JAKARTA, REPORTER — Politisi Partai Golkar Gandung Pardiman menyayangkan kebijakan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang memperbolehkan anak keturunan anggota PKI mendaftar menjadi prajurit TNI. Gandung menilai pertahanan terkait PKI sudah bobol. “Saya melihat bahwa PKI masih ada, karena para anggota PKI yang sudah meninggal atau yang kini masih hidup tentu memberikan pemahaman mengenai ideologi komunis kepada anak-anaknya, sehingga orang-orang yang berada di lingkaran mantan anggota PKI tentu akan terpengaruh,” kata Gandung dalam keterangan pers, Jumat (1/4).
Panglima Gerakan Pasukan Anti Komunis (Gepako) DIY ini menilai, selama ini TNI menjadi benteng pertahanan bagi Pancasila, UUD 45 dan NKRI. Untuk itu, dia dengan tegas menolak kebijakan Panglima TNI tersebut. “Saya yakin baik secara langsung atau tidak, disengaja atau tidak paham, ideologi komunis akan masuk kedalam otak sang anak dan paham ideologi komunis akan tertanam hingga menjadi dewasa,” kata Gandung.
Tokoh nasionalis asal Yogyakarta ini meminta Panglima TNI meninjau ulang kebijakan tersebut. Karena, dia yakin keluarga besar TNI yang masih aktif maupun yang sudah purna tentu tidak sedikit yang menolak terhadap kebijakan tersebut. Apalagi, mereka yang merasakan langsung akibat perbuatan keji PKI pada tahun 1965. ‘’Masalah ini pernah diingatkan oleh mantan Wakil Presiden yang juga mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Try Sutrisno agar TNI hati-hati dan waspada serta teliti supaya anak-anak anggota PKI jangan sampai masuk TNI,’’ tegas politisi senior Golkar asal Yogyakarta.
Terpisah, Stafsus Mensesneg Faldo Maldini berharap, diizinkannya keturunan PKI mengikuti seleksi prajurit TNI tidak perlu dibesar-besarkan. Menurutnya kebijakan ini bertujuan menghadirkan keadilan. “Sudah clear apa penjelasan Panglima (Jenderal Andika Perkasa). Beliau yakin ini sebagai upaya menghadirkan keadilan. Jadi, tidak perlu kita kembang-kembangkan lagi. Kami harap persoalan seperti ini tidak perlu kita besar-besarkan, kita ini semua merah putih. Kita mesti upayakan persatuan, apa yang dilakukan panglima salah satu cara,” pinta Faldo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/4).
Faldo menuturkan, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa tentu memiliki pertimbangan tersendiri. Dia pun mengakui pasti ada yang sepakat maupun tak sepakat dengan kebijakan yang ada. “Kami harap kita semakin menghormati satu sama lain. Panglima punya pandangan, ya saya kira tidak ada yang salah. Kalau ada yang tidak setuju, ya biasa saja,” tambahnya.
Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memperbolehkan keturunan keluarga Partai Komunis Indonesia (PKI) daftar menjadi prajurit TNI. Menurutnya, tidak ada aturan hukum yang melarang keturunan PKI menjadi TNI. Hal ini ditegaskannya saat memimpin Rapat Koordinasi Penerimaan Prajurit TNI Tahun 2022 yang diunggah pada akun Youtube Jenderal Andika Perkasa Rabu (30/3). Pada kesempatan tersebut, Andika menerima paparan mengenai persyaratan masuk menjadi prajurit TNI mulai dari tes psikologi, akademik hingga persyaratan administrasi. (**)
