HOT ISU HARI INI, RIDWAN KAMIL JADI REBUTAN ELIT PARPOL

  • Bagikan

Isu menarik hari ini, Gubernur Jabar Ridwan Kamil jadi rebutan elit parpol setelah dia menyatakan niatnya untuk masuk partai politik tahun depan. Politisi NasDem, Muhammad Farhan meminta Ridwan Kamil untuk tidak menunda-nunda mendaftarkan diri jadi kader partainya. Hal senada disampaikan elit PPP, PAN, Demokrat, dan PKB. Namun sejumlah pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, langkah RK bergabung ke partai politik agar bisa diusung jadi capres akan terkendala.

 

Presiden Jokowi mengaku heran terhadap adanya sejumlah kapolda hingga kapolres yang baru dilantik sowan ke pimpinan organisasi masyarakat (ormas) yang dikenal kerap terlibat keributan. Di sisi lain, Presiden Jokowi meminta seluruh Kapolda mengawal investasi di Indonesia. Jokowi bahkan memerintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mencopot Kapolda yang tidak mengawal investasi. Dua hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah Polri dan TNI di Bali, Jumat (3/12).

 

Wapres Ma’ruf Amin meminta agar semua pintu masuk ke wilayah Indonesia dijaga ketat supaya varian baru Covid-19, Omricon tidak masuk ke Indonesia. “Dalam konteks varian baru ini, kita mesti ekstra hati-hati menjaga. Wapres selalu mengingatkan untuk menjaga setiap pintu masuk ke wilayah Indonesia, apakah pintu udara, laut, itu yang harus dijaga ketat,” ujar Jubir Wapres Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi kepada wartawan, Jumat (3/12).

 

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto digugat Rp 501 miliar oleh mantan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Blora, Setiyadji Setyawidjaja. Gugatan itu dilayangkan oleh Setiyadji ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dengan nomor 1092/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN JKT.SEL. Gugatan diajukan Setiyadji terkait pemberhentiannya sebagai Kader Partai Gerindra.

 

Aktivis Tuli, Panji Surya Putra Sahetapy menilai Mensos Tri Rismaharini seharusnya tidak meminta tunarungu untuk berbicara di acara Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2021  yang digelar Kemensos pada Rabu (1/12) lalu. Menurut Surya, Risma bisa mencari cara lain atau berinovasi membuat alat khusus dalam rangka memberi pertolongan bagi penyandang disabilitas yang berada dalam situasi bahaya. Berikut isu selengkapnya.

 

 

1.Gubernur Jabar, Riidwan Kamil (RK) jadi rebutan elit partai usai berniat mau masuk parpol tahun depan. Politisi NasDem, Muhammad Farhan meminta Ridwan Kamil untuk tidak menunda-nunda mendaftarkan diri jadi kader partainya. “Saya pribadi sangat mendorong RK masuk partai. Karena partai menegaskan identitas politiknya dan RK bisa menjadi sumber inspirasi pengembangan partai modern,” kata Farhan dalam keterangan persnya, Jumat (3/12).

Farhan mengatakan, RK punya latar elektoral yang baik untuk ikut dalam persaingan Pilpres 2024. Namun, ia berharap RK bisa menjadi contoh membangun etika politik yang bagus dan secara intensif membangun komunikasi politik yang hangat dengan berbagai elemen. “Maka RK yang sudah punya modal di Jawa Barat harus berani maju, dengan tegas menyatakan niat untuk memimpin bangsa,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (Waketum PPP), Arsul Sani menyatakan pihaknya membuka pintu yang seluas-luasnya untuk Ridwan Kamil. Arsul menjanjikan Ridwan Kamil  langsung menjadi elite partai tanpa berkompetisi dengan kader ‘partai kakbah’ lain bila bergabung dengan PPP.

“PPP membuka pintu yang selebar-lebarnya untuk Kang Emil bergabung. Insya Allah kalau di PPP orang dengan kapasitas seperti Kang Emil akan langsung menjadi elit partai dan tidak banyak berkompetisi dengan kader-kader PPP lain,” kata Arsul kepada wartawan, Jumat (3/12).

Arsul menyampaikan, jumlah kader PPP yang memiliki latar belakang seperti Emil masih jarang. Atas dasar itu, Emil akan sangat mudah untuk masuk jajaran elite PPP. “Ini karena di PPP masih sangat jarang, bisa dihitung dengan jari orang-orang yang memiliki backgroundintelektual, keilmuan, dan teknokratis seperti Kang Emil. Ini bisa dibandingkan dengan partai-partai lain yang orang-orang dengn background seperti itu sudah banyak sehingga harus terjadi kompetisi internal yang ketat lebih dulu untuk bisa tampil yang di depan,” ujarnya.

 

Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan, partainya memiliki kesamaan visi dengan Ridwan Kamil. Eddy menuturkan, dalam beberapa kesempatan, PAN sudah lakukan dialog dan diskusi dengan RK terkait perkembangan Indonesia ke depan pasca pandemi Covid-19. “Kami telah melakukan diskusi, dialog, tentang bagaiamana perkembangan Indonesia ke depannya pascapandemi, apa saja langkah-langkah besar yang akan dilakukan oleh Kang Emil dan oleh PAN, ternyata kami memiliki sejumlah kesamaan visi,” kata Eddy kepada wartawan, Jumat (3/12).

Eddy mengatakan, PAN bermaksud untuk melanjutkan dialog bersama Emil membahas hal-hal agar Indonesia dapat segera keluar dari pandemi dan berkontribusi kembali Indonesia pascapandemi. Ia berharap, dialog-dialog tersebut dapat mengerucut pada kerja sama antara PAN dan Emil untuk membuat karya bagi Indonesia di masa depan.

Partai Demokrat mengapresiasi dan menyambut baik niat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masuk dalam partai politik pada 2022. Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai wajar apabila ada keinginan Ridwan untuk bergabung dalam partai politik karena pengalamannya selama ini mengikuti dan memenangi kontestasi politik sebagai kepala daerah. “Dengan pengalamannya menjadi kepala daerah yang telah dua kali mengikuti dan memenangkan kontestasi politik pilkada, jika semakin ke sini, semakin merasakan perlu dan penting menjadi bagian dari partai politik adalah wajar,” kata Kamhar, Jumat (3/12).

 

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mempersilakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) untuk masuk dalam partai politik pada tahun 2022. Menurut dia, partainya juga terbuka terhadap siapapun termasuk Ridwan Kamil untuk bergabung menjadi kader PKB. “Silakan itu hak politik Pak RK. PKB terbuka pada siapa pun untuk bergabung asal punya visi yang sama,” kata Jazilu, Jumat (3/12). Namun saat disinggung soal kemungkinan Ridwan Kamil diusung jadi capres 2024, Wakil Ketua MPR itu langsung menukas, hingga kini suara PKB bulat mendukung Muhaimin Iskandar sebagai capres. ‘’Semua jajaran PKB sudah bulat mengusung Gus Muhaimin. Kalau Pak RK mau ya ngelamar jadi wapres,” ujar Jazilul.

 

Namun pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, langkah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bergabung ke partai politik agar bisa diusung jadi capres pada Pilpres 2024 akan terkendala. Sebab, parpol pasti akan mendorong ketua umum atau kadernya untuk maju sebagai capres. “Partai yang sudah punya kandidat capres, RK pasti akan ditolak. Partai akan utamakan ketum atau kadernya,” kata Ujang, Jumat (3/12).

Ujang jugqa mengatakan, masuknya RK ke partai politik yang sudah memiliki kandidat capres juga akan berpotensi konflik. Konflik internal partai dapat terjadi antara pendukung Ridwan Kamil dengan pendukung tokoh yang diusung partai. “Kalau masuk partai yang sudah punya capres atau cawapres, maka partai itu akan berkonflik di internalnya,” ujarnya.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, Ridwan Kamil tidak otomatis diusung sebagai calon presiden jika bergabung ke partai politik. Menurutnya, sosok Ridwan Kamil belum tentu memberikan daya tawar yang kuat bagi partai politik. Sebab, elektabilitas Emil  belum masuk tiga besar. “Dari segi elektabiltitas Pak Ridwan Kamil kan belum masuk tiga besar, yang masuk tiga besar tetap Prabowo, Ganjar, sama Anies. Ridwan Kamil baru masuk 4 atau 5 besar,” kata Adi, Jumat (3/12). “Artinya ini yang juga membuat partai-partai sekalipun menerima Ridwan Kamil tidak akan membuat partai yang bersangkutan untuk memiliki bargain dan daya tawar politik yang kuat,” kata Adi lagi.

 

Pengamat politik dari Unpad Bandung, Kunto Adi Wibowo menyatakan, Golkar memiliki mesin politik untuk merebut suara pemilih Jokowi dan Prabowo Subianto guna memenangkan Pilpres 2024. Kata dia, capres atau parpol yang bisa memecah suara Jokowi dan Prabowo pada pilpres sebelumnya, maka dialah yang akan jadi pemenang pilpres mendatang. “Ini pekerjaan yang harusnya bisa dilakukan Golkar karena punya mesin politik besar,” ujarnya, Jumat (3/12).

Menurut Kunto, salah satu cara merebut suara pemilih Jokowi dan Prabowo ialah dengan menggandeng tokoh yang dekat atau menjadi simbol dua sosok tersebut. Ia berpendapat, salah tokoh yang bisa membantu merebut suara pemilih Jokowi ialah Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. “Asal Airlangga bisa pecah itu ambil suara Prabowo dari kampret, kemudian ambil suara cebong dari pendukung Jokowi atau meminang Ganjar, itu bisa terjadi,” kata Kunto.

2. Presiden Jokowi mengaku heran terhadap sejumlah kapolda hingga kapolres yang baru dilantik sowan ke pimpinan organisasi masyarakat (ormas) yang dikenal kerap terlibat keributan. “Saya sudah lama sekali ingin menyampaikan, ada kapolda baru, ada kapolres baru, malah datang kepada sesepuhnya ormas yang sering membuat keributan. Benar ini?” kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah Polri dan TNI di Bali, Jumat (3/12).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku pernah menanyakan masalah ini kepada salah satu kapolres. “Saya tanya ke kapolres. Kenapa bapak melakukan ini? Supaya kotanya kondusif. Tapi apakah cara itu betul? Hati-hati, jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum. Banyak ini saya lihat. Saudara-saudara harus memiliki kewibawaan. Polri harus memiliki kewibawaan,” ujarnya.

Di sisi lain, Presiden Jokowi meminta seluruh Kapolda mengawal investasi di Indonesia. Jokowi bahkan memerintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mencopot Kapolda yang tidak mengawal investasi. “Kalau ada yang ganggu-ganggu di daerah urusan investasi, kawal dan dampingi, agar setiap investasi tuh betul-betul direalisasikan,” kata Jokowi.

Presiden mengatakan, investasi kini menjadi motor penggerak dari pertumbuhan ekonomi. Target investasi pada 2021 sebesar Rp900 triliun. Sementara pada 2022, target investasi sebesar Rp1.200 triliun. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan agar jajaran Polri dari pusat hingga daerah menjaga betul jalannya investasi.

 

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto menilai kritik Jokowi terhadap Polri adalah bagian dari perhatian kepala pemerintahan terhadap aparatnya. “Polri itu adalah bagian dari fungsi pemerintahan yang tugasnya mendukung Presiden dengan tugas khusus menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat,” kata Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul kepada wartawan, Jumat (3/12).

“Kinerja polisi diukur dari situ, bisa nggak dia, nomor satu, menjaga ketertiban masyarakat? Menjaga keamanan masyarakat? Kan gitu. Bisa nggak menjadi pelayan sekaligus pengayom masyarakat, kan begitu. Tentu Presiden bisa menambah tugas-tugas khusus sebagai yang termaktub di dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian,” ujar Bambang Pacul.

Menanggapi kritik tersebut, Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengingatkan setiap jajaran pimpinan di Korps Bhayangkara tidak merusak marwah organisasi. Ia mengatakan, kepolisian tak boleh ragu melakukan upaya penegakan hukum secara profesional dalam bertugas. “Intinya seperti itu, agar jangan ragu laksanakan penegakan hukum secara profesional dan proporsional,” kata Dedi, Jumat (3/12).

3. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Zenzi Suhadi mengkritisi pernyataan Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Yanto Santoso yang menyebut sawit bukan penyebab deforestasi. Ia juga mengecam Yanto yang berencana menjadikan sawit sebagai tanaman kehutanan.
Menurut Zenzi, pernyataan Yanto tersebut mengerikan dan berdampak buruk bagi lingkungan hidup Indonesia. Ia menyebut para akademisi telah gagal memakai ilmunya untuk menjaga kelestarian lingkungan. “Pernyataan itu mengerikan, lingkungan Indonesia ini porak poranda, karena kegagalan para akademisi mempertanggungjawabkan keilmuannya dalam amdal,” kata Zenzi, Jumat (3/12).

Sementara itu Walhi Riau menyatakan upaya menjadikan sawit sebagai tanaman kehutanan bukan baru pertama kali dicanangkan. Pada 14 April 2018, Fakultas Kehutanan IPB bersama Pusat Kajian dan Advokasi Konservasi Alam, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pernah menggelar FGD ‘Sawit dan Deforestasi Hutan’.

4. Wapres Ma’ruf Amin meminta agar setiap pintu masuk ke wilayah Indonesia dijaga dan diperketat untuk mencegah varian baru Covid-19, Omricon. Wapres meminta agar penjagaan itu dilakukan supaya varian baru tersebut tidak masuk ke Indonesia. “Dalam konteks varian baru ini, kita mesti ekstra hati-hati menjaga. Wapres selalu mengingatkan untuk menjaga setiap pintu masuk ke wilayah Indonesia, apakah pintu udara, laut, itu yang harus dijaga ketat,” ujar Jubir Wapres Masduki Baidlowi kepada wartawan, Jumat (3/12).

Masduki mengatakan, upaya penjagaan itu telah disanggupi para aparat terkait baik dari imigrasi, kepolisian, hingga Badan Intelejen Negara (BIN). Menurut dia, pihak-pihak tersebut telah sigap melakukan tugasnya dalam menjaga pintu masuk tersebut.

 

5. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, varian baru virus Corona B.1.1.529 atau Omicron masih sensitif dengan alat Polymerase Chain Reaction (PCR). “Sampai saat ini masih bisa dideteksi dengan PCR. Masih sangat efektif,” kata Nadia dalam Seminar Online FKM UI Seri 50 secara virtual, Jumat (3/12). Nadia mengatakan, meski varian Omicron belum terdeteksi di Indonesia, masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan. Sebab, beberapa kasus Covid-19 dari varian B.1.1.529 di Eropa tidak berasal dari pelaku perjalanan internasional, melainkan transmisi lokal.

Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman menyebut penduduk dunia akan menghadapi ‘tsunami long Covid’ dalam tiga hingga lima tahun ke depan. Menurut Dicky, peristiwa tsunami long Covid dunia bukan hal yang aneh. Sebab, peristiwa itu jelas disebutkan dalam sumber literatur mengenai pandemi virus.

“Long Covid ini akan jadi tsunami, akan jadi tsunami dunia mungkin 3-5 tahun ke depan dan itu bukan hal aneh dalam setiap pandemi virus,” kata Dicky dalam diskusi virtual, Jumat (3/12).

Dicky mengatakan, peristiwa long covid dalam jumlah banyak itu mengakibatkan kualitas sumber daya manusia menurun. Karenanya, ia mengingatkan bahwa mencegah penularan Covid-19 merupakan langkah yang lebih baik. Selain itu, Dicky juga menyebut bahwa masalah perubahan iklim yang saat ini sedang menjadi momok banyak negara di dunia berkaitan dengan pandemi.

 

6. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto digugat Rp 501 miliar oleh mantan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Blora, Setiyadji Setyawidjaja. Gugatan itu dilayangkan oleh Setiyadji ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dengan nomor 1092/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN JKT.SEL. Gugatan diajukan Setiyadji terkait pemberhentiannya sebagai Kader Partai Gerindra. “Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat keputusan tergugat I (Prabowo), surat keputusan DPP Partai Gerindra tertanggal 13 September 2021, tentang Pemberhentian Keanggotaan Setiyadji Setyawidjaja,” demikian isi gugatan tersebut dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, Jumat (3/12).

Adapun gugatan tersebut didaftarkan oleh Setiyadji pada Selasa (30/11/2021). Selain Prabowo, gugatan dilayangkan Setiyadji pada Ketua Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra Habiburokhman dan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Gerindra Abdul Wachid. Dalam gugatannya, Setiyadji meminta agar majelis hakim menyatakan bahwa dirinya tetap dianggap sah sebagai Kader Partai Gerindra dan Anggota DPRD Kabupaten Blora.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengaku belum bisa berkomentar lebih banyak terkait gugatan mantan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Blora, Setiyadji Setyawidjaja terhadap Ketua Umum Prabowo Subianto. Ia akan mencari tahu terlebih dahulu terkait duduk perkara gugatan yang dilayangkan Setiyadji. “Kami belum tahu apa duduk perkaranya, santai sajalah. Kan prosesnya nanti kami dapat relaas yang dilampiri berkas gugatan,” kata Habiburokhman.

 

7. Aktivis Tuli, Panji Surya Putra Sahetapy menilai Mensos Tri Rismaharini seharusnya tidak meminta tunarungu untuk berbicara di acara Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2021 yang digelar Kemensos pada Rabu (1/12) lalu. Menurut Surya, Risma bisa mencari cara lain atau berinovasi membuat alat khusus dalam rangka memberi pertolongan bagi penyandang disabilitas yang berada dalam situasi bahaya.

“Mungkin Ibu Risma harusnya tidak mengeluarkan statement seperti itu tapi harusnya duduk bersama dengan polisi untuk mendiskusikan bagaimana caranya membuat aplikasi supaya masyarakat bisa melindungi diri dengan mudah,” kata Surya dalam konferensi pers virtual Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas Anti Audism, Jumat (3/12). Surya mencontohkan, pemerintah bisa membuat aplikasi yang bisa membuat penyandang disabilitas dalam kondisi terdesak bisa meminta tolong tanpa harus berteriak atau bersuara.

Surya Putra Sahetapy menyampaikan, teman-teman tuli memiliki cara komunikasi tersendiri dan setiap penyandang disabilitas memiliki kondisi yang beragam. “Teman tuli sendiri punya komunikasi yang beragam, ada yang menggunakan akses bahasa isyarat, ada yang menggunakan baca bibir, ada juga yang menggunakan alat bantu dengar,” kata Surya. Menurut dia, jika ada orang yang hendak berkomunikasi dengan penyandang disabilitas tuli, sebaiknya orang itu menanyakan cara komunikasi yang nyaman digunakan. Sehingga, tidak ada pihak yang merasa dipaksa dalam hal berkomunikasi.

Salah satu orangtua dari penyandang disabilitas, Iies Arum Wardhani menyayangkan tindakan Mensos Tri Rismaharini yang meminta anak tuli berbicara, dalam rangkaian acara Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2021. Iies Arum yang menghadiri acara tersebut mengapresiasi undangan Kemensos, namun ia mengaku sakit hati saat mendengar Risma mengajak anak-anak tuli untuk berteriak. “Ketika itu, beliau (Risma) mengatakan, ‘ayo berteriak seperti ini’. Itu benar-benar sangat menyakiti hati saya,” kata Iies, dalam konferensi pers Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas Anti-Audism secara daring, Jumat (3/12).

Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas Anti-audism berharap Mensos Tri Rismaharini meminta maaf. “Kami menyampaikan dan mencantumkan dalam siaran pers untuk Bu Risma sebagai Mensos itu meminta maaf atas yang disampaikan di Hari Disabilitas Internasional secara umum,” kata anggota Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Fajri Nursyamsi, selaku moderator dalam konferensi pers virtual, Jumat (3/12). “Terutama kepada penyandang disablitas, khususnya penyandang disabiltas tuli,” tutur Fajri. Koalisi juga mengirimkan surat kepada Risma. Dalam surat itu, koalisi menyayangkan tindakan Risma di acara HDI. Mereka juga mengajak Risma untuk berdiskusi.

 

8. Indonesia Memanggil 57 (IM57+) Institute menyatakan siap melakukan audit terhadap harta kekayaan Pimpinan KPK. Hal itu, disampaikan Ketua IM57+ Praswad Nugraha menanggapi pemberitaan terkait meningkatnya harta kekayaan Pimpinan KPK Nurul Ghufron berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). “IM57+ Institute bersedia untuk melakukan audit terhadap harta kekayaan Pimpinan KPK sehingga pertanggungjawaban kepada publik dapat dilakukan,” ujar Praswad melalui keterangan tertulis, Jumat (3/12). IM57+ Institute menilai, peningkatan harta kekayaan tersebut merupakan hal yang harus dipertanggungjawabankan melalui penjelasan yang komprehensif dari Pimpinan KPK.

 

Polri menerbitkan peraturan tentang pengangkatan khusus 57 mantan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri. Peraturan itu tertuang dalam Peraturan Polri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Khusus dari 57 Eks Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. “Betul sudah keluar perpol,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dihubungi, Jumat (3/12).

Dedi mengatakan, Peraturan Polri itu telah tercatat di Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya, Polri akan melaksanakan sosialisasi dan memproses kepegawaian para mantan pegawai KPK itu dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Proses selanjutnya akan dilaksanakan sosialsasi dan bersama BKN untuk proses kepegawaiannya,” ujar Dedi Prasetyo.

 

Para mantan pegawai KPK menyambut baik peraturan Polri tentang pengangkatan khusus 57 mantan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Kepolisian. “Alhamdulillah jika peraturan sudah jadi artinya Indonesia sudah memanggil lagi untuk berkontribusi dengan ilmu dan pengalaman yang saya miliki,” ujar eks Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK, Yudi Purnomo Harahap, Jumat (3/12). Dengan peraturan tersebut, Yudi berharap pengabdian selama 14,5 tahun di KPK dapat kembali diterapkan untuk pemberantasan korupsi di Tanah Air. “Mengabdi untuk bangsa dan negara ini, terutama saat menjadi penyidik menangkapi koruptor yang mengambil uang rakyat,” kata Yudi lagi.

 

9. Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan meminta pemerintah tak menghentikan pengeboran minyak dan gas di perairan Natuna Utara. Hal tersebut dia sampaikan terkait kabar Pemerintah China melayangkan surat protes terhadap Indonesia terkait pengeboran tersebut. “Kami mendukung sikap pemerintah untuk menjaga dan mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia yang sudah diakui oleh UNCLOS (United Nations Convention for the Law of the Sea),” kata Farhan, Jumat (3/12). Farhan mengatakan, sikap Indonesia yang tak menghentikan aktivitas pengeboran itu merupakan wujud menjaga dan mempertahankan wilayah kedaulatan laut. Untuk itu, pemerintah diminta melakukan hal tersebut baik secara operasional di lapangan maupun secara diplomatik.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana juga mengatakan, Indonesia tetap meneruskan kegiatan pengeboran minyak dan gas di Natuna Utara. Bahkan, kata dia, bila perlu mendapat pengamanan dari Badan Keamanan Laut (Bakamla) jika ada gangguan dari Coast Guard China. “Kegiatan pengeboran yang dilakukan Indonesia saat ini telah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi kepada Menteri ESDM saat rapat di KRI Imam Bonjol pada 2016,” ujarnya, Jumat (3/12). Saat itu, kata Hikmahanto, Presiden meminta agar perkembangan ekonomi di wilayah Kepulauan Natuna dan sekitarnya dikembangkan terutama untuk 2 hal, yaitu perikanan dan migas.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah China dikabarkan mengirimkan surat protes yang meminta Indonesia menghentikan kegiatan pengeboran sumber daya gas dan minyak di Kawasan Laut China Selatan dan latihan militer Garuda Shield. Hal ini dimuat dalam pemberitaan Reuters pada Rabu (1/12) dengan judul “Eksklusif China memprotes pengeboran dan latihan militer Indonesia”. Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Jubir Kemlu RI Teuku Faizasyah mengaku, tidak bisa mengonfirmasi isi pemberitaan tersebut. “Saya tidak bisa mengonfirmasi isi dari berita tersebut,” kata Faizasyah, Rabu (1/12) malam. Faizasyah mengatakan, komunikasi diplomatik biasanya bersifat tertutup.

 

10. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap mengatakan kepala desa yang terbukti korupsi harus tetap dipidana meskipun sudah mengembalikan kerugian negara. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi tetap bisa dipidanakan dan dipenjarakan walaupun sudah mengembalikan kerugian keuangan negara,” ujar Yudi dalam akun Youtube-nya, Jumat (3/12) menanggapi Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata yang menyebut kepala desa bisa mengembalikan uang korupsi tanpa harus dipenjara lewat putusan pengadilan.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana meminta Alex cermat membaca Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pasal 4 UU Tipikor tegas mengatur pengembalian kerugian negara tak menghapus pidana seseorang. “Untuk pernyataan Marwata, sepertinya Komisioner KPK tersebut harus benar-benar serius ketika membaca UU Tipikor,” ujar Kurnia melalui keterangan tertulis, Jumat (3/12).

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, berpendapat kepala desa bisa mengembalikan uang yang dikorupsi kecil tanpa harus dipenjara lewat putusan pengadilan. Menurut dia, langkah tersebut bisa dilakukan jika uang yang dikorupsi tidak bernilai besar. Alex menilai lebih tepat kepala desa tersebut dipecat berdasarkan musyawarah yang melibatkan masyarakat setempat.
“Kalau ada kepala desa taruhlah betul terbukti ngambil duit tapi nilainya enggak seberapa, kalau diproses sampai ke pengadilan, biayanya lebih gede,” ujar Alex di Peluncuran Desa Antikorupsi di Kampung Mataraman Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta, Rabu (1/12) lalu. (HPS)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *