Salah satu isu menarik pagi ini adalah soal kehadiran Putin dalam KTT G20 di Bali, November 2022 mendatang. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Dave Laksono mengingatkan Indonesia agar tidak ikut arus negara-negara Barat yang mempertimbangkan Rusia dikeluarkan dari G20. Sebagai presidensi G20, sebaiknya Indonesia justru mendorong negara Barat untuk mencari solusi bersama mengatasi konflik di Rusia-Ukraina.
Isu kedua, Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer membuka opsi gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pencopotan dirinya dari kursi komisaris anak perusahaan PT Pupuk Indonesia, PT Mega Eltra. “Kemungkinan melakukan langkah hukum di PTUN, opsi itu selalu ada. Ini masih dalam proses pembicaraan. Kita coba rumuskan langkah-langkahnya seperti apa,” kata pria yang akrab disapa Noel itu di Kantor PT Mega Eltra, Jakarta Timur, Kamis (24/3).
Isu ketiga, Jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan kasasi atas vonis lepas majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan untuk dua terdakwa kasus unlawful killing atau pembunuhan tanpa proses hukum empat laskar Front Pembela Islam (FPI). Kedua terdakwa adalah anggota polisi Polda Metro Jaya, Yusmin Ohorella dan Fikri Ramadhan. “Mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan majelis hakim dalam perkara dugaan tindak pidana pembunuhan di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek,” kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana, Kamis (24/3).
Isu keempat, Polisi tetapkan lima orang sebagai tersangka penyelundupan sabu seberat 1,196 ton di Pantai Madasari, Desa Masawah, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Atas perbuatannya kelima tersangka terancam hukuman mati. Kelima tersangka itu yakni HM (41), HH (39), AH (38), MB (20), dan AH (27). Salah satu tersangka berinisial MB merupakan warga negara asing (WNA) asal Afghanistan.
Isu kelima, Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, menyebut ada menteri di kabinet Presiden RI Jokowi yang memanfaatkan jabatan untuk melakukan kampanye Pilpres 2024. Menurutnya, itu kurang patut, karena menteri itu seharusnya fokus bekerja membantu presiden, bukan berkampanye dalam rangka Pilpres 2024. Berikut isu selengkapnya.
1.Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Dave Laksono mengingatkan Indonesia agar tidak ikut arus negara-negara Barat yang mempertimbangkan Rusia dikeluarkan dari G20. Sebagai presidensi G20, sebaiknya Indonesia justru mendorong negara Barat untuk mencari solusi bersama mengatasi konflik di Rusia-Ukraina.
“Jangan sampai kita itu terbawa dengan rencana atau genderang dari negara Barat, ini juga semestinya kita bisa mendorong untuk negara-negara barat membawa solusi bukan hanya memberikan sanksi-sanksi ekonomi,” kata Dave, Kamis (24/3). Dave berpendapat mengeluarkan Rusia dari G20 bukan lah solusi membawa perdamaian. Indonesia, kata dia, tidak menjadi soal jika menerima kehadiran Rusia dalam G20. Menurut dia, pertemuan itu diharap mendapatkan solusi persoalan yang terjadi di negara Eropa Timur tersebut.
“Forum ini (G20) justru jangan Rusia dikeluarkan. Justru kita bisa duduk, beri kesempatan untuk bicara, saling mendengarkan dan bisa mencari solusi perdamaian. Indonesia perlu memanfaatkan momentum G20 dengan sebaik-baiknya dalam ikut berperan mengakhiri konflik Rusia-Ukraina. Bukan justru merusak hubungan baik kita dengan negara-negara di Eropa timur, khususnya Rusia,” pungkas putra kesayangan Agung Laksono ini.
Seperti diberitakan, keanggotaan Rusia di G20 terancam menjelang pertemuan tingkat tinggi yang digelar di Bali pada 30-31 Oktober mendatang. Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden di Brussels, Belgia, pada Kamis (24/3) kemarin mengatakan, Rusia harus dikeluarkan dari blok kekuatan ekonomi utama itu. “Jawaban saya adalah iya, bergantung pada G20,” kata Biden, saat ditanya soal status Rusia di keanggotaan G20. Biden melanjutkan jika ada negara yang tak setuju dengan usulanya, termasuk Indonesia yang tahun ini menjadi presidensi dan tuan rumah, maka Ukraina juga harus diizinkan untuk menghadiri pertemuan tersebut.
Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menilai, Indonesia tidak perlu menggubris permintaan AS agar Rusia dikeluarkan dari G20. Sebagai Presidensi G20, Indonesia harus mampu mengambil momentum tersebut untuk membawa perdamaian atas konflik Rusia-Ukraina. “Jangan lah, ya forum itulah yang justru bisa kita manfaatkan,” kata Effendi di gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (24/3).
Politisi PDI-P itu berpendapat, Indonesia melalui Presiden Jokowi diharapkan dapat mengambil peran dalam pertemuan G20. Sehingga, dalam perhelatan G20 tersebut, Indonesia tidak dipandang hanya sekadar pembuat sebuah acara atau event organizer. “Nah kalau beliau tidak memanfaatkan, beliau hanya sebagai event organizer dong. Masa setingkat event organizer kita?” ujarnya.
Effendi Simbolon menilai, mengeluarkan Rusia dari G20 juga tidak tepat. Kata dia, itu tidak mencerminkan langkah sebuah negara dalam diplomasi internasional. “Enggak bisa dong, kalau kita dalam diplomasi internasional, bermain pendek begitu. Enggak bisa dong,” tegasnya.
Politisi PDI-P itu lalu membeberkan cara-cara yang dapat dilakukan Jokowi dalam mengambil peran. Di antaranya, Jokowi dapat mendatangi langsung ke Moskow, Rusia untuk melakukan pendekatan dalam rangka mengatasi konflik. Jokowi juga bisa mendatangi Ukraina untuk melakukan pendekatan serupa. “Berangkat ke Uni Eropa, lakukan pendekatan. Lakukan, beliau kan sebagai Presidensi G20,” tegas Effendi Simbolon lagi.
Setali tiga uang dengan Effendi Simbolon, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, Indonesia tidak serta merta bisa bersikap untuk tidak atau menghadirkan Rusia dalam G20 atau bahkan mengeluarkannya dari forum utama kerja sama ekonomi internasional itu. Pasalnya, hal itu baru dapat diputuskan jika sudah berdasarkan kesepakatan bersama antaranggota G20. “Soal diundang atau tidak diundang itu kan kolektif kolegial. Jadi, harus ada diskusi dulu intern antar anggota untuk memutuskan Rusia diundang atau tidak. Kalau keputusannya diundang, ya, silakan. Jadi harus ada kesepakatan,” kata Hasanuddin, di Senayan, Kamis (24/3).
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana berpendapat, Presiden Jokowi bisa lakukan pembicaraan langsung dengan Presiden AS Joe Biden beserta sekutunya dan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menengahi pertikaian konflik militer di Ukraina. Hikmahanto mengusulkan supaya Jokowi terlibat langsung menjadi penengah dalam persoalan itu, Menurutnya, itu jalan terakhir jika AS dan Rusia masih tetap berseteru terkait konflik di Ukraina.
Ia mengatakan, yang dikhawatirkan adalah jika atmosfer perselisihan itu sampai terseret dan memengaruhi agenda KTT G20. “Langkah terakhir, bila diperlukan Menlu (Retno Marsudi) dapat meminta Presiden untuk melakukan pembicaraan langsung dengan Presiden Putin dan Presiden Joe Biden agar konflik segera akhiri konflik demi kemanusiaan dan keselamatan serta perekonomian dunia,” kata Hikmahanto Juwana, Kamis (24/3).
2. Yang menarik, Kemenlu dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terkesan tidak kompak soal kehadiran Presiden Rusia, Vladimir Putin ke KTT G20. Di satu pihak, Kemenlu RI mengatakan, selaku Ketua Presidensi G20, Indonesia akan mengundang seluruh anggota, termasuk Rusia. Namun di sisi lain, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemerintah belum menentukan sikap terkait polemik kehadiran Putin di KTT G20.
Staf Khusus Menteri Luar Negeri (Menlu) untuk Penguatan Program-Program Prioritas yang juga Co-Sherpa G20 Dian Triansyah Djani menegaskan Pemerintah Indonesia melaksanakan KTT G20 secara netral dan tidak memihak. Dia mengatakan Presidensi G20 Indonesia bersifat imparsial dan netral. “Indonesia menjalankan tugasnya sebagai Presidensi G20 berdasarkan aturan dan prosedur seperti presidensi sebelumnya,” kata Dian.
Indonesia, lanjut dia, mengundang semua anggota G20 seperti apa yang dilakukan presidensi sebelumnya. “Sebagai Presidensi G20 dan sesuai dengan Presidensi G20 sebelumnya adalah mengundang semua anggota G20. Memang kewajiban Presidensi G20 untuk mengundang anggota semuanya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Triansyah mengatakan, pelaksanaan G20 akan fokus dalam menangani krisis global yang belum bangkit dari pandemi Covid-19. “Khususnya negara berkmebang ini masih sulit, ekonomi masih sulit mencapai target, maka G20 fokus until global recovery tersebut,” ucap dia.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah Indonesia belum menentukan sikap terkait polemik kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin di KTT G20 yang akan berlangsung di Bali. Luhut mengatakan, masih terlalu dini bagi Indonesia, selaku Ketua Presidensi G20, membahas kehadiran para anggota G20, termasuk Rusia. “Kita lihat saja, terlalu dini kita untuk berkomentar,” kata Luhut usai menghadiri acara Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2022 di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (24/3).
Luhut enggan bicara banyak terkait rencana Presiden Rusia tersebut. Ia hanya menyebut, G20 merupakan forum ekonomi yang bakal dihadiri negara-negara dengan perekonomian top dunia. “Kita lihat, kita tunggu, G20 itu kan forum ekonomi, bukan politik,” katanya.
Dubes Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin akan menghadiri KTT G20 akhir tahun ini di Indonesia. Kata dia, tuan rumah G20 Jakarta telah mengundang Putin ke KTT G20 di Bali pada November 2022. “Tergantung banyak hal, termasuk situasi Covid yang semakin membaik. Tapi, sejauh ini ya niatnya datang,” katanya kepada wartawan, Rabu (23/3). Vorobieva mengatakan ada upaya negara-negara Barat untuk mengusir Rusia dari organisasi dunia, termasuk Kelompok 20 ekonomi utama. Hal ini disebutnya sebagai reaksi yang “tidak proporsional”.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan, keputusan Indonesia mengizikan kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin di G20 adalah langkah yang terlalu jauh. Seperti diberitakan sebelumnya, Indonesia sebagai tuan rumah akan mengundang Presiden Rusia, Vladimir Putin pada KTT G20 di Bali pada November 2022 mendatang. Sementara Dubes Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva menyampaikan, Putin berniat untuk datang ke KTT G20 di Bali.
PM Morrison mengaku keberatan dengan diundangnya Putin. “Saya pikir di ruangan kita perlu mengundang orang-orang yang tidak menyerang negara lain,” katanya dikutip dari AFP, Kamis (24/3). Morrison menuturkan, dirinya sudah melakukan kontak langsung dengan Presiden Jokowi tentang kehadiran Putin di G20, yang mengundang negara-negara perekonomian top dunia, termasuk Amerika Serikat, China, Jepang, dan beberapa negara Eropa.
“Rusia menginvasi Ukraina. Ini adalah tindakan kekerasan dan agresif yang menghancurkan aturan hukum internasional,” kata Morrison pada konferensi pers di Melbourne. “Dan ide untuk duduk satu meja dengan Vladimir Putin… bagi saya, adalah langkah yang terlalu jauh.”
3. Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer membuka opsi gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pencopotan dirinya dari kursi komisaris anak perusahaan PT Pupuk Indonesia, PT Mega Eltra. “Kemungkinan melakukan langkah hukum di PTUN, opsi itu selalu ada. Ini masih dalam proses pembicaraan. Kita coba rumuskan langkah-langkahnya seperti apa,” kata pria yang akrab disapa Noel itu di Kantor PT Mega Eltra, Jakarta Timur, Kamis (24/3).
Noel mengaku dicopot secara hormat dari Komisaris Independen PT. Mega Eltra melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar Kamis (24/3). Meski menerima pencopotan itu, Noel tetap mempertanyakan alasannya. Dia mengklaim integritasnya terganggu dengan pencopotan ini.
Menjawab pertanyaan, Noel menduga Menteri BUMN Erick Thohir mendapat tekanan dari lingkaran Istana Kepresidenan untuk mencopotnya dari kursi komisaris perusahaan BUMN, PT Mega Eltra. “Saya yakin beliau (mengambil keputusan ini) karena desakan lebih di atasnya, yaitu dari lingkaran Istana itu. Beliau saya yakin dalam tekanan,” kata Noel saat menggelar konferensi pers di Kantor PT Mega Eltra, Jakarta Timur, Kamis (24/3). Noel enggan membuka lingkaran Istana yang mendesak agar dirinya dicopot dari jabatan komisaris. Ia yakin desakan pencopotan itu pasti bukan berasal dari Presiden Jokowi.
Aktivis pergerakan ini meminta pegiat media sosial Denny Siregar dan lainnya untuk menyetop narasi perpecahan dan kebencian di media sosial. Hal itu ia ungkapkan merespons pertanyaan mengenai sikap Denny Siregar terhadap dirinya di media sosial belakangan ini. “Saya meminta Denny Siregar dan kawan-kawan. Setop narasi kebencian. Setop narasi perpecahannya,” kata pria yang akrab disapa Noel itu dalam konferensi persnya menyikapi pemberhentian dirinya sebagai Komisaris PT Mega Eltra di Jakarta Timur, Kamis (24/3). “Kasihan. Kayak kemarin kawan-kawan [laskar] yang ditembak itu. Dia bukan berduka, berempati mereka malah ngirim bunga gimik,” tambahnya. Ia berharap Denny menghentikan narasi kebencian di media sosial. “Kita lahir dari dunia aktivis yang penuh proses. Bukan dari mereka dari dunia medsos. Dunia maya. Kita enggak mau berdebat soal itu,” kata dia.
4. Jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan kasasi atas vonis lepas majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan untuk dua terdakwa kasus unlawful killing atau pembunuhan tanpa proses hukum empat laskar Front Pembela Islam (FPI). Kedua terdakwa adalah anggota polisi Polda Metro Jaya, Yusmin Ohorella dan Fikri Ramadhan. “Mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan majelis hakim dalam perkara dugaan tindak pidana pembunuhan di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek,” kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana, Kamis (24/3).
Ketut menilai majelis hakim tidak cermat dalam pemberian putusan perkara tersebut. “Terdapat kekeliruan dalam menyimpulkan dan mempertimbangkan fakta hukum dari alat bukti keterangan saksi-saksi, ahli, surat yang telah dibuktikan dan dihadirkan penuntut umum,” paparnya. Selain itu, Ketut mengatakan majelis hakim mengambil putusan berdasarkan keterangan yang mengada-ada dari Yusmin dan Fikri.
5. Polisi tetapkan lima orang sebagai tersangka penyelundupan sabu seberat 1,196 ton di Pantai Madasari, Desa Masawah, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Atas perbuatannya kelima tersangka terancam hukuman mati. Kelima tersangka itu yakni HM (41), HH (39), AH (38), MB (20), dan AH (27). Salah satu tersangka berinisial MB merupakan warga negara asing (WNA) asal Afghanistan.
Polisi menjerat kelima tersangka dengan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.”Ancaman hukumannya maksimal hukuman mati, seumur hidup atau 20 tahun penjara,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat konferensi pers di Pusdik Intelkam, Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (24/3).
6. Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan minta pemerintah batalkan vaksin booster sebagai syarat mudik lebaran. Menurutnya, kebijakan pemerintah tersebut sama artinya dengan melarang mudik. Padahal kasus Covid-19 saat ini sudah melandai dibandingkan dengan 2021. Ia lalu membandingkan kebijakan yang dibuat pemerintah saat ini dengan jelang perayaan Tahun Baru 2022 silam di mana pemerintah tidak mengeluarkan aturan larangan mudik jelang perayaan Tahun Baru 2022 lalu. “Konsistensi pemerintah sangat buruk, itu yang membuat masyarakat tidak percaya dengan kebijakan pemerintah. Bahkan, saking seringnya inkonsisten pemerintah sendiri suka ragu dengan kebijakannya sendiri,” kata Irwan, Kamis (24/3).
7. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku sedang menunggu agar dapat bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal itu merespons sikap politik PDI-P yang menolak keras wacana menunda Pemilu 2024 yang dia lontarkan. “Saya menunggu dipanggil Bu Mega (Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI-P) dulu. Belum ketemu Bu Mega,” kata Muhaimin di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/3).
Cak Imin mengatakan, setelah melempar wacana menunda pemilu ke publik ia akan berkomunikasi dengan partai-partai politik, termasuk dengan PDI-P yang terang-terangan menolak ide tersebut. Setelah berkomunikasi dengan partai-partai politik, kata Cak Imin, barulah ide menunda pemilu akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo.
Cak Imin baru ngaku bahwa usul penundaan Pemilu 2024 adalah idenya sendiri, bukan ide Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.’’Itu ide saya bukan dari Luhut, pure (murni) dari saya,” kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/3). Ia berkilah tidak menjalin komunikasi sama sekali dengan Luhut dalam menggulirkan wacana penundaan Pemilu 2024.
Cak Imin menyampaikan big data yang dia ungkap berbeda dengan big data yang diungkap oleh Luhut. Cak Imin menyebut jumlah pengguna media sosial dalam big data yang ia gunakan 100 juta. “Beda, dia [Luhut] 110 juta, saya 100 juta,” kilah Wakil Ketua DPR itu.
Sebelumnya Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas mengatakan elite politik yang mengusulkan dan mendukung penundaan Pemilu 2024 seperti keledai politik. Kata dia, mereka tidak belajar dari masa lalu. Busyro merujuk pada peribahasa ‘hanya keledai yang jatuh di lubang yang sama dua kali’. “Semakin vulgarnya sikap kekuasaan, vulgar sekali tidak ada rasa malu. Seperti keledai-keledai politik saja. Tidak belajar dari masa lalu,” ujar Busyro dalam seminar daring bertajuk ‘Demokrasi Konstitusional Dalam Ancaman’, Rabu (16/3).
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, menyebut ada menteri di kabinet Presiden RI Jokowi yang memanfaatkan jabatan untuk melakukan kampanye Pilpres 2024.
Menurutnya, itu kurang patut karena menteri itu seharusnya fokus bekerja membantu presiden, bukan berkampanye dalam rangka Pilpres 2024.
“Kita minta para menteri fokus, jangan gunakan posisi menteri untuk kampanye politik dalam konteks untuk menjadi capres-capres, itu kan ada. Itu bagian dari koreksi untuk meningkatkan kinerjanya,” kata Jazilul dalam keterangannya, Kamis (24/3).
Ia mengakui setiap orang punya hak untuk maju menjadi presiden. Namun, seorang menteri seharusnya fokus bekerja membantu presiden. Jazilul memang sengaja tak mengungkapkan siapa sosok menteri dimaksud. Namun pernyataannya itu sebagai kritik agar para menteri meningkatkan kinerjanya. “Mudahan-mudahan Pak Presiden juga itu tahu itu,” ucap Wakil Ketua MPR itu.
8. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan yang kini berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) di Mabes Polri menawarkan bantuan kepada KPK untuk mencari buronan Harun Masiku. Novel menyebut KPK tidak mencari Harun Masiku. Karena itu, dia berniat membantu KPK untuk mencari dan menangkap buronan itu. “Buronan yang berkali-kali disebut, bahkan orang sering mendengar nama Harun Masiku, contohnya, itu justru tidak dicari. Bahkan, kami pun beberapa kali menawarkan, ‘Mau kami bantu? Semoga nggak lama kita dapatlah insyaallah’. Tetapi nggak ada juga respons,” kata Novel Baswedan di akun YouTube pribadinya, Kamis (24/3).
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto merespons ucapan Novel. Namun dia merasa Novel tidak pernah berbicara kepadanya secara langsung. “Kemudian tentang teman saya Novel mengatakan pernah menawarkan untuk berkolaborasi, saya selaku penanggung jawab penindakan dan eksekusi, saya tidak pernah dengar kata-kata itu ke saya. Padahal dia (Novel) punya nomer telepon saya,” kata Karyoto di gedung Merah Putih KPK, Kamis (24/3).
Karyoto meminta Novel menyampaikan tawarannya secara langsung dan dia siap bekerja sama dengan Novel. “Kalau memang itu mau menawarkan, silakan. Kami membuka pintu kalau memang berkolaborasi,” lanjutnya. Menurutnya, informasi soal Harun Masiku sangat penting bagi KPK. Tapi, pencarian buron tidak harus dibuka kepada publik secara terang-terangan.
Karyoto yakin Harun Masiku akan ditangkap dalam waktu dekat. “Nanti saatnya ketahuan, saatnya kita beraksi. Dan insyaallah dalam waktu dekat, kalau memang segala sesuatunya sudah waktunya, pasti ketangkap. Karena tidak hanya 1 Harun Masiku, masih ada 6 lagi, tambah 1 kemarin setelah dipanggil nggak datang menjadi DPO,” tutur Karyoto.
9. Sembilan organisasi masyarakat sipil menyatakan akan melawan kriminalisasi atas koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti, dan Direktur Lokataru, Haris Azhar, oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Keduanya kini ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, buntut dari diskusi hasil riset yang berjudul “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya”.
Riset itu terbit pada Agustus 2021 dan merupakan hasil kerja sembilan organisasi itu yang terdiri dari YLBHI, Walhi Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, Walhi Papua, LBH Papua, Kontras, Jatam, Greenpeace Indonesia, dan Trend Asia. Dalam diskusi tentang hasil riset yang diunggah di kanal YouTube milik Haris, Luhut disebut “bermain” dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua.
“Secara legal standing, baik personal Fatia-Haris, maupun legal standing kelembagaan, ini legal standing kami sebagai lembaga diakui dan dihormati oleh konstitusi,” kata Muhammad Isnur, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam jumpa pers kesembilan organisasi itu, kemarin. “Sembilan lembaga ini bersikap tegas melawan segala bentuk kriminalisasi terhadap kerja-kerja kemanusiaan,” tambahnya.
10. KPK tahan mantan Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti dan seorang dosen bernama I Dewa Nyoman Wiratmaja. Keduanya diumumkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan dana insentif daerah (DID), Tabanan, Bali tahun 2018. “Untuk kepentingan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan pada para tersangka masing-masing selama 20 hari pertama,” kata Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, Kamis (24/3). Ni Putu Eka Wiryastuti dan I Dewa Nyoman Wiratmaja ditahan mulai hari ini sampai dengan 12 April 2022. Bupati Tabanan 2010-2021 itu ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Polda Metro Jaya dan I Dewa Nyoman Wiratmaja ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih.
KPK juga mengumumkan Kepala Seksi Dana Alokasi Khusus Fisik II Kementerian Keuangan, Rifa Surya dan mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Yaya Purnomo sebagai tersangka. KPK menduga dua pejabat Kemenkeu tersebut meminta fee untuk mengurus dana insentif daerah (DID) Tabanan. “Mereka meminta sejumlah uang sebagai fee dengan sebutan ‘dana adat istiadat’,” ujar Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.
Permintaan itu, disampaikan kepada mantan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti (NPEW) melalui seorang dosen yang juga staf khusus bidang ekonomi dan pembangunan, I Dewa Nyoman Wiratmaja (IDNW), yang ditunjuk untuk mengurus DID. “Dan permintaan ini lalu diteruskan tersangka IDNW pada tersangka NPEW dan mendapat persetujuan,” papar Lili.
11. Presiden Jokowi menegur para kepala daerah dan sejumlah menteri karena belanja impor nilainya lebih tinggi dibanding konsumsi produk lokal. Jokowi mengaku jengkel, sebab anggaran kementerian dan pemda yang berasal dari APBN, mayoritas digunakan untuk membeli produk luar negeri. “Uang-uang kita sendiri, APBN kita sendiri, uang rakyat, uang kita sendiri kok dibelikan barang impor itu gimana toh? Geregetan saya,” ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia yang disiarkan secara daring pada Jumat (25/3).
Jokowi lantas mengingatkan kepala daerah maupun menteri yang tidak mencapai target konsumsi barang dalam negeri akan diumumkan secara terbuka. “Yang tepuk tangan nanti kalau barang-barangnya enggak masuk e-catalog, target tidak tercapai, saya umumin nanti. Setuju enggak?” tanyanya.
12. Presiden Jokowi menyinggung soal reshuffle atau kocok ulang kabinet saat memberikan pengarahan soal aksi afirmasi bangga buatan Indonesia pada Jumat (25/3). Awalnya, Jokowi meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengganti direktur utama (dirut) di perusahaan BUMN yang tidak taat pada hal-hal yang sudah disepakati.
“Jika ada yang tidak taat apa yang kita sepakati hari ini. BUMN, saya sampaikan ke Menteri BUMN, ganti dirut-nya. Ganti, ngapain kita,” kata Jokowi dalam tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (25/3). Setelah itu, Jokowi menyinggung soal reshuffle kabinet. Menurutnya, penggantian dirut merupakan urusan Menteri BUMN, namun untuk di kementerian, penggantian merupakan bagiannya sebagai presiden. “Kementerian, sama saja, tapi itu bagian saya. Reshuffle sudah…. akan saya awasi betul,” katanya. (HPS)
