Isu menarik pagi ini adalah pengakuan politisi Partai Demokrat, Angelina Sondakh mengungkapkan kondisi DPR semasa dirinya menjabat sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar). Menurut dia, di masa itu DPR adalah tempat yang sangat kotor sehingga sangat mudah melakukan korupsi. “Jangan sampai ada yang persume saya mengatakan itu hari ini. Mudah-mudahan hari ini aku berharap bersih. Tapi di era saya, DPR itu sangat kotor,” ujar Angie dalam wawancara dengan sebuah stasiun TV yang dikutip Minggu (3/4).
Isu kedua, lembaga survei Indikator Politik Indonesia (IPI) merilis hasil survei elektabilitas bakal capres jika pemilu digelar saat ini. Elektabilitas Menhan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berselisih tipis, sedangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlihat konsisten di urutan ketiga. “Kita lihat simulasi 19 nama, itu selisih Pak Prabowo sama Ganjar lebih sedikit lagi tinggal di bawah 1 persen. Ini betul-betul tipis dua nama ini. Nah, Anies perolehannya juga lumayan,” kata Burhanuddin Muhtadi dalam paparannya pada rilis survei secara virtual, Minggu (3/4).
Isu ketiga, Wagub Jatim Emil Elestianto Dadrak terpilih sebagai Ketua DPD Demokrat Jatim periode 2022-2027 dalam Musda DPD Partai Demokrat Jatim. Dalam Musda tersebut, Dardak bersain dengan Bayu Erlangga yang merupakan menantu mantan Gubernur Jatim Soekarwo alias Pakde Karwo. Kabar mengenai terpilihnya Dardak dibenarkan oleh Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron. Sementara para pendukung Bayu kecewa karena perolehan suara Bayu lebih besar dari Dardak.
Isu keempat, Ketua Departemen Ekonomi Dewan Masjid Indonesia (DMI) Arief Rosyid dipecat dari kepengurusan karena diduga memalsukan tanda tangan Ketua Umum DMI Jusuf Kalla dan Sekjen DMI Imam Addaruqutni. Keputusan ini berdasarkan rapat pleno DMI yang digelar dari jam 09.30-11.15 WIB Jumat (1/4), dipimpin Ketua Umum Jusuf Kalla, Wakil Ketua Umum Syafruddin, KH Masdar F Masudi dan Sekretaris Jenderal Imam Addaruqutni.
Isu keempat, Pendiri Ikatan Guru Indonesia (IGI) Ahmad Rizali mengungkapkan, berdasarkan draft RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang diterima langsung dari Kemendikbudrsitek, frasa madrasah tidak ada pada batang tubuh maupun penjelasan beleid tersebut. Padahal sebelumnya, Mendikbudristek Nadiem Makarim sempat mengungkapkan, sekolah maupun madrasah secara substansi masih menjadi bagian dari jalur-jalur pendidikan yang diatur di dalam batang tubung revisi RUU Sisdiknas. Hanya saja, penamaan secara spesifik seperti SD dan MI, SMP dan MTS, atau SMA, SMK, dan MA akan dipaparkan di bagian penjelasan.
Isu kelima, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, mengingatkan Presiden Jokowi dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bahwa mereka harus meletakkan jabatannya pada Oktober 2024. “Duet Jokowi-Luhut yang saat ini menjadi simbol dan substansi rezim yang berkuasa saat ini bahwa sesungguhnya harus berakhir pada Oktober 2024,” kata Amien dikutip dari video yang diunggah akun YouTube Amien Rais Official, Sabtu (2/4). Juru Bicara Partai Ummat, Mustofa Nahrawardaya, telah mengizinkan untuk mengutip pernyataan Amien tersebut. Berikut isu selengkapnya.
1. Politisi Partai Demokrat, Angelina Sondakh mengungkapkan kondisi DPR semasa dirinya menjabat sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar). Menurut dia, di masa itu DPR adalah tempat yang sangat kotor sehingga sangat mudah melakukan korupsi. Seperti diketahui, Angie, begitu sapaan akrabnya, merupakan anggota DPR pada periode 2004-2009 dan terpilih kembali untuk periode 2009-2014, tetapi ia menjadi tersangka kasus suap Wisma Atlet SEA Games pada 2012 lalu. “Jangan sampai ada yang persume saya mengatakan itu hari ini. Mudah-mudahan hari ini aku berharap bersih. Tapi di era saya, DPR itu sangat kotor,” ujar Angie dalam wawancara dengan sebuah stasiun TV yang dikutip Minggu (3/4).
Ia membenarkan hal itu saat menjawab pertanyaan mengenai betapa mudahnya seorang anggota DPR, terutama anggota Banggar mendapatkan uang dari proses-proses negosiasi. Angie mengungkapkan, semua orang yang terkena korupsi, pasti berhubungan dengan anggota Banggar DPR. Tak perlu mencari sumber dana, banyak pihak akan mencari anggota Banggar untuk menegosiasikan setiap anggaran dari program-program pemerintah. “Semua orang yang kena kasus korupsi itu pasti ada hubungannya dengan anggota Banggar. Di mana semua penetapan anggaran ada di situ. Mudah untuk bernegosiasi, orang akan mencari kita,” ujar Angie.
Kendati sudah menghirup udara bebas, Angelina Sondakh yang mantan Puteri Indonesia 2001 itu masih ingat betul periode awal ketika dirinyal menjalani masa hukuman. Pada tahun-tahun pertama, istri dari mendiang Adjie Massaid itu merenungi hukuman yang tengah dijalaninya. Dalam perenungan itu pula, Angie—sapaan akrab Angelina Sondakh— merasa dirinya dikorbankan. “Di awal-awal tahun pertama, kedua sampai ada ucapan bahwa saya bukan…Saya tidak mau dikorbankan sendirian,” kata Angie. Ia mengakui bahwa dirinya tidak melakukan kejahatan korupsi sendirian. Artinya, tindakan yang dilakukannya tidak seorang diri. “Aku memang menerima walaupun menurut aku, tapi aku tidak melakukan sendiri,” ucap dia.
Menjawab pertanyaan dalam wawancara itu, Angie menyatakan ingin bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia berharap SBY bisa meluang waktu untuknya. “Kalau beliau berkenan, kan saya bukan siapa-siapa (lagi). “Saya ingin minta maaf, berterima kasih karena saya mungkin sudah menjadi kader yang mencoreng (di Partai Demokrat),” kata istri mendiang Adjie Massaid itu.
Angie juga menjelaskan alasannya tak membayar uang pengganti sebesar Rp 4,5 miliar dan justru memilih menjalani kurungan tambahan selama 4 bulan lima hari. Ia mengaku, dirinya gunakan uang yang ia miliki untuk membiayai hidup anak dan orang tuanya. Angie mengatakan, ia tidak memiliki uang sebanyak yang disangkakan oleh banyak pihak. Ia mengungkapkan, sebenarnya juga memiliki keinginan untuk membayarkan uang pengganti tersebut lantaran ingin cepat bertemu dengan anaknya.
2. Lembaga survei Indikator Politik Indonesia (IPI) merilis hasil survei elektabilitas bakal capres jika pemilu digelar saat ini. Elektabilitas Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sengit, sedangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlihat konsisten di urutan ketiga. “Kita lihat simulasi 19 nama, itu selisih Pak Prabowo sama Ganjar lebih sedikit lagi tinggal di bawah 1 persen. Ini betul-betul tipis dua nama ini. Nah, Anies perolehannya juga lumayan,” kata Burhanuddin Muhtadi dalam paparannya pada rilis survei secara virtual, Minggu (3/4). Pada simulasi semiterbuka 19 nama, Prabowo menduduki posisi teratas dengan suara sebesar 22,4 persen. Sementara Ganjar memperoleh suara sebesar 21,6 persen dan Anies 17,1 persen.
Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukan, tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik (parpol) rendah. Dari 12 institusi yang berada dalam daftar, partai politik berada di posisi terbawah dengan kepercayaan hanya 54 persen. “Institusi demokrasi yang paling krusial seperti partai politik, DPR, DPD, MPR, itu tingkat trust-nya relatif lebih rendah dibanding institusi demokrasi yang lain. Jadi partai politik itu yang trust hanya kurang lebih sekitar 54 persen,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Burhanudin Muhtadi. “Jadi cukup sedikit. Baik yang sangat percaya, maupun yang cukup percaya bahkan dibanding institusi yang lain, parpol tingkat trust-nya paling rendah,” ucap dia.
Adapun dalam survei ini, TNI menempati tingkat kepecayaan tertinggi dengan 93 persen yang disusul oleh tingkat kepercayaan Presiden 85 sebesar persen. Kemudian, Mahkamah Agung (MA) 79 persen; Mahkamah Konstitusi (MK) 78 persen; Polri 76 persen; Pengadilan 74 persen; KPK 74 persen dan Kejaksaan 74 persen. Selain itu, MPR 67 persen; DPD 65 persen; DPR 61 persen dan Partai Politik 54 persen.
Hasil survei Indikator Politik Indonesia menyatakan mayoritas responden menilai saat ini tak perlu lagi ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) lantaran pandemi virus corona (Covid-19) sudah terkendali. Direktur Eksekutif Indikator, Burhanudin Muhtadi menyebut mayoritas responden juga menganggap pembatasan sosial tak perlu ada karena sudah banyak yang menerima vaksin Covid-19. “Kalau kita lihat, sikap publik terhadap pembatasan sosial sekarang sebagian besar mengatakan pandemi sudah terkendali dan sebagian masyarakat sudah divaksin, maka seharusnya bisa menjalani kehidupan secara normal,” kata Burhanuddin, Minggu (3/4).
Hasil survei Indikator Politik Indonesia menyatakan 62,9 persen responden semakin takut menyampaikan pendapatnya. Mereka yang takut umumnya cemas diproses hukum dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). “Masyarakat setuju atau sangat setuju dengan pendapat bahwa saat ini masyarakat semakin takut untuk menyatakan pendapatnya,” kata Direktur Eksekutif Indikator, Burhanudin Muhtadi, Minggu (3/4).
Dari hasil survei, hanya 21,4 persen responden yang tidak setuju dengan anggapan bahwa masyarakat kini semakin takut untuk menyatakan pendapat. Ada 15,7 persen yang menyatakan tidak tahu atau tidak mau menjawab. Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan mayoritas warga Indonesia atau sekitar 65,3 persen setuju Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) segera disahkan menjadi undang-undang.
Survei tersebut dilaksanakan 11-21 Februari 2022 dengan menggunakan metode multistage random sampling. Survei dilakukan terhadap 1.200 responden dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Direktur Eksekutif Indikator, Burhanudin Muhtadi mengatakan hanya 38,1 persen warga yang mengetahui atau pernah mendengar RUU TPS. Sementara, sebanyak 61,9 persen mengaku belum mengetahuinya.
3. Pengacara Hotman Paris Hutapea dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Bintomawi Sumurung Siregar yang didampingi kuasa hukum Razman Arif Nasution terkait dugaan penyebaran konten asusila di media sosial. Laporan itu terdaftar dengan nomor register LP/1698/IV/2022/SPKT/Polda Metro Jaya, tanggal 2 April 2022. Hotman dilaporkan atas dugaan tindak pidana menyebarkan informasi dan dokumen elektronik yang bermuatan asusila seperti diatur dalam Pasal 27 ayat 1 Jo Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan membenarkan ihwal laporan tersebut dan saat ini sedang didalami oleh penyidik. “Laporannya ada, sudah diterima Polda tanggal 2 April,” kata Zulpan kepada wartawan, Minggu (3/4). Penyidik akan memanggil pihak pelapor terlebih dahulu untuk dimintai klarifikasi atas laporannya yang dibuatnya.
4. Wagub Jatim Emil Elestianto Dadrak terpilih sebagai Ketua DPD Demokrat Jatim periode 2022-2027 dalam Musda DPD Partai Demokrat Jatim. Dalam Musda tersebut, Dardak bersain dengan Bayu Erlangga yang merupakan menantu mantan Gubernur Jatim Soekarwo alias Pakde Karwo. Kabar mengenai terpilihnya Dardak dibenarkan oleh Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron.
“Ya, Emil Elestianto Dardak terpilih menjadi ketua periode 2022-2027,” kata Herman, Minggu (3/4).
Herman mengatakan, terpilihnya Emil akan disahkan melalui surat keputusan DPP Partai Demokrat setelah pengurus Demokrat Jatim terbentuk. Emil, kata Herman, diberikan waktu selama 14 hari untuk menyusun kepengurusan DPD Demokrat Jatim yang baru.
5. Sejumlah kader Partai Demokrat kecewa dengan penetapan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak sebagai Ketua DPD Demokrat Jawa Timur. Kekecewaan tak lepas dari sikap DPP Demokrat yang dipimpin Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ketua DPC Demokrat Kota Madiun, Istono mengatakan bahwa Emil hanya memperoleh dukungan 13 DPC, sementara rivalnya Bayu Airlangga dapat suara yang lebih besar yakni 25 DPC. Oleh karena itu, ia menilai keputusan DPP Demokrat tidak demokratis.
“Saya kira tidak perlu Musda kalau ujungnya ditentukan elite partai. Demokrat yang selama ini menyuarakan pentingnya kepemimpinan yang demokratis di era reformasi ini, akhirnya tenggelam dengan keputusannya sendiri dalam menentukan ketua di Jatim,” kata Istono, Minggu (2/4). Istono meminta AHY untuk menjelaskan kepada 25 DPC pendukung Bayu Airlangga mengenai penunjukkan Ketua DPD Jatim yang baru.
Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya mengaku tunduk pada keputusan AHY yang menetapkan Emil Elestianto Dardak memimpin DPD Demokrat Jatim. Meskinya pada Musda lalu DPC Demokrat Surabaya mendukung Bayu, namun ia menghormati keputusan DPP Partai Demokrat yang menetapkan Emil sebagai Ketua DPD Demokrat Jatim. “Pilihan saya kepada Bayu Airlangga pada Musda Jatim saat itu merupakan bagian dari demokrasi. Namun perbedaan pilihan bukan membuat jarak dan terkotak-kotak. Mari bersama-sama demi kejayaan partai,” katanya.
6. Ketua Departemen Ekonomi Dewan Masjid Indonesia (DMI) Arief Rosyid dipecat dari kepengurusan karena diduga memalsukan tanda tangan Ketua Umum DMI Jusuf Kalla dan Sekjen DMI Imam Addaruqutni. Keputusan ini berdasarkan rapat pleno DMI yang digelar dari jam 09.30-11.15 WIB Jumat (1/4), dipimpin Ketua Umum Jusuf Kalla, Wakil Ketua Umum Syafruddin, KH Masdar F Masudi dan Sekretaris Jenderal Imam Addaruqutni.
Hadir pada rapat tersebut para ketua bidang dan wakil sekjen serta bendahara umum. Pleno tersebut berbarengan dengan rapat koordinasi Ramadhan. “Pak Ketum yang memutuskan dalam rapat. Karena telah melanggar peraturan organisasi DMI dengan memalsukan tanda tangan Ketua Umum dan Sekjen PP DMI serta stempel DMI dengan mengirim surat ke Wakil Presiden RI tanpa izin dari Ketua Umum dan Sekjen PP DMI,” kata Sekjen DMI Imam Addaruqutni, Sabtu (2/4).
7. Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla atau JK mengetahui pemalsuan tanda tangannya oleh Ketua Departemen Ekonomi DMI Arief Rosyid setelah dihubungi oleh staf protokoler Istana. Arief Rosyid telah dipecat dari DMI lantaran telah memalsukan tanda tangan JK pada surat yang ditujukan kepada Wakil presiden Ma’ruf Amin untuk acara kickoff Festival Ramadhan. Penghubung Umum Pengurus Pusat DMI Husain Abdullah mengatakan, pihak protokol Istana menghubungi staf JK untuk mengonfirmasi perhihal undangan tersebut.
Saat diberitahu stafnya, JK justru kaget lantaran tak pernah memberi izin untuk mengirimkan surat kepada pihak Istana. “Jadi orang protokol ini telepon ke staf Pak JK. Menanyakan apa benar ada surat dari bapak? Ditanyalah Pak JK. Pak JK kaget karena tidak pernah kirim surat,” ujar Husain, Minggu (3/4). Ia menjelaskan, biasanya JK akan terlebih dahulu bertemu atau menghubungi secara langsung sebelum mengundang seseorang untuk hadir dalam sebuah acara. Undangan resmi biasanya akan disusulkan setelah orang yang bersangkutan bersedia untuk hadir.
8. Pendiri Ikatan Guru Indonesia (IGI) Ahmad Rizali mengungkapkan, berdasarkan draft RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang diterima langsung dari Kemendikbudrsitek, frasa madrasah tidak ada pada batang tubuh maupun penjelasan beleid tersebut. Padahal sebelumnya, Mendikbudristek Nadiem Makarim sempat mengungkapkan, sekolah maupun madrasah secara substansi masih menjadi bagian dari jalur-jalur pendidikan yang diatur di dalam batang tubung revisi RUU Sisdiknas. Hanya saja, penamaan secara spesifik seperti SD dan MI, SMP dan MTS, atau SMA, SMK, dan MA akan dipaparkan di bagian penjelasan.
“IGI mendapatkan draft RUU Sisdiknas secara resmi dari Kemdikbudristek. Kami sudah mengkajinya dengan berbagai elemen pendidikan. Fakta yang kami dapatkan bahwa nomenklatur madrasah memang hilang dari RUU Sisdiknas, baik di batang tubuh maupun di penjelasan,” ujar Ahmad dalam keterangannya, Minggu (3/4/2022). Ia pun mengatakan, baiknya pembantu Presiden, dalam hal ini Nadiem, berterus terang mengenai polemik madrasah ini. Ahmad mengatakan, pernyataan Nadiem cenderung menyembunyikan fakta-fakta otentik yang ada dalam RUU Sisdiknas.
9. Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, mengingatkan Presiden Jokowi dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bahwa mereka harus meletakkan jabatannya pada Oktober 2024. “Duet Jokowi-Luhut yang saat ini menjadi simbol dan substansi rezim yang berkuasa saat ini bahwa sesungguhnya harus berakhir pada Oktober 2024,” kata Amien dikutip dari video yang diunggah akun YouTube Amien Rais Official, Sabtu (2/4). Juru Bicara Partai Ummat, Mustofa Nahrawardaya, telah mengizinkan untuk mengutip pernyataan Amien tersebut.
Dalam video itu, Amien mengkritik keras wacana memperpanjang masa jabatan presiden melebihi dua periode. Amien menekankan, pemimpin yang baik seharusnya mengetahui kapan harus mundur, apalagi Undang-Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur bahwa presiden hanya bisa menjabat maksimal dua periode. Mantan Ketua MPR itu juga menegaskan, cara-cara yang digunakan oleh Orde Baru untuk memperpanjang kekuasannya semestinya tidak dilakukan lagi. “Kita masih terngiang-ngiang bagaimana kita kadang-kadang dibodohi, saya juga ditekan, diancam, dan lain-lain untuk mengegolkan sebuah tujuan politik yang sebenarnya jahat, termasuk kriminal, termasuk political crime,” ujar Amien Rais.
Stafsus Mensesneg Faldo Maldini mengatakan, tidak ada yang baru dari pernyataan Amien. Pernyataannya sama dengan isu yang berkembang di media sosial. “Terkait isi kontennya, saya kira sama kayak isu yang heboh di medsos saja. Tidak ada yang barulah,” kata Faldo kepada wartawan, Sabtu (2/4). Menurut Faldo, sejak dulu Amien selalu menempatkan diri sebagai oposisi pemerintah. Seluruh presiden paham tajam pernyataannya.
Faldo mempersilakan siapa saja berpendapat mengenai polemik masa jabatan presiden. Namun, menurut dia, publik tahu pernyataan mana yang sentimen personal, mana yang argumen rasional. “Beliau ini alumnus program doktor Ilmu Politik Universitas Chicago, tentunya kita butuh pikirannya, bukan sekedar gosip politik saja. Silakan berpendapat, publik sudah paham mana yang sentimen personal dan mana yang argumen rasional,” tuturnya.
10. Pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar, Najamuddin Sewang (40) diduga menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal (OTK), sekitar pukul 09.30 Wita, Minggu (3/4). Korban yang sedang berkendara tiba-tiba jatuh dan tewas di lokasi kejadian. Awalnya warga Jalan Danau Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mengira korban mengalami kecelakaan tunggal sehingga dilarikan ke rumah sakit.
Namun, pihak keluarga saat akan memandikan jenazah korban menemukan luka yang diduga bekas sebuah tembakan, sehingga kejadian itu langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Dokter forensik Polda Sulsel pun telah mendatangi kediaman keluarga korban untuk memeriksa kondisi jenazah korban.
11. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran memprediksi angka kriminalitas di Jakarta dan sekitarnya meningkat di hari kesepuluh bulan Ramadan. Hal itu merujuk pada tahun-tahun sebelumnya. Polda Metro Jaya bakal melakukan penjagaan dan pengawasan di lokasi yang kerap menjadi sasaran pelaku kriminal. “Berdasarkan data statistik kriminal di tanggal hari kesepuluh dan hari kesepuluh kedua banyak pelaku-pelaku mencari kesempatan seperti toko emas, bank dan sebagiannya toko kelontong yang beroperasi 24 jam itu kami jaga supaya tidak terjadi gangguan,” tutur Fadil kepada wartawan, Minggu (3/4). Fadil juga memastikanjajarannya bakal menertibkan seluruh kegiatan yang berpotensi mengganggu kekhusyukan dan kekhidmatan bulan Ramadan. (HPS)
