Isu menarik pagi ini soal capres 2024. Hasil survei Politika Research and Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI) menyebut Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menempati posisi teratas. Ketua Umum Ganjar Pranowo Presiden (GPP) Achmad Syaiful menegaskan, Ganjar memenuhi tiga kriteria capres usungan PDI-P yang sebelumnya dibeberkan Puan Maharani.
Isu kedua, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memamerkan kemajuan Jakarta dalam 50 tahun. Sementara itu, Paguyuban Baruklinting Tulungagung yang terdiri dari elemen masyarakat mendeklarasikan diri mendorong Anies Baswedan maju sebagai calon presiden (capres) 2024. Komunitas relawan ini siap bergerak hingga tingkat bawah untuk menggalang dukungan.
Isu ketiga, Wakil Ketua Komite I DPD, Abdul Kholik menawarkan konsep biaya pelaksanaan Pemilu 2024 lebih murah. Ia mengatakan ongkos pemilu 2024 bisa dipangkas hingga 50 persen. Kholik mengusulkan lima tahapan pemilu dipangkas jadi dua tahapan saja. “Kami di DPD justru malah menawarkan konsep, kalau pemilu dianggap bermasalah dengan biaya. Kami sudah itung-itungan. Kami punya resep solusi, 50 persen bisa dihemat biayanya,” kata Kholik.
Isu keempat, Presiden Jokowi mengajak semua pihak, termasuk dirinya, untuk tunduk, taat, dan patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. “Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi,” kata Jokowi di Istana Bogor, pekan lalu. Guru Besar UIN Syarief Hidayatullah, Azyumardi Azra menilai sikap Presiden Jokowi masih normatif. Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai, ungkapan Presiden Jokowi mengisyaratkan bahwa penundaan Pemilu 2024 tak dapat terlaksana.
Isu kelima, mulai hari ini, Senin (7/3), pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) sudah bisa masuk Bali tanpa harus menjalani masa karantina. Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan aturan pembukaan Visa Kunjungan Saat Kedatangan atau Visa on Arrival (VOA) Khusus Wisata bagi 23 negara. Aturan ini mulai berlaku Senin (7/3) dan hanya diterapkan bagi wisatawan asing yang akan berkunjung ke Bali. Berikut isu selengkapnya.
1. Lembaga survei Politika Research and Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI) merilis hasil survei kandidat calon presiden 2024. Hasilnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menempati posisi teratas, sedangkan Ketua DPR Puan Maharani jadi ‘juru kunci’. Ganjar mengungguli Anies Baswedan, Ridwan Kamil hingga Prabowo Subianto.
Ganjar unggul dari 11 aspek yang disurvei, yakni visioner, kepemimpinan politik, intelektualitas, keterampilan politik, keterampilan komunikasi politik, stabilitas emosi, gaya kepemimpinan, religiusitas dan nasionalisme, penampilan, integritas moral, serta kapabilitas.
Direktur Eksekutif PRC Rio Prayogo mengungkap alasan Ganjar ada di posisi teratas. Salah satunya soal gayanya. “Alasan yang muncul adalah gaya. Itu kan linenya dengan apa yang kita temukan di sini, gaya, bahkan cara bicara Ganjar itu menjadi sesuatu buat masyarakat di level grassroot, massa. Bahkan cara dia bersikap, cara dia menyampaikan sesuatu, merespon masalah,” ujar Rio.
Ia menerangkan, hasil survei selengkapnya adalah Ganjar menempati posisi pertama dengan skor 7,51. Anies Baswedan berada di posisi kedua dengan skor 7,32. Posisi ketiga ditempati Sandiaga Salahuddin Uno dengan skor 7,2. Nama-nama lainnya adalah Ridwan Kamil (7,14), Erick Thohir (6,88), Prabowo Subianto (6,85), Andika Perkasa (6,69), Muhaimin Iskandar (6,54), Airlangga Hartarto (6,41), Agus Harimurti Yudhoyono (6,31), dan Puan Maharani (5,8).
2. Ketua Umum Ganjar Pranowo Presiden (GPP) Achmad Syaiful menegaskan, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memenuhi 3 kriteria calon presiden usungan PDI-P yang sebelumnya dibeberkan Ketua DPP Puan Maharani. “Itu kan sebenarnya kriteria untuk Pak Ganjar kan masuk. Jangan dikerdilkan seolah-olah hanya untuk Mbak Puan,” kata Syaiful, Minggu (6/3).
Seperti diketahui, sebelumnya Puan Maharani mengungkapkan, setidaknya ada tiga kriteria utama untuk menjadi calon presiden yang akan diusung oleh PDI-P pada Pemilihan Umum 2024. Pertama, orang tersebut harus ikut bekerja keras dalam membangun partai. Kedua, sosok tersebut harus menjadi bagian dari keluarga besar PDI-P dan sering hadir dalam acara partai berlambang kepala banteng tersebut. Kriteria ketiga adalah memegang teguh cita-cita Soekarno, yakni berpedoman pada ideologi memperjuangkan rakyat.
“Kita lihat dong Pak Ganjar seperti apa, bagaimana dia di mata masyarakat, bagaimana dia memimpin, bagaimana dia berperilaku dengan kader, dengan sosialisasinya juga ke masyarakat, terus ada dukungan-dukungan,” tegas Syaiful.
Achmad Syaiful menyebut Ganjar Pranowo layak disebut sebagai anak ideologis Soekarno. Pernyataan ini sebagai tanggapan atas pernyataan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani yang menyebut bahwa calon presiden usungan PDI-P haruslah orang yang turut memperjuangkan ideologi Bung Karno.
“Cita-cita Bung Karno kan simpel saja, mensejahterakan rakyat, berjuang untuk persatuan dan kesatuan Indonesia. Mungkin kalau Anda lihat dia (Ganjar) dengan pluralismenya dia, dengan ideologinya dia, itu juga sudah membawa cita-cita Bung Karno untuk NKRI ini,” kata Syaiful, Minggu (6/3). “Betul sekali (Ganjar anak ideologis Soekarno). Bung Karno kan punya anak biologis dan ideologis. Di partai, kalau bukan anak biologis, ya anak ideologis (Soekarno),” tambahnya. Lebih lanjut, Syaiful menerangkan, Ganjar selama ini “ingin menyejahterakan rakyatnya” dan kerap datang langsung menemui warga dan berdialog soal keluhan mereka.
Syaiful juga beranggapan, sosok Ganjar Pranowo selama ini turut membesarkan PDI-P. Bahkan ia menyejajarkan Ganjar dengan Presiden Jokowi yang dianggapnya punya kesamaan dalam hal membesarkan PDI-P walaupun keduanya bukan pengurus partai. Pernyataan inipun juga menanggapi pernyataan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani yang menyebut, calon presiden usungan PDI-P haruslah orang yang turut membesarkan partai.
Menurut Syaiful, cara Ganjar maupun Jokowi dalam membesarkan PDI-P, tercermin dari kerjanya selama ini sebagai pejabat publik dan dukungan yang meluas dari berbagai elemen di luar partai, termasuk para relawan. “Relawan-relawannya tidak ada yang dia buat sendiri, tapi ada kesadaran dari teman-teman yang lain banyak yang ikut mendukung. Kan itu juga sudah membesarkan partai,” ujar Syaiful.
3. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memamerkan kemajuan Jakarta dalam 50 tahun. Anies menunjukkannya dengan membandingkan dua foto dari tahun berbeda. Foto tersebut diunggah melalui instagram pribadinya, @aniesbaswedan. Dalam postingan itu, Anies menunjukkan foto tahun 1971 dan di tahun 2021.
“Kemajuan Jakarta dalam 50 tahun, foto pertama dari 1971, foto bawah 2021,” kata Anies seperti dilihat pada Minggu (6/3). Anies juga bertanya ke para pengikutnya di Instagram soal kedua foto itu. Dia meminta netizen menyebutkan lima perbedaan dari kedua foto itu. “Bisa sebutkan lima perbedaannya?” tanya Anies.
Paguyuban Baruklinting Tulungagung yang terdiri dari elemen masyarakat mendeklarasikan diri mendorong Anies Baswedan maju sebagai calon presiden (capres) 2024. Komunitas relawan ini mengklaim siap bergerak hingga tingkat bawah untuk menggalang dukungan.
Deklarasi yang digelar di Warkop Sor Sengon, Desa Sembon, Kecamatan Karangrejo, Tulungagung ini diikuti puluhan anggota. Mereka berasal dari berbagai profesi, mulai pensiunan guru, pensiunan pengawas pendidikan, pengusaha, hingga pedagang sayur.
“Kami mendukung Pak Anies Baswedan untuk maju menjadi calon presiden, karena kami dulu adalah tenaga pendidik yang pernah dipimpin Pak Anies Baswedan sudah tahu kepemimpinan, karakter dan sepak terjangnya,” kata salah satu tokoh Paguyuban Baruklinting, Ahmad Syifa, Minggu (6/3). Menurutnya, kepemimpinan Anies saat menjadi Menteri Pendidikan maupun menjadi Gubernur DKI Jakarta memiliki sejumlah keberhasilan. Sehingga Anies dinilai layak maju sebagai kandidat presiden pengganti Jokowi.
4. Wakil Ketua Komite I DPD, Abdul Kholik menawarkan konsep biaya pelaksanaan Pemilu 2024 lebih murah. Ia mengatakan ongkos pemilu 2024 bisa dipangkas hingga 50 persen. Kholik mengusulkan lima tahapan pemilu dipangkas jadi dua tahapan saja. “Kami di DPD justru malah menawarkan konsep, kalau pemilu dianggap bermasalah dengan biaya. Kami sudah itung-itungan. Kami punya resep solusi, 50 persen bisa dihemat biayanya,” kata Kholik dalam diskusi daring, kemarin.
Mantan penyelenggara Pemilu, Kholik mengaku siap jika diajak membahas alokasi anggaran untuk Pemilu 2024. Dia mengaku pernah masuk dalam tim RUU Pemilu di DPR pada 2010-2012. Seperti diketahui, DPR belum memutuskan besaran anggaran untuk pelaksanaan Pemilu 2024. Namun, KPU telah mengusulkan bahwa anggaran Pemilu 2024 mencapai Rp76,6 triliun, atau turun dari pemilu 2019 senilai Rp86 triliun.
5. Presiden Jokowi mengajak semua pihak, termasuk dirinya, untuk tunduk, taat, dan patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini disampaikan Jokowi merespons munculnya usulan penundaan pemilu 2024. “Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi,” kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat (4/3) lalu.
Jokowi menuturkan, wacana menunda pemilu tidak bisa dilarang karena hal itu merupakan bagian dari demokrasi. Namun, ia menegaskan, pelaksanaan atas wacana tersebut harus tunduk pada aturan yang tertuang dalam konstitusi. ”Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan (masa jabatan presiden), menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas saja berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi,” kata Jokowi.
Cendekiawan Muslim yang juga Guru Besar UIN Syarief Hidayatullah, Azyumardi Azra menilai sikap Presiden Jokowi di tengah gaduh wacana penundaan Pemilu 2024, masih normatif. Azyumardi mengatakan pernyataan Jokowi ‘taat, tunduk dan patuh pada konstitusi’ tidak mencerminkan ketegasan terhadap sejumlah parpol yang menggulirkan ide perpanjangan tersebut.
“Pernyataan Presiden Jokowi bahwa ia ‘taat, tunduk dan patuh pd konstitusi” masih normatif; Tidak cukup tegas menjawab kegaduhan politik 3 parpol yang mengusulkan penundaan Pemilu 14 Februari 2024,” ujar Azyumardi Azra melalui akun Tiwtternya, @Prof_Azyumardi, kemarin.
Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai, ungkapan Presiden Jokowi bahwa semua orang wajib taat dan patuh pada konstitusi mengisyaratkan bahwa penundaan Pemilu 2024 tak dapat terlaksana. “Sesuai pandangan Presiden agar kita semua taat dan patuh pada konstitusi, maka usul Cak Imin, Zulkifli Hasan, dan Airlangga itu adalah usul yang tidak mungkin dapat dilaksanakan,” kata Yusril melalui keterangan tertulis, Minggu (6/3).
“Jika dilaksanakan, maka penundaan pemilu itu menabrak Pasal 22E ayat (1) UUD 45 yang memerintahkan agar pemilu dilaksanakan lima tahun sekali,” lanjutnya. Yusril menambahkan, karena tak dapat ditunda, pemilu mungkin saja dilaksanakan dengan lebih sederhana, namun tetap sesuai jadwal.
Yusril Ihza Mahendra menilai, penundaan pemilu menabrak Pasal 22E ayat (1) UUD 45 yang memerintahkan agar pemilu dilaksanakan lima tahun sekali. Di samping itu, secara politik, penundaan pemilu ini bakal berdampak serius yakni kevakuman kekuasaan di mana-mana. “Konsekuensi dari penundaan itu, jabatan-jabatan kenegaraan yang harus diisi dengan pemilu juga berakhir,” kata Yusril lagi.
Dalam keadaan kevakuman kekuasaan itu, warga berhak membangkang pada pejabat-pejabat yang memaksa bertindak sebagai seolah-olah pejabat yang sah. “Jika keadaan seperti itu terjadi, maka akan terjadilah anarki, semua orang merasa dapat berbuat apa saja yang diinginkannya,” ungkap Yusril. “Negara akan berantakan karenanya. Tertib hukum lenyap samasekali,” kata dia.
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai sikap Presiden Jokowi terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden kali ini tidak tegas. Berbeda dengan pernyataan Jokowi pada tahun 2019 yang menyebut bahwa isu perpanjangan masa jabatan presiden seakan menampar mukanya, kini Kepala Negara menyatakan hal itu bagian dari demokrasi.
“Kalau dicermati, respons ditunjukkan oleh presiden saat ini terhadap wacana penundaan pemilu dan penambahan tiga periode masa jabatan presiden memang tampak jelas ada penurunan ketegasan jika dibandingkan respons ditunjukkan pada akhir tahun 2019 lalu,” kata Bawono, Sabtu (5/3). Menurut Bawono, ketidaktegasan Jokowi ini seolah menguatkan dugaan sejumlah pihak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden berasal dari lingkaran Istana.
Angota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demorkasi (Perludem) Titi Anggraini menyebut penundaan Pemilu 2024 sebagai upaya untuk menerabas pembatasan masa perpanjangan presiden alias ingin tetap berkuasa.
Titi mengingatkan masa jabatan presiden telah diatur dalam Pasal 7 UUD 1945. Dalam aturan itu disebutkan bahwa masa jabatan selama lima tahun dan hanya bisa dipegang selama dua periode berturut-turut oleh seorang presiden yang sama. “Tentu saja penundaan pemilu merupakan alasan untuk menerabas atau melanggar pembatasan masa jabatan yang diatur dalam Pasal 7 UUD,” kata Titi dalam sebuah diskusi virtual, Minggu (6/3).
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan saat ini mayoritas pendukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemilu legislatif 2019 lalu tidak setuju dengan usulan penundaan Pemilu 2024. Padahal, kata dia, usulan tersebut dihembuskan oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Hal itu diketahui dari hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 25 Februari – 1 Maret 2022.
“Coba kita cek basis partai, kita punya pertanyaan, Pemilu legislatif 2019 kemarin memilih partai mana. Sebanyak 69,9 responden kami mengatakan memilih PKB. Hampir 70 persen pemilih PKB sendiri juga tidak setuju dengan klaim Ketumnya, Cak Muhaimin,” kata Burhan dalam diskusi daring, Sabtu (5/3).
6. Mulai hari ini, Senin (7/3), pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) sudah bisa masuk Bali tanpa harus menjalani masa karantina. Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan aturan pembukaan Visa Kunjungan Saat Kedatangan atau Visa on Arrival (VOA) Khusus Wisata bagi 23 negara. Aturan ini mulai berlaku Senin (7/3) dan hanya diterapkan bagi wisatawan asing yang akan berkunjung ke Bali.
“Ada 23 negara yang menjadi subjek dari fasilitas VOA Khusus Wisata ini. Perlu digarisbawahi bahwa VOA Khusus Wisata hanya bisa didapatkan oleh subjek Orang Asing apabila mereka memasuki wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali,” ujar Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh, melalui keterangan tertulis, Minggu (6/3). “Namun, Orang Asing pemegang VOA Khusus Wisata bisa keluar wilayah Indonesia melalui TPI mana saja, tidak harus di Bali,” katanya menambahkan.
7. Ada kabar baik bagi masyarakat Indonesia yang berniat untuk melakukan ibadah umrah. Sejak 5 Maret 2022, Arab Saudi sudah mencabut aturan terkait pembatasan jarak social, tes PCR, dan karantina. Seperti diketahui, selama ini Arab Saudi memberlakukan sejumlah aturan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.
Konsul Haji pada KJRI Jeddah Endang Jumali membeberkan tujuh aturan yang dicabut pemerintah Arab Saudi. Pertama, Arab Saudi tidak lagi memberlakukan atau menghentikan penerapan social distancing di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masjid jami’, dan masjid-masjid lainnya. ‘Namun, para jemaah tetap diwajibkan menggunakan masker di dalamnya,” kata Endang Jumali melalui pesan singkat, Minggu (6/3).
Kedua, Arab Saudi juga tidak lagi memberlakukan atau menghentikan penerapan langkah-langkah social distancing di semua tempat, baik tertutup dan terbuka, sera pada kegiatan dan acara. Ketiga, Arab Saudi kini tidak lagi mewajibkan orang untuk menggunakan masker saat berada di tempat terbuka. Keempat, Arab Saudi juga tidak mensyaratkan sertifikat dengan hasil negatif dari tes PCR yang disetujui atau Rapid Antigen Test sebelum kedatangan ke Kerajaan.
8. Kantor Staf Presiden (KSP) mengecam serangan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) di Boega, Kabupaten Puncak, Papua, Selasa (1/3). Serangan itu menewaskan 8 orang pekerja yang sedang memperbaiki menara base transceiver station (BTS).
Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani mengatakan para pekerja sedang memperbaiki koneksi demi memudahkan kegiatan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi warga. Dia berkata seharusnya para pekerja didukung, bukan justru diserang. “Saya mengecam tindak pidana yang diduga dilakukan oleh KKB di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua. Seluruh korban sedang melaksanakan tugas mereka demi mempermudah akses komunikasi masyarakat,” kata Jaleswari melalui keterangan tertulis, Minggu (6/3).\
Dia menyampaikan duka cita kepada keluarga 8 korban serangan tersebut. Jaleswari menyebut para pekerja melakukan perjuangan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan memperbaiki konektivitas. Jaleswari meminta aparat penegak hukum melakukan tindakan tegas. Dia tak ingin kejadian serupa terulang.
Jaringan Damai Papua (JDP) menyerukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) tidak lagi melakukan penyerangan terhadap warga sipil di tanah Papua. Seruan itu disampaikan Juru Bicara JDP, Yan Christian Warinussy menyusul penyerangan KKB di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua yang menewaskan 8 warga sipil pekerja tower dari PT Palapa Timur Telematika (PTT).
“Sebagai Jubir JDP, saya menyarankan TPNPB tidak lagi melakukan penyerangan terhadap warga sipil,” kata Warinussy, Sabtu (5/3). Warinussy mengatakan pihaknya juga mendesak TPNPB-OPM menghentikan kekerasan dalam menangani berbagai persoalan di Papua, termasuk di Distrik Beoga dan Distrik Mulia, Kabupaten Puncak, Papua.
9. Istana mempercepat proses pembentukan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Lembaga itu diprediksi beroperasi lebih cepat dari target dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Wandy Tuturoong mengatakan pemerintah sedang melakukan akselerasi pada sejumlah proses. Dia berkata pembentukan lembaga itu tak memakan waktu sampai akhir tahun ini.
“Memang amanat UU tentang IKN menyebutkan Otorita IKN beroperasi paling lambat tahun 2022. Namun, tidak berarti bahwa proses operasionalnya baru akan terjadi di akhir tahun,” kata Wandy dalam keterangan tertulis, Minggu (6/3). Wandy tak menyebut waktu persis peluncuran lembaga baru tersebut. Namun, ia membandingkan dengan proses pembentukan KSP yang hanya memerlukan waktu 3-4 bulan.
10. Pelda KKO (Purn) Soegimin (83), salah satu prajurit yang dulu mengankat jenazah tujuh Pahlawan Revolusi korban G30S/PKI, meninggal dunia di RSPAL Dr Ramelan, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (6/3) pukul 15.47 WIB. Ia meninggal setelah menderita gangguan pernapasan. Soegimin meninggalkan seorang istri dan tujuh orang anak. Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen TNI (Mar) Widodo Dwi Purwanto menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya salah satu putra terbaik bangsa ini.
“Beliau adalah prajurit pejuang yang berdedikasi dan loyalitas tinggi yang patut diteladani bagi para generasi penerus,” ujar Widodo dalam keterangan tertulis, Minggu sore. Jenazah almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) 10 November, Jalan Mayjen Sungkono, Surabaya, dengan upacara militer yang diikuti pasukan upacara gabungan dari TNI AD, AL dan AU. Pelda KKO (Purn) Soegimin merupakan salah satu yang diberikan tugas oleh Komandan KKO AL saat itu, Mayjen Hartono, untuk mengangkat jenazah tujuh perwira tinggi TNI AD yang menjadi korban tragedi 30 September 1965 di Lubang Buaya.
11. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) membuka kuota untuk 500 orang dalam pendaftaran komando cadangan (Komcad) 2022. Pendaftaran telah dibuka sejak Januari lalu.
“Pendaftaran Angkatan Udara dari 1 Januari sampai dengan akhir Februari 2022, offline di Lanud terdekat, online melalui website Kemhan,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah, Minggu (6/3).
Indan mengatakan, proses seleksi akan dilakukan mulai 1 hingga 31 Maret mendatang. Setelahnya, akan dilakukan latihan dasar militer selama 3 bulan. “Latsarmil (Latihan Dasar Militer) AU di Lanud Sulaiman Bandung, April sampai dengan Juni 2022,” kata Indan.
12. Wakil Ketua DPR Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya aspek kebudayaan dan agama dalam menyukseskan pembangunan. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri silaturahmi dengan Seniman Matraman, di Padepokan Seni Kirun (PadSki), Kota Madiun, Jawa Timur, Sabtu (5/3). Pria yang akrab disapa Cak Imin ini menilai, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan politik atau ekonomi untuk menyukseskan pembangunan.
Sebaliknya, indikator pembangunan justru akan terwujud apabila kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu aspek prioritas. Adapun langkah ini dilakukan lewat pengoptimalan peran kebudayaan dan agama sebagai pilarnya. “Salah satu indikator suksesnya pembangunan adalah kebahagiaan dan kesejahteraan. Kalau sudah ngomong kebahagiaan itu cuma ada dua, seni dan agama,” kata Cak Imin.
Lewat peran kebudayaan dan agama, lanjutnya, masyarakat dapat lebih mudah menerima informasi baru yang berkaitan dengan pembangunan. Misalnya pada pelaksanaan vaksinasi, organisasi keagamaan dan ulama memberi pengaruh besar terhadap kondisi di lapangan. (HPS)
