Salah satu isu hangat pagi ini masih seputar masalah tunda pemilu, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan diseruduk banteng. Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto mempertanyakan sikap Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang bicara lantang soal wacana penundaan Pemilu 2024. Hasto menilai, isu penundaan pemilu semestinya disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD atau Mendagri Tito Karnavian. Menurut Hasto, isu tersebut bukan masuk ranah kementerian yang dipimpin Luhut. “Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itu kan ranah menko polhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu mendagri,” kata Hasto.
Isu kedua, Presiden Jokowi menikmati suasana malam hari di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan udara sejuk dan cuaca cerah. Jokowi tampak mengenakan jaket merah bermotif G20, sarung bermotif kotak, dan sepatu berwarna hitam. Berdasarkan keterangan tertulis dari Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Senin (14/3/2022), Jokowi keluar dari tenda tempatnya bermalam sekitar pukul 22.15 Wita.
Isu ketiga, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurahman menekankan prajuritnya tidak mengomentari proses Pemilu. Ia meminta prajurit TNI AD cukup fokus melakukan pengamanan bersama kepolisian. “Tidak ada berbicara mengomentari tentang proses demokrasi yang mengarah pada pemilu. Lakukan pengamanan dengan kepolisian,” kata Dudung saat memberikan pengarahan di Kodam Jaya, Jakarta, Senin (14/3).
Isu keempat, Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman pidana 8 tahun penjara. Tuntutan dibacakan dari ruang sidang utama Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Senin (14/3). “Munarman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dakwaan kedua,” kata jaksa. Oleh karena itu, ia tetap ditahan.
Isu kelima, Mentan merangkap Wakil Ketua Umum FKPPI Syahrul Yasin Limpo mendapat gelar Profesor Kehormatan dari Universitas Hasanuddin, Makassar. Pemberian gelar tersebut dipastikan Anggota Senat Akademik Universitas Hasanuddin, Prof Muhammad Ruslin. Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi itu mengatakan pengukuhan Syahrul Yasin Limpo akan digelar pada hari Kamis, 17 Maret 2022. “Iya, tanggal 17 Maret. Sudah ada undangannya saya lihat,” kata Ruslin saat dikonfirmasi, Senin (14/3). Berikut isu selengkapnya.
1. Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto mempertanyakan sikap Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang bicara lantang soal wacana penundaan Pemilu 2024. Hasto menilai, isu penundaan pemilu semestinya disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD atau Mendagri Tito Karnavian. Menurut Hasto, isu tersebut bukan masuk ranah kementerian yang dipimpin Luhut. “Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itu kan ranah menko polhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu mendagri,” kata Hasto dalam siaran pers, Senin (14/3).
Hasto mengingatkan, seorang pembantu presiden semestinya fokus pada tugasnya sesuai dengan mandat yang diberikan. Ia mengimbau para menteri tidak membuat pernyataan yang negatif karena Presiden Jokowi sendiri menurutnya terus berupaya membangun optimisme dan bekerja keras mengatasi pandemi. Hasto juga menegaskan, semestinya tidak ada menteri yang punya pendapat berbeda dengan Jokowi dalam menyikapi wacana menunda pemilu. “Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” ujarnya.
Hasto mengajak semua pihak berdisiplin dan bergerak membantu rakyat untuk menciptakan legacy atau warisan kepemimpinan Jokowi. “Tugas PDI Perjuangan sebagai parpol pengusung pemerintah adalah membangun energi bersama untuk segera bangkit menjadi pemimpin di kawasan Asia dan dunia ini dalam mengatasi pandemi. Pak Jokowi sudah menunjukkan banyak prestasi dan juga direction yang sangat tepat untuk dilakukan oleh seluruh jajaran kabinetnya,” kata Sekjen PDIP ini.
2. Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti menilai hegemoni partai politik begitu besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu tampak pada isu penundaan pemilu 2024 yang disuarakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Dalam argumennya, Muhaimin menyebut, Presiden Jokowi pasti setuju wacana penundaan Pemilu jika partai politik kompak. “Kalimat ini menunjukkan betapa hegemoni partai politik begitu besar dan arah perjalanan bangsa ini bisa ditentukan cukup dengan kekompakan partai politik saja,” kata La Nyalla saat membuka diskusi virtual bertajuk “Mencari Solusi Permasalahan Negara dan Bangsa Indonesia”, Senin (14/3).
La Nyalla mengatakan, kekompakan partai politik itu justru akan membuat wacana penundaan pemilu berjalan mulus di mana amendemen konstitusi bisa saja direalisasikan. Sebab, yang menjadi tolak ukurnya hanya berdasarkan kekompakan partai politik di parlemen. “Mungkin cukup dengan melibatkan satu atau dua orang anggota DPD RI yang mbalelo. Karena secara prosedural sudah cukup,” jelasnya.
3. Tokoh Reformasi 1998 yang juga Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais mendesak wacana penundaan Pemilu 2024 segera dihentikan. Menurut dia, jika tidak ada yang bergerak untuk menghentikan, sama saja semua pihak mengizinkan terwujudnya penundaan pemilu. “Kalau kita hanya diam, kita telah melakukan sebuah bunuh diri nasional,” kata Amien dalam diskusi virtual DPD bertajuk “Mencari Solusi Permasalahan Negara dan Bangsa Indonesia”, Senin (14/3).
Mantan Ketua MPR itu menolak keras wacana penundaan pemilu yang disuarakan sejumlah petinggi partai politik koalisi dan pejabat pemerintah. Menurut dia, isu tersebut perlu ditolak lantaran merupakan penghinaan terhadap konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. “Di samping itu menghina konstitusi, tapi juga merupakan makar juga terhadap konstitusi. Tapi, lepas dari itu, juga betul menghina kecerdasan akal manusia sehat,” kritik Amien.
Amien mengaku khawatir isu penundaan pemilu ini dapat terwujud. Hal ini karena, dia menilai, DPR dan MPR kini seolah tunduk pada keinginan pemerintah. “Hampir semua anggotanya (MPR, DPR) menjadi Yes Man dan Yes Woman pada apa saja yang diinginkan Pak Jokowi. Rezim Jokowi berhasil melakukan political buying yang nyaris sempurna,” imbuhnya.
4. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan kondisi sosial dan ekonomi Indonesia sedang tidak baik. Hal itu sebagai imbas langkanya minyak goreng hingga wacana penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024. AHY menyesalkan, terjadinya kenaikan harga barang kebutuhan pokok di tengah kesulitan masyarakat. Menurutnya, rakyat seperti dipaksa menerima keadaan ini terjadi.
“Selain harga-harga kebutuhan pokok seperti kedelai, minyak goreng, dan daging sapi yang naik, harga BBM, tarif dasar listrik, dan tarif tol juga mengalami kenaikan,” kata AHY saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Fraksi Partai Demokrat se-Indonesia Gelombang V, Senin (14/3).
AHY mengatakan, isu penundaan Pemilu 2024 dengan alasan yang tidak logis dan tidak masuk akal memperparah kondisi tersebut. AHY mempertanyakan alasan pemerintah lebih memilih menggelontorkan anggaran besar untuk proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) dibandingkan membiayai penyelenggaraan Pemilu 2024.
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar mengaku khawatir KPU akan menjadi alat pemerintah untuk menunda penyelenggaraan Pemilu 2024. Zainal menyatakan adanya sejumlah skenario yang memungkinkan untuk dimainkan dengan menjadikan KPU sebagai alat untuk menunda penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Saya hanya ingin berbagi kekhawatiran saya, jangan-jangan KPU bisa jadi jalan yang dipakai untuk menunda pemilu, sehingga terjadi keadaan krisis konstitusional dan seakan terjadi keadaan objektif rasional untuk menunda pemilu,” kata Zainal dalam video di akun YouTube miliknya, Senin (14/3).
Hasil jajak pendapat Litbang Kompas memperlihatkan, mayoritas publik tak ingin menunda pemilu dan setuju pemungutan suara tetap digelar pada 14 Februari 2024. Hasil itu terekam dalam jajak pendapat yang dilakukan lewat wawancara melalui telepon terhadap 1.002 responden berusia minimal 17 tahun yang berdomisili di perkotaan di 34 provinsi pada 7-12 Maret 2022.
Hasilnya, 62,3 persen responden menyatakan setuju pemilu tetap digelar 14 Februari 2024. “62,3 persen setuju, 25,1 persen menyatakan tidak mempersoalkan pemilu ditunda dua sampai tiga tahun atau tidak, 10,3 persen menyatakan setuju pemilu ditunda dua sampai tiga tahun untuk menjaga agenda pemulihan ekonomi akibat pandemi, dan 2,3 persen menyatakan tidak tahu,” demikian hasil jajak pendapat Litbang Kompas sebagaimana terdapat dalam paparan yang diuggah, Senin (14/3).
5. Presiden Jokowi menikmati suasana malam hari di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan udara sejuk dan cuaca cerah. Jokowi tampak mengenakan jaket merah bermotif G20, sarung bermotif kotak, dan sepatu berwarna hitam. Berdasarkan keterangan tertulis dari Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Senin (14/3/2022), Jokowi keluar dari tenda tempatnya bermalam sekitar pukul 22.15 Wita.
Yang ikut mendampingi Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo menginap di IKN adalah Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, dan Wakil Kepala Otorita, Dhony Rahajoe, Gubernur Kaltim Isran Noor, Ketua MPR Bambang Soesatyo, dan lima menteri yaitu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Tohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
Enam gubernur absen dalam prosesi penyatuan tanah dan air di IKN. Mereka adalah Gubernur Papua, Gubernur Banten, Gubernur Bali, Gubernur Babel, Gubernur Gontalo, dan Gubernur Kalteng. Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menjelaskan, enam kepala daerah tersebut sudah menyampaikan izin tidak bisa hadir karena kondisi kesehatan. “Semua izin karena kondisi kesehatan kurang fit, karena kondisi kesehatannya,” ujar Heru, Senin.
Sebanyak 33 gubernur batal mendampingi Presiden Jokowi menginap di lokasi IKN, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim, Senin (14/3) malam. Kasetpres Heru Budi Hartono menjelaskan, karena kondisi lapangan dan sarana yang terbatas membuat para kepala daerah tak jadi menginap di lokasi. “Karena sarana yang terbatas. Air, tenda dan lahan yang tidak rata,” ujar Heru saat dikonfirmasi, kemarin.
Presiden Jokowi secara simbolis mengawali proses awal proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Senin (14/3) kemarin. Dia melaksanakan proses penyatuan air dan tanah yang dibawa 34 gubernur se-Indonesia di titik nol kilometer IKN Nusantara. Selain prosesi itu, Jokowi dan sejumlah pejabat melakukan kegiatan berkemah di titik nol kilometer IKN Nusantara.
Jokowi mengatakan proses penyatuan tanah dan air dari 34 provinsi adalah wujud dimulainya proses pembangunan IKN Nusantara. “Pada hari ini Senin 14 Maret 2022, kita hadir bersama-sama di sini dalam rangka sebuah cita-cita besar dan pekerjaan besar, yang akan kita segera mulai yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara,” kata Jokowi, Senin (14/3) kemarin.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, proses pembangunan sebuah kota perlu waktu yang panjang, tak cukup hanya 3-5 tahun. Oleh karenanya, kata dia, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. “Kalau kita kita lihat sejarah kota-kota, semua juga diawali dari sebuah visi, visi itu ada yang beres dalam 10 tahun, di bawah 10 tahun tidak realistis, jadi butuh waktu,” kata Emil usai mengikuti prosesi penyatuan tanah dan air di titik nol IKN Nusantara, Senin (14/3).
Para tokoh adat dan tokoh agama di Kalimantan Timur menyampaikan harapannya agar pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara tidak hanya mengenai infrastruktur, tetapi juga pengembangan sumber daya manusia (SDM). Mereka sampaikan hal itu saat bertemu Presiden Jokowi di lokasi IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3). “Dalam proses pemindahan IKN kami berharap tidak hanya pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang dilakukan, tapi kami berharap agar diutamakan terlebih dahulu yaitu pembangunan SDM,” ujar Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Penajam Paser Utara Helena.
Helena melanjutkan, pemindahan IKN menjadi momentum penting untuk pembangunan SDM di Kalimantan. Oleh karena itu, dia berharap pemerintah dapat membangun baik institusi pendidikan maupun balai pelatihan di sana. “Kami meminta untuk segera dibangunkan balai pelatihan-pelatihan juga segera membangun universitas di Kabupaten Penajam Paser Utara,” tambahnya.
Senada dengan Helena, salah satu tokoh adat Banjar, Ashari, menyampaikan harapannya agar pendidikan masyarakat lokal makin baik pula. Dengan pembangunan institusi pendidikan di sana, Ashari meyakini kemajuan pendidikan anak bangsa akan meningkat, utamanya masyarakat lokal. “Jadi kami membayangkan ke depan nanti kami orang suku-suku lokal yang ada di sini, baik itu Banjar, Paser, Dayak akan menjadi sejajar dengan para generasi-generasi muda yang khususnya di Pulau Jawa,” ucap Ashari.
6. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurahman menekankan prajuritnya tidak mengomentari proses Pemilu. Ia meminta prajurit TNI AD cukup fokus melakukan pengamanan bersama kepolisian. “Tidak ada berbicara mengomentari tentang proses demokrasi yang mengarah pada pemilu. Lakukan pengamanan dengan kepolisian,” kata Dudung saat memberikan pengarahan di Kodam Jaya, Jakarta, Senin (14/3.
Dudung mengatakan, apabila ke depan ada potensi yang mengganggu proses demokrasi, prajurit TNI AD harus ambil bagian dalam pengamanan bersama kepolisian. “Apabila ada benih yang mencoba akan menggangu proses demokrasi, TNI AD dan kepolisian harus tampil,” tegasnya. Ia mengingatkan, di tahun politik pada 2022 dan 2023, prajurit TNI AD harus benar-benar tegas lurus dengan pimpinan. “Tahun 2022-2023 ini adalah tahun politik, TNI AD saya minta harus tegak lurus, loyalitas kepada pimpinan pusat, presiden sebagai panglima tertinggi,” tegas Dudung.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurahman memerintahkan para Panglima Kodam untuk memindahkan prajurit ke daerah asal. Hal ini dilakukan agar para prajurit bisa berkumpul dengan keluarga. “Saya sudah perintahkan para Pangdam (agar) orang-orang yang pindah dari Ambon, Sulawesi dan Papua balikin lagi deh ke sana. Sehingga mereka bisa kumpul dengan keluarganya. Begitu juga yang dari Papua saya pindah-pindahkan kembali,” kata Dudung saat memberikan pengarahan di Kodam Jaya, Jakarta, Senin (14/3).
Di samping faktor keluarga, pemindahan prajurit ke daerah asal juga karena memperhatikan faktor kesejahteraan. Contohnya, para prajurit balak, bintara, maupun tamtama yang bertugas di Kodam Jaya. Menurut Dudung, umumnya para prajurit tersebut masih mengontrak dengan biaya sekitar Rp 1,5 juta per bulan. Jika mereka terus-menerus mengontrak, kata Dudung, dikhawatirkan akan mempunyai potongan dari bank ketika sudah menikah. Ia mengatakan, para prajurit tersebut harus mengeluarkan uang Rp 1,5 juta untuk sewa kontrak, itu pun belum termasuk biaya makan. “Kosan Rp 1,5 juta, itu disini cuma bedeng aja, hanya untuk ngontrak, belum makan,” katanya.
7. Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman pidana 8 tahun penjara. Tuntutan dibacakan dari ruang sidang utama Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Senin (14/3). “Munarman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dakwaan kedua,” kata jaksa. Oleh karena itu, ia tetap ditahan. Menurut jaksa, Munarman dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 juncto Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Jaksa juga menyebutkan hal-hal yang memberatkan Munarman. “Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme,” ujar jaksa. Munarman juga pernah dihukum 1 tahun 6 bulan dan melanggar Pasal 170 Ayat 1 KUHP, kemudian terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatannya.
Apa tanggapan Munarman? Mantan Sekretaris Umum FPI hanya tertawa. Munarman menganggap tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) menghukumnya dengan penjara 8 tahun, kurang serius. “Karena tuntutannya kurang serius jadi saya akan ajukan pembelaan sendiri,” kata Munarman menjawab pertanyaan hakim di ruang sidang utama PN Jaktim, Senin (14/3).
8. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri akan dipanggil Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Selasa (14/3/2022) besok. Adapun Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI Choirul Anam mengatakan, pihaknya akan segera memanggil Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri guna meminta penjelasan terkait peristiwa penangkapan terduga teroris berinisial Su di Sukoharjo, Jawa Tengah.
“Iya, panggilannya itu untuk besok. Cuma saya enggak tahu bentuk panggilannya itu seperti apa,” kata Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (14/3). Ramadhan mengatakan Densus 88 menghormati dan menghargai panggilan dari Komnas HAM. Menurutnya, Densus 88 akan memenuhi panggilan tersebut. Panggilan itu terkait dengan tindakan penegakan hukum aparat densus terhadap tersangka tindak pidana teroris inisial Su.
9. Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto menjadi tokoh yang paling diterima publik sebagai calon presiden pada pilpres 2024. Bahkan, menurut hasil riset Lembaga Survei Jakarta (LSJ), elektabilitas Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dua kompetitor utama Prabowo semakin stagnan.
Sementara itu, ungkap peneliti senior LSJ, Fetra Ardianto, elektabilitas Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, kian terpuruk di papan bawah. Tingkat keterpilihannya pun kalah jauh dibandingkan kadernya yang juga mantan Bupati Purbalingga, Dedi Mulyadi. “Dari 17 tokoh yang disurvei, Prabowo adalah tokoh yang paling diterima publik sebagai presiden 2024,” ujarnya dalam pemaparannya secara daring, Senin (14/3).
10. Mentan merangkap Wakil Ketua Umum FKPPI Syahrul Yasin Limpo mendapat gelar Profesor Kehormatan dari Universitas Hasanuddin, Makassar. Pemberian gelar tersebut dipastikan Anggota Senat Akademik Universitas Hasanuddin, Prof Muhammad Ruslin. Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi itu mengatakan pengukuhan Syahrul Yasin Limpoakan digelar pada hari Kamis, 17 Maret 2022. “Iya, tanggal 17 Maret. Sudah ada undangannya saya lihat,” kata Ruslin saat dikonfirmasi, Senin (14/3).
Ruslin mengatakan senat akademik hanya memberi pertimbangan terkait pengusulan pemberian gelar tersebut. Mereka sepakat, Menteri Pertanian itu sudah layak diberi gelar profesor kehormatan. “Kami menganggap pak Syahrul sudah sangat layak diberi gelar kehormatan,” tegasnya. (HPS)
