Isu menarik pagi ini masih soal langkanya minyak goreng. Presiden Jokowi mengecek langsung ketersediaan minyak goreng di sejumlah lokasi pasar dan toko swalayan ketika berada di Yogyakarta, Minggu (13/3) pagi. Dari sidak tersebut ketahuan, minyak goreng sulit didapat dan pasokannya lambat. Yang menarik, dalam kunjungan ke Yogyakarta tersebut, Jokowi didampingi Seskab Pramono Anung, Menteri BUMN Erric Thohir, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
Isu kedua, Presiden Jokowi memimpin prosesi penyatuan tanah dan air dari 34 provinsi di Indonesia di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Senin (14/3). Ia mengatakan, prosesi ini menandakan persatuan Indonesia untuk membangun Nusantara. “Ini merupakan bentuk dari kebhinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun ibu kota Nusantara ini,” kata Jokowi. Ia menyampaikan, prosesi penyatuan tanah dan air ini merupakan bagian dari cita-cita dan pekerjaan besar Indonesia yang akan segera dimulai, yakni pembangunan ibu kota Nusantara.
Isu ketiga, Politikus Rizal Ramli mengatakan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sepertinya sedang mencoba menguji kesabaran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait wacana penundaan Pemilu 2024. “Teman saya Pak Luhut masih ngotot aja itu, saya lihat dia ngetes, menguji Mbak Mega aja itu. Mbak Mega bilang enggak boleh ada perpanjangan. Pak Luhut masih ngeyel, masih keukeuh. Ini kayaknya menantang kesabaran Mbak Mega. Saya bilang ke Pak Luhut, hati-hati,” ujar Rizal, di Ponpes Bani Abdul Hanan, Serang, Banten.
Isu keempat, klaim Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan soal big data terkait wacana penundaan pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi panen kritik. Politisi PDIP merangkap Sekjen Persatuan Nasional Aktivis (PENA) 98 Adian Napitupulu meminta elite parpol dan pejabat yang menggaungkan wacana penundaan pemilu 2024 — dengan mengklaim analisis big data, red – segera menjelaskan paparan ilmiahnya ke publik. Pasalnya, mereka menyebut penundaan pemilu atas kehendak rakyat. Padahal, Adian melihat ada yang berbeda antara analisis big data dan hasil lembaga survei nasional.
Isu kelima, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengkritik label halal baru yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Ada dua alasan ia mengkritik logo tersebut. Pertama, logo tersebut kini tak lagi menyematkan kata “MUI” dan logo tersebut lebih mengedepankan seni dibandingkan kata halal berbahasa Arab. “Padahal dalam pembicaraan di tahap-tahap awal saya ketahui ada tiga unsur yang ingin diperlihatkan dalam logo tersebut yaitu kata BPJPH, MUI dan kata halal di mana kata MUI dan kata halal ditulis dalam bahasa Arab,” kata Anwar Abbas. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Jokowi mengecek langsung ketersediaan minyak goreng di sejumlah lokasi pasar dan toko swalayan ketika berada di Yogyakarta, Minggu (13/3) pagi. Dilansir keterangan tertulis Sekretariat Presiden, saat tiba di sebuah minimarket yang berada di Pasar Kembang, Yogyakarta, pada pukul 09.05 WIB, Jokowi langsung berjalan menuju tempat minyak goreng. Namun ketika itu, tidak ada stok minyak goreng. “Sejak kapan tidak ada?” tanya Jokowi. “Baru tadi pagi Pak,” jawab penjaga minimarket. Jokowi lalu menanyakan harga jual minyak goreng tersebut. “Kalau yang dua literan itu Rp 28.000, tapi kalau yang satu liter itu Rp14.000,” ucap penjaga minimarket. Tak hanya menanyakan harga, presiden juga ingin tahu tentang pengiriman minyak goreng tersebut. “Tapi datang lagi kapan?” tanya Presiden. “Enggak mesti, Pak,” ucap penjaga toko.
Selain mengunjungi toko swalayan, Jokowi juga mengecek langsung ketersediaan minyak goreng di pedagang yang berada di Pasar Beringharjo dan Pasar Sentul Yogyakarta. Di kedua pasar tersebut, Jokowi menemukan harga yang bervariasi, mulai dari Rp 14.000 per liter hingga Rp 20.000 per liter. “Barang ada, tapi mahal ya,” ujar Jokowi mengomentari tingginya harga minyak goreng. “Ada tapi lambat Pak, nanti kalau sudah habis lama lagi,” kata salah satu pedagang. Masalah lainnya adalah tidak adanya jadwal yang pasti tentang pengiriman minyak goreng ke para pedagang maupun toko swalayan. Kepala Negara tidak mendengar jawaban yang pasti kapan minyak goreng akan dikirim.
Terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam keterangan persnya di Balikpapan menyebut, pengecekan langsung yang dilakukan Presiden Jokowi merupakan suatu kelaziman ketika berada di daerah, termasuk soal minyak goreng. “Pada prinsipnya Bapak Presiden dalam setiap kunjungan ke daerah, beliau pasti juga melakukan sidak untuk melihat persoalan yang menyangkut minyak goreng dan beliau sangat memahami persoalan ini,” ujar Pramono.
Lebih jauh, Pramono menjelaskan, presiden akan segera memutuskan langkah-langkah yang akan diambil pemerintah dalam waktu dekat terkait minyak goreng tersebut. Kepala Negara akan segera mengadakan rapat bersama jajarannya selepas acara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. “Hal ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama, sehingga dengan demikian direncanakan setelah kembali dari acara IKN ini, Presiden akan mengadakan rapat intern untuk segera memutuskan persoalan yang berkaitan dengan minyak goreng ini,” jelasnya.
Selain itu, Pramono menyebutkan, pemerintah akan meminta para produsen minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk memprioritaskan kebutuhan di dalam negeri. “Dilihat dari total produksi (CPO) kita yang hampir 50 juta kan hampir 26-28 juta itu diekspor, sehingga dengan demikian bagian untuk ekspor itu harus diprioritaskan untuk kepentingan dalam negeri. Maka harus diminta kepada produsen untuk lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat kita pada saat ini, walaupun harga di luar tinggi sekali,” tegas Pramono.
Pedagang pasar lelah dengan janji pemerintah soal minyak goreng, karena meski sudah berlangsung berbulan-bulan lamanya, masalah tingginya harga dan kelangkaan minyak goreng belum juga terselesaikan hingga saat ini. Hal ini menjadi ironi, mengingat Indonesia adalah negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Sejak Januari, Menteri Perdagangan maupun para pejabat Kementerian Perdagangan sudah berulangkali berjanji bahwa masalah harga dan kelangkaan minyak goreng bisa diatasi waktu dekat. Pemerintah juga mengklaim stok minyak goreng sangat melimpah melebihi kebutuhan domestik.
Kendati demikian, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) mengeluhkan janji pemerintah yang tidak kunjung terealisasi. Bahkan, sudah banyak kejadian kericuhan antarwarga akibat saling berebut minyak goreng. “Kami bisa mengatakan, di lapangan janji yang disampaikan oleh pemerintah tidak terealisasi dan terimplementasikan dengan baik,” kata Ketua Umum APPSI, Sudaryono, Minggu (13/3). Dalam beberapa kesempatan, Sudaryono terus menanyakan dan menagih janji Pemerintah Jokowi yang hendak membantu para pedagang di pasar supaya mendapat stok minyak goreng dengan harga sesuai aturan saat ini.
Mendag Muhammad Luthfi menduga ada oknum-oknum yang berani mempermainkan minyak goreng, sehingga menyebabkan masyarakat masih kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga murah. Padahal dia sesumbar, sebenarnya stok minyak goreng yang dimiliki pemerintah cukup bahkan melimpah yang dihasilkan dari penerapan kebijakan DMO (domestic market obligation) dan DPO (domestic price obligation).
“Ini kita bicara seluruh Indonesia, 390 juta liter ini untuk seluruh Indonesia, per kemarin itu sudah 415 juta liter hanya dalam 20 hari,” ujar Lutfi dalam keterangannya, Sabtu (12/3) kemarin. Mendag berdalih, kelangkaan minyak goreng disebabkan dua faktor. Pertama kebocoran dari pabrik minyak goreng, dan kedua adalah karena adanya oknum yang menjualnya ke luar negeri secara ilegal.”Jadi ada yang menimbun, dijual ke industri atau ada yang menyelundup ke luar negeri, ini melawan hukum. Ini akan saya tindak keduanya menurut hukum,” tegas Lutfi.
Mendag Muhammad Lutfi membeberkan ada lima produsen yang telah memproduksi minyak goreng dari hasil DMO CPO yang jumlahnya per Maret 2022 mencapai 73.890 ton atau sekitar 20,7 persen dari total ekspor CPO. Pada periode 14 Februari-8 Maret 2022, total DMO minyak goreng yang berhasil terkumpul mencapai 573.890 ton. Sementara yang terdistribusi dalam bentuk minyak curah dan kemasan ke pasar adalah sebesar 415.787 ton.
Adapun, untuk ekspor CPO dan turunannya mencapai 2.771.294 ton dan terdapat 126 penerbitan ekspor dari 56 eksportir. Pemerintah sendiri juga sudah memberlakukan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng. Sesuai HET, harga jual minyak goreng curah di pasaran ditetapkan sebesar Rp 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp 14.000 per liter. HET ini sudah berlaku sejak 1 Februari 2022.
Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menilai, dugaan terkait adanya penyelundupan minyak sawit hasil DMO tidak mungkin terjadi. Direktur Eksekutif GIMNI, Sahat Sinaga mengatakan, sistem pengawasan bea cukai sudah sangat ketat, sehingga kebocoran minyak dari DMO minyak goreng untuk pasar dalam negeri tak mungkin dapat diekspor secara ilegal. “Saya pribadi sudah di industri minyak goreng hampir 35 tahun, kalau dulu 1998 pada ekspor tinggi, memang banyak penyelundupan. Namun sekarang bea cukai kita sudah canggih dan tidak mungkin ada penyelundupan. Kami yakin tidak ada penyelundupan itu. Itu hanya sinyalemen,” kata Sahat.
Sahat juga mengaku, para produsen sekaligus eksportir CPO, sempat kebingungan untuk mencari saluran pemasaran sawit untuk memenuhi kewajiban DMO. Sebab, kata dia, mayoritas industri minyak goreng tidak terhubung dengan produsen CPO di level hulu. Ia mengatakan, para pengusaha berkeberatan dengan penetapan DMO produk minyak goreng menjadi 30 persen dari sebelumnya 20 persen. “Kami keberatan dengan DMO di 30 persen, karena sebagaimana disampaikan bahwa pasokan dari hasil DMO sebelumnya sudah melimpah,” katanya sembari mengatakan, DMO 30 persen sangat membebani produsen, terlebih bagi industri yang tidak memiliki bisnis kelapa sawit terintegrasi, alias tidak memiliki perkebunan kelapa sawit sendiri.
2. Presiden Jokowi memimpin prosesi penyatuan tanah dan air dari 34 provinsi di Indonesia di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Senin (14/3). Ia mengatakan, prosesi ini menandakan persatuan Indonesia untuk membangun Nusantara. “Ini merupakan bentuk dari kebhinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun ibu kota Nusantara ini,” kata Jokowi, hari ini, Senin. Jokowi menyampaikan, prosesi penyatuan tanah dan air ini merupakan bagian dari cita-cita dan pekerjaan besar Indonesia yang akan segera dimulai, yakni pembangunan ibu kota Nusantara.
Kepala negara berterima kasih kepada gubernur 34 provinsi yang hadir dan 15 tokoh masyarakat dari Kalimantan Timur yang turut serta dalam prosesi penyatuan tanah dan air ini. Jokowi juga berterima kasih yang lembaga-lembaga tinggi negara mulai dari MPR RI, DPR RI, DPD RI, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, hingga Komisi Yudisial yang mendukung dimulainya pembangunan ibu kota Nusantara.
Jokowi berharap pembangunan IKN Nusantara ke depan dapat berjalan dengan lancar. “Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta dan seluruh masyarakat dalam mendukung pembangunan ibu kota negara ini akan sangat membantu agar apa yang kita cita-citakan ini bisa segera terwujud,” ucap presiden.
Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi memulai prosesi penyatuan tanah dan air nusantara di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Senin (14/3). Prosesi penyatuan tanah dan air itu diawali dengan penyerahan air dan tanah yang dibawa oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Dipantau dari siaran langsung secara daring pada Senin, Anies menyerahkan tanah dan air yang diambil dari kawasan Jakarta Utara.
Tanah dimasukkan dalam keranjang, sementara air dimasukkan dalam wadah kendi. Jokowi menerima air dan tanah dari Anies kemudian memasukkannya ke dalam kendi Nusantara. Usai melakukan prosesi itu, Jokowi berterima kasih kepada Anies. Setelah Anies, yang mendapat giliran kedua menyerahkan air dan tanah yakni Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Kemudian, yang mendapat giliran ketiga menyerahkan air dan tanah ke Jokowi yakni Provinsi Papua. Namun, berdasarkan informasi, Gubernur Papua Lukas Enembe berhalangan hadir ke IKN.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memilih tanah dari Kampung Akuarium, Jakarta Utara, untuk dibawa ke ibu kota negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Tanah tersebut sekaligus sebagai pesan agar pembangunan ibu kota baru tidak menyingkirkan rakyat kecil. Tanah tersebut dicangkul dan dikumpulkan oleh para ibu warga setempat. Anies di akun Facebook miliknya menyertakan video yang merekam para ibu saat mencangkul dan mengumpulkan tanah Kampung Akuarium.
“Tanah dari Kampung Aquarium menghadirkan harapan bahwa pembangunan kota baru yang akan dijadikan ibu kota ini hendaknya tidak memarjinalkan rakyat kecil dan justru nyata-nyata akan memberikan kemajuan dan kebahagiaan bagi semua, khususnya rakyat kebanyakan,” kata Anies seperti ditulis di akun Facebook miliknya, Minggu (13/3).
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengambil air dan tanah dari sejumlah gunung yang merupakan pusat bumi atau pusatnya dunia. Sebelum memilih lokasi tersebut, Ganjar mengaku sudah berkonsultasi dengan para sesepuh. “Jawa Tengah itu ada beberapa lokasi yang dikenal sebagai pusar bumi. Jadi pusatnya bumi itu ada di Jawa Tengah, lokasi yang jadi pusat kebudayaan, ada peninggalan leluhur dan lainnya. Ya, orang tua kan lebih paham, makanya kemudian tanah dan air dari lokasi itulah yang saya bawa,” ujarnya.
Menurut Ganjar, air dan tanah yang dibawa para gubernur tersebut adalah simbol persatuan dan kesatuan. “Intinya ada dua hal, pertama secara simbolik, ini tanah air. Ada tanah dan air. Saya yakin betul karena Pak Jokowi banyak filosofi, maka beliau meminta berkumpulah seluruh gubernur membawa tanah dan air. Ada persatuan, ada kontribusi secara visual,” jelasnya.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membawa air dan tanah peninggalan Kerajaan Majapahit, ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Sepaku, Kalimantan Timur. Ia melakukan prosesi pengambilan air dan tanah dengan upacara ‘Mendhet Tirto lan Siti’ di Kawasan Sumur Upas Candi Kedaton, Trowulan, Mojokerto, Jatim, Sabtu (12/3). Tempat ini merupakan pusat sistem pengairan di masa Kerajaan Majapahit. Pada saat prosesi, Khofifah mengambil sejumlah air dari sumur, dan dituangkan ke sebuah gentong. Air itu kemudian diisikan ke dalam kendhi, melalui media siwur atau semacam gayung.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengumpulkan tanah dan air dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat untuk ritual di ibu kota negara (IKN) Nusantara bersama Presiden Jokowi. RK tiba di Kaltim sejak Minggu (13/3) pagi. “Kami membawa tanah dan air dari 27 kabupaten/kota yang kami kumpulkan di Bandung,” kata Ridwan Kamil seperti dilansir dari rilis resmi Pemprov Kaltim, kemarin.
Menurut RK, tanah dan air yang ia bawa merupakan simbol dukungan dari seluruh warga Jawa Barat untuk lokasi pusat negara baru tersebut. “Ini menyimbolkan, tanah dan air dari Jawa Barat akan bersatu dalam tanah Ibu Kota Nusantara,” sambung tokoh arsitek nasional ini.
Menko Polhukam, Mahfud MD mengungkapkan, tanah dan air yang dibawa para gubernur ke calon Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur melambangkan kebersatuan dan keberagaman. Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada acara ramah taman Gubernur dan Forkopimda Provinsi Bengkulu, di Balai Semarak, Sabtu (12/3) kemarin. “Inilah tanah, air kita. Indonesia, Tanah Air. Maka kita harus jaga Tanah Air kita. Simbolik apa yang muncul dari itu? Keberagaman,” kata Mahfud dalam keterangan resminya, Minggu (13/3).
Mahfud mengajak masyarakat untuk menjaga tanah air Indonesia karena terdapat keberagaman di dalamnya. Dijelaskan, dua kilogram tanah dan satu liter air yang akan dibawa oleh masing-masing gubernur nantinya akan dimasukkan ke dalam Kendi Nusantara. Tanah dan air itu sudah mewakili seluruh suku dan agama di masing-masing provinsi. “Dari Bengkulu, dari Papua Barat, dari Papua, dari Kalimantan, dari Sumatera Barat, Aceh, semua berkumpul di sana,” kata Mahfud. Selain itu, Mahfud mengatakan prosesi ini akan menjadi cerita yang sangat menarik dalam 100 tahun mendatang. “Bagaimana kita berupacara melalui adat, kenegaraan dan keagamaan, digabung di situ, untuk masuk ke ibu kota baru,” ucap dia.
3. Gubernur Kaltim Isran Noor lakukan pertemuan dengan Kepala Badan Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Minggu (13/3) malam. Agenda tatap muka ini merupakan kali pertama semenjak Bambang Susantono dilantik sebagai penggawa badan otorita bersama wakilnya Dhony Rahajoe, oleh Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, belum lama ini.
“Yang pasti soal IKN, saya ingin mendengar langsung dari kepala otorita, Pak Bambang,” ujar. Pertemuan dengan Kepala Badan Otorita IKN tersebut berlangsung sekitar 30 menit. “Duet pemimpin IKN ini lebih dari pantas,” sanjung Isran sambil melempar senyum.
Ritual mengisi Kendi Nusantara yang dilakukan Presiden Jokowi bersama 34 gubernur se-Indonesia di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dinilai sebagai bentuk politik klenik. “Praktek semacam itu dalam terminologi sosiologi budaya dan sosiologi politik bisa dikatagorikan sebagai politik klenik. Suatu praktik politik mengimplementasikan kemauan penguasa (IKN) berdasar imajinasi irasionalitas yang meyakini semacam adanya mistisisme tertentu,” kata pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun, Minggu (13/3).
Menurut Ubedilah, praktik mengisi Kendi Nusantara dan membawa tanah dan air dari seluruh provinsi adalah sesuatu yang mengada-ada tetapi diyakini sebagai sebuah hal yang mengandung pesan mistik. “Politik klenik itu menunjukkan suatu kemunduran peradaban politik. Praktik itu bertentangan dengan rasionalitas masyarakat modern. Sebab politik modern yang menghadirkan pemerintahan modern meniscayakan syarat rasionalitas dalam seluruh implementasi kebijakannya. Membawa kendi berisi air dan tanah dari 34 provinsi itu sesuatu yang irasional,” ucap Ubedilah.
Mantan Menpora Roy Suryo menyoroti ritual khusus yang dilakukan Presiden Jokowi di Ibukota Negara (IKN), Kalimantan Timur hari ini hingga Selasa (15/3). Roy menyebut semua ritual boleh dilakukan, asalkan diiringi doa dan niat tulus. Roy berharap nasib IKN tidak serupa dengan Esemka. “Melakukan tradisi ritual di era Society 5.0 atau Metaverse sebagai Penghormatan Akar Budaya Adiluhung Nusantara sih boleh-boleh saja,” kata Roy dalam cuitan pada akun Twitternya yang dikutip Minggu (13/1).
4. Politikus Rizal Ramli menduga Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sedang mencoba menguji kesabaran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait wacana penundaan Pemilu 2024. “Teman saya Pak Luhut masih ngotot aja itu, saya lihat dia ngetes, menguji Mbak Mega aja itu. Mbak Mega bilang enggak boleh ada perpanjangan. Pak Luhut masih ngeyel, masih keukeuh. Ini kayaknya menantang kesabaran Mbak Mega. Saya bilang ke Pak Luhut, hati-hati,” ujar Rizal, di Ponpes Bani Abdul Hanan, Serang, Banten, Sabtu (12/3). Seperti diberitakan, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim ada 110 juta orang di media sosial, berdasarkan big data, yang mendukung wacana penundaan Pemilu 2024.
5. Klaim Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan soal big data terkait wacana penundaan pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi masih panen kritik. Politisi PDIP merangkap Sekjen Persatuan Nasional Aktivis (PENA) 98 Adian Napitupulu meminta elite parpol dan pejabat yang menggaungkan wacana penundaan pemilu 2024 — dengan mengklaim analisis big data, red – segera menjelaskan paparan ilmiahnya ke publik. Pasalnya, mereka menyebut penundaan pemilu atas kehendak rakyat. Padahal, ia melihat ada yang berbeda antara analisis big data dan hasil lembaga survei nasional.
Ia mengatakan, hasil lembaga survei, salah satunya LSI Denny JA menyebutkan 70,7 persen masyarakat menolak perpanjangan masa jabatan presiden, sedangkan hanya 20,3 persen yang mendukungnya. “Kalau menurut Muhaimin (Ketua Umum PKB) dan Luhut Binsar Panjaitan (Menko Maritim dan Investasi), berdasarkan Big Data, maka disimpulkan bahwa 60 persen rakyat setuju perpanjangan masa jabatan presiden, dan 40 persen sisanya menolak. Kenapa hasilnya berbanding terbalik?” kata Adian dalam keterangannya, Sabtu (12/3.
Adian menilai, mestinya semua pihak dapat mengetahui mana data yang bisa dipercaya, antara hasil survei dan analisis big data yang digunakan elite partai politik atau pejabat. Menurutnya, hasil survei jelas dipaparkan oleh lembaga independen. Sementara, analisis big data dipaparkan oleh ketua umum partai dan politisi yang dinilai sudah pasti tidak independen dan sarat kepentingan politik. Lebih lanjut, politisi PDI-P itu berpandangan bahwa penyampaian hasil big data juga tidak dipaparkan secara ilmiah.
Semestinya, kata dia, dijelaskan dalam paparan tentang alat ukur guna menyimpulkan hasil analisis big data bahwa penundaan pemilu atas kehendak rakyat. Mulai dari metodelogi yang digunakan, angka responden hingga margin of error termasuk lembaga yang membuat analisis big data. “Kenapa paparan tersebut penting? Karena rakyat tidak bisa diklaim semena-mena, seolah semua atas kehendak rakyat,” ujarnya.
Sekjen Persatuan Nasional Aktivis (PENA) 98 Adian Napitupulu mengkritik elite partai politik dan pejabat yang mendukung wacana penundaan Pemilu 2024. Dia melihat, elite partai politik dan pejabat tersebut justru sibuk melemparkan wacana penundaan pemilu. Padahal, di sisi lain Indonesia tengah dilanda sejumlah persoalan seperti harga kebutuhan pokok yang dikeluhkan rakyat. “Dari situasi-situasi itu bukankah para menteri dan partai koalisi harusnya fokus untuk bahu membahu menyelesaikan masalah-masalah tersebut daripada sibuk melemparkan wacana yang tidak terkait dengan tupoksi jabatan dan keinginan partai yang tak melulu soal mengejar jabatan,” kata Adian dalam keterangannya, Sabtu (12/3).
Adian menjelaskan sejumlah persoalan yang saat ini tengah dialami oleh masyarakat, mulai dari persoalan harga kebutuhan pokok hingga pandemi Covid-19 yang belum juga usai. Dia menyebutkan, saat ini terjadi kenaikan harga minyak goreng bahkan kelangkaan barangnya. Kemudian, bahan bakar minyak dan gas elpiji juga naik, serta pandemi yang tak berhenti membuat orang kehilangan pekerjaan, meningkatnya kriminalitas, dan banyak anak putus sekolah. “Sebagai bagian dari komunitas dunia, kita menyadari adanya berbagai ancaman perang dari berbagai sebab yang juga penting untuk dipikirkan,” tegasnya. Adian mengaku miris dengan banyaknya perdebatan soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu, di sisi lain rakyat sedang kesulitan.
Menurut peneliti Indikator Politik Bawono Kumoro, meminta pihak-pihak yang melontarkan klaim itu untuk bertanggung jawab membuka data yang mereka punya terkait gagasan itu. “Sebagai bentuk pertanggungjawaban klaim yang disampaikan tersebut tentu harus bisa menunjukkan secara terbuka kepada publik,” kata Bawono, Minggu (13/3).
Bawono menyatakan, keterbukaan tentang data dan metode yang digunakan dalam menganalisis sikap masyarakat terkait politik adalah hal yang mutlak dipenuhi. Dia mencontohkan, sebagai peneliti yang berkecimpung dalam dunia riset terkait politik dan jajak pendapat, pertanggungjawaban terhadap data sangat mempengaruhi kredibilitas survei dan nama baik periset. “Seperti juga telah dilakukan lembaga-lembaga survei selama ini. Dalam merilis temuan survei mengenai ketidaksetujuan dari publik terhadap penundaan pemilu, lembaga-lembaga survei telah membuka data itu kepada publik dengan juga metodologi survei itu dilakukan,” ujar Bawono.
Direktur Eksekutif Indo Strategic Ahmad Khoirul Umam menilai klaim Menko Marves Luhut Pandjaitan, yang menyebut ada big data 110 juta warga memiliki aspirasi Pemilu 2024 ditunda merupakan manipulasi informasi. Umam mengatakan, jika memang data itu benar adanya, lebih baik dibuka ke publik. “Yang disampaikan Pak Luhut itu jelas manipulasi informasi. Big data 110 juta orang tidak merepresentasikan apapun. Dibuka saja datanya,” tujar Umam dalam diskusi Perpanjangan Masa Jabatan Menyisip Suksesi 2024 yang diselenggarakan Total Politik di Jakarta, Minggu (13/3).
Menurut Umam, hampir semua lembaga survei menyatakan mayoritas masyarakat tidak setuju perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu. Tidak ada survei yang mengonfirmasi big data yang disebut Luhut itu. “Semua polster tidak mengonfirmasi itu. Setahun lalu, saya melakukan survei dan 80 persen menolak perpanjangan masa jabatan. Tapi kemudian digunakan bahasa yang sumir, big data,” ucapnya.
Wacana penundaan pemilihan umum (pemilu) 2024 yang dihembuskan sejumlah ketua umum parpol dinilai telah kehilangan pamor. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, hilangnya pamor itu karena penolakan publik yang relatif kencang. “Publik menolak, peta politik di Senayan berubah total,” kata Arya dalam diskusi bertajuk “Perpanjangan Masa Jabatan Menyisip Suksesi 2024” di Jakarta Barat, Minggu (13/3).
Berdasarkan hasil survei opini publik dari lembaga survei yang kredibel, katanya, publik memiliki kecenderungan untuk menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu Serentak 2024. “Survei opini publik hasilnya sudah jelas. Kalau dari lembaga-lembaga big data kredibel, banyak orang yang enggak setuju,” tegasnya.
Arya menambahkan situasi perpolitikan antarpartai menunjukkan mayoritas partai politik yang berada di Kompleks Parlemen juga telah menyatakan sikap berupa penolakan terhadap usulan penundaan Pemilu Serentak 2024. “Karena sekarang mayoritas fraksi di DPR itu juga menolak secara tegas gagasan untuk menunda Pemilu 2024,” tukasnya. Oleh karena itu, menurutnya tidak ada alasan politik cukup kuat untuk menunda agenda Pemilu Serentak 2024. Apalagi kondisi politik Indonesia saat ini sedang mengalami kompleksitas tinggi di tingkat internasional maupun domestik.
6. Kuasa hukum terdakwa kasus terorisme Munarman, Aziz Yanuar meminta kliennya dibebaskan dari seluruh tuntutan. Seperti diketahui, Munarman akan menjalani sidang tuntutan pada Senin (14/3) ini. Tuntutan bakal dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) di ruang sidang utama Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, hari ini. “Bebaskan Munarman dari seluruh tuntutan,” kata Aziz dalam keterangannya, Minggu (13/3). Aziz menyebutkan, proses hukum dalam kasus terorisme terhadap Munarman merupakan bentuk kriminalisasi dan ia meminta kriminalisasi itu dihentikan. “Hentikan dugaan rekayasa terorisasi dan kriminalisasi aktivis dan oposisi,” ujar Aziz.
Dalam perkara ini, Munarman didakwa tiga pasal, yakni Pasal 13 huruf c, Pasal 14 juncto Pasal 7, dan Pasal 15 juncto Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Munarman disebut telah terlibat dalam tindakan terorisme lantaran menghadiri sejumlah agenda pembaiatan anggota ISIS di Makassar, Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 24-25 Januari dan 5 April 2015. Pada persidangan sebelumnya, Senin (7/3) pekan lalu, Munarman menyinggung Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.
7. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar bertemu dengan sejumlah komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terpilih periode 2022-2027. Pertemuan tersebut diketahui dari unggahan foto di akun Instagram Muhaimin @cakiminow. Terlihat, Muhaimin duduk bersama 12 orang Komisioner KPU-Bawaslu terpilih. Cak Imin juga memberikan keterangan dalam unggahan foto tersebut. “Penting! Kedatangan tamu-tamu penting, pengawal demokrasi yang fair dan akuntabel. Para anggota KPU dan Bawaslu. Ada yang kenal?” tulis keterangan foto dalam unggahan Cak Imin, Minggu (13/3).
Seperti diketahui, pertemuan tersebut digelar sebelum 12 komisioner KPU-Bawaslu terpilih tersebut dilantik secara resmi oleh Presiden Jokowi pada 11 April 2022 mendatang. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid membenarkan adanya pertemuan antara Cak Imin dan Komisioner KPU-Bawaslu tersebut. Jazilul mengatakan, pertemuan itu memang betul terjadi. Hanya saja, ia mengaku tak hadir dalam pertemuan tersebut. “(Pertemuan) sepertinya di kantor DPR Senayan,” kata Jazilul, kemarin.
8. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengkritik label halal baru yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Ada dua alasan ia mengkritik logo tersebut. Pertama, logo tersebut kini tak lagi menyematkan kata “MUI” dan logo tersebut lebih mengedepankan seni dibandingkan kata halal berbahasa Arab. “Padahal dalam pembicaraan di tahap-tahap awal saya ketahui ada tiga unsur yang ingin diperlihatkan dalam logo tersebut yaitu kata BPJPH, MUI dan kata halal di mana kata MUI dan kata halal ditulis dalam bahasa Arab,” kata Anwar, Minggu (13/3). Selain kata “MUI”, ujar Anwar, kata BPJPH juga ditiadakan dalam logo halal terbaru. Hanya ada kata halal yang ditulis dalam bahasa Arab dan dibuat dalam bentuk kaligrafi.
Kedua, logo baru ini juga terkesan mengubah logo lama hanya untuk kepentingan artistik. Hal tersebut dinilai membuat masyarakat tidak lagi mengetahui kata halal bertuliskan bahasa Arab. “Banyak orang nyaris tidak lagi tahu itu adalah kata halal dalam bahasa Arab karena terlalu mengedepankan kepentingan artistik,” jelasnya. Anwar mengaku paham maksud dari Kemenag mengubah logo terbaru salah satunya untuk mengangkat budaya bangsa. Namun, yang terjadi justru logo terbaru itu terkesan hanya mengangkat kearifan lokal salah satu budaya saja. (HPS)
