BALIKPAPAN, REPORTER.ID – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Mahyudin, bersama Wakil Menteri ATR/BPN, Surya Tjandra, dan beberapa anggota DPD RI, di antaranya Hasan Basri, Marten Billa, dan Fernando Sinaga, melaksanakan pertemuan dengan Pemrov Kalimantan Utara (Kaltara) yang dihadiri perwakilan Pemprov Kaltara dan beberapa OPD Pemda Kaltara, di gedung Gabungan Dinas, Pemrov Kaltara, pada Selasa (29/3/2022).
Pertemuan yang merupakan bagian dari rangkaian Kunjungan kerja Wakil Ketua DPD RI itu, bertujuan menginventarisasi berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi Provinsi Kaltara, yang merupakan Provinsi baru di Indonesia.
“Dengan kunjungan kerja ini, kami mencoba melihat secara langsung tantangan, hambatan, dan peluang pelaksanaan pembangunan di Kaltara, sebagai provinsi termuda,” kata Mahyudin.
Menurutnya, dalam pertemuan itu telah ditemukan beberapa masalah yang ditemukan, terutama di wilayah perbatasan. Di antaranya masih banyak masyarakat di perbatasan dengan Malaysia yang menghadapi keterbatasan infrastruktur jalan.
“Masalahnya adalah jalan tranaportasi di perbatasan yang kurang baik. Seperti saudara kita di Apo kayan, yang karena jalan rusak kerap terisolasi. Jalan yang rusak dan terputus itu juga membuat harga bahan kebutuhan pokok menjadi mahal. Misalnya, penerapan satu harga BBM yang ditetapkan presiden tidak bisa berjalan di sana,” ujarnya.
Menurut senator asal Kaltim ini, DPD juga menerima aspirasi mengenai pembangunan jalan Krayan-Malinau yang sampai sekarang belum selesai, selain juga beberapa hambatan pembangunan infrastrktur lainnya.
“Banyak masalah infrastruktur lainnya yang menjadi PR Pemrov Kaltara sekaligus PR kami di DPD RI yang harus diperjuangkan bersama di pemerintah pusat,” pungkasnya.
