Salah satu isu menarik hari ini adalah soal calon pimpinan IKN. Aliansi Borneo Bersatu menyampaikan keinginannya agar Presiden Jokowi mempertimbangkan putra daerah asal Kalimantan untuk memimpin Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. Harapan tersebut disampaikan Ikul, salah satu perwakilan Aliansi Borneo Bersatu saat diterima Komisi III DPR di Senayan, Kamis (27/1).
Isu kedua soal OTT. KPK putuskan istilah OTT diganti jadi tangkap tangan saja. Berikut tanggap publik terhadap keputusan lembaga antirasuah ini. Koordinator MAKI Boyamin Saiman juga tidak masalah dengan pergantian istilah itu. Yang penting yang ditangkap jangan cuma koruptor kelas teri, tapi koruptor kelas tinggi alias kakap.
Isu ketiga soal penanganan kasus korupsi. Jaksa Agung ST Burhanuddin instruksikan jajarannya agar perkara kasus korupsi dengan kerugian negara di bawah Rp 50 juta, cukup diselesaikan dengan mengembalikan kerugian negara tersebut. “Kejaksaan Agung telah memberikan imbauan kepada jajaran untuk tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara di bawah Rp 50 juta untuk bisa diselesaikan cara pengembalian kerugian keuangan,” tegas Burhanuddin
Isu keempat soal FIR. Menhan Prabowo Subianto menegaskan, tidak ada kerugian bagi Indonesia dalam kesepakatan flight information region (FIR) atau pelayanan ruang udara dengan Singapura. Menurut Prabowo, kesepakatan FIR akan memberikan keuntungan bagi kedua negara. “Saya kira endak ada kerugian. Saling menguntungkan,” ujar Prabowo di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/1).
Isu kelima soal Omicron. Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut seluruh Jawa dan Bali Terinfeksi Omicron, ini pola penyebarannya. Pada tahap pertama penyebaran varian Omicron terjadi di DKI Jakarta, kemudian menyebar ke Jawa Barat dan Banten, lalu ke Jawa Timur, Bali, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta. “Ini pola penyebaran dari genome sequencing kita,” ujar Budi, Kamis (27/1). Berikut isu selengkapnya.
1. Aliansi Borneo Bersatu menyampaikan keinginannya agar Presiden Jokowi mempertimbangkan putra daerah asal Kalimantan untuk memimpin Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. Harapan tersebut disampaikan Ikul, salah satu perwakilan Aliansi Borneo Bersatu saat diterima Komisi III DPR di Senayan, Kamis (27/1). “Kami mohon sekiranya bisa dipertimbangkan, kami putra daerah asal Kalimantan untuk menjadi kepala otorita. Tolong disampaikan ke Bapak Presiden. Mohon pertimbangannya Pak,” katanya.
Ikul berharap para putra daerah Kalimantan tidak hanya menjadi penonton dalam proyek pemindahan IKN. Dia meyakinkan, putra daerah Kalimantan mampu dan cocok untuk memimpin IKN. Hal ini lantaran, putra daerah Kalimantan banyak yang berpendidikan tinggi. “Jangan hanya kami jadi penonton saja . Karena orang Kalimantan atau orang Dayak itu siap memimpin, Pak. Karena kami di sini, semua sarjana, Pak. Bahkan ada yang S2, S3 Pak,” tegas Ikul.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, saat ini Presiden Jokowi sedang lakukan berdialog dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengenai kemungkinan nama-nama yang dicalonkan sebagai kepala otorita Ibu Kota Negara (IKN). Bocoran itu ia sampaikan terkait dengan mencuatnya wacana kemungkinan Kepala Negara memilih Basuki Tjahaja Purnama alis Ahok untuk memimpin IKN. “Semuanya dalam dialog antara Bapak Jokowi dengan Ibu Megawati Soekarnoputri. Tapi persyaratan kriteria itu PDI-P sudah menyampaikan karena besar harapan partai sejak zaman Bung Karno terkait dengan Ibu Kota Negara yang berada di Pulau Kalimantan itu,” kata Hasto ketika ditemui di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (27/1).
Hasto mengatakan, PD-P memiliki daftar nama yang memenuhi persyararan yang telah ditetapkan Presiden Jokowi. Syarat tersebut adalah pernah menjabat sebagai kepala daerah dan berlatar belakang arsitek. Hasto mengatakan, Ahok dinilai sesuai dan memenuhi syarat tersebut lantaran memiliki rekam jejak kepemimpinan yang cukup baik selama menjabat sebagai Wagub dan Gubernur DKI Jakarta.
“Siapa yang diputuskan utuk kami serahkan kepada Presiden Jokowi hanya saja PDI Perjuangan punya nama-nama calon-calon yang memenuhi syarat untuk itu termasuk Pak Basuki Tjahaya Purnama. Beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik selama menjadi Wakil Gubernur dan Gubernur DKI Jakarta,” tandas Hasto. Selain Ahok, tambah Hasto, nama-nama yang menurutnya sesuai dengan kriteria tersebut adalah Mensos Tri Rismaharini dan Kepala LKPP Azwar Anas.
Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) menyebut pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur berdampak positif bagi otonomi daerah. “Ini bagusnya akan memberi otonomi yang lebih baik kepada daerah-daerah kalau pemerintahannya di situ,” kata JK, saat berada di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (27/1). JK tak ambil pusing soal polemik pemindahan ibu kota Negara apalagi UU IKN sudah disahkan di DPR.
2. KPK putuskan istilah OTT diganti jadi tangkap tangan saja. Berikut tanggap publik terhadap keputusan lembaga antirasuah ini. Koordinator MAKI Boyamin Saiman juga tidak masalah dengan pergantian istilah itu. Yang penting yang ditangkap jangan cuma koruptor kelas teri, tapi koruptor kelas tinggi alias kakap.
“Yang penting adalah ganti nama pun atau sama pun, maka harus mampu menangkap ‘kakap’, menangkap ‘hiu’, menangkap ‘paus’, bukan menangkap ‘teri’. Bukan hanya menangkap kelas Bupati, karena nanti apa? kalau tidak ditekankan begini lama-lama nanti KPK nangkap Camat dan nangkap lurah,” ujarnya, kemarin.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Santoso mengaku tak mempersoalkan KPK mengganti istilah operasi tangkap tangan (OTT) menjadi tangkap tangan saja. Ia menilai, OTT maupun tangkap tangan hanya istilah saja, yang terpenting adalah kinerja KPK yang harus terus dibuktikan. “Istilah apapun tidak masalah, tapi kinerjanya dibuktikan. Anggaran kan setiap tahun naik supaya pembuktian kinerja juga bagus,” kata Santoso di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/1). Santoso kemudian membandingkan istilah OTT dengan tangkap tangan.
3. Jaksa Agung ST Burhanuddin instruksikan jajarannya agar perkara kasus korupsi dengan kerugian negara di bawah Rp 50 juta, cukup diselesaikan dengan mengembalikan kerugian negara tersebut. “Kejaksaan Agung telah memberikan imbauan kepada jajaran untuk tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara di bawah Rp 50 juta untuk bisa diselesaikan cara pengembalian kerugian keuangan,” tegas Burhanuddin dalam raker dengan Komisi III DPR, Kamis (27/1).
Burhanuddin mengeklaim, mekanisme tersebut dipilih sebagai upaya pelaksanaan proses hukum secara cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Ia mencontohkan, mekanisme pengembalian keuangan negara dapat dilakukan pada kasus pidana dana desa. Namun, mekanisme hukum seperti itu hanya berlaku untuk kasus dengan kerugian negara yang tidak terlalu besar dan tidak dilakukan terus menerus.
Kejaksaan Agung lakukan pelacakan sejumlah aset milik tersangka kasus korupsi pengelolaan dana keuangan PT Asuransi Jiwasraya dan PT ASABRI (Persero) di Singapura pasca-penandatanganan perjanjian ekstradisi antarkedua negara. Direktur Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi (Uheksi) pada Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus, Andi Herman mengatakan penyidik Kejaksaan menemukan ada tersangka yang menyimpan aset property di negara tersebut.
“Kita tahu ada beberapa aset yang penanganan perkaranya diduga ada disimpan di Singapura. Ada beberapa berupa properti,” kata Andi di Kompleks Kejagung, Jakarta, kemarin. Sayanya dia tidak jelaskan secara rinci soal asset-aset koruptor yang disembunyikan di Singapura.
4. Menhan Prabowo Subianto menegaskan, tidak ada kerugian bagi Indonesia dalam kesepakatan flight information region (FIR) atau pelayanan ruang udara dengan Singapura. Menurut Prabowo, kesepakatan FIR akan memberikan keuntungan bagi kedua negara. “Saya kira endak ada kerugian. Saling menguntungkan,” ujar Prabowo di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/1).
Prabowo memandang, Indonesia perlu menjalin persahabatan dengan Singapura. Terlebih, Singapura merupakan salah satu negara tetangga yang secara geografi dekat dengan Indonesia. “Kita perlu persahabatan dan kerja sama dengan Singapura. Tetangga kita yang dekat. Jadi, saya kira ini (kesepakatan FIR) saling menguntungkan,” ujarnya.
Prabowo membenarkan, Singapura diiizinkan untuk latihan militer di atas langit Indonesia, melalui Perjanjian Kerjasama Pertahanan (Defense Cooperation Agreement/DCA) yang sekarang sedang diusulkan untuk diratifikasi DPR. Sebagai informasi, DCA yang sama pernah hampir diratifikasi pula pada 2007, namun saat itu Presiden SBY urung mengusulkannya ke DPR. “Boleh (Singapura latihan militer di langit Indonesia), tapi dengan seizin kita,” kata Prabowo.
Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), Rizal Darma Putra meminta DPR berhati-hati meratifikasi perjanjian kerja sama militer dengan Singapura. Ia minta DPR kritis membedah poin-poin perjanjian yang sebelumnya telah disepakati Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Rizal menekankan soal kedaulatan negara.
“Tegaskan saja apa yang Singapura perluas itu menyinggung wilayah kita apa enggak. Kalau mempengaruhi, jangan ditanda tangan itu. Kalau dia perluas, digeser, wilayah kita sebagian teriris jadi klaim dia, enggak boleh itu, enggak bisa,” kata Rizal, Kamis (27/1). Rizal mengingatkan Singapura melakukan reklamasi untuk memperluas wilayah. Dia menyebut hal itu bisa saja mengambil luas laut Indonesia. Menurutnya, hal itu harus diperhatikan dalam perjanjian militer Indonesia-Singapura.
Anggota Komisi I DPR dari fraksi PDIP Tubagus (TB) Hasanuddin menilai, perjanjian kerja sama dengan Singapura bakal memperkuat posisi Indonesia di Laut China Selatan (LCS) yang masih memanas dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Hasan, di antara tiga kerja sama yang disepakati, posisi Indonesia akan diperkuat lewat kerja sama di bidang militer. Sebab, Laut China Selatan nantinya menjadi lokasi latihan militer Singapura dan negara-negara lain.
“Natuna itu nanti akan menjadi tempat latihan di mana kemudian Singapura mungkin bisa undang negara-negara sahabatnya untuk berlatih di situ dan Indonesia ikut di sana,” kata Hasanuddin di gedung DPR, Kamis (27/1). “Itu ada dampak efek deterrence terhadap situasi di Laut China Selatan dan lain-lain sebagainya, yang mungkin sangat menguntungkan untuk NKRI,” tegasnya.
5. Menko PMK Muhadjir Effendi tak yakin Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-angin memiliki tabiat buruk sampai melakukan praktik perbudakan kendati ditemukan kerangkeng manusia di rumah pribadinya. “Tetapi hanya dengan hal itu, tidaklah cukup dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa telah terjadi semacam praktek perbudakan. Saya tidak yakin sebagai seorang bupati, yang bersangkutan punya tabiat seburuk itu. Bahkan bisa jadi ada niat baik di baliknya,” kata Muhadjir dalam keterangan resminya, Kamis (27/1).
Muhadjir mengakui penampilan fisik lokasi dan ruang kerangkeng manusia yang beredar di rumah Bupati itu terkesan tidak manusiawi. Ia menilai bukti awal menunjukkan di tempat itu awalnya berfungsi sebagai tempat menampung dan memulihkan pencandu narkoba. “Sebaiknya publik bisa memisahkan antara temuan tempat penampungan orang tersebut dengan kasus tindak korupsi yang diduga dilakukan oleh Bupati Langkat,” kata Muhadjir.
Plt Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Langkat Rosmiyati menyebut, kerangkeng manusia di rumah pribadi Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin dikelola oleh Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin-angin yang tak lain adalah adik Terbit Rencana.
Tempat kerangkeng itu sudah berdiri sejak Tahun 2012. Pada 2017 BNN Kabupaten Langkat meminta agar Terbit Rencana Perangin-angin mengurus izin tempat itu agar memenuhi persyaratan sebagai tempat rehabilitasi narkoba. Namun Terbit mengaku tempat itu sudah dikelola oleh adiknya, Sribana Perangin-angin.
”Keterangan yang kami dapat tahun 2017, adik bupati itu, ibu Sribana bahwa tempat pembinaan itu dikelola sama dia,” kata Rosmiyati, Kamis (27/1).
Menurut Rosmiyati setelah BNN Kabupaten Langkat melakukan peninjauan ke sana, ternyata bangunan kerangkeng itu memang tidak layak dijadikan sebagai tempat rehabilitasi para pecandu narkoba.
6. Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut seluruh Jawa dan Bali Terinfeksi Omicron, ini pola penyebarannya. Pada tahap pertama penyebaran varian Omicron terjadi di DKI Jakarta, kemudian menyebar ke Jawa Barat dan Banten, lalu ke Jawa Timur, Bali, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta. “Ini pola penyebaran dari genome sequencing kita,” ujar Budi, Kamis (27/1).
Budi menganalogikan DKI Jakarta sebagai medan perang pertama untuk melawan varian Omicron. Ia menilai kondisi Jakarta paling siap ketimbang provinsi lain lantaran tingkat vaksinasi lansia yang cenderung lebih tinggi. Kondisi Jakarta menjadi penentu bagaimana pemerintah akan menerapkan strategi dalam melawan varian Omicron. “Jakarta beruntung karena vaksinasi lansia lumayan tinggi. Ini menjadi medan perang pertama, karena mudah-mudahan Jakarta paling siap untuk bisa menguji strategi kita seperti apa,” kata dia.
Jubir Kemenko Marves, Jodi Mahardi bicara mengenai kemungkinan PPKM Jakarta naik ke level 3. Hal itu akan terjadi bila bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit (RS) COVID-19 Jabodetabek mengalami kenaikan. “Level PPKM tentunya dilakukan evaluasi tiap minggunya, seperti yang disampaikan Pak Menko (Luhut) minggu lalu, bahwa kemungkinan DKI diprediksi akan naik ke level 3 di minggu depan bila kenaikan kasus dan angka BOR di wilayah aglomerasi juga naik begitu,” kata Jodi, Kamis (27/1).
Jodi menuturkan hingga saat ini Jakarta masih berstatus PPKM level 2. Perubahan level PPKM mengikuti situasi dan perkembangan COVID-19 di wilayah aglomerasi yakni Jabodetabek.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mendesak pemerintah segera melipatgandakan tempat isolasi terpusat di DKI Jakarta. Pasalnya, situasi angka keterisian tempat tidur rumah sakit (Bed Occupancy Rate/BOR) yang sudah mencapai 45 persen akibat varian Omicron. “Hal ini penting agar BOR faskes di ibu kota tetap terkendali, sehingga faskes tetap bisa melakukan pelayanan kesehatan yang optimal, dan tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat,” kata Charles, Kamis (27/1).
7. Presiden Jokowi mengajak negara-negara anggota B20 berinvestasi di sektor ekonomi digital Indonesia. Presiden mengatakan, dengan jumlah penduduk yang besar dan daya beli yang terus meningkat pesat, Indonesia sangat menarik buat investasi infrastruktur ekonomi digital.
“Kami ingin mengundang investasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari transformasi ekonomi digital ini,” kata Jokowi saat membuka Pertemuan Pendahuluan B20 atau B20 Inception Meeting 2022 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Kamis (27/1) malam.
Presiden Jokowi memastikan, Indonesia akan mensuplai bahan-bahan kebutuhan dunia, namun tidak dalam bentuk bahan mentah atau raw material. “Kami kaya akan nikel bauksit timah dan tembaga. Kami memastikan akan mensuplai cukup bahan-bahan tersebut untuk kebutuhan dunia. Namun bukan dalam bentuk bahan mentah, tetapi dalam bentuk barang jadi atau setengah jadi yang bernilai tambah tinggi,” ujarnya.
Jokowi melanjutkan, hilirisasi nikel yang telah dilakukan Indonesia sejak 2015 memberikan dampak tidak hanya dalam penciptaan lapangan kerja. Tetapi, juga dalam sisi ekspor maupun neraca perdagangan Indonesia. Ia menjelaskan, nilai ekspor Indonesia sebesar 230 miliar Dolar AS. Yang mana besi baja berperan sangat besar peningkatannya nilai ekspor ini.
“Ekspor besi baja di tahun 2021 mencapai 20,9 miliar Dolar AS, meningkat dari sebelumnya hanya 1,1 milliar Dolar AS di tahun 2014. Tahun 2022 ini saya kira bisa mencapai 28 hingga 30 miliar Dolar AS,” kata Jokowi.
Presiden Jokowi mengatakan, saat ini ada 5,5 gigawatt pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang siap masuk program early retirement atau berhenti beroperasi lebih awal. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah melakukan transisi ke energi baru terbarukan (EBT). “Kita mendorong early retirement PLTU ke energi baru terbarukan. Saat ini ada 5,5 gigawatt PLTU yang siap untuk program early retirement ini,” ujar Jokowi.
Dia melanjutkan, kebijakan pemerintah tentang mekanisme transisi energi dari fossil fuel ke energi baru terbarukan akan menjamin kepastian investasi di Jawa dan Sumatera. Investasi yang dimaksud yakni untuk pengembangan geothermal dan solar panel. “Dan kita akan membuka partisipasi di sektor swasta untuk berinvestasi di transisi energi ini,” ungkap Jokowi.
8. Sejumlah perwakilan masyarakat dari Kalimantan yang tergabung dalam Aliansi Borneo Bersatu mendatangi Komisi III DPR untuk menyampaikan protes terhadap Edy Mulyadi yang menyebut lokasi Ibu Kota Negara (IKN) sebagat tempat jin buang anak. Mereka diterima anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P Safaruddin, Kamis (27/1).
Jubir Aliansi Borneo Bersatu Haji Rahmat Nasution Hamka mengungkapkan, Edy Mulyadi harus menerima hukuman adat atas ucapannya yang melukai perasaan masyarakat Kalimantan. Menurut dia, hukuman itu menjadi satu keharusan bagi Edy selain menjalani proses hukum negara yang berlaku. “Itu adalah merupakan keharusan. Hukum positif silakan jalan, tapi untuk menebus kesalahan secara moral kepada para leluhur kami dan juga kepada kami kami yang ada anak cucunya ini juga harus dilakukan,” kata Rahmat.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyampaikan hingga Kamis (27/1) sudah 38 orang saksi diperiksa terkait kasus ujaran kebencian Edy Mulyadi. “Keseluruhan sampai hari ini telah diakukan pemeriksaan sebanyak 30 orang saksi dan 8 saksi ahli. Totalnya 38 orang saksi,” kata Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, kemarin.
Jumat (28/1) hari ini, Bareskrim Polri memanggil Edy Mulyadi untuk diperiksa terkait kasus dugaan kebencian. “Telah kita buat pemanggilan kepada saudara EM sebagai saksi serta beberapa orang lainnya untuk hadir pada hari Jumat 28 Januari 2022,” kata Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, kemarin.
9. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut kemacetan di Jakarta tidak akan berefek meski ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur. Menurut Anies, kontribusi sektor pemerintahan dalam kemacetan di DKI selama ini kurang dari 7 persen. “Bahkan kalau bicara soal kemacetan, kontribusi pemerintah dalam kemacetan di Jakarta kurang dari 7%. Jadi tidak akan ada efeknya pada kemacetan di Jakarta, karena kemacetan di Jakarta itu oleh kegiatan rumah tangga, kegiatan dunia usaha, so it doesn’t make that different,” kata Anies Baswedan dalam YouTube Pemprov DKI Jakarta, Kamis (27/1).
Anies justru bicara soal jika Jakarta tidak lagi berstatus Ibu Kota Negara. “Jadi ke depan kalau kita berbicara tentang di mana lokasi ibu kota dari konteks nasional memang penting, apakah di jakarta apakah di Kaltim. Tapi dalam konteks Jakartanya sebenarnya ada ibu kota atau tidak ada ibu kota ya kita tetap harus melayani kegiatan bisnis, rumah tangga,” ucap Anies
Kenapa? Karena dalam prakteknya, Jakarta itu tidak banyak melayani kegiatan pemerintah pusat. ‘’Jadi kalau ditanya jajaran ini melayani pemerintah pusat? jarang, tapi melayaninya adalah kebutuhan rumah tangga dan dunia usaha. Jadi sebenarnya dari sisi kita malah banyak ruang yang harus kita manfaatkan,” tandasnya.
10. KPK tetapkan mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Ardian Noervianto sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) daerah untuk Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021. Ia jadi tersangka bersama Bupati Kolaka Timur nonaktif Andi Merya Nur dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna, Laode M Syukur Akbar. “KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka MAN (Ardian Noervianto),” ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, (27/1). Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat Andi Merya Nur terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021
11. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman angkat bicara atas gugurnya tiga prajurit TNI AD yang ditembak kelompok kriminal bersenjata di Desa Tigilobak, Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua, Kamis, (27/1). Dudung merasa kehilangan atas meninggalnya tiga prajurit TNI AD yang tengah menjalankan tugas. “Saya merasa kehilangan, itu anak buah saya kan,” ujar jenderal bintang empat itu di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/1).
Adapun tiga prajurit yang gugur merupakan anggota dari Satgas Kodim Yonif Raider 408/Suhbrastha. Ketiganya yakni Serda M Rizal Maulana Arifin, Pratu Tupel Alomoan Baraza, dan Pratu Rahman Tomilawa. Selain itu, juga terdapat satu prajurit yang mengalami luka tembak atas nama Pratu Syaiful. Dudung akan memimpin upacara pemakaman Serda Rizal di Bandung, Jawa Barat. (HPS)
