JAKARTA, REPORTER.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Senat/Wakil Presiden Majelis Nasional Kerajaan Thailand Prof. Pornpetch Wichitcholchai. Salah satu yang menjadi pembahasan adalah soal transisi dari kondisi pandemi Covid-19 ke endemi.
Pertemuan bilateral digelar di sela-sela 144th Assembly of the Inter Parliamentary Union (IPU) di Bali International Convention Centre (BICC) Nusa Dua, Bali, pada Rabu (23/3/2022). “Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Thailand yang turut membuka vaksinasi bagi WNI di Thailand,” kata Puan.
Puan menyinggung soal rencana Thailand yang akan memasukkan Covid-19 sebagai endemi pada Juli mendatang. Puan mengatakan Indonesia juga sedang dalam masa transisi menuju endemi Covid-19.
“Berbagai penyesuaian saat ini telah dilakukan Indonesia. DPR RI ikut melakukan pengawasan terhadap upaya pemerintah yang sedang menyusun roadmap dalam rangka menuju situasi endemi,” tuturnya.
Puan menambahkan, pertemuan ini menjadi momentum yang tepat bagi Indonesia dan Thailand untuk membahas berbagai kerja sama. Khususnya agar ada peningkatan kerja sama setelah untuk beberapa waktu tertahan karena pandemi.
“Saya senang mengamati hubungan bilateral RI-Thailand berkembang dengan baik selama 72 tahun terakhir, bahkan di masa pandemi Covid-19. Termasuk perkembangan baik dalam kerja sama perdagangan dan investasi yang meningkat dari tahun sebelumnya,” tambah mantan Menko PMK itu.
Untuk terus mendorong tren yang positif tersebut, menurut Puan, perlu ada penyelenggaraan kembali berbagai forum kerja sama yang tertunda karena pandemi. Baik di tingkat parlemen maupun kementerian-kementerian teknis.
“Saya juga mendorong kerja sama kedua negara dalam rangka revitalisasi pariwisata? yang menjadi salah satu sumber devisa utama kedua negara. Saya berharap Indonesia dan Thailand dapat berbagi pengalaman kebijakan pro-pariwisata,” ungkapnya.
DPR RI disebut mengapresiasi persetujuan Majelis Nasional Thailand untuk MoU Pembentukan Kelompok Persahabatan Antar Parlemen Indonesia-Thailand. Puan mengatakan DPR kini tengah melakukan kajian dan finalisasi draf MoU itu. “Semoga dapat segera kita tandatangani dalam waktu dekat,” tambahnya.
Selain dengan Thailand, Puan juga melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Kuwait National Assembly, Marzouq Ali Al Ghanim. Pertemuan ini juga membahas soal kondisi pandemi Covid-19 di negara masing-masing.
“Indonesia dan Kuwait menjadi negara dengan tingkat vaksinasi tinggi seiring penurunan kasus Covid-19,” kata Puan.
Puan berkomitmen kuat Indonesia dan Kuwait dalam pemberdayaan perempuan. Terutama, kata Puan, di sektor politik. “Kami melihat, pemberdayaan perempuan berkontribusi besar bagi perdamaian, demokrasi, dan hak asasi manusia dan penanganan Covid-19,” jelasnya.
Hanya saja, menurut Puan, pandemi Covid-19 telah menghambat pencapaian pemberdayaan perempuan. “Ini tantangan kita bersama yang harus terus menjadi perhatian. Kerja sama antar negara, termasuk lewat parlemen, akan membantu mengatasi tantangan itu,” terang Puan.
Puan menilai Kuwait merupakan mitra dagang penting Indonesia di Kawasan Teluk. Ia pun berharap agar ada peningkatan hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Kuwait.
“Kuwait juga merupakan mitra penting untuk stabilitas kawasan. Hubungan Indonesia dan Kuwait harus terus dikembangkan, khususnya di sektor kerja sama politik, ketenagakerjaan, dan pendidikan,” papar Puan.
Dalam pertemuan Pull aside dengan Ketua Palemen Republik Demokratik Timor-Leste, Ancieto Longuinhos, Puan menyinggung persoalan perbatasan negara antara Indonesia dan Timor Leste yang masih belum selesai. “Saya berharap kita dapat menyelesaikan negosiasi perbatasan kedua negara yang tertunda karena pandemi,” katanya.
Puan meminta dukungan dari Timor Leste untuk mempercepat penyelesaian penentuan perbatasan darat di Segmen Noel Besi-Citrana, dan Segmen Bijael Sunan-Oben.
Puan mendukung Indonesia atas keanggotaan Timor-Leste di ASEAN serta Parlemen Timor-Leste ke AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly). “Saya ingin Indonesia terus dilibatkan dalam pembangunan di Timor Leste, termasuk pembangunan infrastruktur,” pungkasnya.
