JAKARTA, REPORTER.ID – Komisi X DPR akan membahas nasib para mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Ukraina dan Rusia setelah reses. Hal ini karena terkait dengan kelanjutan studi mahasiswa, baik yang mendapat beasiswa maupun yang menempuh secara mandiri.
“Masalahnya, perang Ukraina-Rusia ini belum jelas kapan berakhirnya. Sehingga kita tidak bisa menebak-nebak. Jadi nasib para mahasiswa ini perlu dibahas,” kata Anggota Komisi X DPR Mohammad Khairul Amri seusai dilantik menjadi anggota MPR melalui Pergantian Antar Waktu (PAW) oleh Ketua MPR, Bambang Soesatyo di Gedung MPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (2/3/2022).
Lebih jauh Politisi NasDem ini meminta para mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi di Ukraina tetap waspada dan terus berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Indonesia. “Namun, kita berharap perang ini segera berakhir, sehingga semua cepat pulih kembali, kemudian bisa ditentukan nasib para mahasiswa ini, apakah harus pulang dulu ke Indonesia atau tidak,” ujarnya.
Untuk itu Haerul Amri meminta pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dan membangun komunikasi yang intensif dengan semua pihak, demi keselamatan jiwa para mahasiswa. “Ini situasinya darurat perang, sehingga tidak bisa memilih ke wilayah mana, maka mesti terus boordinasi dengan Kedutaan besar RI,” ungkapnya.
Menurut Wakil Ketua Umum PP Gerakan Pemuda Ansor, langkah dan kebijakan Kedutaan Besar RI di Ukraina menjadi rujukan, karena lembaga itu merupakan kepanjangan tangan pemerintah. “Saran saya, mahasiswa yang masih studi di Ukraina, mengikuti arahan dan kebijakan dari Kedubes RI,” tambah Haerul Amri.
Lalu, apakah sebaiknya mahasiswa di sana mengungsi ke negara lain yang lebih aman, menurutnya perang yang sudah berlangsung beberapa hari ini menyebabkan situasi di Ukraina tidak menentu. “Ya, bisa saja mengungsi ke negara tetangga yang aman. Namun, hal ini menjadi kewenangan dari Kemenlu RI, kita belum tahu pasti bagaimana situasi di sana,” pungkasnya.
Sementara itu pelantikan Mohamad Haerul Amri ini menggantikan Hasan Aminuddin dari Fraksi NasDem karena tersangkut hukum di KPK, dan Hendrik H Sitompul menggantikan Abdul Wahab Dalimunthe dari Fraksi Demokrat.
