HOT ISU PAGI INI, MUHAIMIN ISKANDAR USUL PEMILU 2024 DITUNDA

oleh
oleh

Salah satu isu menarik pagi ini adalah soal penundaan pemilu. Wakil Ketua DPR merangkap Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar  secara mengejutkan memberikan usulan untuk mengundur jadwal Pemilu 2024 sekitar 1-2 tahun. Usulan itu muncul setelah dirinya melakukan pertemuan tertutup dengan pelaku UMKM, pebisnis, hingga para analisis ekonomi dari berbagai perbankan di Ruang Delegasi DPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/2).

Isu kedua soal menteri dungu. Politisi Partai Golkar, Nusron Wahid menyinggung adanya ‘menteri dungu’ di pemerintahan Presiden Jokowi. Menteri tersebut lambat menerjemahkan perintah Jokowi. Siapakah ‘menteri dungu’ itu? Mulanya Nusron Wahid bercerita mengenai problem di pemerintahan Jokowi. Ia menyebut adanya gap antara perilaku Jokowi dengan menteri-menterinya.

Isu ketiga masih soal BPJS Kesehatan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan, syarat kepesertaan BPJS Kesehatan aktif untuk permohonan jual-beli tanah berlaku mulai 1 Maret 2022. Artinya, peserta yang menunggak iuran BPJS Kesehatan dan mengajukan permohonan layanan jual beli tanah, harus membayarkan sejumlah iuran yang belum dibayarkan untuk bisa mendapatkan dokumen jual-beli tanah dari ATR/BPN.

Isu keempat soal perlakuan terhadap Brigjen Tumilaar. Publik bertanya-tanya mengapa sikap Brigjen Junior Tumilaar membela warga dalam sengketa tanah justru diganjar hukuman oleh TNI. Komandan Pusat Polisi Militer TNI AD (Danpuspomad) Letjen TNI Chandra W Sukotjo berharap masyarakat bisa melihat masalah ini dengan proporsional. Ia mengatakan, prajurit memang memiliki 8 wajib TNI yang menjadi pedoman dalam menjunjung kepentingan rakyat. Meski begitu, TNI juga memiliki Sumpah Prajurit dan Sapta Marga yang mewajibkan setiap personelnya mematuhi aturan dan tunduk terhadap perintah pimpinan.

Isu kelima soal statmen Menag Yaqut Cholil Qoumas. Mantan Menpora, Roy Suryo mengaku akan melaporkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ke Polda Metro Jaya, hari ini, Kamis (24/2). Alasannya, karena diduga membandingkan suara azan dan gonggongan anjing dalam sebuah wawancara di Pekanbaru, Riau beberapa hari lalu. “Hari ini KRMT Roy Suryo bersama Kongres Pemuda Indonesia akan membuat Laporan Polisi terhadap YCQ yang diduga membandingkan suara Adzan dengan Gonggongan Anjing,” kata Roy Suryo. Berikut isu selengkapnya.

 

1. Wakil Ketua DPR merangkap Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar  secara mengejutkan memberikan usulan untuk mengundur jadwal Pemilu 2024 sekitar 1-2 tahun. Padahal, pemerintah dan DPR telah menyepakati jadwal Pemilu akan digelar tanggal 14 Februari 2024. Usulan ini muncul setelah dirinya melakukan pertemuan tertutup dengan pelaku UMKM, pebisnis, hingga para analisis ekonomi dari berbagai perbankan. Pertemuan itu dilakukan di Ruang Delegasi DPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/2). “Oleh karena itu dari seluruh masukan itu, saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin ini dalam jumpa pers, kemarin.

Cak Imin mengungkapkan, masukan yang didapat dalam pertemuan itu menyangkut adanya momentum untuk melakukan recovery ekonomi nasional terhadap dua tahun pandemi yang sebelumnya dianggap tidak efisien. Meskipun, kata dia, upaya itu telah dilakukan sejak 2021. “Mereka menyatakan bahwa 2022-2023 akan ada tren dan momentum perbaikan yang dahsyat dan akan ada peluang untuk bangkit lebih baik dibandingkan negara mana pun,” ujarnya.

Beranjak dari masukan tersebut dan hasil kunjungan kerjanya ke berbagai daerah, Cak Imin melihat tidak hanya persoalan ekonomi, sosial pendidikan juga mengalami stagnansi dua tahun kemarin. Ia berpendapat, prospek dua tahun ini tidak boleh diabaikan. “Karena itu, saya melihat tahun 2024 pemilu yang rencananya kita laksanakan bulan Februari itu jangan sampai propek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu,” tuturnya.

Ketua Umum PKB ini berpandangan, pemilu bisa bermasalah karena ada tiga kondisi. Pertama, para pelaku ekonomi melakukan pembekuan (freeze). Mereka memilih wait and see and stop agresivitas ekonomi saat pemilu. Kedua, transisi kekuasaan dan pemerintahan itu biasanya mengakibatkan apa yang disebut uncertainly economy. “Sehingga mengganggu suasana momentum yang sangat bagus apalagi pasca-G20 ini. Yang ketiga, pemilu itu juga dikhawatirkan, moga-moga tidak terjadi, eksploitasi ancaman konflik,” pungkasnya.

Partai Demokrat meminta pemerintahan Presiden Jokowi dan partai pendukungnya fokus pada upaya pemulihan ekonomi ketimbang menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra saat merespons usulan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda selama 1-2 tahun. “Lebih baik Pemerintah dan para pendukungnya fokus pada upaya pemulihan ekonomi. Bukan malah membuat gaduh tiap bulan. Gaduh terus tiap bulan, malah mengaduk-aduk konstitusi, bagaimana ekonomi bisa pulih?” kata Herzaky dalam siaran pers, Rabu (23/3).

Herzaky mengingatkan, konstitusi telah mengatur bahwa pemilu dilaksanakan lima tahun sekali. Selain itu, pemerintah, KPU, dan DPR pun telah sepakat Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari 2024. Ia mengaku heran mengapa isu itu selalu dimunculkan oleh kubu pemerintah. Sebab, sebelumnya Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia juga menyebut kalangan pengusaha mengusulkan penundaan pemilu dengan alasan yang sama, yakni pemulihan ekonomi. Herzaky menyebutkan, isu penundaan pemilu hanya akan menimbulkan kegaduhan yang membuat energi habis untuk perdebatan tidak perlu, bukan untuk pemulihan ekonomi.

Di sisi lain, Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai, usulan Muhaimin Iskandar dapat menjerumuskan Presiden Jokowi. Ia mengingatkan, Jokowi sudah berulang kali menegaskan, bahwa ia tidak mau memperpanjang masa jabatan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. “Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi 1 sampai 2 tahun yang disampaikan Muhaimin Iskandar adalah lagu lama yang bernada sumbang. Pernyataan ini inkonstitusional dan berpotensi menjerumuskan Presiden Jokowi melanggar konstitusi,” kata Kamhar dalam keterangan tertulis, Rabu (23/2).

Menurut Kamhar, usulan Muhaimin menimbulkan kecurigaan publik di tengah adanya hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan angka kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi berada di angka tertinggi. Namun, ia juga menyebut, banyak pihak yang merasa survei tersebut tak sesuai dengan kenyataan berkaca dari berbagai masalah yang tengah timbul di tengah publik seperti kelangkaan minyak goreng, polemik Jaminan Hari Tua, dan gelombang tiga pandemi.

“Pernyataan Muhaimin Iskandar di waktu yang bersamaan membuat publik beralasan menduga hasil survei ini menjadi justifikasi untuk melayani kepentingan agenda perpanjangan masa jabatan presiden. Semoga tidak demikian,” ujar Kamhar.

 

Ketua DPP Partai Nasdem Saan Mustopa menilai, usulan Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar soal penundaan Pemilu 2024, tak sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengatur bahwa Pemilu dilakukan setiap lima tahun sekali. Untuk itu, Nasdem meminta semua pihak termasuk Muhaimin untuk menghormati amanat UUD 1945 yang merupakan hukum konstitusi negara.

“Kan Undang-Undang Dasar sudah mengamanatkan kalau Pemilu itu 5 tahun sekali. Itu sudah jelas di Undang-Undang Dasar dan tentu kita semua harus mampu menjaga, menghormati apa konstitusi. Kita harus mematuhi konstitusi, kita semua lah,” tegas Saan, Rabu (23/2). Wakil Ketua Komisi II DPR itu juga mengungkap beberapa alasan bahwa usulan penundaan Pemilu tak mungkin dapat terealisasikan. Saan mencontohkan, jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 antara pemerintah, DPR dan penyelenggara Pemilu sudah ditetapkan pada 14 Februari 2024.

“Dengan disepakati jadwal pelaksanaan Pemilu, artinya bahwa pemerintah dalam hal ini, Pak Jokowi, pasti sudah menyetujui pemilu akan dilakukan, tidak ada pengunduran,” jelasnya. Atas hal tersebut, Saan yakin Jokowi akan taat dan menghormati konstitusi. Selain itu, Saan juga mengatakan bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) telah disusun untuk Pemilu 2024.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengkritik Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang mengusulkan Pemilihan Umum 2024 diundur demi stabilitas ekonomi. Mardani menilai, hal itu tidak beralasan karena selama ini pemilu tidak pernah mengganggu pembangunan di Indonesia. “Pemilu selama ini tidak pernah mengganggu pembangunan, justru niat berkuasa lebih lama yang bisa mengganggu proses demokrasi di negeri kita,” kata Mardani saat dihubungi, Rabu (23/2).

Anggota Komisi II DPR ini mengingatkan, semua rezim otoriter awalnya muncul karena waktu berkuasa yang lama. Oleh karena itu, ia menegaskan, Undang-Undang Dasar 1945 telah membatasi presiden dapat menjabat maksimal dua periode dan pemilu dilaksanakan tiap lima kali. Mardani menyatakan, PKS tetap mengikuti aturan yang ada di konstitusi bahwa Pemilu digelar pada 2024. Ia juga berharap Presiden Jokowi menolak usulan Muhaimin. “Presiden mesti menjadi penjaga utama konstitusi,” kata Mardani.

 

Guru Besar Pemerintahan IPND, Johermansah Djohan mengatakan alasan-alasan yang disampaikan Cak Imin harus dituangkan dalam amendemen UUD 1945 bila ingin amendemen berjalan. Dia mengatakan bilapun amendemen konstitusi terjadi, ketentuan keadaan tertentu yang menyebabkan perlunya memperpanjang masa jabatan presiden itu harus dicantumkan dalam amendemen UUD itu. “Harus dicantumkan ketentuan tentang keadaan keadaan tertentu yang menyebabkan masa jabatan presiden diperpanjang seperti yang dilukiskan. Apakah itu ada pandemi, ada soal ekonomi sedang terpuruk atau lain-lain, kondisi itu harus ada dalam konstitusi. Kalau tidak ada maka itu cuma sekadar usulan tidak berdasar hukum konstitusi,” ujarnya, Rabu (23/2).

Tetapi, kata Johermansyah, bila usulan itu hanya didasari atas kesepakatan politik semua pihak tanpa mengubah ketentuan UUD 1945, maka pengunduran Pilpres dan perpanjangan masa jabatan presiden itu telah melanggar konstitusi. “Ya kalau dia perpanjang tanpa amendemen misalnya diperpanjang nih dua tahun atas dasar tanpa amendemen, nah itu dianggap bertentangan dengan konstitusi,” katanya.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) masih mengkaji usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar agar Pemilu 2024 ditunda karena alasan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi mengaku pihaknya belum memutuskan bakal mendukung atau menolak usulan tersebut. Pihaknya masih mempertimbangkan sejumlah aspek terkait hal itu. “Kami masih mengkaji usulan itu,” katanya, Rabu (23/2).

 

2. Politisi Partai Golkar, Nusron Wahid menyinggung adanya ‘menteri dungu’ di pemerintahan Presiden Jokowi. Menteri tersebut dinilai lambat menerjemahkan perintah Jokowi. Siapakah ‘menteri dungu’ itu? Mulanya Nusron Wahid bercerita mengenai problem di pemerintahan Jokowi. Ia menyebut adanya gap antara perilaku Jokowi dengan menteri-menterinya.
“Adanya gap antara perilaku presiden dan perilaku para pembantunya. Yang kedua adalah problem kelambatan untuk merespons tentang kejadian yang terjadi di masyarakat,” ujar Nusron Wahid yang juga merupakan anggota Komisi VI DPR dalam acara Adu Perspektif ‘Siapa Puas dengan Jokowi’, yang diadakan detikcom dengan Total Politik, Rabu (23/2).
Nusron mencontohkan ketika situasi batubara langka, Jokowi cepat memerintahkan Menteri ESDM untuk melarang ekspor batubara. Bahkan perintah itu, jelas Nusron, dijabarkan dalam pidato. “Tapi ketika minyak goreng itu udah lama berlarut-larut. Saya di DPR sudah mengingatkan perlunya DMO (domestic market obligation), dan DPO (domestic price obligation) dengan harga tertentu untuk CPO (crude palm oil/kelapa sawit mentah) kita terutama bagi mereka yang memproduksi minyak goreng,” imbuh Nusron.
“Itu sudah sekitar 4 bulan yang lalu, menterinya tidak merespons, padahal presiden berkali-kali ngomong bahwa kita perlu kebijakan yang pro rakyat mementingkan keadilan rakyat tetapi menterinya ragu-ragu, menteri perdagangannya,” lanjutnya.
Ketika situasi makin sulit, terang Nusron, pemerintah baru memberlakukan DMP dan DPO pada 1 Februari lalu. Namun, situasi hari ini makin tidak terkendali karena minyak masih langka.
Untuk itu, Nusron menyarankan agar pemerintah ‘berperang’. Yakni dengan melarang ekspor CPO. Ia menduga dengan kebijakan ini pasti ada korban, contohnya petani CPO. “Namanya ‘perang’ ketika bom diledakkan ya pasti akan mematikan anak kecil, mematikan ibu-ibu, tetapi selamat dulu, menang dulu. Nanti tinggal ditata 2 bulan pasti akan ada equilibrium mana yang perlu dibenahi ini,” tutur Nusron.

3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan, syarat kepesertaan BPJS Kesehatan aktif untuk permohonan jual-beli tanah berlaku mulai 1 Maret 2022. Artinya, peserta yang menunggak iuran BPJS Kesehatan dan mengajukan permohonan layanan jual beli tanah, harus membayarkan sejumlah iuran yang belum dibayarkan untuk bisa mendapatkan dokumen jual-beli tanah dari ATR/BPN. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana menjelaskan, pihaknya telah melakukan diskusi dengan BPJS Kesehatan agar proses pengaktifan kembali status kepesertaan BPJS Kesehatan bisa lebih cepat.

“Ada beberapa prosedur di BPJS yang akan diperbaiki, misalkan kalau keanggotaan kemarin nunggak, kemudian menjadi aktif itu saat ini masih perlu waktu 14 hari (untuk aktif kembali). Tapi akan diperbaiki sehingga akan lebih cepat,” kata Suyus dalam Dialog Pelayanan Publik yang diadakan Ombudsman secara virtual, Rabu (23/2). Suyus menjelaskan, sebenarnya permohonan jual-beli tanah akan tetap diterima dan diproses meski pemohon belum dapat melampirkan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan.

Direktur Perluasan dan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan David Bangun mengatakan, syarat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seharusnya tak menghalangi masyarakat untuk mendapatkan layanan publik. David mengatakan, kebijakan ini diberlakukan untuk memperluas cakupan proteksi jaminan kesehatan bagi penduduk Indonesia. “Syarat kepesertaan JKN aktif seharusnya tidak menghalangi masyarakat dalam pengajuan untuk mendapat layanan publik,” kata David dalam Dialog Pelayanan Publik yang diadakan oleh Ombudsman secara virtual, Rabu (23/2).

Ketentuan mengenai syarat kepesertaan aktif BPJS Kesehatan pada beberapa fasilitas layanan publik merupakan instruksi Presiden Jokowi yang tertuang dalam Inpres Nomor 1/2020. Inpres tersebut ditujukan kepada 30 kementerian/lembaga untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi program JKN.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, syarat melampirkan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dalam proses jual beli tanah tidak seharusnya dipandang sebagai narasi negatif. Dia menilai persyaratan ini sangat logis untuk diterapkan dan tidak menimbulkan permasalahan apapun. “Secara logika, masyarakat yang bisa membeli tanah adalah masyarakat dengan tingkat ekonomi yang relatif bagus. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk membayar iuran kelas 2 atau kelas 1 BPJS,” ujar Moeldoko dalam siaran persnya pada Rabu (23/2).

Moeldoko memaparkan, per 31 Januari 2022, jumlah peserta BPJS Kesehatan ada 236 juta atau sekitar 86 persen penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut, 139 juta di antaranya merupakan Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Sementara itu, peserta nonaktif (menunggak/tidak bayar iuran) terhitung sebanyak 32 juta (14 persen). Hal ini berdampak pada defisit keuangan BPJS Kesehatan yang tinggi.

 

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana mengatakan, permohonan jual-beli tanah akan tetap diterima dan diproses meski pemohon belum dapat melampirkan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan. Suyus mengatakan, bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dalam bentuk fotokopi Kartu Indonesia Sehat (KIS) bisa dilampirkan pemohon setelah Kantor Pertanahan menyelesaikan proses pelayanan jual beli. “Apabila belum melampirkan (bukti kepesertaan BPJS Kesehatan) tidak akan kami setop, kami tetap akan terima, kemudian akan kami proses. Kemudian nanti pada saat pengambilan produk disampaikan kartu keanggotaan BPJS,” kata Suyus dalam Dialog Pelayanan Publik yang diadakan oleh Ombudsman secara virtual, Rabu (23/2).

Suyus mengatakan, syarat kepesertaan BPJS Kesehatan tidak akan menambah beban dalam proses pelayanan pendaftaran jual beli tanah. Adapun pelampiran bukti kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat peralihan jual beli tanah mulai diberlakukan pada 1 Maret 2022 mendatang. “Saya memastikan, bahwa ke depan penambahan syarat ini seharusnya tidak menambah beban proses layanan pertanahan, khususnya terkait peralihan jual beli,” ujarnya.

Dikatakan, saat ini BPN tengah menyiapkan dan memperbaiki sistem layanan agar status kepesertaan BPJS Kesehatan bagi pemohon pendaftaran jual beli tanah bisa lebih mudah terdeteksi. Dalam perkembangannya, data di BPN akan terhubung dengan BPJS Kesehatan sehingga bisa diketahui pemohon jual beli tanah telah terdaftar dan menjadi peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant CARE Anis Hidayah menyatakan kewajiban kepesertaan BPJS Kesehatan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) dinilai sangat memberatkan. “Kepesertaan BPJS Kesehatan bagi PMI itu tidak bermanfaat signifikan, yang ada justru menambah beban karena klaim di luar negeri belum bisa didapatkan teman-teman PMI,” kata Anis, Kamis (24/2) menanggapi keputusan Presiden Jokowi yang menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pada poin 26 Inpres Nomor 1 Tahun 2022 berbunyi, “Mewajibkan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri kurang dari 6 (enam) bulan untuk menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional selama berada di luar negeri. Menurut Anis, jika pekerja migran Indonesia yang bekerja kurang dari enam bulan diwajibkan menjadi peserta aktif program JKN, maka seharusnya BPJS mencari terobosan supaya manfaat perlindungan bisa didapatkan ketika para TKI itu bekerja di luar negeri. “Tidak hanya menargetkan penambahan peserta, tapi bagaimana memastikan manfaat BPJS bisa diakses PMI,” ujar Anis.

 

4. Publik bertanya-tanya mengapa sikap Brigjen Junior Tumilaar membela warga dalam sengketa tanah justru diganjar hukuman oleh TNI. Komandan Pusat Polisi Militer TNI AD (Danpuspomad) Letjen TNI Chandra W Sukotjo berharap masyarakat bisa melihat masalah ini dengan proporsional. Ia mengatakan, prajurit memang memiliki 8 wajib TNI yang menjadi pedoman dalam menjunjung kepentingan rakyat. Meski begitu, TNI juga memiliki Sumpah Prajurit dan Sapta Marga yang mewajibkan setiap personelnya mematuhi aturan dan tunduk terhadap perintah pimpinan.

Militer juga memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda dengan masyarakat sipil. Aturannya pun rigid dan wajib dijalankan oleh setiap prajurit TNI. “Kalau kita tidak diatur seperti itu, maka patut diwaspadai, terjadi penggunaan kekuatan yang tidak semestinya atau penyalahgunaan wewenang,” ungkap Letjen Chandra, Rabu (23/2). Jika kewenangan dilakukan tidak pada tempatnya, dikhawatirkan akan timbul kesan TNI menjadi penyokong (backing) pihak tertentu. “Jangan sampai lah, karena nanti jadi seperti backing-backingan,” sambungnya.

 

Brigjen Junior Tumilaar yang ditahan dalam kasus penyalahgunaan wewenang meminta dirujuk ke RSPAD karena sakit lambung. Permintaan tersebut tidak dikabulkan Pusat Polisi Militer TNI AD (Puspomad). “Hasil pemeriksaan Dokter Puspomad, gangguan asam lambung yang bersangkutan belum memerlukan perawatan di RSPAD,” kata Komandan Puspomad, Letjen TNI Chandra W Sukotjo dalam perbincangan, Selasa (22/2) malam.

Seperti diketahui, permohonan Brigjen Junior Tumilaar tertulis dalam surat yang ditujukan kepada KSAD, Ka Otmilti II, Danpuspom AD, dan Ditkum AD. Surat tersebut beredar di media sosial. Dalam surat itu, Brigjen Junior Tumilaar memohon agar dievakuasi ke RSPAD. Ia mengaku tengah sakit lambung atau GERD. Danpuspomad mengatakan saat ini Brigjen Junior Tumilaar dalam kondisi baik-baik saja dan masih berada di Rumah Tahanan Militer (RTM) Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Letjen Chandra memastikan pria yang kini menjabat sebagai Staf Khusus KSAD tersebut sudah mendapatkan pengobatan di tahanan.

 

5. Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, meminta Presiden Jokowi segera mengumumkan nama kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pengumuman itu perlu disegerakan guna mempercepat proses pembangunan di IKN Nusantara, apalagi presiden telah menandatangani Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. “Setidaknya, dilakukan pemerintah terutama nanti penanggung jawab utamanya adalah kepala otorita dan wakil kepala otorita. Menurut Undang-Undang (UU) sebentar lagi. Dua bulan sesudah terbentuk,” kata Doli dalam diskusi Beranda Nusantara “Menuju Ibu Kota Negara Baru” yang disiarkan YouTube RRI Net Official, Rabu (23/2).

Politisi Partai Golkar itu berharap, setelah nama-nama pimpinan diumumkan, struktur Badan Otorita IKN selesai terbentuk. Menurut Doli, hal-hal itu menunjukkan adanya keseriusan pemerintah terhadap pelaksanaan pembangunan IKN. “Ini untuk bisa menunjukkan bahwa sudah ada sesuatu percepatan,” ujarnya. Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN DPR itu menjelaskan, tugas dari kepala dan wakil kepala Badan Otorita IKN Nusantara adalah melakukan percepatan pembangunan di IKN. Dia berharap, dalam dua tahun ke depan ada langkah-langkah percepatan untuk mewujudkan IKN Nusantara.

 

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga menilai, dari sejumlah nama yang beredar, belum ada figur yang tepat untuk menduduki jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN). Nama-nama yang dimaksud mulai dari mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hingga eks Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono. “Nama-nama yang beredar dari kemarin sampai dengan terkini belum ada yang memenuhi syarat tersebut,” kata Nirwono, Rabu (23/2).

Menurut Nirwono, akan lebih tepat jika presiden menunjuk sosok yang memahami pembangunan infrastruktur secara teknis untuk mengisi kursi Kepala Otorita IKN. Apalagi, jika Jokowi ingin pemindahan ibu kota dimulai tahun 2024. Beberapa nama yang sempat beredar, kata dia, lebih tepat untuk ditugaskan memimpin IKN periode 2030-2035, 2035-2040, dan 2040-2045. Sebab, pada periode tersebut, sudah mulai dilakukan pemindahan pemerintah pusat, termasuk para ASN, ke kawasan ibu kota baru. Dengan demikian, dibutuhkan sosok yang mampu memimpin pemerintahan daerah khusus IKN.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rudy Prawiradinata mengatakan, wilayah Bukit Soeharto akan masuk dalam area Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara padahal awalnya kawasan itu tidak masuk dalan rencana pembangunan area IKN Nusantara. “Bukit Soeharto tadinya tidak masuk. Kami kan perkembangannya lama desain ini dari awal 150.000 hektare luas IKN, lalu kami diskusi dengan ahli lingkungan, Kementerian LHK dan lainnya akhirnya diputuskan daerah yang dilindungi dimasukkan saja,” ujar Rudy dalam diskusi virtual yang digelar Radio Republik Indonesia, Rabu (23/2). “Bukit Soeharto dulu tidak masuk karena kita pikir itu hutan kan. Kan nanti ribut kalau dimasukkan. Justru sekarang dimasukkan supaya bisa dijaga,” lanjutnya.

Rudy menjelaskan, saat ini di dalam Bukit Soeharto ada tambang dan perkebunan kelapa sawit. Nantinya, fungsi bukit itu akan dikembalikan sebagai kawasan hijau. “Sebaiknya daerah-daerah yang dilindungi dimasukkan saja. Supaya apa? Lebih mudah menjaganya kalau di bawah IKN,” ujar Rudy. Dia mengungkapkan, desain besar pemerintah dalam membangun kawasan IKN Nusantara adalah mengembalikan fungsi hutan di area itu.

Presiden Jokowi yakin Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan jadi kota yang inklusif untuk semua lapisan masyarakat. Ia juga IKN Nusantara bisa menjadi contoh bagi perkembangan kota-kota lain di Indonesia. “Saya meyakini IKN Nusantara akan menjadi kota yang inklusif, terbuka, kota untuk semua, kota yang akan sangat ramah bagi semua lapisan masyarakat untuk hidup berdampingan,” ujar Jokowi saat menjadi keynote speech pada talkshow “Menuju Ibu Kota Baru” yang ditayangkan YouTube Radio Republik Indonesia (RRI) pada Rabu (23/2). “Saya juga yakin IKN Nusantara akan menjadi representasi bangsa yang unggul sehingga menjadi contoh bagi perkembangan kota-kota lain di Indonesia,” lanjutnya.

Menurut presiden, pemindahan ibu kota negara ke Nusantara bukan sekadar memindahkan aparatur sipil negara (ASN) atau hanya membangun gedung-gedung pemerintahan. Namun, IKN merupakan lompatan bagi Indonesia untuk melakukan transformasi menuju arah lebih maju. Jokowi mengungkapkan, keberadaan IKN juga merespons komitmen Indonesia dalam penanggulangan perubahan iklim yang terlihat melalui pencapaian dan pengelolaan berbagai indikator menuju net zero carbon dan 100 persen energi baru dan terbarukan pada 2060.

 

Kepala Staf Presiden Moeldoko menjanjikan proyek besar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur tak sampai meminggirkan masyarakat lokal yang telah bernaung terlebih dulu di wilayah tersebut. “Yang lain adalah kebijakan afirmatif untuk masyarakat. IKN dan modernisasi agar tak alienasi mereka. Jangan sampai meminggirkan mereka,” kata Moeldoko dalam acara ‘Beranda Nusantara, Menuju Ibu Kota Negara Baru, Rabu (23/2).

Moeldoko mengatakan pemerintah akan membuat kebijakan afirmasi untuk warga lokal di IKN. Salah satunya dengan melibatkan partisipasi aktif dan menyerap tenaga kerja warga lokal pada proyek IKN tersebut. Moeldoko mengatakan hal itu dilakukan agar kebijakan IKN berjalan seiring kebutuhan dan menyesuaikan dengan warga lokal.

 

6. Mantan Menpora, Roy Suryo mengaku akan melaporkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ke Polda Metro Jaya, hari ini, Kamis (24/2), karena diduga membandingkan suara azan dan gonggongan anjing dalam sebuah wawancara di Pekanbaru, Riau beberapa hari lalu.
“Hari ini KRMT Roy Suryo bersama Kongres Pemuda Indonesia akan membuat Laporan Polisi terhadap YCQ yang diduga membandingkan suara Adzan dengan Gonggongan Anjing,” kata Roy dalam keterangan resminya, Kamis (24/2).
Roy mengatakan ucapan Yaqut itu diduga melanggar Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Atau bisa dijerat dengan Pasal 156a KUHP Tentang Penistaan Agama.
Roy mengatakan, pihaknya akan membawa pelbagai bukti guna menunjang laporannya tersebut. Di antaranya rekaman audio dan visual statemen Yaqut tersebut serta pemberitaan berbagai media. “Alias bukan hanya persepsi pelapor saja,” kata dia.

 

Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan penerbitan surat edaran (SE) Nomor 5 tahun 2022 bukan untuk melarang penggunaan pengeras suara atau sepiker yang berlebihan di masjid dan musala, melainkan demi keharmonisan di tengah masyarakat. “Kita tidak melarang masjid dan musala menggunakan Toa tidak, Silakan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam,” jelasnya, usai adakan pertemuan dengan tokoh masyarakat di Kediaman Gubernur Riau, Balai Serindit, Pekanbaru, Rabu (23/2).

Menurutnya penggunaan pengeras suara mesti diatur agar tidak menjadi gangguan bagi masyarakat terutama kalangan non muslim. Volume pengeras suara diatur maskimal 100 desibel.
“Aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis,” kata Yaqut. Menurut Yaqut, pengeras suara masjid dan musala harus diatur agar tidak menjadi gangguan. Dia menambahkan, di daerah mayoritas muslim memiliki banyak masjid dan musala berdekatan. Pengeras suara dalam waktu bersamaan akan menjadi gangguan bagi masyarakat sekitar.

 

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Nusron Wahid mengkritik Menteri Agama Yaqut Chalil Qoumas. “Ini bukan masalah demokrasi, ini orang (Menag) kekurangan pekerjaan. Iya (Menag) kayak nggak ada kerjaan lain saja yang mengurusin gini,” kata Nusron Wahid dalam acara Adu Perspektif ‘Siapa Puas dengan Jokowi’, yang diadakan detikcom dengan Total Politik, Rabu (23/2).

Menurut Nusron, permasalahan toa merupakan urusan masyarakat sipil, yakni antara pengurus masjid dengan warga sekitar. “Ada masyarakat yang memang senang kalau toanya kencang karena kalau toanya kencang itu dia bisa cepat-cepat ke masjid,” jelas Nusron.

7. Ketua Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer menilai, eks Sekretaris Umum FPI Munarman bukanlah seorang terduga teroris sebagaimana dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hal tersebut disampaikan Immanuel ketika dihadirkan sebagai saksi meringankan atau A de Charge dalam sidang perkara dugaan tindak pidana terorisme di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (23/2). “Karena saya tidak punya keyakinan kawan saya sebagai terorisme,” ujarnya dalam persidangan.

Munarman menurut Immanuel, juga tidak memiliki ideologi yang sama dengan ISIS. Dalam pandangannya, Munarman merupakan orang yang tegak lurus terhadap NKRI. “Karena dia tahu kelompok ISIS mainan dari luar, itu saya pertegas sekali, jangan sampai sidang ini opini kalau Munarman bagian dari ISIS karena Munarman ini saya yakini tegak lurus pada NKRI,” jelasnya.
Apabila Munarman seorang teroris, kata dia, punya banyak kesempatan untuk menyakiti Presiden Jokowi. Salah satunya ketika Munarman menjadi koordinator acara 212 di Monas, Jakarta Pusat, pada 2016 silam. Pada acara tersebut, Munarman sempat berdiri bersama sejumlah tokoh di ruang terbuka, mulai dari Presiden Jokowi sampai sejumlah menteri-menteri lainnya.

 

8. Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), Minggus Madai menyebut pemekaran wilayah Papua ibarat mesiu. Rencana itu menurut Minggus terlalu dipaksakan karena wilayah di Papua tidak memenuhi kriteria pemekaran. Minggus menyebut jika pemekaran dilakukan, akan menambah permasalahan baru di Papua. Bahkan bisa membunuh orang Papua. “Orang Papua sebut ini [pemekaran] mesiu. Mesin pembunuh orang Papua. Sudah tidak layak dipaksakan untuk dimekarkan,” kata Minggus dalam sebuah diskusi daring, Rabu (23/2).
Minggus menilai pemekaran itu tidak memenuhi beberapa kriteria, salah satunya terkait jumlah penduduk. Minggus menyebut warga Papua tak banyak, yaitu sekitar 5 juta penduduk. Jika Papua dibuat menjadi 5 provinsi saja, kata Minggus, maka hanya akan ada 1 juta penduduk di setiap provinsi.
Sementara itu, dari total 5 juta penduduk itu, sambungnya, hanya 2 juta orang yang merupakan orang asli Papua (OAP). Sehingga, pihaknya memprediksi, OAP yang akan tinggal di satu Provinsi tak menyentuh satu persen. “Dari 1 juta penduduk [tiap Provinsi], orang Papua hanya 0,6 persen saja. Jadi tidak masuk kriteria pemekaran. Luas wilayah oke, sumber daya oke, SDM kurang, jumlah penduduk tidak memenuhi syarat apalagi,” imbuhnya.

 

9. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, Indonesia ditunjuk sebagai negara penerima transfer teknologi untuk pembuatan vaksin mRNA. Ia mengatakan, selain Indonesia, tiga negara lainnya juga ikut menerima transfer teknologi vaksin mRNA yaitu Pakistan, Serbia dan Vietnam. “Dan kami sedang berdiskusi dengan negara lain. Kami merasa terhormat hari ini bergabung dengan empat negara yang berpartisipasi dalam hub (pusat transfer teknologi) dan akan mulai menerima formulir pelatihan bulan depan,” kata Tedros dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (23/2).

Tedros mengatakan, tujuan dari program tersebut untuk memfasilitasi produsen vaksin dari negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dapat memproduksi vaksin tertentu dan memiliki lisensi. “Kami (WHO) percaya transfer hub ini menjanjikan, tidak hanya untuk peningkatan vaksin covid-19, tetapi juga untuk penyakit lain termasuk malaria, TBC dan kanker,” ujarnya. (HPS)

 

Tentang Penulis: hps

Gambar Gravatar
Wartawan senior tinggal di Jakarta. hps@reporter.id