JAKARTA, REPORTER.ID – Usulan Wakil Ketua DPR merangkap Ketum PKB Muhaimin Iskandar soal penundaan pemilu 2024 jadi polemik berkepanjangan. Pengamat sosial politik dari UGM, Frans Maniagasi menilai, usulan itu hanya akal-akalan saja. ‘’Ya, usulan semacam itu hanya akal-akalan elit politik saja,’’ katanya kepada reporter.id, Jumat (25/2).
Frans memandang usulan semacam itu ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi usulan itu tidak memberikan pendidikan politik yang baik dan benar kepada masyarakat. Di sisi lain, usulan itu justru menjerumuskan Presiden Jokowi untuk melanggar konstitusi. Padahal dalam berbagai kesempatan Presiden Jokowi secara tegas telah menolak mentah mentah soal perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.
Menurut Frans Maniagasi, ke depan jika ada peluang untuk amandemen UUD 1945, sebaiknya masa jabatan presiden dapat diatur selama 7 tahun, seperti di Filipina. Dengan catatan, setelah 7 tahun yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan lagi sebagai presiden. Dengan demikian, ada jaminan yang diatur dalam konstitusi dan tidak berdampak merusak demokrasi dan menabrak konstitusi akibat ulah segelintir elite oportunis yang masih tetap ingin berkuasa.
Tokoh muda asal Papua ini menuturkan, dalam sebuah negara demokrasi, sirkulasi pergantian elite di kekuasaan merupakan hal yang wajar dan lumrah melalui pemilihan yang demokratis dan bermartabat. Jika dipaksakan perpanjangan masa jabatan presiden, maka sadar atau tidak, kita sedang mengkultusindividukan seseorang seperti pengalaman pada masa Orde Lama maupun Orde Baru yang lalu.
‘’Republik Indonesia bukan negara kerajaan tapi negara demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang memberikan peluang dan kesempatan untuk setiap anak bangsa yang memenuhi syarat untuk menjadi Presiden. Untuk itu saya menghimbau agar elite politik yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi untuk menginstropeksi dan mengevaluasi pemikirannya sehingga tidak melakukan proses pembodohan terhadap rakyat dan melecehkan demokrasi itu sendiri,’’ ujarnya.
Menurut Frans, harus ada kejujuran dan kearifan politik dari elite yang sudah habis kekuasaannya secara legowo untuk mundur, jangan mencoba coba menabrak konstitusi dan merusak agenda nasional pemilihan umum. ‘’Jangan karena ambisi untuk tetap berada dalam lingkaran kekuasaan lalu berargumentasi perpanjangan masa jabatan presiden dengan dalih yang tidak masuk akal,’’ kata Frans Maniagasi lagi. (HPS)
