Isu menarik pagi ini adalah janji Mendag Muhammad Lutfi — yang disampaikan dalam raker dengan Komisi VI DPR, Kamis (17/3) — untuk mengumumkan mafia minyak goreng, Senin (21/3), meleset. Sebab, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyatakan, pihaknya belum mendapatkan informasi terkait akan diumumkannya tersangka kasus mafia minyak goreng yang disampaikan Mendag Muhammad Lutfi.
Menurut Ramadhan, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus dan Satgas Pangan Polri telah menanyakan pernyataan Mendag tersebut ke Kemendag, tetapi belum mendapatkan respons. Wakil Ketua Satgas Pangan Polri Brigjen Whisnu Hermawan saat dikonfirmasi, Senin (21/3) juga menyatakan belum ada tersangka dalam kasus mafia minyak goreng hingga Senin (21/3).
Isu kedua, Kejaksaan Agung telah memeriksa Direktur Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan berinisial MS untuk mengusut dugaan korupsi pada proses impor besi atau baja pada Senin (21/3). “Diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya tahun 2016 hingga 2021,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana kepada wartawan, Senin (21/3). Selain itu, penyidik juga memanggil Kasi Barang Aneka Industri berinisial AR dan Analis Perdagangan Madya pada Direktorat Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag terkait kasus tersebut.
Isu ketiga, Ketua KPK, Firli Bahuri mengungkap adanya ‘menteri penambang’ saat berbicara masalah kelangkaan batu bara pada beberapa bulan lalu. Ia mengatakan telah menghubungi sejumlah menteri di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin untuk membicarakan masalah tersebut. “Saya telepon beberapa Menko dan para menteri yang membidangi ESDM. Saya sampaikan apa yang keliru, Indonesia memiliki batu bara yang berlimpah tapi kenapa PLN timbul persoalan keterbatasan dan kelangkaan batu bara. Setelah kami bedah, ternyata ada pengusaha yang tidak patuh dengan perintah pemerintah,” ujar Firli, Senin (21/3).
Isu keempat, Dosen Ilmu Politik FISIP Unsrat, Ferry Daud Liando mengatakan, jika Pemilu 2024 benar-benar ditunda, maka konsekuensi terburuknya adalah Indonesia tidak akan memiliki presiden sejak Oktober 2024 nanti. Ferry menjelaskan, Pasal 7 UUD 1945 menegaskan, masa jabatan Presiden hanya bisa diperpanjang satu kali saja, dan masing-masing periodenya sudah tegas dibatasi selama lima tahun. Jadi, meskipun pemilu ditunda maka tidak akan secara otomatis jabatan Presiden Jokowi akan diperpanjang.
Isu kelima, Konflik di internal Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) berujung saling lapor ke Polda Metro Jaya. Sekjen KNPI kubu Laode Umar Bonte, Ahmad Fauzan melaporkan mantan Ketua KNPI yang juga Ketua DPP Partai Golkar, Fahd El Fouz Arafiq terkait tuduhan pemukulan dan penculikan.Dikatakan Ahmad Fauzan, peristiwa terjadi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat pada Minggu (20/3) ketika sedang berlangsung kongres luar biasa (KLB) KNPI. Ketua DPP Partai Golkar Bidang Ormas, Fahd El Fouz Arafiq melaporkan balik Sekjen KNPI Ahmad Fauzan ke polisi. Bukan cuma Fauzan, dia juga melaporkan Ketua Umum KNPI Umar Bonte atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong alias hoax. Berikut isu selengkapnya.
1. Janji Mendag Muhammad Lutfi — yang disampaikan dalam raker dengan Komisi VI DPR, Kamis (17/3) — untuk mengumumkan mafia minyak goreng, Senin (21/3), ternyata meleset. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyatakan, pihaknya belum mendapatkan informasi terkait akan diumumkannya tersangka kasus mafia minyak goreng yang disampaikan Mendag Muhammad Lutfi. Menurut Ramadhan, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipieksus) dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri telah menanyakan pernyataan tersebut ke pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag), tetapi belum mendapatkan respons.
“Sampai saat ini, kami belum mendapat respons, Satgas Pangan atau Dittipieksus masih melakukan penelusuran atau crosscheck,” ujar Ramadhan ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Senin (21/3). “Ya tentu kita harus menjawab ya (pertanyaan awak media) karena itu pernyataan seorang pejabat, kami sudah komunikasi, namun belum mendapat respons,” kata Ramadhan lagi.
Ramadhan memastikan, Polri bakal menindaklanjuti dan menelusuri pernyataan yang disampaikan Menteri Perdagangan tersebut. Pihaknya juga akan mengumumkan kepada publik jika sudah ditemukan adanya pihak yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut. “Prinsipnya bila ada terkait tersangka, kami pastikan Polri akan menindaklanjuti karena ini menjadi atensi pemerintah. Jadi ketika ada siapa pun yang melalukan tindak pidana ini kita pastikan akan kita tindak lanjuti. Ya nanti kita telusuri, kita tanya (soal pernyataan Mendag), nanti kalau sudah (ada penjelasan) pasti kita sampaikan,” tuturnya.
Wakil Ketua Satgas Pangan Polri Brigjen Whisnu Hermawan saat dikonfirmasi, Senin (21/3) juga menyatakan belum ada tersangka dalam kasus mafia minyak goreng hingga Senin (21/3). “Belum ada (tersangka mafia minyak goreng),” kata Whisnu Hermawan, kemarin. Menurutnya, saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait kasus-kasus berkaitan dengan kelangkaan minyak goreng itu.
Whisnu menjelaskan, Satgas Pangan turut berkonsentrasi terhadap keberadaan stok minyak goreng tersebut. “Satgas pangan masih konsentrasi terhadap keberadaan stok minyak goreng curah bersubsidi di pasar-pasar tradisional,” ujar Whisnu lagi.
Sebelumnya diberitakan, Mendag Muhammad Lutfi memastikan tiga tersangka penimbun atau mafia minyak goreng ditangkap dan diumumkan hari ini, Senin (21/3). Hal tersebut ia sampaikan kepada anggota Komisi VI DPR saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR, pada Kamis (17/3) lalu. “Saya akan pastikan mereka ditangkap dan calon tersangkanya akan diumumkan pada hari Senin, baik itu yang mengalihkan minyak (goreng) subsidi ke minyak industri, yang diekspor ke luar negeri, yang di-repack,” ujar Lutfi.
Lutfi mengaku telah menyerahkan nama-nama tersangka mafia minyak goreng kepada pihak kepolisian. Menurutnya, pihak kepolisian sudah mulai memeriksa pelaku. “Saya tidak mau sebut nama karena ini kan azas praduga tak bersalah. Tetapi kami sudah temukan dan ini jumlahnya ribuan ton (minyak goreng yang ditimbun),” jelasnya.
Mendag menduga mekanisme penimbunan minyak goreng yang dilakukan oleh calon tersangka. Pertama, minyak curah subsidi dilarikan ke industri menengah atas. Kedua, minyak goreng curah subsidi dikemas ulang menjadi minyak goreng premium.Ketiga, minyak goreng curah subsidi dilarikan ke luar negeri. “Jadi tiga-tiganya ada calon tersangkanya (diumumkan) Senin,” terang Lutfi.
2. Dalam rapat kerja dengan Komite II DPD RI, Senin (21/3), Mendag Muhammad Lutfi mengatakan, pihaknya telah menyerahkan ke polisi soal dugaan mafia minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan dan tingginya harga di pasaran. Lutfi menuturkan, sosok tersebut diharapkan terungkap dalam waktu 1-2 hari ke depan. “Ini merupakan sesuatu yang kami serahkan ke Kepolisian. Semoga dalam waktu 1-2 hari akan diungkap siapa yang bermain sebagai mafia ini,” kata Lutfi dalam keterangannya, kemarin.
Lutfi melanjutkan, dirinya juga sudah berjanji kepada Presiden Jokowi untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng. Termasuk, soal adanya permainan mafia minyak goreng di Tanah Air. “Dan saya juga berpikir never again untuk melawan mekanisme pasar karena akan memunculkan banyak hal yang tidak terduga,” tambah dia. Dalam rapat tersebut, Mendag Lutfi mengaku sama sekali tidak membayangkan terjadi kelangkaan minyak goreng seperti saat ini. Lutfi menjelaskan bahwa instansinya akan mengeluarkan kebijakan agar masyarakat dapat membeli minyak curah di harga Rp 14.000 per liter.
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan menegaskan akan membekukan izin usaha mafia minyak goreng. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan Kemendag akan mencabut izin usahanya jika memang terbukti keterlaluan. “Penindakan pada mafia minyak goreng bergantung penegak hukum. Kalau dari Kemendag kan jelas sanksinya, dibekukan izinnya. Kalau berlebihan, dicabut izin usahanya,” ungkap Oke, Senin (21/3).
Saat ini, sambung dia, Kemendag telah menyerahkan penanganan kasus karut marut mafia minyak goreng kepada kepolisian. “Adalah nanti temuannya, kalau saya sebutkan nanti tambah lama (prosesnya),” ujarnya melanjutkan. Menurut Oke, nama-nama tersangka sudah dikantongi oleh kepolisian berdasarkan data yang disampaikan oleh Kemendag. “Kemungkinan lebih besar (lebih banyak nama tersangka) dari yang disampaikan oleh pak Menteri Perdagangan (Muhammad Lutfi). Saya nggak tahu, pokoknya kami sudah sampaikan semua,” kata Oke.
Pengusaha minyak goreng mengisyaratkan distributor sebagai dalang dibalik mahal dan langkanya minyak goreng di pasaran. Isyarat itu dikemukakan di saat Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tengah memburu mafia minyak goreng yang disinyalir menjadi biang kerok kelangkaan dan harga mahal. “Enggak ada urusannya (mafia minyak goreng) dengan produsen dan itu urusannya dengan jalur distribusi,” ungkap Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) Sahat Sinaga, Senin (21/3). Sahat mengaku bahwa dirinya tak mengetahui kabar soal mafia minyak goreng sebelum sidak yang dilakukan Lutfi untuk mengecek pasokan dan harga minyak goreng di lapangan.
3. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, Polri akan menindak tegas semua pihak yang melanggar aturan dan melakukan penyimpangan dalam distribusi minyak goreng. “Saya ingatkan, jangan ada yang melakukan penyimpangan, apalagi yang harusnya masuk ke jalur konsumen dibelokkan ke industri, pasti kami kejar,” kata Sigit, Senin (21/3). Peringatan ini disampaikan Kapolri saat meninjau PT Asianagro Agungjaya, Cilincing, Jakarta Utara selaku produsen minyak goring. Jenderal bintang empat itu meminta seluruh pihak untuk disiplin dengan proses rantai suplai minyak goreng bagi masyarakat.
Pada kesempatan itu, Sigit juga menegaskan, Polri melalui Satuan Tugas (Satgas) Pangan di tingkat pusat maupun daerah akan membantu pengawalan, pengawasan dan proses pendistribusian minyak goreng ke pasaran. Menurut dia, komitmen tersebut untuk memastikan minyak goreng tersalurkan dengan baik ke pasaran dan dijual dengan harga yang sesuai dengan kebijakan pemerintah, khususnya minyak goreng curah yang diatur sesuai harga eceran tertinggi Rp 14.000 per liter atau setara Rp 15.000 per kilogram.
Dengan begitu, lanjut Sigit, kebutuhan minyak goreng di masyarakat dapat terpenuhi dan diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang mengantre untuk mendapatkan bahan pokok tersebut. “Saya minta Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan pengecekan ke semua pasar tradisional,” ujar Jenderal bintang empat itu.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI-P Deddy Yevri Sitorus menilai usulan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk membentuk panitia khusus hak angket terkait kelangkaan minyak goreng berlebihan. Ia berpandangan, usulan itu tidak memiliki dasar argumentasi yang memadai. “Usulan hak angket itu terlalu berlebihan, tidak punya dasar argumentasi yang memadai dan cenderung semacam kegenitan politik saja,” kata Deddy, Senin (21/3). Meski demikian, politisi PDI-P itu tidak mempersoalkan Fraksi PKS yang mengusulkan hal tersebut. Sebab, menurut dia, hak angket juga merupakan kewenangan yang melekat pada DPR. “Tetapi, bagi kami, hak angket untuk khusus masalah minyak goreng saja adalah sebuah lelucon yang tidak lucu,” sindir Deddy.
4. Kejaksaan Agung memeriksa Direktur Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan berinisial MS untuk mengusut dugaan korupsi pada proses impor besi atau baja pada Senin (21/3). “Diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya tahun 2016 hingga 2021,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana kepada wartawan, Senin (21/3).
Selain itu, penyidik juga memanggil Kasi Barang Aneka Industri berinisial AR dan Analis Perdagangan Madya pada Direktorat Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag terkait kasus tersebut. Ketut menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan penyidik untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi.
5. Ketua KPK, Firli Bahuri menyinggung ‘menteri penambang’ saat berbicara masalah kelangkaan batu bara pada beberapa bulan lalu. Ia mengatakan telah menghubungi sejumlah menteri di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin untuk membicarakan masalah tersebut. Hal itu disampaikan Firli saat menjadi pembicara dalam agenda ‘Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Bali Tahun 2022’, Jumat (18/3).
“Saya telepon beberapa Menko dan para menteri yang membidangi ESDM. Saya sampaikan apa yang keliru, Indonesia memiliki batu bara yang berlimpah tapi kenapa PLN timbul persoalan keterbatasan dan kelangkaan batu bara. Setelah kami bedah, ternyata ada pengusaha yang tidak patuh dengan perintah pemerintah,” ujar Firli dikutip Senin (21/3).
Kebijakan pemerintah yang dimaksud Firli adalah terkait dengan kewajiban pemenuhan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO). “Saya bilang sama Menteri ESDM [Arifin Tasrif], saya tahu penambangnya siapa, bahkan ada yang jadi menteri penambang, saya bukan penambang, tertibkan, cabut izinnya. Saya bilang itu. Yang tidak tunduk dengan perintah pemerintah dan Undang-undang, cabut izinnya,” katanya.
6. Polda Sumatera Utara menetapkan 8 orang sebagai tersangka kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin. Para tersangka dikenakan pasal tindak pidana perdagangan orang seperti diatur dalam UU No. 21 tahun 2007.
“HS, IS, TS, RG, JS, DP dan HG dipersangkakan pasal 7 UU RI No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dalam pasal itu, ancaman hukuman penjaranya maksimal 15 tahun ditambah 1/3 ancaman pokok,” kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi, Senin (21/3). Sementara itu, tersangka berinisial SP dikenakan Pasal 2 UU No. 21 tahun 2007 dengan ancama hukuman maksimal 15 tahun penjara.
7. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman akan segera menikahi adik kandung Presiden Joko Widodo, Idayati. Pasangan tersebut telah melangsungkan prosesi lamaran pada 12 Maret 2022 lalu. Kabar tersebut dibenarkan oleh Wali Kota Solo yang juga putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengatakan lamaran dilakukan ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di Solo.
“Iya (tanggal 12 Maret sudah lamaran),” kata Gibran saat dijumpai di Balai Kota Solo, Senin (21/3). Untuk diketahui suami Idayati, Hari Mulyono, meninggal dunia pada 24 September 2018 di RSPAD Jakarta. Sedangkan istri Anwar Usman, Suhada Ahmad Sidik, meninggal dunia pada 26 Februari 2021 yang lalu karena serangan jantung.
8. Aktivis Haris Azhar menyebutkan, ada tindakan politis dan upaya pembungkaman yang diduga dilakukan kepolisian terhadap dia dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti. Hal itu disampaikan Haris menanggapi penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan pemeriksaannya pada Senin (21/3) ini. “Ini politis, ini upaya untuk membungkam, baik membungkam saya, membungkam masyarakat sipil, dan sekaligus ini menunjukkan bahwa ada diskriminasi penegakan hukum,” ujar Haris di Mapolda Metro Jaya.
Menurut Haris, pembungkaman tersebut terlihat dari banyaknya laporan yang dilayangkan dia dan Fatia, tetapi tidak ditanggapi oleh kepolisian. “Karena orang-orang yang dibungkam ini seperti saya dan Fatia adalah orang-orang yang juga sudah punya banyak laporan ke kantor polisi, termasuk ke Polda Metro Jaya, tetapi tidak pernah ditanggapi,” ungkap Haris.
Tim kuasa hukum aktivis HAM, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti menilai, kliennya tak seharusnya diproses hukum hingga menjadi tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Mereka menilai seharusnya Haris dan Fatia diganjar hadiah Rp100 juta lantaran telah berusaha membongkar skandal kejahatan ekonomi yang ada di Papua. “Pak Jokowi punya aturan mengeluarkan Perpres, orang yang mengungkap skandal suatu kejahatan ekonomi berhak untuk mendapatkan Rp100 juta reward, bukan untuk di penjara,” kata kuasa hukum Haris dan Fatia, Nurkholis kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Senin (21/3).
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem Taufik Basari meminta Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mencabut laporan kasus pencemaran nama baik dengan tersangka Koordinator Kontras Fatia Maulidiayati dan mantan Koordinator KontraS Haris Azhar. Menurut dia, laporan ini berpotensi dipandang publik bahwa ada perseteruan dan perlawanan dari penguasa, yakni pejabat pemerintah dengan masyarakat. “Meskipun dalihnya ini adalah persoalan personal, namun sulit dihindari persepsi publik bahwa kasus ini menjadi kasus penguasa versus rakyat yang sedang memperjuangkan hak rakyat atas informasi,” kata Taufik dalam keterangannya, Senin (21/3).
Pria yang akrab disapa Tobas itu mengatakan, tentu akan lebih bijak apabila Luhut sebagai pelapor kasus bersedia mencabut laporannya. Sebaliknya, Luhut disarankan menggunakan sarana media lain untuk membela dirinya atau menyampaikan penjelasan atau bantahan. Tobas mengatakan, Partai Nasdem berpandangan kasus tersebut tidak semestinya diselesaikan dengan proses pidana.
9. Presiden Jokowi akan membentuk Dewan Pengarah Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Mereka bertugas memberikan arahan dalam proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Hal itu diketahui dari draf rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Otorita Ibu Kota Nusantara. Dalam draf tersebut, Kepala dan Wakil Kepala Otorita harus memperhatikan arahan Dewan Pengarah.
“Dewan Pengarah Otorita adalah pengarah pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara,” demikian bunyi Pasal 1 poin 13 draf rancangan Perpres tersebut sebagaimana dikutip Senin (21/3).
Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono, membahas tata kelola pembangunan ibu kota bersama dengan KPK untuk mencegah praktik korupsi dan ‘memancing’ masuknya investor untuk berinvestasi. Kehadiran Bambang di Kantor KPK itu tak lama setelah beredar luas informasi mengenai dugaan pembagian kavling di lahan IKN sebagaimana temuan KPK.
“Utamanya ingin memastikan agar tata kelola nanti di otorita IKN dapat berlangsung bebas korupsi, dapat berlangsung dengan baik,” ujar Bambang kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (21/3). Bambang meyakini, tata kelola yang baik, bebas korupsi, akan menjadi modal untuk juga nanti memberikan kepercayaan kepada dunia internasional dan juga para investor swasta karena sebagian dari pembiayaan ini akan menggunakan skema-skema investasi dan skema-skema swasta.
KPK dilibatkan dalam pembuatan aturan turunan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) untuk menutup celah korupsi. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, usai melakukan pertemuan dengan Kepala dan Wakil Badan Otorita IKN Nusantara di Kantor KPK, hari ini.
“KPK bilang dari sisi pencegahan kita namanya punya tools Corruption Risk Assesment (CRA). Nah, kita lakukan nih CRA di 5 aturan turunan, jadi kita ikut dalam beberapa kali rapat, intinya kita akan memberi catatan di mana supaya aturan turunan ini juga bisa mendukung governance, kalau ada risiko korupsinya gimana cara mitigasinya,” ujar Pahala kepada wartawan di Jakarta, Senin (21/3).
10. Pendiri Drone Emprit dan Media Karnels Indonesia, Ismail Fahmi meminta publik untuk tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengklaim memiliki big data namun enggan transparan. Ia merespons pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut 110 juta orang di media sosial setuju Pemilu 2024 ditunda. “Ketika ada yang klaim big data, tapi tanpa buka metodologinya, itu jangan langsung dipercaya. Jadi harus terbuka metodologinya, supaya peneliti lain bisa replikasi ulang klaimnya,” kata Ismail dalam diskusi di Twitter, Senin (21/3).
Ismail juga menyatakan, klaim big data Luhut merupakan hal yang mustahil. Pasalnya, dari data yang dihimpun Ismail, perbincangan mengenai penundaan Pemilu di media sosial Twitter saja tidak sampai 1 juta pengguna. “Orang bicara tentang topik yang menurut saya elitis, ini high level. Bicara soal pemilu, soal penundaan pemilu itu kan hubungannya dengan konstitusi. Masyarakat umum biasanya tidak tertarik,” ucap dia.
11. Ketua Yayasan Kerukunan Orang Madura (Yakorma) Achmad Fauzy mendatangi Bareskrim Polri. Kedatangannya untuk melaporkan pendeta Saifuddin Ibrahim. Achmad Fauzy menyambangi Bareskrim Polri, Senin (21/3). Selain dianggap menista agama, Saifuddin dianggap mengancam Menko Polhukam Mahfud Md dan menghina orang Madura melalui akun YouTubenya.
“Sebagai suku Madura saya merasa terhina dengan pernyataan Saifuddin yang mengancam Pak Mahfud dan mengajak carok. Bagi orang Madura, carok untuk menegakkan harga diri, bukan sekadar asal bacok-bacokan menggunakan celurit. Jadi menantang carok orang Madura sama dengan menantang harga diri orang Madura. Selain itu dia juga membuat pernyataan rasis tentang suku Madura,” kata Achmad Fauzy.
12. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri meminta setiap kadernya turun ke lapangan dan membangun kepekaan terhadap persoalan rakyat, jangan berhenti di zona nyaman. Mega juga meminta kader PDI-P bekerja keras membantu masyarakat, tanpa perlu menunggu instruksi darinya. “Karena banyak yang bisa dikerjakan kader agar mau mengambil inisiatif dan menjalankan roda organisasi hingga tingkat ranting. Tidak perlu menunggu instruksi,” kata Megawati saat membuka Pelatihan Kader Nasional (PKN) PDI-P Angkatan II 2022 secara virtual, di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Senin (21/3).
Megawati mengingatkan bahwa keberhasilan partai di Pemilu sebelumnya atau pun pencapaian kader yang berhasil lolos ke legislatif dan eksekutif, perlu diiringi dengan kerja bersama rakyat. Partai dan kader diminta terus bergerak bersama rakyat, terutama menyelesaikan persoalan dan melakukan pergerakan membangun masa depan. “Jangan berhenti di zona nyaman,” tegas Megawati.
13. Dosen Ilmu Politik FISIP Unsrat, Ferry Daud Liando mengatakan, jika pemilihan umum (pemilu) benar-benar ditunda, maka konsekuensi terburuknya adalah Indonesia tidak akan memiliki presiden sejak Oktober 2024 nanti. Ferry menjelaskan, Pasal 7 UUD 1945 menegaskan, masa jabatan Presiden hanya bisa diperpanjang satu kali saja, dan masing-masing periodenya sudah tegas dibatasi selama lima tahun. Jadi, meskipun pemilu ditunda maka tidak akan secara otomatis jabatan Presiden Jokowi akan diperpanjang.
“Dengan demikan, jika pemilu ditunda maka sejak Oktober 2024 Indoensia akan mengalami kekosongan Presiden dan Wakil Presiden,” ujar Wakil Sekjen pengurus pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) itu, kemarin. “Karena DPR dan DPD dipilih satu paket dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maka secara otomatis akan terjadi kekosongan juga anggota DPR, DPD dan DPR daerah,” tambahnya. Ia menyebutkan, Pasal 8 UUD 45 mengatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menyatakan komitmennya untuk menyelenggarakan Pemilu 2024. Hal itu ia ungkapkan ketika ditanyai wartawan mengenai keberlanjutan penyelenggaraan agenda hajatan lima tahunan tersebut. Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir, isu penundaan Pemilu 2024 cukup santer diberitakan. “KPU sebagai penyelenggara pemilu, bekerja sesuai dengan atau berdasarkan konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Saat ini KPU konsisten untuk melanjutkan Pemilu 2024 mendatang,” ujar Ilham di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (21/3). Ia turut menanggapi terkait undangan Kemenko Polhukam mengenai pembahasan isu penundaan Pemilu 2024 di Balikpapan, Kalimantan Timur.
14. Konflik di internal Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) berujung saling lapor ke Polda Metro Jaya. Sekjen KNPI kubu Laode Umar Bonte, Ahmad Fauzan melaporkan mantan Ketua KNPI yang juga Ketua DPP Partai Golkar, Fahd El Fouz Arafiqterkait tuduhan pemukulan dan penculikan.Dikatakan Ahmad Fauzan, peristiwa terjadi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat pada Minggu (20/3) ketika sedang berlangsung kongres luar biasa (KLB) KNPI.
Saat itu, Fauzan mengaku dipukuli oleh orang-orang yang diduga suruhan Fahd El Fouz Arafiq. Tidak hanya itu, Fauzan juga mengaku menjadi korban penculikan. “Masalah pemukulan betul, tapi bukan Fahd yang mukul, tapi orang-orangnya dia. Dia datang memimpin menculik kita bertiga. Saya sama Umar Bonte di Hotel Sahid itu diambil sama mereka, di Hotel Sahid itulah terjadi pemukulan terhadap saya. Terus dibawa ke kantor ormas kan ke kantor ormasnya Fahd,” ucapnya saat dikonfirmasi wartawan, Senin (21/3).
Ketua DPP Partai Golkar Bidang Ormas, Fahd El Fouz Arafiq melaporkan balik Sekjen KNPI Ahmad Fauzan ke polisi. Bukan cuma Fauzan, dia juga melaporkan Ketua Umum KNPI Umar Bonte atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong alias hoax. “Saya Fahd Arafiq melaporkan saudara Ahmad Fauzan dan Umar Bonte atas pencemaran nama baik melalui media elektronik dan laporan palsu pada penguasa dan atau pencemaran nama baik dan atau fitnah,” ucap Fahd di Mapolda Metro Jaya, Senin (21/3).
Fahd menjelaskan, kasus berawal ketika kubu Umar Bonte dan Ahmad Fauzan menggelar kongres luar biasa. Pihak Fahd lantas coba mengkonfirmasi soal kegiatan kongres luar biasa itu. Lantas Umar Bonte dan Ahmad Fauzan diminta bertemu di kantor Fahd. Menurut dia, kedua terlapor datang ke kantornya tanpa ada paksaan dan penganiayaan. (HPS)
