Salah satu isu hangat pagi ini soal kelangkaan minyak goreng. Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, pihaknya ingin membantu menyelesaikan masalah kelangkaan sejumlah kebutuhan bahan pokok yang terjadi belakangan ini, termasuk di antaranya kelangkaan minyak goreng. Ia ingin mengajak Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto duduk bersama membahas persoalan tersebut. “Kami mohon berkenan kepada bapak Menko Marves, bapak Menko Perekonomian, kita bisa merapatkan barisan,” ujar Firli.
Isu kedua, peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Hadar Nafis Gumay mengatakan anggaran Pemilu 2024 yang belum disepakati hingga saat ini bisa menjadi salah satu alasan untuk menunda penyelenggaraan Pemilu 2024. Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati meminta pemerintah dan DPR segera membahas dan menyepakati usulan anggaran pemilu yang diusulkan KPU. Menurutnya, kepastian anggaran menjadi jaminan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Isu ketiga soal reshuffle kabinet. Isunya masih simpang siur dan pihak Istana juga masih bungkam soal ini. Namun petinggi DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luqman Hakim mengaku telah mendengar kabar soal rencana Presiden Jokowi lakukan reshuffle atau kocok ulang kabinet pada akhir Maret 2022 ini. Bahkan ia mengatakan, berdasarkan informasi yang beredar, PAN bakal mendapatkan jatah kursi menteri dan wakil menteri yang jumlahnya masing-masing satu dalam reshuffle kabinet tersebut. “PAN dapat satu menteri plus satu wamen,” kata Luqman.
Isu keempat, Presiden Jokowi menerima kunjungan Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di Istana Bogor Selasa sore (8/3). Dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi dan Tony Blair membahas ekonomi hijau dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia. Tony merupakan anggota Dewan Pengarah IKN. Saat pertemuan, Presiden Jokowi didampingi Menko Marves Luhut Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Tohir.
Isu kelima, pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengatakan, amendemen UUD 1945 tidak masuk akal apabila dilakukan untuk kepentingan mengubah lamanya masa jabatan presiden. Sebab, perubahan UUD idealnya diperuntukkan bagi kepentingan besar dan jangka panjang. Dia mencontohkan, amendemen UUD untuk menghidupkan kembali garis-garis besar halauan negara (GBHN). “Itu saja enggak mungkin sekarang ini. Apalagi untuk urusan kepentingan jangka pendek atau memperpanjang kepentingan sendiri. Tidak masuk akal dan tidak mungkin. Kalau dipaksakan bisa ribut. Karena itu berarti pengkhianatan kepada negara,” ujar Jimly.
Isu keenam, Moskow telah mengumumkan gencatan senjata kemanusiaan di Ukraina. Hal itu dilakukan untuk melakukan evakuasi penduduk sipil. “Mulai pukul 10:00 MSK (0700 GMT) pada 9 Maret 2022, Federasi Rusia mendeklarasikan ‘rezim diam’ dan siap menyediakan koridor kemanusiaan,” kata Sel Kementerian Pertahanan Rusia yang bertanggung jawab atas operasi kemanusiaan di Ukraina, seperti dilansir dari AFP, Rabu (9/3). Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, pihaknya ingin membantu menyelesaikan masalah kelangkaan sejumlah kebutuhan bahan pokok yang terjadi belakangan ini, termasuk di antaranya kelangkaan minyak goreng. Menurut Firli, persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan memperbaiki sistem tata niaga dan kebutuhan bahan pokok bersama dengan kementerian/lembaga terkait.
Ia mengatakan, pembahasan ini perlu dilakukan juga untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan kelangkaan terhadap barang kebutuhan pokok masyarakat. “Karena tugas KPK juga melakukan pencegahan dengan perbaikan sistem. Dalam waktu dekat mungkin kita perlu bahas tentang tata niaga, bahan pokok, termasuk holtikultura dan bahan impor lainnya,” ujar Firli dalam acara launcing simbara secara virtual, Selasa (8/3).
“Termasuk di dalamnya kita ingin menyelamatkan kelangkaan yang merupakan kebutuhan rakyat, apakah itu minyak goreng, bawang, apakah itu daging termasuk kedelai dan beras,” kata Firli melanjutkan. Sejauh ini, ia mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Mendag Muhammad Lutfi dan Mentan Syahrul Yasin Limpo untuk membahas tentang perbaikan sistem niaga dan kebutuhan pokok. Ia berharap Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ikut membahas persoalan ini. “Kami mohon berkenan kepada bapak Menko Marves, bapak Menko Perekonomian, kita bisa merapatkan barisan,” ucap Firli.
Statemen Irjen Kemendag Didid Noordiatmoko soal banyak rumah tangga yang menyetok minyak goreng jadi sorotan DPR. Anggota Komisi VI DPR lainnya, Achmad Baidowi mengkritik sikap Kemendag yang mencurigai masyarakat menyetok minyak goreng di rumah masing-masing di tengah kelangkaan minyak goreng. Baidowi menilai, kecurigaan Kemendag itu tidak beralasan karena masyarakat pun kini kesulitan untuk memperoleh minyak goreng. “Ini Kemendag tidak beres, justru menuding warga. Lho, ditimbun di mana, mau timbun di mana, wong minyaknya enggak ada yang mau ditimbun,” kata Baidowi, Selasa (8/3).
Politisi PPP itu mengingatkan Kemendag untuk tidak membuang badan atau melempar persoalan kelangkaan minyak goreng kepada masyarakat. Menurut Baidowi, jika tidak mampu mengatasi kelangkaan dan mahalnya minyak goreng, Kemendag sebaiknya meminta maaf dan menjelaskan persoalan yang dihadapi. “Sekarang malah warga masyarakat yang dituding menimbun minyak goreng, saya kira itu tidak fair, tidak menunjukkan sikap yang proporsional dan profesional,” katanya seraya meminta agar Kemendag fokus mengatasi tata niaga minyak goreng, bukan malah membuat kegaduhan baru.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI-P, Deddy Yevri Sitorus mengaku heran dengan pernyataan Kemendag yang menuding masyarakat menyetok minyak goreng sehingga menyebabkan kelangkaan barang. Dia menyatakan, tidak masuk akal masyarakat justru dipersalahkan atas adanya masalah kelangkaan minyak goreng di pasaran. “Masalah ini sudah berbulan-bulan, sejak Januari kelangkaan sudah terjadi secara masif. Jadi menurut saya agak membingungkan kalau masyarakat yang dipersalahkan karena menimbun,” kata Deddy, Selasa (8/3).
Deddy meminta Kemendag menjelaskan di daerah mana saja terjadi penimbunan minyak goreng oleh masyarakat. Menurut dia, klaim itu perlu dijelaskan secara detail. Ia mengatakan, bisa saja konsumen menimbun dengan alasan panic buying, tetapi harus jelas di mana anomalinya. “Itu kan bisa dicek, bukan ditebak-tebak. Kalaupun benar ada sebagian masyarakat menimbun minyak goreng, menurut saya, jumlahnya tidak banyak karena barangnya langka,” ujarnya. Karena itu, Deddy mendesak Kemendag melakukan investigasi dan audit yang mendalam sebelum mengambil kesimpulan atau menebak akar masalah kelangkaan minyak goreng.
Sebelumnya, Inspektur Jenderal Kemendag Didid Noordiatmoko memastikan saat ini produksi minyak goreng sudah mendekati kebutuhan dalam negeri. Sehingga, kelangkaan minyak goreng seharusnya teratasi paling lambat pada akhir Maret 2022. Ia mengatakan pemerintah secara bertahap menyelesaikan persoalan produksi hingga distribusi minyak goreng agar bisa diperoleh dengan mudah, dengan harga yang terjangkau di masyarakat.
Namun, muncul persoalan baru yang merupakan dampak dari kenaikan harga dan kelangkaan barang, yaknipanic buying. Lantaran kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga yang terjangkau, masyarakat membeli melebihi kebutuhan ketika mendapatkan kesempatan. Padahal, hasil riset menyebutkan kebutuhan minyak goreng per orang hanya 0,8-1 liter per bulan. Artinya, kini banyak rumah tangga menyetok minyak goreng. “Tapi ini baru terindikasi,” imbuh Didid.
2. Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Hadar Nafis Gumay, mengatakan anggaran Pemilu 2024 yang belum disepakati hingga saat ini bisa menjadi salah satu alasan untuk menunda penyelenggaraan Pemilu 2024. Pasalnya, menurutnya, sebagian besar anggaran digunakan di awal tahapan awal Pemilu.
“Saya kira bisa juga. karena kalau pemilu tidak siap terlaksana akibat dana yang tidak cukup atau terlambat diturunkan ya bisa tidak terlaksana. krn pemilu itu tahapannya sebagian besar di bagian awal abis itu lanjut di bagian lain, kalau bagian awal tidak bisa dilaksanakan bagian lanjutannya tidak bisa dilanjutkan,” kata Hadar, Selasa (8/3). “Semua membutuhkan biaya cukup. Kalau tidak jelas, tidak cukup turun terlambat, ya bisa berantakan. Jadi akhirnya banyak orang analisis ini bisa jadi model lain untuk alasan penundaan,” imbuhnya.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati meminta pemerintah dan DPR segera membahas dan menyepakati usulan anggaran pemilu yang diusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Khoirunnisa mengatakan, kepastian anggaran menjadi jaminan penyelenggaraan Pemilu 2024. “Terkait anggaran yang dianggap terlalu besar, sebetulnya kan bisa segera dibahas, pos-pos mana yang bisa dihemat. Dibahas bersama antara KPU, pemerintah, dan DPR. Karena salah satu tugas dari DPR kan ada fungsi legislasi,” ujar Khoirunnisa, Selasa (8/3). Menurut dia, persetujuan anggaran pemilu dan penetapan Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu dapat mengakhiri wacana penundaan pemilu.
Anggota Komisi II DPR RI, Rifqinizami Karsayuda menyatakan, kelanjutan pembahasan anggaran Pemilu 2024 menunggu pelantikan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027.
Menurutnya, langkah serupa juga dilakukan pihaknya terhadap pembahasan tahapan Pemilu 2024. “Pembahasan tahapan dimulai setelah anggota KPU dan Bawaslu baru dilantik. Soal anggaran pemilu 2024 juga akan menunggu KPU dan Bawaslu baru,” kata Rifqi lewat pesan singkat Selasa (8/3).
KPU telah merevisi usulan anggaran penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Jika sebelumnya KPU mengusulkan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp86 triliun, hasil rasionalisasi menyebut angka Rp76,6 triliun sebagai usulan akhir KPU. Namun, usulan tersebut belum disepakati DPR dan pemerintah. KPU membagi total anggaran tersebut untuk dipenuhi lewat empat sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN), yakni sejak 2022 hingga 2025.
Berdasarkan data KPU, kabarnya total kebutuhan anggaran Pemilu 2024 dipenuhi 10,52 persen dari APBN 2022, kemudian 22,78 persen dari APBN 2023, lalu 64,01 persen dari APBN 2024, serta 2,69 persen dari APBN 2025. Namun anggaran yang disusun KPU tersebut belum mendapatkan persetujuan dari DPR dan Kementerian Keuangan.
3. Isu reshuffle kabinet masih simpang siur. Pihak Istana juga masih bungkam soal ini. Namun petinggi DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luqman Hakim mengaku telah mendengar kabar soal rencana Presiden Jokowi lakukan reshuffle atau kocok ulang kabinet pada akhir Maret 2022 ini. Ia juga mengatakan, berdasarkan informasi yang beredar PAN bakal mendapatkan jatah kursi menteri dan wakil menteri yang jumlahnya masing-masing satu dalam reshuffle kabinet tersebut. “PAN dapat satu menteri plus satu wamen,” kata Luqman, Selasa (8/3).
Namun begitu, dia mengaku belum tahu soal waktu penyelenggaraan reshuffle kabinet tersebut secara pasti. Sekretaris Gerakan Sosial dan Penanggulangan Bencana DPP PKB itu juga mengaku belum tahu jabatan menteri atau wamen di kementerian apa yang bakal diberikan kepada PAN. “Belum tahu pastinya kapan dan posisinya apa,” ujar dia.
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi menganggap wajar bila Partai Amanat Nasional (PAN) mendapatkan jatah kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Pernyataan itu disampaikan Awiek merespons kabar reshuffle atau kocok ulang kabinet yang muncul setelah Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan alias Zulhas dikabarkan bertemu Jokowi pada Jumat (4/3) lalu.
Menurutnya, hal tersebut merupakan hal yang wajar karena PAN telah bergabung dalam koalisi partai politik (parpol) pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.”Kalau pun kemudian PAN gabung ya wajar saja, namanya koalisi,” kata pemilik sapaan Awiek itu lewat pesan singkat, Selasa (8/3). Disebutkan, PPP tidak masalah bila PAN tidak jadi bergabung ke dalam kabinet. Awiek menyatakan segala hal terkait reshuffle kabinet tergantung pada Presiden Jokowi sebagai pemilik hak prerogatif.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, menyatakan bahwa kinerja seluruh menteri di kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin saat ini sudah sangat bagus. Pernyataan itu merespons rumor reshuffle atau kocok ulang kabinet untuk mengakomodasi Partai Amanat Nasional (PAN) yang bergabung ke dalam parpol koalisi pendukung pemerintah. Wacana ini muncul kembali setelah Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan alias Zulhas dikabarkan bertemu Jokowi pada Jumat (4/3) lalu.
“Kalau ditanya ke kami, kami lihat hari ini Kabinet Indonesia Maju itu sudah sangat bagus, indikator kita lihat bekerja dengan cukup bagus untuk ekonomi,” kata Ali saat dihubungi, Selasa (8/3). Pihaknya memang tak menutup mata beberapa sektor memang perlu diperbaiki atau disinergikan. Namun, menurutnya, masalah yang terjadi di sektor itu bukan hal yang luar biasa.
Petinggi PAN mengaku tak tahu kabar soal reshuffle cabinet akhir Maret 2022. PAN juga belum tahu akan masuk dalam Kabinet Indonesia Maju. “PAN tidak mengetahui berita tersebut,” ujar Waketum PAN Viva Yoga Mauladi saat dimintai konfirmasi, Selasa (8/3).
Viva kembali menegaskan PAN tidak mendengar kabar reshuffle itu. Sejak bergabung dengan barisan koalisi partai pendukung pemerintah, PAN memang belum masuk kabinet. “PAN tidak mengetahui dan tidak mendengar berita tersebut,” ucapnya.
4. Presiden Jokowi menerima kunjungan Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di Istana Bogor Selasa sore (8/3). Dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi dan Tony Blair membahas ekonomi hijau dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia. Tony merupakan anggota Dewan Pengarah IKN. Saat pertemuan, presiden Jokowi didampingi Menko Marves Luhut Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Tohir. Dalam keterangan pers yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa malam, Luhut mengatakan pertemuan antara Presiden Jokowi dan Tony Blair membicarakan banyak hal, termasuk progres pembangunan IKN.
“Beliau banyak tadi memberi komentar kepada Presiden. Setelah kami berikan persentasi di kantor pada siang hari, beliau katakan bahwa apa yang dibuat Indonesia sekarang ini benar-benar on the right track. Yakni dengan hilirirasi, digitalisasi, pembangungan IKN yang integrated dengan indusatrial park di North Kalimantan. Jadi saya pikir semua kita ini masih ada di jalur yang benar. Kita doakan saja semua ini berjalan sesuai plan,” kata Luhut.
Presiden Jokowi menerima laporan hasil kunjungan Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan ke Riyadh, Arab Saudi, beberapa waktu lalu. Laporan tersebut disampaikan di Istana Kepresidenan Bogor, pada Selasa (8/3). “Kami baru diterima oleh Presiden di Istana Bogor, melaporkan hasil kunjungan ke Riyadh. Jadi follow up ini karena dari Crown Prince Muhammad bin Salman (MBS) sangat cepat gerakannya sehingga tadi kami laporkan apa yang harus kita lakukan,” ujar Luhut dalam keterangan persnya, kemarin.
Menurut Luhut, Pangeran Muhammad bin Salman tertarik untuk bekerja sama dalam beberapa proyek, antara lain pembangunan ibu kota negara (IKN), suplai minyak mentah untuk Petrokimia, hingga mangrove dan terumbu karang. Selain itu, Arab Saudi disebut akan masuk dalam sovereign wealth fund yang dimiliki Indonesia. “Juga tadi mereka masuk dalam sovereign wealth fund kita. Jadi PIF (The Public Investment Fund) mereka akan masuk di berbagai macam proyek. Nah tadi Presiden sudah memutuskan, tadi membentuk seperti task force untuk itu,” jelas Luhut.
5. Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengatakan, amendemen UUD 1945 tidak masuk akal apabila dilakukan untuk kepentingan mengubah lamanya masa jabatan presiden. Sebab, perubahan UUD idealnya diperuntukkan bagi kepentingan besar dan jangka panjang. Dia mencontohkan, amendemen UUD untuk menghidupkan kembali garis-garis besar halauan negara (GBHN). “Itu saja enggak mungkin sekarang ini. Apalagi untuk urusan kepentingan jangka pendek atau memperpanjang kepentingan sendiri. Tidak masuk akal dan tidak mungkin. Kalau dipaksakan bisa ribut. Karena itu berarti pengkhianatan kepada negara,” ujar Jimly, Selasa (8/3).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengatakan, jika dengan segala cara amendemen UUD 1945 dilakukan untuk tujuan mengubah aturan masa jabatan presiden, ada potensi impeachment atau pemakzulan atas presiden itu sendiri. Jimly memberi contoh, jika cara yang ditempuh yakni presiden mengeluarkan dekrit. Menurut dia, kondisi seperti itu pernah terjadi saat Presiden Abdurrahman Wahid menjabat. “Misalnya yang disampaikan oleh Yusril (Yusril Ihza Mahendra) yakni boleh bikin dekrit. Kan Gus Dur pernah bikin dekrit. Dia diberhentikan gara-gara itu. Sebab, oleh MA, dinilai itu melanggar hukum,” kata Jimly, Selasa (8/3).
“Hukum itu akhirnya di tangan hakim. Jadi, kalau ini nanti dibawa ke pengadilan baik ke MK maupun MA itu pemaksaan perubahan konstitusi, apalagi misalnya memaksakan dengan dekrit, artinya melanggar sumpah, melanggar konstitusi,” kata Jimly lagi. Dia mengingatkan, amendemen terhadap UUD 1945 tidak masuk akal jika dilakukan untuk kepentingan mengubah lamanya masa jabatan presiden. Sebab, perubahan UUD idealnya diperuntukkan bagi kepentingan besar dan jangka panjang.
Dia mencontohkan amendemen UUD untuk menghidupkan kembali garis-garis besar halauan negara (GBHN). “Itu saja enggak mungkin sekarang ini. Apalagi untuk urusan kepentingan jangka pendek atau memperpanjang kepentingan sendiri,” ujarnya. “Tidak masuk akal dan tidak mungkin. Kalau dipaksakan bisa ribut. Karena itu berarti pengkhianatan kepada negara,” tegas Jimly.
6. Waketum PKB yang juga Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid mengkritik Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan yang menyebut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) blunder terkait kriteria penceramah radikal. Jazilul meminta Amirsyah diam dan tidak memanaskan situasi. “Lebih baik diam, daripada ngomongin, apalagi ngomporin perkara yang bukan tugas dan kewenangannya,” ujar Jazilul kepada wartawan, Selasa (8/3).
Jazilul mengatakan Sekjen MUI mulai keluar dari tugasnya karena tidak memiliki tugas untuk mengawasi BNPT. Dia menjelaskan MUI seharusnya membantu pemerintah dalam menjaga kerukunan, bukan sebaliknya. “Hemat saya, MUI ini yang sudah mulai keluar dari tugasnya untuk membantu pemerintah membangun kerukunan dan persatuan umat. MUI tidak memiliki tugas mengkritik dan mengawasi BNPT, apalagi seakan ‘menyesatkan’ kriteria dari lembaga yang bertanggung jawab dalam pencegahan terorisme,” tegas Jazilul.
Sebelumnya Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan mengkritik lima ciri penceramah radikal yang disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Amirsyah menyebut langkah BNPT itu blunder. Kritik itu disampaikan Amirsyah dalam keterangan tertulis berjudul ‘Blunder Kriteria Radikal Ala BNPT’ pada Selasa (8/3).
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad menyayangkan terjadinya polemik menyikapi pernyataan Presiden Jokowi soal penceramah radikal baru-baru ini. Terlebih, setelah daftar nama penceramah yang dinilai radikal beredar di sosial media. Menurut Rumdi, apa yang disampaikan presiden faktual dan bukan mengada-ada. “Pernyataan presiden sangat jelas. Tidak ada yang simpang siur, karena masalah radikalisme ini hal yang faktual, bukan mengada-ada,” kata Rumadi dalam siaran persnya, Rabu (9/3).
Namun, Rumadi memastikan, pemerintah tidak pernah merilis daftar nama penceramah yang dianggap radikal. Untuk itu, ia minta masyarakat tidak terpancing dengan informasi yang belum jelas sumbernya. “Saya tidak tahu dari mana asalnya. Yang jelas pemerintah tidak pernah menyebutkan soal nama,” tegas Rumadi.
7. Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Demokrat Irwan mendukung penghapusan syarat tes PCR maupun antigen negatif virus corona (Covid-19) bagi pelaku perjalanan dalam negeri jalur darat, laut, dan udara. Menurutnya, syarat wajib melampirkan hasil tes negatif Covid-19 yang diberlakukan selama ini telah menyengsarakan rakyat.
“Ini tentu sebuah kabar baik karena bagaimanapun selama ini terlepas dari bagian dari protokol kesehatan, sistem pelaksanaan PCR atau antigen ini menyengsarakan masyarakat,” kata Irwan lewat pesan singkat, Selasa (8/3).
Politikus Demokrat itu menilai penghapusan syarat tersebut akan mendorong kesadaran masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi Covid-19. Namun, ia mengingatkan protokol kesehatan (prokes), seperti menggunakan masker hingga mencuci tangan jangan kendor. “Saya mendukung ini selama ini berdasarkan kajian penurunan kasus Covid- 19 di Tanah Air,” ujarnya.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Rahmad Handoyo mengingatkan pemerintah menggenjot vaksinasi Covid-19. “Pelaksanaan vaksin kita meski secara Nasional sudah cukup baik tapi secara data statistika masih perlu digenjot lagi masih ada sekitar 70 persen tahap kedua,” ujar Handoyo.
Handoyo mengklaim pemerintah tak hanya sekedar mengikuti negara lain yang telah melonggarkan protokol kesehatan Covid-19. Ia yakin pemerintah sudah menganalisis bersama para ahli terkait.
“Tentu sudah melalui pertimbangan dan berbagi masukan,” katanya.
Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengingatkan, vaksinasi Covid-19 harus tersebar secara merata seiring dengan kebijakan pemerintah menghapus tes PCR dan antigen sebagai syarat perjalanan dalam negeri. “Jika vaksin sebagai syarat perjalanan maka target vaksin secara merata harus segera diwujudkan,” kata Kurniasih dalam keterangan tertulis, Selasa (8/3).
Kader PKS ini menuturkan, berdasarkan data pemerintah, vaksinasi dosis 2 memang sudah tembus 71 persen pada Selasa (7/3) kemarin. Namun, secara geografis, persebaran vaksinasi belum merata, di mana baru terdapat 13 provinsi yang mencapai 70 persen vaksinasi dosis kedua. “Bahkan masih ada daerah yang di bawah 40 persen cakupan dosis dua. Sementara mobilitas domestik kan ke seluruh wilayah Indonesia,” ujar Kurniasih.
8. Moskow telah mengumumkan gencatan senjata kemanusiaan di Ukraina. Hal itu dilakukan untuk melakukan evakuasi penduduk sipil. “Mulai pukul 10:00 MSK (0700 GMT) pada 9 Maret 2022, Federasi Rusia mendeklarasikan ‘rezim diam’ dan siap menyediakan koridor kemanusiaan,” kata Sel Kementerian Pertahanan Rusia yang bertanggung jawab atas operasi kemanusiaan di Ukraina, seperti dilansir dari AFP, Rabu (9/3).
Ia menambahkan bahwa Rusia mengusulkan untuk menyetujui rute dan waktu mulai koridor kemanusiaan dengan Ukraina sebelum 03:00 MSK pada 9 Maret. Evakuasi warga sipil terjadi pada Selasa (8/3) pagi, khususnya dari Kota Sumy, di mana dua konvoi pergi pada siang hari. Evakuasi juga terjadi di luar ibukota Kiev. Tetapi upaya evakuasi dari kota pelabuhan Mariupol telah gagal pada beberapa kesempatan dalam beberapa hari terakhir, dengan baik Kiev dan Moskow menyalahkan pihak lain atas kegagalan tersebut.
9. Di tengah invasi militer Rusia yang terus berlanjut, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan dirinya tidak lagi mendesak keanggotaan NATO untuk Ukraina. Keanggotaan NATO ini menjadi masalah sensitif yang menjadi salah satu alasan Rusia menyerang Ukraina, negara tetangganya, sejak 24 Februari lalu.
Seperti dilansir AFP, Rabu (9/3), dalam pernyataan yang diduga dimaksudkan untuk menenangkan Moskow, Zelensky juga mengatakan dirinya terbuka untuk ‘berkompromi’ soal status dua wilayah separatis Ukraina yang telah diakui Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai negara merdeka sesaat sebelum invasi dimulai.
“Saya telah menenangkan diri terkait pertanyaan ini sejak lama setelah kami memahami bahwa … NATO tidak siap untuk menerima Ukraina,” tutur Zelensky dalam wawancara dengan media terkemuka Amerika Serikat (AS), ABC News, yang disiarkan Senin (7/3) malam waktu AS. (HPS)
