JAKARTA, REPORTER.ID — Politisi Golkar Yasril Ananta Baharuddin meminta Presiden Jokowi perintahkan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi untuk menangkap para mafia minyak goreng yang nyata-nyata telah membuat rakyat sengsara. Kalau Mendagnya tidak mau atau tidak berani, ganti saja dengan orang yang mampu. ‘’Buat apa yang seperti itu dipertahankan, kalau nggak berani tangkap mafia migor, apalagi dia sudah janji mau umumkan para mafia minyak goring, tapi nggak ada kenyataannya juga. Ini kan bikin rakyat tambah kecewa. Sudahlah ganti saja,’’ pinta Yasril di Jakarta, Selasa (22/3) malam.
Mantan Ketua Komisi I DPR ini mengatakan, meskipun di antara mafia migor tersebut ada yang berkontribusi pada pemerintahan ini, pemerintah harus tetap mengedepankan kepentingan rakyat, tidak boleh rikuh atau sungkan dan akhir membela kepentingan pihak yang jadi mafia tersebut. ‘’Jadi, kendati mereka punya kontribusi tetapi kalau tindakannya menyusahkan rakyat, ya harus dibabat juga. Nggak peduli. Pemerintah harus tetap berpegang teguh pada kepentingan rakyat, jangan malah membela pengusaha yang jadi mafia. Yang namanya mafia itu pasti merugikan, maka harus diberantas juga,’’ ujar Yasril lagi.
Yasril menuturkan, para mafia itu termasuk mafia migor adalah musuh bersama, karena kerjanya bikin ekonomi terganggu dan rakyat yang kena imbasnya. ‘’Yang seperti itu harus dibasmi, jangan malah dibiarkan alias dipelihara. Oleh sebab itu, penegak hukum harus tegas,’’ katanya.
Terakhir Yasril mengatakan, presiden perlu mengevaluasi kinerja para menterinya supaya pemerintahan jadi tambah bagus. Kalau ada menteri yang tak bagus kinerjanya, ya jangan segan-segan menggantinya. ‘’Arahnya ke sana, menteri yang kinerjanya tak bagus, ganti saja. Langkah ini perlu ditekankan karena beban yang ditanggung pemerintah makin berat,’’ tutur Yasril lagi.
Sementara itu kelangkaan minyak goreng curah mulai dirasakan pedagang di pasar tradisional di beberapa daerah di Indonesia. Bahkan, stok di grosir yang menjual minyak goreng tersebut juga ikutan kosong. Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade menanyakan kinerja pemerintah dalam hal ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam menjamin ketersediaan minyak goreng dan menjaga kestabilan harga Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil.
“Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Mas Sudaryono menghubungi saya, dia bilang pedagang pasar menjerit gara-gara minyak goreng curah yang dijanjikan pemerintah masih gaib di pasar. Kasihan rakyat, di kasih harapan palsu terus sama pemerintah, mana kinerjanya,” ungkap Andre di Jakarta, Selasa (22/3).
Andre menjelaskan, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR yang lalu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan proses produksi minyak goreng curah akan ditentukan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mulai dari produsen hingga distributor. Apalagi kini, Kemenperin telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). (HPS)
