HOT ISU PAGI INI, PEMERINTAH TETAPKAN KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN SEBAGAI SYARAT MENGURUS SIM, STNK, SKCK, HINGGA JUAL BELI TANAH

oleh
oleh

Salah satu isu menarik pagi ini adalah soal kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat untuk mengurus SIM, STNK, SKCK, hingga jual beli tanah dan rumah. Anggota Komisi II DPR meminta ketentuan tersebut dicabut. Menurut dia, kebijakan ini merupakan bentuk pemaksaan agar masyarakat bergabung jadi peserta BPJS Kesehatan.

Isu kedua soal Gubernur Lemhannas. Presiden Jokowi akan melantik Andi Widjajanto sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Senin (21/2) hari ini. Andi akan menggantikan Agus Widjojo yang kini menjabat sebagai Dubes Indonesia untuk Filipina.

Isu ketiga soal pelapor kasus korupsi yang dijadikan tersangka. Nurhayati, seorang ibu yang berprofesi sebagai Kaur Keuangan Desa Citemu, Kabupaten Cirebon yang melaporkan kasus dugaan korupsi di desanya malah ditetapkan sebagai tersangka. Lewat unggahan video yang viral di media sosial, Nurhayati mengungkapkan kekecewaan terhadap aparat Kepolisian yang menjadikan dirinya tersangka.

Isu keempat soal jaminah hari tua. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menginstruksikan Fraksi Partai Demokrat di DPR untuk menolak Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomer 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Salah satu poin aturan yang mendapat kritik adalah pencairan JHT yang syaratnya harus saat usia 56 tahun.

Isu kelima soal Cak Imin. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengeklaim, safari politiknya menjelang Pemilu 2024 dipantau oleh Presiden Jokowi. Menurut dia,  Jokowi cukup rajin menanyakan kondisi atau perkembangan di lapangan dari safari politik yang dilakukannya ke berbagai daerah. “Saya terus, bolak balik ditanya sama Pak Presiden, Pak Jokowi, bolak balik ditanya bagaimana perkembangan? Perkembangan lapangan bagaimana? Saya bilang, good gitu aja,” ujar Cak Imin.

 

1. Pemerintah menetapkan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat untuk mengurus SIM, STNK, dan SKCK. Hal itu terjadi setelah Presiden Jokowi menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022. Melalui Inpres itu, Jokowi meminta sekitar 30 kementerian atau lembaga mendorong optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional. Salah satu yang lembaga yang diminta untuk mendorong optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional adalah Kepolisian RI.

Maka dari itu Kepolisian RI diminta mencantumkan syarat keanggotaan BPJS bagi permohonan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). “Melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan pemohon Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian adalah peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional,” demikian isi Instruksi Presiden itu.

Pemerintah juga menerapkan syarat baru dalam jual beli rumah atau tanah. Mulai 1 Maret 2022, permohonan peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah rumah susun harus melampirkan syarat berupa kepemilikan kartu BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan yang dilampirkan bisa dari seluruh kelas, baik kelas 1, 2, maupun kelas 3. “Jadi harus melampirkan BPJS (Kesehatan) ketika membeli tanah,” kata Staf Khusus dan Juru Bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Teuku Taufiqulhadi.

 

Selain jual beli tanah, syarat bukti kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan juga diterapkan dalam beberapa sektor pelayanan publik. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diteken Presiden Jokowi dan berlaku mulai 1 Maret 2022.

Secara umum, Inpres tersebut berisi instruksi kepada berbagai kementerian atau lembaga hingga kepala daerah untuk mengambil langkah dalam optimalisasi JKN. Ketentuan mengenai syarat kepesertaan BPJS Kesehatan dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli terdapat pada diktum kedua nomor 16. Kemudian, bukti kepesertaan BPJS Kesehatan juga disyaratkan bagi calon penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR). Jokowi menginstruksikan kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk melakukan upaya agar peserta penerima KUR menjadi peserta aktif dalam program JKN.

Sejumlah warga mengatakan kebijakan pemerintah yang menjadikan kartu BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat untuk membuat Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kurang tepat dan malah bisa menghambat prosesnya itu sendiri. Umar (24) seorang mahasiswa asal Bandung mengatakan aturan tersebut bisa menghambat bagi warga yang memang belum ikut program BPJS Kesehatan tetapi ingin membuat SIM. “Jadi menghambat urusan bikin SIM, SKCK dan lain lain. Apalagi kalau misalkan dibutuhkannya cepat, jadi repot itu,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (19/2).

Warga lainnya, Ical (23) menyebut kebijakan menjadikan kartu BPJS Kesehatan untuk mengurus SIM, STNK, dan SKCK tidak berkorelasi dan kurang tepat. “Aneh saja, tidak ada korelasinya SIM-STNK ke BPJS. Entah sih di samping itu mungkin bisnis para petinggi biar pada punya BPJS,” ujarnya.

 

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengkritik, ketentuan yang mewajibkan syarat BPJS Kesehatan untuk jual beli tanah semestinya dicabut. Menurut Mardani, ketentuan tersebut berbahaya karena memiliki niat yang baik tetapi dilaksanakan dengan cara yang buruk. “Ini bahaya, niat baik dengan cara yang buruk. Masing-masing mestinya bisa diselesaikan dengan cara yang baik,” kata Mardani.

Politisi PKS ini berpandangan, kebijakan ini merupakan bentuk pemaksaan agar masyarakat bergabung menjadi peserta BPJS Kesehatan. Padahal, optimalisasi kepesertaan BPJS Kesehatan dapat diatasi dengan sosialisasi yang baik tanpa menyulitkan kebutuhan masyarakat lainnya, termasuk jual beli tanah. “Jangan sampai membuat proses jual beli tanah jadi terhambat karena urusan BPJS, karena BPJS bisa disosialisasikan dengan baik dan tepat tanpa dengan cara menyusahkan proses yang lain,” ujar Mardani.

2. Presiden Jokowi akan melantik Andi Widjajanto sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Senin (21/2) hari ini. Andi akan menjadi Gubernur Lemhannas menggantikan Agus Widjojo yang didapuk jadi Duta Besar Indonesia untuk Filipina.
Plt. Gubernur Lemhannas Marsekal Madya (Marsdya) Wieko Syofyan mengonfirmasi soal pelantikan gubernur Lemhannas yang baru, akan tetapi, ia mengaku tidak tahu sosok yang akan dilantik oleh Jokowi. “Benar, besok akan ada pelantikan gubernur Lemhannas yang baru. Lemhannas sudah dapat undangan untuk menghadirinya. Namun, kami belum dapatkan berita resmi untuk calon gubernur Lemhannas yang baru,” kata Wieko, Minggu (20/2).

 

Penasihat Senior Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Andi Widjajanto mengungkap China telah mempersiapkan kekuatan untuk memenangkan perang di wilayah Laut Cina Selatan berdasarkan rencana strategis (Renstra) tahap dua 2000-2020 negara tersebut. Andi menyebut dalam Renstra tahap ketiga 2020-2050, Negeri Tirai Bambu itu mempersiapkan kekuatan untuk menang dalam perang di dua titik sekaligus.

“Yaitu (perang) Guam di Samudra Pasifik dan (perang) Diego Garcia di Samudera Hindia,” ujarnya saat hadir sebagai ahli dari pemerintah dalam uji materi UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) terkait Komcad di Mahkamah Konstitusi (MK). Mantan Sekretaris Kabinet itu memprediksi ketegangan antara China dan AS masih belum berkurang pada masa yang akan datang, meskipun terjadi perubahan ideologi kepemimpinan dari Partai Republik menjadi Demokrat di AS.

Setelah Joe Biden terpilih sebagai presiden AS, Andi sempat menduga kehadiran presiden dari Partai Demokrat ini membuat perubahan dalam hubungan antara China dengan AS. “Namun nyatanya tidak, ketegangannya justru semakin tinggi,” katanya.

3. Ironis. Nurhayati, seorang ibu yang berprofesi sebagai Kaur Keuangan Desa Citemu, Kabupaten Cirebon yang melaporkan kasus dugaan korupsi di desanya malah ditetapkan sebagai tersangka. Lewat unggahan video yang viral di media sosial, Nurhayati mengungkapkan kekecewaan terhadap aparat Kepolisian yang menjadikan dirinya tersangka. “Saya ingin mengungkapkan kekecewaan saya terhadap aparat penegak hukum, di mana dalam mempertersangkakan (menjadikan tersangka) saya,” ujar Nurhayati dalam video tersebut.

Ia mengaku tidak mengerti dan janggal atas proses hukum terkait laporannya. Pasalnya, sebelumnya berstatus sebagai pelapor kasus korupsi di Desa Citemu. Nurhayati mengaku sudah meluangkan waktu selama dua tahun untuk membantu proses penyidikan atas dugaan korupsi yang dilakukan Kepala Desa Citemu, berinisial S. Namun pada akhir Desember 2021 ia ditetapkan menjadi tersangka. “Di ujung akhir tahun 2021, saya ditetapkan sebagai tersangka atas dasar karena petunjuk dari kejari,” kata Nurhayati. Kapolres Cirebon Kota, AKBP M Fahri Siregar menuturkan alasan Nurhayati ditetapkan menjadi tersangka. Pihaknya menilai Nurhayati turut terlibat dalam kasus korupsi yang dilakukan S.

 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan, pelapor dugaan kasus korupsi dilindungi oleh hukum dan semestinya tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Wakil Ketua (LPSK) Maneger Nasution menyikapi Nurhayati yang turut jadi tersangka usai melaporkan dugaan korupsi kepala Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. “Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya,” kata Maneger melalui keterangan tertulis, Minggu (20/2).
Maneger menjelaskan, hal itu telah diatur dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) UU Nomor 13 Tahun Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. “Jika ada tuntutan hukum terhadap Pelapor atas laporannya tersebut, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap,” kata dia.

Identitas Nurhayati sempat disembunyikan saat membeberkan dugaan korupsi yang dilakukan kepala Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Namun, dia kini turut ditetapkan polisi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut. “Nama Bu Nurhayati selama 2 tahun saya rahasiakan, baik ke Tipikor maupun ke masyarakat karena untuk menjaga jangan sampai istilahnya Bu Nurhayati ini ditekan,” ujar Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Citemu, Cirebon, Lukman Nurhakim. Minggu (20/2).
“Saya rahasiakan kok tiba-tiba akhir tahun 2021 dijadikan tersangka. Sedangkan terkuaknya kasus ini kan dari laporan Bu Nurhayati ke saya. Titik-titik mana aja [terjadinya korupsi],” lanjutnya. Sebelumnya, Lukman menerima dua kali laporan dari Nuhayati mengenai dugaan kasus korupsi Kades Citemu. Kemudian ia memutuskan melapor ke pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) Cirebon tanpa membocorkan identitas Nurhayati.

“Akhirnya karena [kepala desa] sudah melawan terus dan istilahnya semakin tidak mau melaksanakan apa yang sudah dapat dari [kebijakan] pemerintah ini, terpaksa saya melaporkan [kepala desa] ke Tipikor,” papar Lukman.

Ia pun sangat menyayangkan tindakan aparat kepolisian yang menetapkan Nurhayati sebagai salah satu tersangka. Menurutnya, keberanian Nurhayati mestinya diberi penghargaan agar dapat menggugah warga lain untuk berani menguak kepala desa yang korupsi. “Harusnya dilindungi, dikasih penghargaan dalam arti bukan berbentuk materi, orang-orang seperti Bu Nurhayati ini kalo bisa harus ada lagi yang berani menguak kepala desa yang nakal,” tutur Lukman.

4. Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, partainya memiliki banyak kesamaan dengan Nahdlatul Ulama. Hal itu dikatakan AHY saat sowan ke kediaman Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar. “Alhamdulillah, baik NU dan Demokrat tentu memiliki banyak kesamaan. Baik dalam spirit perjuangan menjaga utuhnya NKRI,” kata AHY di Pondok Pesantren (Ponpes) Miftachus Sunnah, Surabaya, Minggu (20/2).

AHY mengatakan NU dan Partai Demokrat punya kesamaan yakni memegang erat nilai-nilai Islam yang moderat untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebelumnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersilaturahim ke kediaman Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Miftachul Akhyar di Surabaya, Sabtu (19/2). Dia mengharapkan doa agar Covid-19 di Indonesia segera berakhir.
“Kami datang ke pondok pesantren beliau untuk mengharapkan doa agar pandemi segera berakhir dan penyakit Covid-19 yang saat ini masuk gelombang ketiga segera diangkat oleh Allah SWT,” ujar Airlangga.

 

5. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menginstruksikan Fraksi Partai Demokrat di DPR untuk menolak Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomer 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Salah satu poin aturan yang mendapat kritik adalah pencairan JHT yang syaratnya harus saat usia 56 tahun.
“Saya instruksikan Fraksi Demokrat untuk menolak dan mendesak pemerintah membatalkan kebijakan tersebut,” kata AHY, usai bertemu para buruh salah satu pabrik di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (20/2). Putra sulung Presiden Ke-5 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengatakan dirinya prihatin dan menyebut aturan baru JHT ini adalah sebuah ketidakadilan bagi para pekerja.

 

6. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengeklaim, safari politiknya menjelang Pemilihan Umum 2024 dipantau oleh Presiden Jokowi. Muhaimin mengungkapkan, Jokowi cukup rajin menanyakan kondisi atau perkembangan di lapangan dari safari politik yang dilakukannya ke berbagai daerah. “Saya terus, bolak balik ditanya sama Pak Presiden, Pak Jokowi, bolak balik ditanya bagaimana perkembangan? Perkembangan lapangan bagaimana? Saya bilang, good gitu aja,” kata Muhaimim dalam acara silaturahmi dengan kiai se-Jember, Minggu (20/2).

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menilai, Jokowi terus memonitor perkembangan dukungan masyarakat yang dialamatkan kepadanya. “Jadi kalau enggak ada geliat kenaikan, ya saya malu sama Pak Jokowi ini buktinya (dukungan) mana,” kata Cak Imin. Wakil Ketua DPR ini mengaku dirinya tak menyangka mendapat dukungan dari banyak pihak untuk maju sebagai calon presiden 2024, terutama dari kalangan kader muda dan kelompok Nahdlatul Ulama. (HPS)

 

Tentang Penulis: hps

Gambar Gravatar
Wartawan senior tinggal di Jakarta. hps@reporter.id