Isu menarik pagi ini, Ketua Badan Pemenanganan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP Bambang Wuryanto menyebut, posisi politik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan di Kabinet Indonesia Maju amat kuat. Ia menilai, Luhut seperti seorang “prime minister” atau perdana menteri. Pasalnya, beberapa waktu lalu yang bersangkutan pernah menganulir keputusan Presiden Jokowi yang menyetop ekspor batu bara ke negara lain.
Isu kedua, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan berjanji akan berhenti bicara soal penundaan pemilu. Jubir Luhut, Jodi Mahardi mengatakan selama ini Luhut selalu patuh terhadap arahan Presiden Jokowi. Luhut, tandasnya, akan menuruti perintah Jokowi untuk berhenti bicara penundaan pemilu. “Ya pasti Pak Luhut patuh kepada arahan Presiden,” kata Jodi melalui pesan singkat, Kamis (7/4). Sebaliknya, Menko Perekonomian merangkap Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto irit bicara. Ia enggan menjawab pertanyaan soal penundaan pemilu. Mantan Menperin itu hanya mengatakan perintah Jokowi kepada para menteri sudah klir.
Isu ketiga, Presiden Jokowi perintahkan Mendikbudristek Nadiem Makarim melanjutkan pemugaran Candi Muaro Jambi. Jokowi ingin situs peninggalan sejarah yang masih tertimbun tersebut segera diangkat. Mantan Wali Kota Solo itu ingin peninggalan-peninggalan itu bisa direstorasi dan ditampilkan ke publik. “Tahun ini akan dimulai lagi mengangkat beberapa titik-titik yang sudah akan segera dikerjakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Jokowi di Cagar Budaya Candi Muro Jambi, Sarolangun, Kamis (7/4).
Isu keempat, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) membantah tuduhan mereka menuntut Presiden Jokowi mundur, dalam aksi demonstrasi yang rencananya digelar di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (11/4). Tuduhan yang viral di media social itu dipicu oleh keberadaan poster yang mengatasnamakan BEM SI dan mencantumkan pernyataan “Turunkan Jokowi dan kroninya”. Koordinator BEM SI Kaharuddin memastikan, poster tersebut hoaks. “Belum ada poster aksi yang kami keluarkan,” katanya.
Isu kelima, Hakim Mahkamah Agung (MA) memutus bebas salah satu terdakwa dalam kasus korupsi di PT Jiwasraya (Persero), Fakhri Hilmi. Hakim menyatakan, Fakhri Hilmi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair. Jubir MA Andi Samsan Nganro menuturkan, putusan ini sekaligus membatalkan putusan pengadilan di tingkat pertama dan tingkat banding. Putusan itu diambil oleh dua majelis hakim yaitu Desnayeti, dan Soesilo. Sementara hakim Agus Yunianto menyatakan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua Badan Pemenanganan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP Bambang Wuryanto menyebut, posisi politik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan di Kabinet Indonesia Maju amat kuat. Ia menilai, Luhut seperti seorang “prime minister” atau perdana menteri. Pasalnya, beberapa waktu lalu yang bersangkutan pernah menganulir keputusan Presiden Jokowi yang menyetop ekspor batu bara ke negara lain.
“Kan banyak orang yang mengatakan beliau “prime minister”. Menteri utama. Menko kan menteri utama, Bos. Tapi orang juga paham sekali betapa Pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat. Sebagai contoh misalnya, Pak Presiden pernah statement setop ekspor kan gitu. Dua hari berikutnya dibuka lagi, Pak Luhut yang statement. Itu clear-lah. Orang politik juga paham,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/4).
Menurut dia, ketegasan Presiden Jokowi agar para menterinya tidak bicara soal penundaan pemilu itu maksudnya untuk mengingatkan mereka supaya bisa fokus bekerja kepada rakyat.
“Maka, sadarlah pada posisimu, sebagai Pak Presiden sedang mengingatkan menteri-menterinya supaya sadar posisi. Tapi kalau Menteri Dalam Negeri ya itu, kalau mau ngomong masih ada make sense dengan tugasnya. Masih masuk akal kalau dalam tugas kalau Mendagri. Tapi menteri yang nggak ada urusannya, nggak usahlah (ikutan bicara pemilu),” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Bambang Pacul ini menambahkan, seorang Presiden bersikap seperti itu merupakan sesuatu yang lumrah, karena menteri itu memiliki tanggungjawab kepada masyarakat. “Wajar saja seorang presiden mengevaluasi menterinya keliru justru kalau seorang presiden tidak melakukan penilaian kepada para menterinya karena Pak Presiden ini adalah kepala pemerintahan,” katanya.
Politisi PPP Achmad Baidowi menilai, julukan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai ‘prime minister’ bisa saja benar. “Namanya Menko wah dia dianggap memiliki kekuatan lebih dibanding menteri yang lain, ya dari aspek itu ya bisa saja benar,” ujar Ketua DPP PPP Achmad Baidowi, Kamis (7/4).
Menurut Baidowi hal ini karena Luhut kerap dianggap berbicara di luar tupoksinya. Salah satunya terkait penundaan pemilu. “Tetapi apakah kemudian yang menjadikanya dinilai seperti itu, karena mungkin Pak Luhut sering dianggap berbicara di luar konteks tupoksinya. Sempat bicara tentang big data, tentang penundaan pemilu padahal beliau Menteri Koordinator Maritim dan Investasi,” kata Baidowi.
Menurut Awiek, orang yang berbicara di luar tupoksinya terkesan memiliki kewenangan lebih. “Jadi memang kalau orang bicara di luar tupoksinya memang terkesan dilihat memiliki kewenangan yang lebih,” ujarnya.
2. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan berjanji akan berhenti bicara soal penundaan pemilu.
Jubir Luhut, Jodi Mahardi mengatakan selama ini Luhut selalu patuh terhadap arahan Presiden Jokowi. Luhut, ucapnya, akan menuruti perintah Jokowi untuk berhenti bicara penundaan pemilu. “Ya pasti Pak Luhut patuh kepada arahan Presiden,” kata Jodi melalui pesan singkat, Kamis (7/4).
Jodi menyampaikan Luhut juga akan mematuhi perintah Jokowi untuk fokus bekerja. Luhut akan fokus mengawal pemulihan ekonomi pascapandemi. “Pak Luhut hari ini seperti biasanya juga tetap fokus untuk mengawal pemulihan ekonomi pasca-pandemi ini dan juga fokus dalam bekerja untuk menangani kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat sesuai yang diperintahkan presiden kemarin,” ucap Jodi lagi.
Menko Perekonomian merangkap Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto irit bicara usai Presiden Jokowi melarang anggota kabinet bicara penundaan pemilu 2024. Ia enggan menjawab pertanyaan soal penundaan pemilu. Mantan Menperin itu hanya mengatakan perintah Jokowi kepada para menteri sudah klir.
“Itu saya rasamasalahnya sudah jelas, kalau di dalam pembahasan sebuah RUU itu normanya sudah jelas, sehingga penjelasannya tidak perlu,” kata Airlangga usai rapat dengan Baleg DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4).
Seperti diketahui, isu penundaan Pemilu 2024 digelindingkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alis Cak Imin alasan pandemi Covid-19. Usulan Cak Imin ini lalu didukung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengeklaim mayoritas masyarakat menginginkan Pemilu 2024 ditunda. Dalam sebuah tayangan YouTube, Luhut bahkan mengeklaim memiliki big data 110 juta warganet yang meminta supaya Pemilu 2024 ditunda.
Namun sejatinya orang yang pertama kali menggelindingkan isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden adalah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Ia menyebut kalangan dunia usaha berharap jadwal pemilu diundur atau masa jabatan Jokowi diperpanjang untuk mendorong perekonomian nasional yang saat ini sedang masa pemulihan pascapandemi.
Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Imran menegaskan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan tetap digelar sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Ia menyampaikan hal itu untuk merespons wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
“Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 yang akan datang ini sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati pada tanggal 24 Januari tahun 2022 yang lalu. Tidak ada itu yang namanya isu yang namanya penundaan, kemudian yang namanya itu perpanjangan masa,” kata Imran dalam diskusi secara daring, Kamis (7/4).
3. Petinggi Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengkritik Presiden Jokowi terkait teguran kepada para menteri soal minyak goreng dan kenaikan harga Pertamax dalam sidang kabinet paripurna yang videonya ditayangkan ke publik. Ia mengatakan, rakyat Indonesia tidak butuh aksi-aksi yang menimbulkan kehebohan dan terkesan mencari sensasi belaka. Apalagi aksi itu tanpa ada perubahan secara signifikan dalam substansi kebijakan maupun kinerja.
“Rakyat butuh minyak goreng dan bahan pokok tersedia, dengan harga terjangkau. Bahan bakar minyak tersedia dan harganya tidak melonjak. Kalau semprot sana-sini, tanpa ada perubahan dan solusi atas kesulitan yang dihadapi rakyat, ya, buat apa,” kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Kamis (7/4). Herzaky berpendapat, teguran yang diumbar ke publik justru mencerminkan Jokowi seolah menyalahkan para pembantunya atas ketidakmampuan pemerintah memastikan sembako dan BBM tersedia dengan harga terjangkau.
Padahal, Herzaky mengingatkan, Jokowi sendiri pernah menegaskan bahwa tidak ada visi dan misi menteri, yang ada hanya visi dan misi presiden. “Semua kegagalan dan keberhasilan pemerintahan saat ini, adalah tanggung jawab presiden. Menteri hanya pelaksana, pembantu presiden,” ujar Herzaky.
Lebih lanjut, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat ini menyarankan sebaiknya Presiden Jokowi mengikuti sikap Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menurutnya tidak pernah memarahi menteri di depan publik. “Mungkin Presiden Jokowi bisa mencontoh Bapak SBY, karena tidak etis sebenarnya mengekspos kemarahan terhadap para pembantunya di depan publik,” kata Herzaky lagi.
4. Pemerintah bersama Baleg DPR mulai merevisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). Langkah ini ditempuh sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Hasil revisi UU PPP ini nantinya akan menjadi dasar perbaikan UU Ciptaker.
“RUU Perubahan Kedua UU PPP yang diinisiasi dan disusun oleh DPR merupakan salah satu tindak lanjut dari putusan MK atas pengujian formal UU Ciptaker. Adapun tindak lanjut dari putusan MK tersebut adalah perbaikan UU Ciptaker yang diberikan batas waktu paling lambat dua tahun sejak putusan MK dibacakan pada 25 November 2021,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rapat dengan Baleg DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4).
Pemerintah menyerahkan 362 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang terdiri dari 210 DIM tetap, 24 DIM perubahan substansi, 17 DIM substansi baru, 64 DIM perubahan redaksional, dan 47 DIM diusulkan dihapus. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya menjelaskan ada sebanyak 15 ketentuan perubahan dalam batang tubuh UU PPP.
5. Hasil survei Calon Presiden 2024 yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Kamis (7/4) menyebutkan, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menguat, sementara Prabowo Subianto melemah. Dalam simulasi dengan metode terbuka terhadap 43 nama capres, tren dukungan kepada Ganjar naik lebih dua kali lipat dari semula 8,8 persen pada Maret 2021 menjadi 18,1 persen. Sedangkan Anies dari 11,2 persen pada Maret 2021 menjadi 14,4 persen padai Maret 2022.
Pada hasil survey tersebut, Ganjar berada di peringkat pertama, disusul Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto (17,6 persen), dan Anies 14,4 persen. Meskipun Prabowo berada di peringkat kedua, survei SMRC menunjukkan tingkat keterpilihan Prabowo cebderung melemah. Pada Maret 2021, tingkat keterpilihan Prabowo 20 persen, kini malah turun menjadi 17,6 persen.
Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebut, skenario duet Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berpeluang memenangi Pilpres 2024 ketimbang skenario pasangan capres yanglain. Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas mengatakan, duet Anies-AHY memperoleh dukungan 30-32 persen, pasangan Ganjar Pranowo-Airlangga Hartarto 28 persen, sementara duet Prabowo Subianto – Puan Maharani 27,5 persen.
Abbas memproyeksikan, Pilpres 2024 hanya akan memunculkan tiga poros koalisi. Yakni, poros Gerindra-PDIP, poros Golkar, dan poros Nasdem-Demokrat. PAN dan PPP bisa menggenapi Golkar, sedangkan PKS berpeluang menggenapi Nasdem-Demokrat.
Ada 9 tokoh yang masuk daftar capres PSI. Mereka adalah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Wagub Jatim yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Emil Dardak, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Menko Polhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, Menkeu Sri Mulyani, dan presenter Najwa Shihab. Mereka terjaring lewat jejak pendapat PSI yang dilakukan melalui program Rembuk Rakyat dengan cara meminta pendapat publik secara daring.
Jubir PSI, Ariyo Bimo mengatakan, selain dipilih oleh kader, nama yang masuk dianggap memiliki DNA PSI. Responden yang memilih juga telah mengetahui sosok atau latar belakang yang mereka pilih. “Ini juga berdasarkan masukan yang didapat pimpinan PSI dari roadshow keliling Indonesia menemui tokoh nasional dan lokal,” kata Bimo, Kamis (7/4).
Wali Kota Medan Muhammad Bobby Nasution menjamu Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berbuka puasa di Rumah Makan Bintang, Jalan Taruma Medan Petisah, Kamis (7/4) dalam kunjungannya ke Medan, Sumut. Ganjar mengaku menyempatkan diri berkunjung ke Istana Maimun di Jalan Brigjend Katamso No. 66, A U R, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. Ganjar takjub melihat keaslian arsitektur Istana Maimun yang masih cukup terjaga. “Keren (Istana Maimun) masih kokoh. Kalau direvitalisasi lebih bagus,” ujarnya.
Ganjar terlihat antusias setelah mengetahui istana peninggalan Sultan Deli ke- IX yaitu Sultan Ma’moen Al Rasyid Perkasa itu bakal direvitalisasi oleh Wali Kota Medan. “Saya dengar akan direvitalisasi oleh Pak Wali Pak Bobby. Bagus sekali, karenanya harus didukung,” katanya. Seperti diketahui, bangunan Istana Maimun memang masih seperti aslinya. Istana yang dibangun pada Tahun 1888 itu didesain dengan memadukan gaya arsitektur lintas budaya seperti Eropa dan Persia.
6. Presiden Jokowi perintahkan Mendikbudristek Nadiem Makarim melanjutkan pemugaran Candi Muaro Jambi. Jokowi ingin situs peninggalan sejarah yang masih tertimbun tersebut segera diangkat. Mantan Wali Kota Solo itu ingin peninggalan-peninggalan itu bisa direstorasi dan ditampilkan ke publik. “Tahun ini akan dimulai lagi mengangkat beberapa titik-titik yang sudah akan segera dikerjakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Jokowi di Cagar Budaya Candi Muro Jambi, Sarolangun, Kamis (7/4).
Jokowi menilai Candi Muaro Jambi menjadi bagian penting dalam sejarah Indonesia. Kawasan itu berstatus sebagai pusat pendidikan terbesar di Asia pada abad ketujuh. ‘’Daerah itu menjadi tempat pelajar menimba ilmu kedokteran dan obat-obatan. Candi Muaro Jambi juga menjadi pusat pendidikan filsafat, arsitektur, dan seni,’’ katanya.
7. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) membantah tuduhan bahwa mereka menuntut Presiden Jokowi mundur dalam demonstrasi yang rencananya digelar di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (11/4). Tuduhan itu viral di media sosial, dipicu oleh keberadaan poster yang mengatasnamakan BEM SI dan mencantumkan pernyataan “Turunkan Jokowi dan kroninya”.
Koordinator BEM SI Kaharuddin memastikan, poster tersebut hoaks. “Belum ada poster aksi yang kami keluarkan,” kata Kaharuddin, Kamis (7/4). Ia menegaskan, aksi demonstrasi ini tidak ditunggangi oleh kubu politik mana pun, tetapi murni aspirasi dari berbagai daerah yang diserap para mahasiswa untuk disampaikan kepada penguasa.
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengonfirmasi rencana demonstrasi di sekitar Istana Negara, Jakarta, Senin (11/4) depan. BEM SI menargetkan 1.000 massa aksi dari 18 kampus, yakni UNJ, PNJ, IT-PLN, STIE SEBI, STIE Dharma Agung, STIS Al Wafa, IAI Tazkia, AKA Bogor, UNRI, Unand, Unram, PPNP, Undip, UNS, UNY, Unsoed, SSG dan STIEPER. Koordinator BEM SI Kaharuddin menjelaskan, aksi ini merupakan rangkaian lanjutan dari aksi sebelumnya yang dilakukan pada 28 Maret 2022. “Betul, aksi tanggal 11 April 2022 ini meminta jawaban dari aksi tanggal 28 Maret 2022, bagaimana pemerintah atau Bapak Presiden Jokowi menjawab tuntutan kita selama 14 hari ini,” katanya, Kamis (7/4).
Dikatakan, ada sejumlah tuntutan yang disampaikan BEM SI, di antaranya mendesak Jokowi untuk bersikap tegas atau mengeluarkan pernyataan sikap menolak penundaan pemilu atau masa jabatan presiden tiga periode. Kedua, mendesak Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang Undang-undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Ketiga, mendesak Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat. Keempat, mendesak Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar aksi di Simpang Lima DPRD Sumsel, Palembang, Kamis (7/4). Mereka menolak penundaan Pemilu 2024, perpanjangan jabatan presiden, dan kenaikan harga minyak goring, BBM, serta kenaikan harga kebutuhan pokok yang semakin menyengsarakan rakyat.
Mereka mulai berkumpul di Simpang Lima DPRD sekitar pukul 14.00. Para mahasiswa berupaya bisa menyampaikan orasi di pelataran Gedung DPRD Sumsel. Namun, aparat kepolisian membuat barikade menggunakan pagar kawat berduri untuk mencegah mereka agar tidak memasuki gedung DPRD Sumsel. “Wacana penundaan pemilu dan presiden tiga periode akan merusak demokrasi dan melawan konstitusi. Untuk itu kami menolak dengan tegas,” teriak para pendemo. “Harga minyak goreng sangat menyakitkan masyarakat. Harga minyak goreng mahal dan langka. BBM langka dan juga mahal. Semua mahal di negeri ini,” ujar pendemo lainnya.
8. Terdakwa pembunuhan berencana, Kolonel Inf Priyanto melontarkan pernyataan, dirinya pernah mengebom rumah warga tanpa ketahuan. Pernyataan itu disampaikan Priyanto di hadapan dua anak buahnya, Kopral Dua (Kopda) Andreas Dwi Atmoko dan Kopral Satu (Koptu) Ahmad Soleh, selepas kendaraan roda empat yang ditumpanginya menabrak sejoli Handi Saputra dan Salsabila di Nagreg, Bandung, Jawa Barat, pada 8 Desember 2021.
Maksud Priyanto melontarkan pernyataan tersebut, untuk meyakinkan anak buahnya yang saat itu tengah dirundung kepanikan akibat peristiwa penabrakan sejoli itu. Kepanikan tersebut tampak dari Dwi Atmoko yang beberapa kali memohon kepada Priyanto untuk membawa jasad Handi dan Salsabila ke puskesmas terdekat. Akan tetapi, Priyanto tetap bersikukuh membawa dua jasad tersebut menuju Sungai Serayu, Jawa Tengah, yang menjadi tempat pembuangan para korban.
Dalam persidangan lanjutan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Kamis (7/4), mengaku sengaja membuang jasad korban ke kali dengan harapan, korban dimakan ikan atau hanyut ke laut lepas. “Saya berpikir kalau di sungai bisa ke laut kemudian dimakan ikan, atau hilang sama sekali,” kata Priyanto ketika menjawab pertanyaan hakim. Priyanto mengatakan, munculnya ide membuang jasad kedua korban karena ia bersama rombongan kebetulan akan melewati sungai besar, yakni Sungai Serayu, Jawa Tengah.
9. Hakim Mahkamah Agung (MA) memutus bebas salah satu terdakwa dalam kasus korupsi di PT Jiwasraya (Persero) Fakhri Hilmi. Fakhri merupakan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode Februari 2014-2017. “Menyatakan terdakwa Fakhri Hilmi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair,” bunyi putusan MA dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/4). “Membebaskan terdakwa Fakhri Hilmi oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum,” dikutip dari putusan itu.
Jubir MA Andi Samsan Nganro menuturkan, putusan ini sekaligus membatalkan putusan pengadilan di tingkat pertama dan tingkat banding. Andi mengungkapkan, majelis hakim menilai Fakhri telah menjalankan tugasnya sesuai standar operasional prosedur (SOP) dalam jabatannya di OJK. “Sehingga pada pokoknya terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,” papar dia. Putusan itu diambil oleh dua majelis hakim yaitu Desnayeti, dan Soesilo. Sementara hakim Agus Yunianto menyatakan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion.
Andi menjelaskan, dalam pengambilan keputusan, hakim Agus berpendapat bahwa Fakhri tetap terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama, Fakhri dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan divonis 6 tahun penjara. Di tingkat banding, putusan itu diperkuat oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta yang menjatuhkan vonis 8 tahun penjara untuk Fakhri. Dua putusan itu gugur, setelah MA menyatakan Fakhri bebas dalam persidangan di tingkat kasasi.
10. Majelis Umum PBB menangguhkan keanggotaan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Keputusan tersebut dilakukan sebagai langkah hukuman atas invasi Rusia terhadap Ukraina.
Dilansir dari AFP, Jumat (8/4), dari 193 anggota majelis, 93 di antaranya memilih mendukung penangguhan seperti yang diusulkan Amerika Serikat, dan 24 memilih menentang. Sementara 58 anggota majelis abstain dan sisanya tidak berpartisipasi, menunjukkan melemahnya persatuan internasional melawan Rusia di PBB.
Penangguhan membutuhkan dukungan dari dua pertiga negara anggota yang mendukung atau menentang, abstain dan absen tidak dihitung. Rusia dengan cepat menolak penangguhan tersebut. Melalui kementerian luar negerinya, Rusia mengecam langkah itu sebagai ‘ilegal’ dan bermotivasi politik yang bertujuan untuk menghukum negara anggota PBB yang berdaulat yang mengejar kebijakan domestik dan luar negeri yang independen.(HPS)
