Isu menarik hari ini, ribuan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mulai menggaungkan dukungan terhadap Presiden Jokowi untuk menjabat tiga periode dalam Silaturahmi Nasional Desa 2022 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3). Dukungan resmi akan dideklarasikan usai lebaran mendatang. Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti mengingatkan, keinginan para kepala desa untuk deklarasi Presiden Jokowi tiga periode adalah pelanggaran konstitusi.
Isu kedua soal dukungan agar Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan maju sebagai Capres pada Pilpres 2024 sesudah Presiden Jokowi lengser dari kursi kepresidenan. Dukungan itu disampaikan perwakilan dari Desa Pasir Wangi, Jawa Barat, Sutisna dalam silaturahmi Apdesi dengan Presiden Jokowi yang dihadiri Luhut Pandjaitan. Namun politisi Golkar ini menjawab tidak pernah bermimpi jadi presiden atau wakil presiden.
Isu ketiga, Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono mengatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan langkah jangka panjang yang memakan waktu belasan hingga puluhan tahun. Karena itu, dibutuhkan dukungan pembiayaan dari berbagai elemen masyarakat. Tetapi di sisi lain, Wagub Kaltim, Hadi Mulyadi menilai pengumpulan dana untuk pembangunan IKN Nusantara lewat metode urunan atau crowdfunding tidak tepat, jika dibebankan ke warga.
Isu keempat, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengklaim tak pernah berniat menghapus sekolah, madrasah atau satuan pendidikan lain dari Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). “Sedari awal tidak ada keinginan menghapus dari sistem pendidikan nasional. Sebuah hal yang tidak masuk akal dan tidak pernah terbersit sama sekali,” kata Nadiem dalam instragamnya. Sementara Sejumlah fraksi di DPR meminta Kemenbudristek untuk merevisi draf RUU Sisdiknas karena menghilangkan frasa madrasah dari batang tubuh.
Isu kelima, Managing Director Paramadina Public Policy Institute, Ahmad Khoirul Umam mengatakan, pertemuan AHY dengan Surya Paloh dinilai bukan silaturahmi politik biasa. Pertemuan keduanya seolah membuka romantisme masa lalu di mana Paloh menjadi bagian dari elemen kekuatan yang menyukseskan SBY pada Pilpres 2004 dan 2009. “Pertemuan kedua pucuk pimpinan partai itu membuka peluang munculnya poros kekuatan baru dalam dinamika dan kontestasi demokrasi Pemilu 2024 mendatang,” kata Khoirul Umam. Berikut isu selengkapnya.
1. Ribuan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggaungkan dukungan terhadap Presiden Jokowi untuk menjabat tiga periode. Dukungan itu mereka sampaikan saat Silaturahmi Nasional Desa 2022 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3). Dukungan pertama disampaikan perwakilan Aceh bernama Muslim.
Seruan Jokowi 3 periode juga terdengar saat Jokowi hendak meninggalkan Istora Senayan. Saat itu, Jokowi menghampiri ratusan peserta yang berkerumun di gerbang utama. Saat Jokowi mendekat, sejumlah peserta mulai berteriak mendukung Jokowi 3 periode. Mereka semakin berani menyuarakan aspirasi itu saat Jokowi semakin dekat. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan hanya tersenyum saat Muslim mengusulkan periode ketiga untuk Jokowi.
Yang cukup mengejutkan, Ketua Umum DPP APDESI Surtawijaya menegaskan, secara resmi Apdesi akan mendeklarasikan dukungan untuk Presiden Jokowi menjabat selama tiga periode usai lebaran mendatang. “Habis Lebaran kami deklarasi (dukungan Presiden Jokowi tiga periode). Teman-teman di bawah kan ini bukan cerita, ini fakta, siapa pun pemimpinnya, bukan basa-basi, diumumkan, dideklarasikan apa yang kita inginkan,” ujarnya kepada media usai acara tersebut.
Surta menjelaskan, Presiden Jokowi sudah banyak mengabulkan permintaan para kepala desa. Sehingga mereka menilai kepala negara peduli dengan desa. “Sekarang kita punya timbal balik, beliau peduli sama kita. Itulah harapan kita, siapa tahu ke depan semua lebih baik. Teman-teman sepakat tadi tiga periode. Lanjutkan,” tegasnya.
Surtawijaya mengungkapkan, sedianya dukungan itu akan dideklarasikan Selasa (29/3), tetapi rencana itu dilarang oleh para menteri yang hadir dan pasukan pengamanan presiden (paspampres). “Tadinya mau hari ini. Dilarang sama semua. Saya capek dilarang sana-sini. Tapi saya maklum. Paspampres lebih parah saya di depan (dibilang), ‘Jangan cerita ini’. Saya capek,” tegasnya.
Ketua Umum DPP APDESI Surtawijaya menyatakan, tidak ada yang mengarahkan para kepala desa untuk mendeklarasikan dukungan Presiden Jokowi menjabat selama satu periode lagi. Dia pun menegaskan para menteri termasuk Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tidak memberikan perintah. “Enggak ada. Mana ada kepala desa diarahin? Kita enggak mau ada yang urusan kayak gitu. Tapi pure kan, pure gini kepala desa jawara, intelektualnya banyak juga,” ujar Surtawijaya.
Kata dia, beberapa menteri terkait seperti Mendagri Tito Karnavian maupun Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tidak memberikan pengarahan. Surtawijaya menuturkan, baik Luhut maupun Tito justru melarang adanya pembicaraan yang mengarah kepada Jokowi tiga periode. “(Pak Luhut) enggak ada. Dia melarang malah. Ketemu saja dilarang. Kamu jangan cerita-cerita begitu. Sudah saya enggak berani ngomong. Tadi saya udah mau teriak tiga periode. Dilarang semua,” katanya.
Presiden Jokowi perintahkan Mendagri Tito Karnavian agar membayar gaji kepala desa setiap bulan. Pasalnya, selama ini gaji mereka dibayar tiap tiga bulan sekali. Jokowi mengaku, baru mengetahui hal tersebut belum lama ini. “Apa? Apa? Oh gajinya sebulan sekali. Pak Mendagri ini masih satu yang belum dijawab, setiap bulan, sudah. Saya enggak, saya terus terang enggak tahu, masa gaji diberikan tiga bulan sekali,” ujar Jokowi menjawab permintaan para kepala desa di acara Silaturahim Nasional APDESI di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3).
“Saya enggak ngerti, saya nggak ngerti. Sudah, akan kita rubah dan akan kita usahakan setiap bulan,” tegasnya. Presiden kemudian kembali bertanya apakah ada usulan lain yang diminta para kepala desa. Namun, karena banyak sekali usulan dari kepala desa yang hadir, Jokowi meminta agar semuanya dikumpulkan ke Ketua APDESI. “Nanti dikumpulin saja di Pak Ketua APDESI Pak Surta. Nanti kita kaji semuanya satu-satu hal yang menyebabkan desa tidak lincah, desa tidak cepat,” tutur Jokowi.
Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti mengingatkan para kepala desa akan jabatannya yang tetap merupakan pejabat pemerintah. Sehingga, keinginan para kepala desa untuk deklarasi Presiden Jokowi tiga periode adalah pelanggaran konstitusi. “Saya hanya mengingatkan saja, bahwa kepala desa adalah pejabat pemerintahan desa. Meskipun dalam skala atau skup pemerintahan yang terkecil, tetapi tetap pejabat pemerintahan. Sehingga saat dilantik juga disumpah dengan narasi yang sama dengan pejabat pemerintah lainnya,” kata LaNyalla dalam keterangannya, Rabu (30/3).
LaNyalla kemudian mengingatkan soal naskah sumpah jabatan kepala desa saat dilantik. Salah satu isi dari naskah tersebut adalah sumpah atas nama Tuhan untuk mematuhi dan menjalankan Konstitusi dan Peraturan Perundangan yang berlaku. “Sampai hari ini, Konstitusi kita menyatakan bahwa jabatan presiden itu dua periode. Kalau mereka akan melakukan deklarasi presiden tiga periode, berarti secara sengaja melanggar sumpah dan melanggar Konstitusi. Saya harap mereka tahu apa sanksi dari pelanggaran Konstitusi,” ujar LaNyalla.
2. Peristiwa cukup menarik dalam acara silaturahmi tersebut adalah soal dukungan agar Luhut Pandjaitan nyapres 2024. Perwakilan Desa Pasir Wangi, Jawa Barat bernama Sutisna mendorong Luhut menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Dia mendoakan Luhut agar panjang umur. “Pertanyaan saya, apakah Bapak siap dicalonkan sebagai presiden setelah Bapak Jokowi lengser?” ucap Sutisna disambut riuh peserta lain. Luhut tersenyum mendengar ucapan Sutisna. Kemudian, dia menyatakan tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2024. “Hatur nuhun Kang Sutisna. Satu saja permintaan saya, boleh? Doain kami sehat-sehat,” ujarnya.
Sementara menjawab pertanyaan soal itu Luhut mengaku tidak bersedia. “Saya ulangi ya, saya nasihat sebagai orang tua. Semua di bawah langit ini ada waktunya, jadi kita ndak boleh cita-cita yang aneh-aneh. Jadi saya enggak mau, saya pikir ada waktunya saya pensiun. Tidak mimpi saya jadi wapres atau presiden, biarlah yang lain. Saya hanya menuntaskan tanggung jawab yang diberikan Presiden kepada saya.’’
Menurut Luhut, mencari sosok pemimpin seperti Jokowi tidak mudah. Luhut meminta masyarakat berdoa suatu hari nanti Indonesia bisa mendapatkan presiden yang seperti Jokowi. “Kita doakan saja satu ketika kita temukan presiden seperti Pak Jokowi. Saya mungkin salah satu yang paling banyak pengalaman dalam melihat percaturan ini. Bisa nyatakan kita beruntung dapat Pak Jokowi sebagai presiden RI,” tambahnya.
3. Presiden Jokowi menyatakan penanganan pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia mulai menunjukkan tren penurunan kasus yang signifikan. Jokowi memamerkan strategi gotong royong penanganan Covid-19 yang digagas Indonesia tidak ada di negara lain.
“Peran bapak ibu sekalian ini yang tidak ada di negara lain, tidak ada negara lain tidak ada. Mereka konsentrasi penyelesaian di rumah sakit, kita ini tidak, gotong royong sampai ke jajaran paling bawah,” kata Jokowi dalam Pembukaan Silaturahmi Nasional Apdesi Tahun 2022, Selasa (29/3).
Jokowi menjelaskan, perkembangan Covid-19 Indonesia akhir-akhir ini sudah di bawah 10 ribu kasus. Ini lebih rendah dibandingkan rekor tertinggi penambahan kasus harian pada 16 Februari dengan 64.718 kasus akibat serangan varian Omicron.
Presiden Jokowi perintahkan Mendagri Tito Karnavian mengubah gambar stempel milik perangkat desa menjadi lambang Garuda. Ia baru tahu stempel yang digunakan perangkat desa hanya berupa tulisan nama desa masing-masing. “Saya terus terang baru tahu, kaget juga saya. Terus gambarnya apa? Hanya tulisan saja? Pak Mendagri, dibuatin aja Instruksi Mendagri, Capnya pakai burung Garuda,” ujarnya di depan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Selasa (29/3).
Jokowi menilai penggunaan lambang Garuda bagi pemerintahan desa merupakan hal yang wajar. Sebagai lambang negara, sudah sepantasnya dan menjadi kewajiban untuk digunakan dalam setiap kegiatan pemerintahan. “Ini lambang negara kita. Kalau dipakai kepala desa wajar dan wajib toh. Klir semuanya,” ujar Jokowi kepada para perwakilan desa.
4. Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono mengatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan langkah jangka panjang yang memakan waktu belasan hingga puluhan tahun. Karena itu, dibutuhkan dukungan pembiayaan dari berbagai elemen masyarakat. “Membangun kota itu tidak sebentar. Artinya, tidak bisa 3 sampai 5 tahun. Ini merupakan satu langkah panjang 15 hingga 20 tahun ke depan dan bahkan kita punya perencanaan hingga 2045,” ujar Bambang usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Selasa (29/3).
“Ini tentu saja (pembangunan ibu kota) membutuhkan support pembiayaan dari berbagai elemen masyarakat,” lanjutnya. Bambang mengemukakan, menurut UU IKN Nomor 3 Tahun 2022, sumber pendanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara bisa berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBDU), dan dari masyarakat. Masyarakat bisa urun rembuk dan dalam skala-skala tertentu bisa ikut serta di dalam pembangunan berbagai macam fasilitas di lapangan.
Wagub Kaltim, Hadi Mulyadi menilai wacana pengumpulan dana pembangunan IKN Nusantara lewat metode urunan atau crowdfunding tidak tepat jika dibebankan ke warga. Terlebih lagi saat ini masyarakat dihadapkan dengan persoalan-persoalan pelik di antaranya sukarnya mendapatkan minyak goreng murah. “Mau beli minyak goreng aja susah, masa mau disuruh urunan bangun IKN?,” kata Hadi Mulyadi kepada sejumlah media di Hotel Grand Senyiur, Balikpapan, Selasa (29/3).
Mantan anggota DPR ini mengatakan, sejak awal pembangunan IKN Nusantara ini merupakan rencana pusat, daerah hanya mengikuti saja, pun demikian dengan sektor pembiayaan. Semua berasal dari pusat dan dalam prosesnya bila terjadi kekurangan, ihwal tersebut tetap menjadi urusan pusat.
5. Mendikbudristek Nadiem Makarim mengklaim tak pernah berniat menghapus sekolah, madrasah atau satuan pendidikan lain dari Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). “Sedari awal tidak ada keinginan menghapus dari sistem pendidikan nasional. Sebuah hal yang tidak masuk akal dan tidak pernah terbersit sama sekali,” kata Nadiem dalam Instagram @nadiemmakarim, Selasa (29/3).
Soal kata madrasah yang hilang dari RUU Sisdiknas, Nadiem menjelaskan, itu akan ditulis di bagian penjelasan. Tidak lagi diatur lewat pasal dan ayat seperti di UU sebelumnya.
“Tujuannya agar penamaan bentuk satuan pendidikan tak diikat di tingkat undang-undang sehingga fleksibel dan dinamis,” kata Nadiem. Mantan bos Gojek ini juga menjelaskan bahwa selama ini selalu berkoordinasi dengan lembaga terkait ihwal pembuatan suatu aturan. Termasuk perancangan RUU Sisdiknas yang melibatkan Kementerian Agama.
Sejumlah fraksi di DPR meminta agar Kemenbudristek yang dipimpin Nadiem Makarim merevisi draf RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), mereka menolak RUU tersebut karena frasa madrasah dihilangkan dari batang tubuh. Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengancam RUU tersebut tak akan dibahas jika tak segera direvisi dan kembali memasukkan kata madrasah. “DPR tidak akan membahas RUU tersebut jika tidak segera ada revisi dalam rancangan draf RUU Sisdiknas yang baru tersebut, dan memasukkan kembali frasa madrasah,” katanya, kemarin.
Cak Imin menyebut jumlah madrasah di Indonesia saat ini mencapai puluhan ribu. Perannya pun sudah terbukti sejak dulu. Dia sangat keberatan jika kata madrasah hilang dari batang tubuh undang-undang. “Ada agenda apa di balik pencoretan ini, kalau sebelumnya ada kok sekarang tidak ada? Hal-hal seperti ini jangan dianggap sepele karena ini sama dengan kesengajaan untuk melupakan jasa ulama dan pesantren,” katanya.
Sekretaris Fraksi PPP DPR, Achmad Baidowi mengatakan pihaknya tidak akan ikut membahas RUU Sisdiknas yang digagas Kemendikbudristek jika kata madrasah hilang dari batang tubuh.
“Jika frasa Madrasah dihilangkan dari draft RUU Sisdiknas, maka Fraksi PPP menolak revisi UU Sisdiknas masuk prolegnas prioritas. Artinya, tidak ada revisi,” kata Baidowi. Menurut dia, tujuan RUU Sidiknas ini kan untuk memperbaiki dan menyempurnakan UU Nomor 20/2003, bukan malah menghapus kata madrasah dari batang tubuh.
Baidowi menganggap posisi madrasah penting dalam undang-undang. “Oleh karena itu Fraksi PPP mengingatkan pemerintah untuk mematangkan konsep RUU Sisdiknas dan memastikan frasa ‘madrasah’ tidak dihilangkan.
6. Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Ahmad Ali meminta Bendahara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Sahroni segera bersolek jika ingin maju dalam Pilgub DKI 2024. Sebelumnya, Sahroni sudah diperkenalkan oleh Nasdem sebagai sosok yang potensial untuk dipasangkan dengan kader Golkar, Airin Rachmi Diany pada Pilgub DKI mendatang. “Ya terus terang kita sedang menyiapkan (Sahroni sebagai calon gubernur). Tapi kembali lagi, kan bukan pada partai Nasdem, tak lebih pada Sahroni sebagai figur politik yang disiapkan Nasdem,” kata Ali, di kantor DPP Nasdem, Selasa (29/3).
Dia menambahkan, pintu yang dibukakan oleh Nasdem bagi Sahroni bukan serta-merta jaminan bahwa pria asal Tanjung Priok itu akan diusung di Pilgub DKI 2024 secara resmi. Apalagi, bisa atau tidaknya Nasdem mengusung calon gubernur di Pilgub DKI 2024 tergantung dengan hasil pemilihan legislatif pada tahun tersebut. “Untuk memanfaatkan tiket itu, Sahroni harus memantaskan dirinya, mulai mengunjungi masyarakat DKI,” ujar Ali. “Biar masyarakat DKI yang menilai apakah (Sahroni) layak untuk menggantikan Anies Baswedan di 2024 atau tidak,” ucapnya.
Tim Penyidik Koneksitas yang terdiri dari Jaksa Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, Pusat Polisi Militer TNI AD, dan Oditurat Militer Tinggi II Jakarta lakukan penahanan terhadap tersangka kolonel CZI (Purn) CW AHT dalam kasus tindak pidana korupsi Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD). Penahanan terhadap Kolonel CW dilakukan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 29 Maret 2022 di Ruang Tahanan Puspomad.
“Melakukan penahanan terhadap Tersangka Kolonel CZI (Purn) CW AHT selaku Mantan Kepala Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) selama 20 hari terhitung sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan 17 April 2022 di Ruang Tahanan Puspomad,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana kepada wartawan, Selasa (29/3) malam. Adapun penahanan ini dilakikan berdasarkan Keputusan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/188/III/2022 tanggal 29 Maret 2022.
7. Managing Director Paramadina Public Policy Institute, Ahmad Khoirul Umam mengatakan, pertemuan AHY dengan Surya Paloh dinilai bukan silaturahmi politik biasa. Pertemuan keduanya seolah membuka romantisme masa lalu di mana Paloh menjadi bagian dari elemen kekuatan yang menyukseskan SBY pada Pilpres 2004 dan 2009. “Pertemuan kedua pucuk pimpinan partai itu membuka peluang munculnya poros kekuatan baru dalam dinamika dan kontestasi demokrasi Pemilu 2024 mendatang,” kata Khoirul Umam, Selasa (29/3).
Pertemuan itu, menurut Umam, menjadi pilar bagi terbangunnya koalisi alternatif di luar poros PDI Perjuangan yang mampu mengusung pasangan capres dan cawapresnya sendiri. Koalisi ini juga menjadi alternatif dari poros Gerindra yang diprediksi bakal menggunakan “kaca mata kuda” untuk mengusung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang. Pertemuan AHY dan Paloh bisa jadi baru silaturahmi awal. Menurut Umam, rasanya wajar jika pertemuan itu belum menentukan komposisi capres-cawapres. “Yang terpenting, koalisi itu dibentuk oleh perjumpaan visi, misi, dan chemistry,” ujarnya
Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan, ada tiga hal yang mencuat dalam pertemuannya dengan Ketum Partai NasDem, Surya Paloh di Kantor DPP Partai NasDem, kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (29/3). Pertama, soal wacana penundaan Pemilu 2024 dan pelanggengan kekuasaan yang telah digulirkan sejumlah partai politik (parpol) dan tokoh nasional.
Kedua, soal melambungnya harga-harga kebutuhan pokok yang memberatkan masyarakat. Ketiga, soal pembahasan isu-isu menjelang pemilu.
AHY mengklaim partainya membuka peluang untuk berkoalisidengan Nasdem pada Pilpres 2024. Ia menyebut Demokrat dan NasDem memiliki visi yang sama dan saling membuka peluang untuk berkoalisi. “Ya, sebetulnya terbuka sekali peluang dan opsi-opsi untuk saling berkoalisi. Saling membuka peluang. Nasdem membuka peluang, Demokrat membuka peluang. Karena pada dasarnya, baik dari Demokrat maupun Nasdem memiliki garis-garis ideologi dan juga visi jangka panjang yang serupa. Jadi dimulai dari situ dulu,” ujar AHY.
Dalam pertemuan tersebut, AHY juga menyampaikan sejumlah pesan dari ayahnya, SBY kepada Surya Paloh, diantaranya harapan politik SBY terhadap hubungan politik NasDem dan Demokrat. “Harapannya beliau [SBY] sampaikan, semoga NasDem dan Demokrat terus berperan untuk negeri seperti yang sering Pak Surya Paloh dan SBY diskusikan sejak 2004 [adalah] perjalanan panjang,” ujarnya.
8. Ketua KPU Ilham Saputra mengaku belum berencana menggunakan sistem pemungutan suara melalui internet atau e-voting. Menurutnya penggunaan e-voting hanya akan memberatkan anggaran penyelenggaraan pemilu. Ia menegaskan, KPU tidak berencana menerapkan e-voting, karena peralatan baru ini membutuhkan biaya tidak sedikit.
“E-voting ini kan pake alat ya, pakai mesin. Mesin itu pasti perawatannya mahal,” kata Ilham di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (29/3). Ilham beranggapan, penggunaan e-voting pada Pemilu 2024 tidak memiliki substansi penting. Ia menyatakan, selama ini proses pemungutan suara juga tidak pernah bermasalah.
9. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan gugatan atas aturan batas usia pensiun TNI. Gugatan tersebut sebelumnya dilayangkan oleh pensiunan TNI, Euis Kurniasih serta lima pemohon lainnya agar batas usia pensiun prajurit perwira paling tinggi 58 tahun serta bintara dan tamtama 53 tahun disamakan dengan ketentuan usia pensiun anggota Polri. “Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya “ kata Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman ketika membacakan amar putusan, pada Selasa (29/3).
Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan, pemohon II Jerry Indrawan, pemohon III Hardiansyah, pemohon IV Ismail Irwan Marzuki dan pemohon V Bayu Widiyanto tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Selain itu, pokok permohonan para pemohon juga dianggap tidak beralasan. Pada putusan perkara nomor 62/PUU-XIX/2021 ini, terdapat empat hakim konstitusi yang mempunyai pendepat berbeda dari putusan tersebut. Keempat yakni Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan Enny Nurbaningsih.
10. Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin menyerukan penolakan terhadap keterlibatan Rusia dan kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin pada forum-forum internasional. “Boikot Rusia dan Putin dalam semua platform, pertemuan, dan konferensi tingkat tinggi internasional akan menjadi langkah konkret untuk mengakhiri perang di Ukraina dan sekali lagi, akan membawa perdamaian, stabilitas, dan pembangunan di setiap negara di dunia setelah Perang Dunia II berakhir,” ujar Hamianin, Selasa (30/3).
Sebelumnya, Dubes Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva sempat mengatakan tuan rumah G20 Jakarta telah mengundang Putin ke KTT kepala negara November 2022 di Bali. “Tergantung banyak hal, termasuk situasi Covid-19 yang semakin membaik. Tapi, sejauh ini ya niatnya datang,” katanya kepada wartawan. (HPS)
