asal muasal naiknya harta kekayaan yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Penjelasan itu merespons kicauan mantan Jubir KPK Febri Diansyah yang mempertanyakan naiknya harta kekayaannya.  “Perlu Saya jelaskan, aset Saya kebanyakan properti tanah dan bangunan yang Saya beli dari lelang negara, sehingga harga pembeliannya relatif murah,” ujar Ghufron melalui keterangan tertulis, Jumat (3/12). “Selanjutnya saya renovasi dan saya jadikan rumah atau kosan, kadang saya jual kembali setelah renovasi,” katanya lagi.

Ghufron mengakui, dirinya memiliki tiga lokasi kost di daerah Jember, Jawa Timur dengan jumlah sekitar 70 kamar serta kolam pemancingan lebih dari 1 hektar. Kendati demikian, Wakil Ketua KPK itu juga tidak memungkiri pendapatan dari penyewaan kostnya ikut turun di masa pandemi Covid-19. Namun, dia memastikan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya telah dilaporkan dalam LHKPN. (HPS)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *