Salah satu isu hangat pagi ini adalah soal kubu-kubuan di Lapas Sukamiskin. Kabar mengenai kubu-kubuan antarkoruptor itu mencuat setelah ada keributan antara warga binaan mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dengan Amiril Mukminin yang merupakan mantan sekretaris pribadi eks Menteri KKP, Edhy Prabowo. Irvanto disebut berada di kubu Setya Novanto, sedangkan Amiril berada di kubu Nurhadi. Namun Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Sudjonggo membantah soal itu.
Isu kedua, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) membantah kabar yang menyebut dirinya bertemu dengan Presiden JokoWI membahas reshuffle atau kocok ulang kabinet pada akhir pekan lalu. Zulhas mengaku, dirinya baru pulang setelah melakukan kegiatan konsolidasi internal PAN di Jawa Tengah (Jateng) selama enam hari. “Tidak benar, ini baru pulang enam hari di Jateng konsolidasi partai,” kata Zulhas lewat pesan singkat, Senin (7/3). Sebelumnya, beredar kabar Zulhas bertemu Jokowi pada Jumat (4/3) lalu untuk membahas reshuffle kabinet.
Isu ketiga, Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim tidak pernah ada pembahasan soal penambahan masa jabatan presiden/wakil presiden maupun penundaan Pemilu 2024 di internal Pemerintah. “Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wapres baik untuk menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis, kemarin.
Isu keempat, Menag Yaqut Cholil Qoumas berencana mengundang pemimpin umat Katolik Paus Fransiskus ke Indonesia untuk melihat langsung indahnya keberagaman di Indonesia. Rencana itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada Pertemuan Nasional Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia di Nusa Dua, Denpasar, Bali.
Isu kelima, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong mengatakan, Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kemungkinan akan dilantik pekan ini oleh Presiden Jokowi. Sementara Mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra, dan sejumlah pemohon menggugat Undang-Undang (UU) Ibu Kota Negara (IKN) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para penggugat menilai UU Nomor 3 Tahun 2022 itu cacat formil karena tak sesuai dengan UUD 1945. Berikut isu selengkapnya.
Isu keenam, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan Azis Samual masih bungkam dan menyangkal keterlibatannya dalam kasus pengeroyokan terhadap Ketua Umum KNPI Haris Pertama. Sementara Haris menduga ada aktor atau dalang lain di atas politisi Partai Golkar, Azis Samual terkait pengeroyokan terhadap dirinya. Pasalnya, dia tidak kenal Azis Samual dan tidak pernah punya masalah dengannya.
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Sudjonggo membantah kabar ada beberapa kubu koruptor di Lapas Sukamiskin, Bandung yang kerap berseteru. Kabar mengenai kubu-kubuan antarkoruptor ini mencuat setelah ada keributan yang terjadi antara warga binaan mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dengan Amiril Mukminin yang merupakan mantan sekretaris pribadi eks Menteri KKP, Edhy Prabowo. Irvanto disebut berada di kubu Setya Novanto, sedangkan Amiril berada di kubu Nurhadi.
Sudjonggo mengklaim tidak ada kubu-kubuan di Lapas Sukamiskin. Menurut dia, hal itu sebatas pergaulan di dalam Lapas Sukamiskin. “Bukan kubu-kubuan atau kelompok, tapi lebih kepada orang lebih senang bersosialisasi dengan siapa. Misalnya, orang yang suka basket akan bergaulnya dengan sesama penyuka basket juga. Di sana (Sukamiskin) ada mantan korlantas yang pangkatnya bintang dua, kalau kubu-kubuan menang? Jadi, tidak ada Paling hanya si A orangnya ini, karena sering ngobrol saja,” katanya, Senin (7/3).
Menurut Sudjonggo, dalam keseharian di dalam lapas, bukan tidak mungkin terjadi hal tertentu yang berpotensi menimbulkan gesekan hingga keributan. “Itu pasti, tapi perselisihan itu menjadi besar, kan belum tentu juga,” ujarnya. Sudjonggo menambahkan, kondisi terkini di Lapas Sukamiskin sudah terkendali. Atas kasus tersebut, Lapas Sukamiskin sudah memberikan hukuman kepada Irvanto dengan hukuman di dalam sel selama enam hari. Kasus pun dinyatakan selesai usai Irvanto menandatangani perjanjian.
Sebelumnya dikabarkan, terpidana kasus korupsi e-KTP Setya Novanto dan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman terlibat perselisihan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. “Ada perselisihan dan sudah selesai. Sudah klir,” ujar Kabag Humas dan Protokol Ditjen PAS Kemenkumham, Rika Aprianti, saat dikonfirmasi, Rabu (2/3) lalu.
Rika tak mengungkapkan penyebab kedua terpidana kasus korupsi itu terlibat perselisihan. Hanya saja, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kalapas Sukamiskin, ia mengatakan masalah sudah selesai. “Sudah konfirmasi Kalapasnya, perselisihan sudah selesai dan dilanjutkan dengan pembinaan,” tuturnya.
Rika menambahkan perselisihan di Lapas merupakan salah satu risiko yang dihadapi dalam menangani warga binaan. Namun, ia menggarisbawahi bagaimana agar setiap perselisihan dapat diselesaikan dengan baik. “Yang penting perselisihan tersebut bisa dan telah terselesaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Kalapas Sukamiskin, Elly Yuzar, mengatakan tidak ada perselisihan antara Setnov dengan Nurhadi, tetapi hanya ada perbedaan komunikasi yang tidak nyambung. Peristiwa itu terjadi pada Februari lalu. “Sudah lama itu ya sekitar bulan kemarin [Februari], kalau dibilang perselisihan, apa ya, di sini mereka kan bergaul, mungkin tidak cocok komunikasinya sehingga dikatakan terjadi segala macam, itu enggak benar. Enggak ada kaitan ke sana [terkait perebutan sel], bahkan Pak Nurhadi datang ke mari kita lakukan isolasi selama 14 hari,” kata Elly.
2. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) membantah kabar yang menyebut dirinya bertemu dengan Presiden JokoWI membahas reshuffle atau kocok ulang kabinet pada akhir pekan lalu. Zulhas mengaku, dirinya baru pulang setelah melakukan kegiatan konsolidasi internal PAN di Jawa Tengah (Jateng) selama enam hari. “Tidak benar, ini baru pulang enam hari di Jateng konsolidasi partai,” kata Zulhas lewat pesan singkat, Senin (7/3).
Sebelumnya, beredar kabar Zulhas bertemu dengan Jokowi pada Jumat (4/3) lalu untuk membahas reshuffle kabinet. Juru Bicara PAN Viva Yoga Mauladi juga membantah Zulhas bertemu Jokowi pada akhir pekan lalu. Menurutnya, Zulhas sibuk melakukan kegiatan konsolidasi serta pemantapan Pemilu 2024 terhadap kader-kader PAN di Jawa Tengah (Jateng) sepanjang pekan lalu.
“Berita itu tidak benar, karena dalam sepekan kemarin Ketua Umum road show konsolidasi kader dan pemantapan persiapan pemilu di Jateng. Keliling ke seluruh kabupaten [atau] kota untuk bertemu dengan basis konstituen dan pengurus partai,” kata Viva.
3. Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim tidak pernah ada pembahasan soal penambahan masa jabatan presiden/wakil presiden maupun penundaan Pemilu 2024 di internal Pemerintah. “Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wapres baik untuk menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Senin (7/3).
“Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan tersebut,” imbuhnya. Ia mengatakan Presiden Jokowi justru sampai dua kali memimpin rapat kabinet, yaitu pada 14 september 2021 dan 27 september 2021 yang isinya meminta Menko Polhukam, Mendagri, dan Ka BIN untuk memastikan gelaran pemilu 2024 berjalan.
Pada 14 September 2021, kata Mahfud, Jokowi meminta dirinya, Mendagri, dan Ka BIN memastikan pemilu 2024 berjalan aman, lancar, tidak memboroskan anggaran, tidak terlalu lama masa kampanye dan juga tidak terlalu lama jarak antara pemungutan suara dan hari pelantikan pejabat-pejabat hasil pemilu dan pilkada tahun 2024. Ini dimaksudkan agar naiknya suhu politik menjelang pembentukan kabinet baru tahun 2024 tidak terlalu lama. Jokowi juga meminta agar komunikasi terus dibangun dengan KPU, Bawaslu, DKPP dan DPR untuk menentukan jadwal pemilu.
Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Presiden Jokowi sudah setuju pemungutan suara pemilu dan pilpres berikutnya digelar pada 14 Februari 2024. Tanggal itu juga telah disetujui DPR serta KPU. “Dengan demikian sikap Presiden sudah jelas tentang jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024,” kata Mahfud lewat siaran pers, Senin (7/3).
Mahfud lalu menjelaskan, dalam rapat tanggal 17 Sptember 2021 dan 23 September 2021, pemerintah mengusulkan pemungutan suara pada 8 atau 15 Mei 2024. Kemudian disetujui di rapat kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi pada 27 September 2021 dan itu diminta agar disampaikan kepada KPU dan DPR. “Namun ketika alternatif tersebut disampaikan dalam raker tanggal 6 Oktober 2021 antara DPR, KPU dan pemerintah, ternyata DPR dan KPU tidak setuju dan mengajukan alternatif lain,” kata Mahfud.
Jokowi, kata Mahfud, lalu berkomunikasi langsung dengan KPU di Istana Merdeka pada 11 November 2021. Dalam kesempatan itu Jokowi menyatakan setuju pemungutan suara dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Tanggal itulah yang kemudian disetujui oleh DPR, KPU dan pemerintah pada rapat kerja 24 Januari 2022. “Setelah itu presiden menekankan lagi kepada Menko Polhukam dan Mendagri agar betul-betul mempersiapkan semua instrumen yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024,” ucap Mahfud.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan Presiden Jokowi sudah menegaskan sikap akan menaati konstitusi terkait wacana penundaan Pemilu 2024. “Itu sikap Pak Presiden sudah tegas,” ujar Hasto, Senin (7/3). Menurutnya, Jokowi merujuk pada sikap komitmen dalam kehidupan bernegara yaitu menaati konstitusi, termasuk menaati berbagai aturan turunan yang tidak terlepas dari konstitusi dan Pancasila.
“Komitmen tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah taat pada konstitusi yang mengatur kehidupan bersama sebagai satu bangsa,” lanjut Hasto. Meski demikian, Hasto tak merespons secara gamblang terkait sikap Jokowi yang dianggap permisif terhadap penundaan pemilu oleh beberapa pakar. Ia tak menjawab secara lugas terkait kewajiban Jokowi sebagai petugas partai untuk patuh mengikuti sikap PDIP.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Nusirwan Sujono, menegaskan partainya akan menaati konstitusi yang mengamanatkan pelaksanaan Pemilu berlangsung tiap lima tahun sekali. Oleh sebab itu, jika ada pihak-pihak yang ingin mengubah konstitusi lewat amendemen UUD 1945 terkait pemilu 2024, harus melampaui ‘tembok’ PDIP terlebih dahulu.
“Kita sudah tegas mengatakan bahwa kita menjaga konstitusi, dalam pengertian bahwa demokrasi lima tahunan itu kan kita jaga, itu kan sudah berulang-ulang sampai capek ngomongnya,” tutur Nusirwa, Senin (7/3).
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai pernyataan yang disampaikan Presiden Jokowi dalam merespons usulan penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 multitafsir. Menurut dia, Jokowi seharusnya menyampaikan pernyataan yang tegas dengan taat pada konstitusi dan waktu penyelenggaraan Pemilu 2024 yang sudah diputuskan oleh penyelenggara pemilu, pemerintah, dan Komisi II DPR beberapa waktu lalu.
“Multitafsir. Sebaiknya jelas dan tegas. Ikut konstitusi. Beliau dua periode dan Pemilu pada 14 Februari 2024,” kata Mardani, Senin (7/3). Ia kembali menyampaikan, pernyataan Jokowi dalam menyikapi penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak tepat dan tidak jelas.
Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, menilai pernyataan Presiden Jokowi terkait usulan penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 kurang tegas. “Satu kalimat saja dari saya: kurang tegas pernyataan Presiden menolak perpanjangan atau penundaan pemilu ini. Beda dengan tiga periode kemarin yang sampai bawa-bawa ‘menampar muka saya ini’ dan lain-lain,” kata Jansen saat dihubungi, Senin (7/3).
Ia mengajak publik untuk menolak semua dalih dan alasan yang digunakan dalam menggulirkan usul penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024. Jansen mengatakan, nafsu sejumlah pihak untuk berkuasa dengan merusak siklus penyelenggaraan pemilu yang telah berjalan pasca-era Reformasi berpotensi menjadi musibah bagi demokrasi dan perjalanan Indonesia di hari mendatang. Ia meminta, pihak-pihak tersebut segera sadar.
Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi menyatakan tidak ada senator yang mendukung usul penundaan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 hingga saat ini. Ia mengatakan usul penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan periodisasi masa presiden bertentangan dengan konstitusi dan sangat mencederai demokrasi di Indonesia. “Tentunya hari ini belum ada yang menyatakan dukungan baik di media maupun rapat di DPD,” kata Fachrul, Senin (7/3).
Menurut Fachrul, DPD tegas menolak usul penundaan Pemilu 2024 yang bertentangan dengan Pasal 22 D dan Pasal 7 UUD 1945. Menurutnya, DPD akan mengambil keputusan resmi sebagai sebuah lembaga terkait wacana penundaan Pemilu 2024 dalam Rapat Paripurna pembukaan masa sidang pada pekan depan. “Kita dalam masa sidang ke depan akan memparipurnakan sikap resmi DPD untuk penolakan penundaan pemilu. Apapun keputusan paripurna harus diikuti anggota walau ada satu atau dua mendukung, tapi keputusan lembaga tetap menolak,” tuturnya.
4. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berencana mengundang pemimpin umat Katolik Paus Fransiskus ke Indonesia untuk melihat langsung indahnya keberagaman di Indonesia. Rencana itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada Pertemuan Nasional Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia di Nusa Dua, Denpasar, Bali, Senin (7/3). “Saya ingin menghadirkan Paus Fransiskus ke Indonesia untuk melihat langsung indahnya keberagaman di Indonesia, sekaligus menyapa umat Katolik Indonesia secara langsung,” ujar Yaqut dalam keterangan resmi Kemenag yang dikutip Selasa (8/3).
Meski demikian, Yaqut tak merinci kapan Paus Fransiskus bisa datang ke Indonesia. Ia hanya menugaskan Plt Dirjen Bimas Katolik Kemenag untuk menjajaki kemungkinan tersebut. “Mudah-mudahan setelah kondisi normal, beliau bisa hadir ke Indonesia. Saya minta Pak Plt Dirjen Katolik menjajaki rencana mengundang beliau,” sambungnya. Yaqut lantas berkisah tentang pertemuannya dengan pemimpin Paus Fransiskus pada 2019 silam. Ia mengapresiasi keterbukaan Paus Fransiskus dalam menerima perbedaan.
Tri Handoko Seto menggugat Presiden Jokowi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta usai dicopot dari jabatannya sebagai Dirjen Bina Masyarakat (Bimas) Hindu Kementerian Agama (Kemenag). Berdasarkan situs resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, gugatan itu beregistrasi nomor perkara 53/G/2022/PTUN.JKT tanggal 1 Maret 2022.
Tri Handoko Seto mengajukan permohonan untuk mengabulkan gugatan seluruhnya. Ia juga meminta keputusan Jokowi Nomor: 172/TPA Tahun 2021 tertanggal 6 Desember 2021 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Agama tak sah atau dibatalkan. Tri Handoko juga meminta Jokowi mencabut/membatalkan keputusan tersebut.
5. Pemerintah meminta semua pihak tidak mendramatisasi kondisi di Papua dengan alasan kasus kriminal di wilayah lain malah lebih banyak. Dalam beberapa hari terakhir, terjadi sejumlah insiden penembakan di wilayah Papua yang memakan korban jiwa dari unsur masyarakat sipil. Sebanyak delapan pekerja PT Palapa Timur Telematika (PTT), tewas tertembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Beoga, Kabupaten Puncak pada Selasa (1/3).
Insiden itu menambah daftar kelam korban jiwa yang timbul akibat konflik bersenjata di wilayah Bumi Cenderawasih hingga saat ini. “Papua itu harus dilihat sebagai keadaan normal, karena dianggap tidak normal juga tidak produktif kan,” kata Menko Polhukam Mahfud MD, di Mabes Badan Keamanan Laut, Jakarta, Senin (7/3). Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menilai, optimalisasi institusi-institusi penegakan hukum dan penjaga keamanan serta keamanan di wilayah tersebut tetap dilakukan.
6. Kemenlu RI masih menunggu jaminan aman jalur evakuasi untuk menjemput 9 warga negara Indonesia (WNI) yang saat ini tertahan di Chernihiv, Ukraina. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Judha Nugraha mengatakan, pihaknya saat ini masih menjalin komunikasi intensif dengan pihak-pihak dari Ukraina dan Rusia untuk membuat jalur evakuasi aman. Harapannya, 9 WNI bisa segera dijemput dan keluar dari Chernihiv untuk ke negara tetangga Ukraina yang aman. “KBRI Kyiv siap bergerak menjemput saat jaminan safe passage telah diberikan kedua pihak yang bertikai,” ujar Judha, Senin (7/3). Selain itu, ia juga mengungkapkan telah menjalin komunikasi dengan 9 WNI di Chernihiv secara virtual.
Kemenlu memastikan 9 WNI yang saat ini berada di Chernihiv, Ukraina berada dalam kondisi aman. Untuk diketahui, Chernihiv merupakan salah satu wilayah yang menjadi pusat pertempuran antara Ukraina dan Rusia. Direktur Perindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemenlu Judha Nugraha mengaku baru saja menjalin komunikasi dengan sembilan WNI tersebut. “Kami baru saja menjalin komunikasi virtual via zoom dengan 9 WNI di Chernihiv. Kondisi mereka saat ini aman dan pasokan logistik juga memadai,” kata Judha. Dijelaskan, komunikasi dengan WNI di Ukraina telah terjalin intensif sejak sebelum serangan Rusia.
7. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, wilayah aglomerasi Jabodetabek dan Surabaya Raya kembali masuk ke Level 2 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) selama sepekan mendatang. Hal ini disebabkan situasi pada dua daerah aglomerasi itu kian membaik. “Seiring dengan perbaikan situasi yang semakin hari semakin baik, maka sejumlah kabupaten/kota yang berstatus Level 2 kembali meningkat cukup signifikan,” ujar Luhut dalam konferensi pers evaluasi PPKM yang disiarkan daring, Senin (7/3). “Aglomerasi Jabodetabek dan Surabaya Raya kembali masuk ke Level 2 karena kasus konfirmasi harian turun,” ungkapnya.
8. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong mengatakan, Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kemungkinan akan dilantik pekan ini oleh Presiden Jokowi. Menurut Wandy, pelantikan akan dijadwalkan dalam sehari atau dua hari ke depan. “Iya kemungkinan dalam satu atau dua hari ke depan. Tetapi saya belum dapat memastikan,” ujarnya, Selasa (8/3).
Wandy Tuturoong mengatakan, Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan berkantor di Jakarta dan Balikpapan. Namun, operasional seperti itu hanya bersifat sementara selama proses pembangunan fisik di IKN Nusantara masih berlangsung. “Ada sekretariat IKN, lintas kementerian yang sedang disiapkan Bappenas. Di Balikpapan dan juga ada di Jakarta karena masih transisi,” ujar Wandy.
Mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra, dan sejumlah pemohon menggugat Undang-Undang (UU) Ibu Kota Negara (IKN) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para penggugat menilai UU Nomor 3 Tahun 2022 itu cacat formil karena tak sesuai dengan UUD 1945. “Tidak dipenuhinya hak untuk dipertimbangkan (right to be considered) dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained),” demikian tertulis dalam petitum permohonan uji materi itu yang dikutip Senin (7/3). Pengajuan gugatan itu diterima MK pada Selasa (1/3) lalu pukul 16.00 WIB.
Para pemohon menilai tidak terpenuhinya hak untuk dipertimbangkan dan hak untuk mendapatkan penjelasan dalam pembentukan UU IKN itu bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan pembentukan UU mesti menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama. UU IKN juga dinilai tidak mengakomodasi partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945.
9. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan Azis Samual hingga kini masih bungkam dan menyangkal keterlibatannya dalam kasus pengeroyokan terhadap Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama. “Azis Samual masih belum ada perkembangan, masih bungkam,” kata Zulpan di Jakarta, Senin (7/3). Adapun Polda Metro Jaya telah menetapkan Azis Samual sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap Haris Pertama.
Meski Azis menyangkal keterlibatannya, polisi sudah mengantongi cukup bukti untuk menetapkan dia sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan tersebut. “Kami memiliki bukti keterkaitan dan keterlibatan dia walaupun dia menyangkal,” ujar Zulpan. Zulpan mengatakan pihaknya akan fokus mendalami peran Azis sebagai pihak yang memerintahkan pengeroyokan terhadap Haris Pertama.
Ketua Umum KNPI Haris Pertama menduga ada aktor atau dalang lain di atas Politikus Partai Golkar, Azis Samual terkait pengeroyokan terhadap dirinya. Haris dikeroyok oleh sejumlah orang di halaman parkir rumah makan kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat pada 21 Februari 2022. “Saya yakin bahwa di atas Bung Azis Samual ada lagi aktor atau dalang dari tindakan kekerasan,” ujar Haris, Kamis (3/3).
Haris mengaku, tidak mengenal sosok Azis Samual meski sama-sama tergabung dalam partai berlambang pohon beringin itu. Dia juga tidak pernah berselisih dengan Azis Samual baik secara langsung maupun di dalam satu grup apa pun. “Saya tidak pernah mengenal saudara Azis Samual walaupun saya satu partai dengan beliau. Saya yakin bahwa saya tidak pernah berselisih paham di grup mana pun dengan Azis Samual,” ucap Haris.
10. Ribuan buruh akan melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR RI hari ini, Selasa (8/3), bertepatan dengan peringatan International Women’s Day atau Hari Perempuan Internasional. “Massa aksi berasal dari berbagai organisasi seperti serikat buruh, serikat petani, pekerja rumah tangga, hingga organisasi perempuan,” kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Senin (7/3).
Said Iqbal menyatakan hingga kini penindasan terhadap perempuan kelas pekerja masih terus terjadi dalam beragam bentuk dan rupa. Dia menilai di Indonesia penindasan itu terlihat dengan meningkatnya sistem kerja kontrak, outsourcing/alih daya, serta sistem kerja lepas lainnya. Fenomena tersebut masih menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh kelas pekerja, tidak terkecuali pekerja/buruh perempuan. (HPS)
