Isu paling menarik pagi ini adalah Presiden Jokowi melarang bawahannya di kabinet bicara penundaan Pemilu 2024 ataupun perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi tak ingin menteri-menterinya menimbulkan polemik di masyarakat, ia ingin seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju fokus bekerja. Banyak tokoh politik yang mengapresiasi langkah politik tersebut, namun Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra menilai pernyataan Jokowi masih kurang tegas.
Isu kedua, Ketum PAN Zulkifli Hasan undang sejumlah elit PAN di rumahnya. Wakil Ketua Umum PAN Bima Arya menerangkan, sejumlah elite partainya diundang ke kediaman Ketua Umum Zulkifli Hasan (Zulhas), Rabu (6/4) malam untuk membicarakan situasi politik saat ini, termasuk kabar soal kocok ulang kabinet atau reshuffle. “Malam ini kami akan berkumpul di kediaman ketum, untuk membicarakan situasi politik terkini ya mungkin salah satunya merespons itu (reshuffle),” kata Bima.
Isu ketiga, Presiden Jokowi mengumumkan secara langsung hari libur nasional Idul Fitri 2022 dan cuti bersama Lebaran. Dia putuskan, hari libur nasional Idul Fitri jatuh pada 2-3 Mei 2022. Sedangkan cuti bersama berlangsung selama 29 April dan 4-6 Mei 2022. Jokowi memerintahkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengoordinasikan hal ini dengan Menteri Perhubungan, Kapolri, dan TNI. Ia mewanti-wanti jajarannya untuk meyiapkan skenario arus mudik terbaik. Dia tidak ingin ada kekeliruan yang menyebabkan terjadinya kemacetan di jalur mudik.
Isu keempat, anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris membenarkan adanya laporan terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota Dewas KPK, Albertina Ho. Menurut Syamsuddin, pelapor dugaan pelanggaran etik terhadap koleganya itu adalah seorang jaksa yang telah disanksi setelah terbukti melakukan pelanggaran etik atas kasus perselingkuhan. “Terkait pengaduan terhadap bu AH (Alberina Ho), memang benar ada pengaduan. Seperti pengaduan etik lainnya, laporan tersebut sedang dipelajari dan didalami oleh Dewas,” ujar Syamsudin.
Isu kelima, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menduga, Presiden Ukraina Zalensky sudah mulai frustrasi karena permintaannya agar PBB segera bertindak terhadap Rusia akan sulit dilakukan sehingga menantang PBB membubarkan diri saja. “Ya saya bisa memahami kefrustrasian Presiden Zelensky,” ujar Hikmahanto saat dihubungi, Rabu (6/4) kemarin. Hikmahanto menjelaskan Rusia memiliki hak veto di PBB sehingga PBB kesulitan untuk bertindak secara efektif. Dia menyebut posisi Rusia di PBB ini membuat desakan Zelensky itu merepotkan. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Jokowi resmi melarang bawahannya bicara penundaan Pemilu 2024 ataupun perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi tak ingin menteri-menterinya menimbulkan polemik di masyarakat, ia ingin seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju fokus bekerja. “Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan, perpanjangan,” kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin.
Jokowi menyampaikan, masyarakat sedang kesulitan karena kenaikan harga bahan pokok dan bahan bakar. Ia meminta anak buahnya untuk berempati kepada rakyat. Mantan Wali Kota Solo itu meminta setiap kebijakan dikomunikasikan secara baik ke rakyat. Terakhir, Jokowi memerintahkan semua menterinya peka terhadap krisis yang dialami rakyat. “Harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan rakyat. Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat enggak melakukan apa-apa,” ujarnya.
Seperti diketahui, isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden bergulir ke masyarakat usai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut kalangan dunia usaha berharap jadwal pemilu diundur atau masa jabatan Jokowi diperpanjang untuk mendorong perekonomian nasional yang saat ini sedang masa pemulihan pascapandemi.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengeklaim mayoritas masyarakat menginginkan Pemilu 2024 ditunda. Dalam sebuah tayangan YouTube, Luhut bahkan mengeklaim memiliki big data 110 juta warganet yang meminta supaya Pemilu 2024 ditunda.
Menko Perekonomian merangkap Ketum Golkar Airlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Siak, Pekanbaru, Kamis (24/2) menerima aspirasi dari petani sawit yang menginginkan adanya keberlanjutan pemerintahan Presiden Jokowi.
Kemudian setelah itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alis Cak Imin mengusulkan penundaan pemilu dengan alasan pandemi Covid-19. Usulan Cak Imin didukung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
2. Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra menilai pernyataan Presiden Jokowi yang melarang para menterinya membicarakan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden masih kurang tegas. Kata dia, harusnya Jokowi menyatakan kepada para menterinya bahwa dirinya tidak lagi bersedia menjadi presiden. Hal itu sesuai konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden.
“Harusnya lebih tegas, ‘stop wacana tersebut, saya tidak bersedia menjadi presiden setelah 19 Oktober 2024 dan presiden/wapres hasil Pemilu 2024 dilantik MPR pada 20 Oktober 2024’,” kata Azra, Rabu (6/4). Azra menduga, Jokowi tak bisa tegas terhaap dua isu tersebut karena punya agenda lain ke depan. Misalnya, penyelesaian pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur maupun kepentingan terkait mobilitas politik terhadap putra dan menantunya. Di mana putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka kini menjabat Wali Kota Solo. Sedangkan sang menantu, Bobby Nasution kini menjabat Wali Kota Medan.
Ketua DPR Puan Maharani meminta seluruh anggota kabinet mengikuti perintah Presiden Jokowi untuk berhenti bicara soal wacana penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Seluruh jajaran menteri harus fokus bekerja dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa, khususnya kenaikan berbagai harga komoditas yang membebankan rakyat saat ini. “Kami tentu berharap para menteri mengikuti perintah Presiden,” kata Puan dalam keterangannya, Rabu (6/4).
Puan kemudian menyoroti pernyataan menteri yang menyebut wacana penundaan Pemilu 2024 serta perpanjangan masa jabatan presiden sah di negara demokrasi. Puan mengingatkan berbagai upaya menyebarkan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Ketua DPP PDIP itu menegaskan masalah pemulihan ekonomi masyarakat jauh lebih penting dibicarakan saat. Kata dia, masyarakat tak butuh penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden. Rakyat butuh supaya harga-harga sembako tidak melonjak dan mudah didapatkan, terutama pada bulan puasa dan menjelang Hari Raya Idul Fitri.ini,” ujarnya.
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mendesak menteri-menteri segera menghentikan pengerahan dukungan dari komunitas tertentu untuk mendorong isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi jadi tiga periode. Menurutnya, para menteri harus tunduk pada apa kata presiden, berhenti mengeluarkan pernyataan dukungan terkait isu tersebut. “Para menterinya harus ikut arahan Jokowi dan tidak ada lagi pengerahan komunitas tertentu untuk dukung-dukung tiga periode seperti Apdesi kemarin itu ya kan,” ujarnya, Rabu (6/4).
Syarief menegaskan, semestinya para menteri Jokowi tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat membuat polemik termasuk soal amandemen UUD 1945. Karena hal itu dapat dinilai sebagai dukungan terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Namun anak buah SBY ini menunggu apakah menteri-menteri Jokowi menjalankan perintah presidennya.
Sekretaris Fraksi Nasdem di DPR Saan Mustopa mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang melarang jajaran menterinya untuk tidak berbicara lagi soal wacana menunda Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Saan berharap, pernyataan Jokowi ini mengakhiri polemik mengenai penundaan Pemilu 2024 dan masa jabatan presiden tiga periode. “Menurut saya itu hal yang positif dan mengakhiri semua polemik wacana terkait dengan soal penundaan pemilu maupun tiga periode jabatan presiden,” katanya di gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/4).
Saan berpandangan, pernyataan itu juga menegaskan sikap Jokowi yang menghargai konstitusi dengan membatasi masa jabatan presiden maksimal dua periode. Wakil Ketua Komisi II DPR itu berpendapat, Jokowi tidak perlu mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya menolak wacana tersebut. Sebab, sebelum melarang menterinya bicara soal penundaan Pemilu 2024, mantan Wali Kota Solo itu sudah menyatakan dirinya taat terhadap konstitusi. “Itu jelas menurut saya, itu sikap resmi Pak Jokowi,” kata Saan.
Pendapat yang sama disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman. Ia berharap, pernyataan Jokowi tersebut dapat mengubur wacana penundaan Pemilu 2024, perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang berkembang belakangan ini. “Semoga perintah Presiden Jokowi itu menjadi batu nisan dari kuburan wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode,” kata Luqman, Rabu (6/4).
Luqman berpendapat, ketegasan Jokowi tersebut sudah dinanti-nanti oleh rakyat. Ia berharap pernyataan tersebut dipatuhi oleh seluruh anggota kabinet agar tidak ada lagi wacana menunda pemilu maupun memperpanjang masa jabatan presiden dari mulut para menteri.
3. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta masyarakat tak lagi berpolemik soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan Pemilu 2024. Menurut dia, sikap Presiden Jokowi terkait isu tersebut sudah jelas. Presiden menyatakan akan patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. “Sudahlah, cukup! Jangan ada lagi berpolemik tentang jabatan presiden tiga periodelah, perpanjanganlah,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/4). “Presiden sudah tegas mengatakan seperti itu, jangan jadi bahan gorengan yang nggak berkualitas,” pinta Moeldoko.
Moeldoko mengeklaim, pemerintah tidak pernah membicarakan ihwal perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu, atau bahkan amendemen UUD 1945. Itu menjadi urusan DPR, pemerintah tak punya kewenangan itu. “Justru presiden menegaskan jangan ada lagi yang bicara tentang itu,” ujar Moeldoko seraya meminta masyarakat berpikir jauh ke depan. Moeldoko tidak ingin publik berputar-bicara soal diskursus yang tidak produktif ini.
Mantan Jubir Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman menyatakan masa jabatan presiden dua periode harga mati. Hal itu disampaikannya melalui berbagai media sosial miliknya. Fadjroel mengunggah pernyataan itu dalam bentuk gambar, kemudian ia menambahkan tanda seru pada bagian keterangan foto. “DUA PERIODE HARGA MATI !” tulis Fadjroel dalam gambar yang diunggah di akun Instagram @fadjroelrachman, Rabu (6/4).
Fadjroel juga membalas sejumlah komentar warganet di akun Instagramnya. Dia mengajak warganet menaruh kepercayaan kepada Presiden Jokowi. “Kita percaya pak @jokowi,” tulis Fadjroel di kolom komentar. Fadjroel menegaskan Jokowi menolak ide perpanjangan masa jabatan. Menurut dia, Jokowi taat terhadap konstitusi.
Waketum PAN Bima Arya meyakini, permintaan Presiden Jokowi agar seluruh jajaran menterinya menghentikan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden berasal dari komunikasi politik tingkat tinggi dan perkembangan lanjutan antara para elite politik. “Kalau Presiden berbicara seperti itu, artinya ada perkembangan lebih lanjut, terkait dengan komunikasi politik tingkat tinggi,” kata Bima Arya kepada wartawan di kompleks parlemen, Rabu (6/4). Wali Kota Bogor itu menduga wacana perpanjangan masa jabatan presiden kini sudah tertutup secara politis. “Artinya ya pintu itu memang sudah tertutup, ya realitas politiknya tak memungkinkan,” tambahnya.
Ketua BEM Universitas Indonesia, Bayu Satria Utomo menilai pernyataan Presiden Jokowi dalam sidang kabinet masih belum tegas menolak penundaan Pemilu 2024. Bayu menyebut Jokowi hanya melarang menteri bicara penundaan pemilu. Tetapi Jokowi tidak menyatakan dengan gamblang dirinya menolak penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan tiga periode.
“Presiden hanya menyampaikan jangan ada lagi yang menyuarakan urusan penundaan dan perpanjangan. Tanpa ada sikap tegas menolak wacana tersebut,” ujar Bayu saat dihubungi, Rabu (6/4) sore. Menurut Bayu, sudah beberapa kali Jokowi bersikap demikian. Misalnya ketika Jokowi bicara akan patuh pada konstitusi tanpa mengatakan menolak jabatan tiga periode secara tegas.
“Kami melihat seperti ada yang ditutup-tutupi oleh pak Presiden,” tambahnya.
Koordinator BEM Seluruh Indonesia, Kaharuddin menunggu bukti dari pernyataan Jokowi. Tinggal dilihat apakah Pemilu sesuai jadwal pada 2024 atau tidak. “Apa yang disampaikan hari ini harus dibuktikan, kita lihat gitu. Sampai pada tahun 2024, 14 Februari bagaimana berjalannya pemilu 2024,” tegas Kaharuddin.
Dia mengatakan bahwa pernyataan Jokowi tidak menyurutkan mahasiswa dalam menolak penundaan pemilu 2024. Masih ada tuntutan lain dari BEM SI yang belum terpenuhi. “Intinya pembuktian sih. Jangan hanya lisan saja,” ujar Kaharuddin.
4. Wakil Ketua Umum PAN Bima Arya menerangkan, sejumlah elite partainya berkumpul di kediaman Ketua Umum Zulkifli Hasan (Zulhas), Rabu (6/4) malam untuk membicarakan situasi politik saat ini, termasuk kabar soal kocok ulang kabinet atau reshuffle. “Malam ini kami akan berkumpul di kediaman ketum, untuk membicarakan situasi politik terkini ya mungkin salah satunya merespons itu (reshuffle),” kata Bima di kompleks parlemen, kemarin.
Bima membenarkan Zulhas telah menjalin komunikasi dengan Presiden Jokowi, namun dirinya tidak bisa memastikan apakah komunikasi itu khusus berbicara soal reshuffle kabinet. Sejauh ini, kata Bima menegaskan, kabar terkait reshuffle masih bersumber dari lingkaran Istana. Bima mengonfirmasi partainya akan mendapat satu posisi menteri dan wakil menteri di kabinet Jokowi. “Beberapa sumber lingkaran dekat menyatakan satu menteri dan satu wamen, tapi secara resmi dari presiden baik yang disampaikan langsung atau tidak langsung itu tidak ada,” katanya.
5. Presiden Jokowi mengumumkan secara langsung hari libur nasional Idul Fitri 2022 dan cuti bersama Lebaran. Dia putuskan, hari libur nasional Idul Fitri jatuh pada 2-3 Mei 2022. Sedangkan cuti bersama berlangsung selama 29 April dan 4-6 Mei 2022. “Pemerintah telah menetapkan libur nasional hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah pada tanggal 2 dan 3 Mei 2002 dan juga menetapkan cuti bersama Idul Fitri yaitu pada 29 April, 4, 5, dan 6 Mei 2022,” kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4). Keputusan mengenai cuti bersama ini akan diatur lebih rinci melalui keputusan bersama menteri-menteri terkait.
Presiden Jokowi perintahkan jajarannya untuk berhati-hati menghadapi arus mudik Lebaran 2022. Ia mengatakan, jumlah pemudik lebaran tahun ini kemungkinan membeludak, jumlahnya sekitar 85 juta orang. Hal itu disampaikannya saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta. “Hati-hati, arus mudik ini bisa di luar perkiraan kita,” kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4).
Jokowi memerintahkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengoordinasikan hal ini dengan Menteri Perhubungan, Kapolri, dan TNI. Ia mewanti-wanti jajarannya untuk meyiapkan skenario arus mudik terbaik. Dia tidak ingin ada kekeliruan yang menyebabkan terjadinya kemacetan di jalur mudik. “Jangan sampai keliru mempersiapkan jalur mudik yang baik dan bisa meminimalisasi kemacetan dan penumpukan arus mudik maupun arus balik nantinya,” ujarnya seraya menambahkan, persiapan harus matang dan harus ekstra.
6. Presiden Jokowi akan memberi bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng senilai Rp300 ribu per penerima. Kebijakan itu untuk meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan harga bahan pangan. Rencananya, BLT akan diberikan pada bulan Ramadan ini.
BLT minyak goreng ini menambah deretan program bantuan dari pemerintah yang marak diberikan ke masyarakat sejak pandemi covid-19 muncul dua tahun lalu seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, BLT Dana Desa, Kartu Prakerja, hingga BLT Subsidi Upah. Program BLT ini mengingatkan masyarakat pada era SBY yang menggelontorkan BLT sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi pada Juni 2013.
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengakui kebijakan BLT Jokowi mirip dengan kebijakan SBY. “Dulu jaman SBY juga ada BLT karena memang ada kenaikan harga BBM yang besar. Sedangkan kalau subsidi barang butuh proses waktu yang lama dan ada celah korupsi, maka diberi seperti BLT,” ujarnya, Rabu (6/4).
7. Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris membenarkan adanya laporan terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota Dewas KPK, Albertina Ho. Menurut Syamsuddin, pelapor dugaan pelanggaran etik terhadap koleganya itu adalah seorang jaksa yang telah disanksi setelah terbukti melakukan pelanggaran etik atas kasus perselingkuhan. “Terkait pengaduan terhadap bu AH (Alberina Ho), memang benar ada pengaduan. Seperti pengaduan etik lainnya, laporan tersebut sedang dipelajari dan didalami oleh Dewas,” ujar Syamsudin, Rabu (6/4).
“Bu AH dilaporkan oleh DWLS, seorang jaksa KPK yang sudah diberi sanksi dalam sidang etik Dewas karena terbukti melakukan perbuatan asusila atau perselingkuhan dengan pegawai KPK lainnya,” ujarnya.
Menurut Syamsudin, usai terbukti melakukan pelanggaran etik, kini jaksa tersebut dalam proses penarikan oleh instansi asalnya, yakni Kejaksaan Agung. Kendati demikian, dia memastikan bahwa semua laporan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Insan KPK, baik pimpinan dan pegawai KPK maupun anggota Dewas sendiri, akan dipelajari dan ditelaah terlebih dahulu oleh Dewas sesuai prosedur operasi standar baku (SOP) yang berlaku.
8. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memuji Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka saat keduanya bertemu di Balaikota Solo, Rabu (6/4). Muzani mengatakan, putra Presiden Jokowi ini adalah sosok pemimpin muda yang punya keterampilan dan kreativitas dalam memimpin daerah. Wakil Ketua MPR ini menilai Gibran merupakan salah satu sosok pemimpin muda yang kreatif, inovatif dan membuat kemajuan di daerah yang dipimpinnya. Kendati memuji, Muzani belum bisa memastikan potensi masa depan karir politik Gibran pada 2024 bersama Gerindra.
9. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito menepis dugaan terkait tekanan ke pihaknya dalam memberikan perizinan perpanjangan masa kedaluwarsa vaksin virus corona (Covid-19) yang sudah beredar di Indonesia. Dugaan itu diungkap Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Anshori Siregar.
Penny menekankan, batas kedaluwarsa suatu vaksin merupakan bagian dari jaminan keamanan, kemanfaatan, dan mutu yang ditetapkan berdasarkan data uji stabilitas produk vaksin. Ia juga menekankan langkah BPOM itu sudah sesuai dengan kaidah dan standar internasional. “Tidak ada tekanan sama sekali dalam hal ini diberikan kepada BPOM,” kata Penny dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Rabu (6/4).
10. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menduga, Presiden Ukraina Zalensky sudah mulai frustrasi karena permintaannya agar PBB segera bertindak terhadap Rusia akan sulit dilakukan sehingga menantang PBB membubarkan diri saja. “Ya saya bisa memahami kefrustrasian Presiden Zelensky,” ujar Hikmahanto saat dihubungi, Rabu (6/4) kemarin.
Hikmahanto menjelaskan Rusia memiliki hak veto di PBB sehingga PBB kesulitan untuk bertindak secara efektif. Dia menyebut posisi Rusia di PBB ini membuat desakan Zelensky itu merepotkan. “Hanya saja di Dewan Keamanan PBB kan ada Rusia yang punya hak veto. Jadi ini yang menjadi penghalang bagi PBB untuk bertindak secara efektif. Ini repotnya kalau yang dituduh bersalah adalah anggota tetap DK PBB,” tuturnya.
Hikmahanto menilai permintaan Zelensky itu sulit dilakukan. Dia menjelaskan, apabila satu saja negara pemegang hak veto tak setuju, maka PBB tak mungkin dibubarkan. “Jadi menghadapi 5 negara anggota tetap kalau berkonflik tidak mudah. Kalau mau dibubarkan juga bagaimana, kalau yang pegang veto tidak setuju,” imbuh Hikmahanto.
Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menantang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk “bertindak segera” terhadap Rusia atau “membubarkan diri Anda”. Hal itu disampaikannya dalam pidatonya secara virtual di depan Dewan Keamanan PBB pada Selasa (5/4) waktu setempat, di mana dia menunjukkan rekaman mengerikan mayat-mayat – termasuk anak-anak – yang disebutnya merupakan korban kekejaman Rusia.
11. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Dave Laksono mendesak pemerintah Indonesia agar mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Ukraina, karena kondisinya sangat menyedihkan. Ia mengatakan, sebagai negara yang cinta damai tentu pemerintah Indonesia mengedepankan rasa kemanusiaan untuk membantu Ukraina. Ia menyambut baik rencama Indonesia kirim bantuan ke Ukraina.
‘’Kita sambut baik rencana pemerintah Indonesia kirim bantuan ke Ukraina. Sebagai negara pecinta damai, tentu kita mengedepankan factor kemanusiaan. Kita menilai, rencana itu merupakan kebijakan yang amat tepat. Kondisi di Ukraina sangat menyedihkan, bantuan kemanusiaan perlu segera dikirim,” ujar Dave, Rabu (6/4).
Menlu RI, Retno Marsudi menyambut usulan itu, Ia menyebutkan, Ukraina dalam beberapa kali kesempatan meminta bantuan ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Permintaan bantuan itu berupa pangan, yang persediaannya kian menipis. “Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina menyampaikan bahwa bahan pangan sudah sangat menipis. Karena itu, Ukraina dalam beberapa kali kesempatan telah meminta bantuan kemanusiaan kepada semua negara, termasuk Indonesia, terutama dalam bentuk bahan pangan,” kata Retno dalam raker dengan Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4).
Retno menjelaskan, pemerintah tengah mempertimbangkan untuk memberikan bantuan kepada rakyat Ukraina. Menurutnya, pengiriman bantuan tersebut demi kemanusiaan terhadap rakyat Ukraina. Menlu juga mengatakan, pihaknya tengah menjalin komunikasi dan konsultasi ke beberapa negara terkait konflik Rusia vs Ukraina. Retno menekankan Indonesia selalu konsisten menghormati kedaulatan wilayah.
12. Menkeu Amerika Serikat (AS) Janet Yellen mengatakan AS tidak akan berpartisipasi dalam sejumlah pertemuan di G20 jika ada Rusia di sana. Dia meminta agar Rusia dikeluarkan dari G20. Dilansir CNN, Kamis (7/4), Yellen menyampaikan hal itu saat berbicara di House Financial Services Committee. Yellen mengatakan dia telah menjelaskan posisi itu kepada menteri keuangan lainnya dalam grup.
“Presiden Biden menjelaskan, dan saya tentu setuju dengannya, bahwa itu tidak bisa menjadi bisnis seperti biasa bagi Rusia di lembaga keuangan mana pun,” kata Yellen.
Yellen mengatakan bahwa Presiden AS Joe Biden meminta agar Rusia dikeluarkan dari G20. “Dia meminta agar Rusia dikeluarkan dari G20 dan saya telah menjelaskan kepada rekan-rekan saya di Indonesia bahwa kami tidak akan berpartisipasi dalam sejumlah pertemuan jika Rusia ada di sana,” katanya. (HPS)
