Isu menarik pagi ini adalah soal penegasan Presiden Jokowi bahwa Pemilu tetap dilaksanakan sesuai jadwal, yaitu 14 Februari 2024. Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas kabinet di Istana Negara, Minggu (10/4). “Yang pertama, saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, sudah tahu bahwa Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024,” kata Presiden Jokowi.
Isu kedua, Menkominfo Johnny G Plate berharap demo BEM SI murni aspirasi masyarakat yang dibawa para mahasiswa, jangan ada titipan. Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto meminta para elite parpol yang menyuarakan penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden, menjelaskan alasannya kepada publik, khususnya kepada mahasiswa yang demo di Jakarta. Menko Polhukam Mahfud MD meminta aparat keamanan dan penegak hukum tidak membawa peluru tajam selama mengawasi aksi demo mahasiswa pada Senin (11/4). Permintaan tersebut disampaikan Mahfud usai rakortas tentang perkembangan situasi politik dan keamanan dalam negeri, di Jakarta, Sabtu (9/4).
Isu ketiga, BEM Seluruh Indonesia memegang teguh pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD terkait rencana aksi unjuk rasa Senin (11/4). Seperti diketahui, Mahfud mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum supaya tidak ada tindakan represif kepada para peserta aksi. Di sisi lain, Polda Metro Jaya menyatakan telah menerima surat pemberitahuan aksi demonstrasi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang rencananya digelar di depan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (11/4).
Isu keempat, politisi PDIP Masinton Pasaribu tanpa tedeng aling-aling menyebut Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sebagai bagian dari oligarki capital yang merusak demokrasi. Pasalnya, dalam beberapa kesempatan, Luhut mengklaim wacana penundaan Pemilu Serentak 2024 mendapat dukungan dari mayoritas masyarakat pemilih beberapa partai politik (parpol). Sementara, berbagai lembaga survei menemukan respon penolakan yang cukup banyak dari masyarakat.
Isu kelima, Presiden Jokowi dinobatkan sebagai Bapak Otomotif Nasional, karena Jokowi dianggap berhasil menggairahkan dunia otomotif Indonesia menjadi mendunia melalui gagasannya mendirikan sirkuit internasional Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB). Penobatan tersebut disampaikan Ketua MPR selaku Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo (Bamsoet), Minggu (10/4). Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Jokowi menegaskan, Pemilu tetap dilaksanakan sesuai jadwal yaitu 14 Februari 2024. Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas kabinet di Istana Negara, Minggu (10/4). “Yang pertama, saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, sudah tahu bahwa Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan yang dikutip dari channel Youtube Sekretariat Presiden, kemarin.
Jokowi mengatakan, rapat terbatas tersebut memang mengagendakan salah satunya pembahasan tentang persiapan Pemilu dan Pilkada 2024. Ia mengatakan, dengan ditegaskan tanggal tersebut, diharapkan tidak ada anggapan bahwa pemerintah seolah berupaya melakukan penundaan pemilu. “Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan Pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal 3 periode,” kata Jokowi.
Presiden Jokowi memastikan akan melantik komisioner KPU dan Bawaslu pada Selasa (12/4). Jokowi juga memastikan, pemilu bakal diselenggarakan sesuai jadwal yakni 14 Februari 2022. “Tanggal 12 April besok KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 kita lantik dan segera mempersiapkan Pemilu dan Pilkada serentak di 2024. Kita perlu berbicara dengan KPU dan Bawaslu untuk mempersiapkan pengalaman serentak ini dengan matang,” katanya dalam rapat terbatas di Istana Presiden, Minggu (10/4).
Jokowi menyinggung soal perlunya mengejar payung hukum untuk menggelar pemilu secara serentak pada 2 tahun mendatang. Ia meminta Menkopolhukam Mahfud MD lebih intens berkomunikasi dengan DPR dan KPU. Pasalnya, dalam pemilu serentak 2024, ada banyak penjabat gubernur, wali kota, dan bupati yang yang harus disiapkan pada tahun ini.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD juga menyatakan, Presiden Jokowi akan melantik anggota KPU dan Bawaslu terpilih pada Selasa (12/4) lusa. Ia mengatakan, pelantikan tersebut menjadi bukti pemerintah fokus menyiapkan Pemilu 2024. “Ini sebagai bukti bahwa pemerintah fokus menyiapkan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 bersama dengan KPU dan DPR dengan tetap menghormati independensi KPU dan Bawaslu,” kata Mahfud dalam Rakortas mengenai Perkembangan Situasi Politik dan Keamanan di Dalam Negeri yang dilaksanakan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Sabtu (9/4).
Presiden Jokowi minta alokasi anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 segera diputus mengingat tahapan Pemilu sudah akan dimulai pada Juni 2022. Jokowi mengatakan, anggaran Pemilu akan dialokasikan ke KPU dan Bawaslu. Rinciannya, APBN untuk Pemilu dan APBD untuk Pilkada. “Kemarin sudah disampaikan ke saya bahwa diperkirakan anggarannya sebesar Rp 110,4 triliun KPU dan Bawaslu. KPU-nya 76,6 triliun, Bawaslu 33,8 triliun,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas kabinet di Istana Negara yang dikutip dari channel Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (10/4).
Secara khusus, Jokowi meminta perkiraan anggaran tersebut dihitung kembali. “Ini saya minta didetailkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN maupun dalam APBD dan dipersiapkan secara bertahap,” jelasnya. Selain anggaran, Jokowi juga meminta adanya persiapan soal para penjabat daerah yang akan mengisi kekosongan para kepala daerah yang akan habis masa jabatannya pada 2022. Menurut dia, ada 101 daerah yang harus disiapkan untuk penjabat. Detailnya, kata dia, ada 7 gubernur, 76 bupati, dan 18 Walikota yang harus diisi.
“Saya minta harus diseleksi, figur-figur penjabat daerah ini betul-betul dilakukan dengan baik sehingga kita mendapatkan pejabat daerah yang capable, memiliki leadership yang kuat dan mampu menjalankan tugas yang berat di tengah situasi ekonomi yang tidak mudah, situasi ekonomi global yang tidak gampang,” tegasnya.
2. Menkominfo Johnny G Plate berharap demo BEM SI yang berlangsung hari ini, Senin (11/4), murni aspirasi masyarakat yang dibawa para mahasiswa. “Kita harus berhati-hati jangan sampai di luar harapan-harapan yang baik itu ada selipan dan titipan harapan-harapan lain, sehingga tidak membuat demonstrasi yang bertujuan baik, hasil akhirnya tidak kita harapkan bersama,” ungkap Johnny dalam jumpa pers di rumah dinasnya, Minggu (10/4).
Sebagai informasi, salah satu tuntutan para mahasiswa yaitu meminta Presiden Jokowi bersikap tegas menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Johnny mengaku heran karena tuntutan itu sudah dijawab Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna beberapa hari lalu. Jokowi meminta para menteri tak lagi bicara soal isu tersebut. “Saya sendiri juga tentu berpendapat, bahwa setelah itu secara terbuka dan detail bahkan, masih ada yang membangun logika bahkan kreativitas dalam imajinasi yang luas, yang memperlebar dan membuka ruang penafsiran yang begitu luas yang mengakibatkan kebingungan,” ujar Johnny.
3. Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto meminta para elite parpol yang menyuarakan penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden, menjelaskan alasannya kepada publik, khususnya mahasiswa yang melakukan demonstrasi terkait wacana penundaan pemilu pada Senin (11/4). “Yang kami harapkan mereka yang sebelumnya mengusulkan tentang penundaan pemilu ikut memberikan penjelasan ke public terutama ke mahasiswa,” kata Hasto di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (10/4).
Hasto juga meminta agar demo BEM SI tidak salah alamat. Pasalnya, ada isu bahwa demonstrasi tersebut mengagendakan tuntutan untuk melengserkan Presiden Jokowi. Padahal, Presiden Jokowi telah menyampaikan taat pada konstitusi dengan melaksanakan Pemilu pada 14 Februari 2024. Kendati demikian, Hasto mengakui bahwa demonstrasi adalah hak setiap warga masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Ia sendiri mengaku pernah mengikuti demonstrasi menjelang lengsernya Presiden Soeharto pada Mei 1998.
Sedangkan Kontras menyarankan agar Presiden Jokowi mencopot menteri yang masih menyuarakan perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan pemilu. “Kami menolak seluruh wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu lewat berbagai metode seperti halnya amandemen UUD 1945 karena tidak memiliki urgensi dan rakyat belum menghendari amandemen tersebut,” kata Wakil Koordinator Kontras Rivanlee Anandar, Sabtu (9/4).
Selain para menteri, lanjut Rivan, elite dan partai politik juga mesti berhenti menggulirkan wacana itu. Rivan menilai wacana tersebut tak perlu digulirkan kembali karena inkonstitusional. “Salah satu makna penting dari constitutional ethics yakni adanya rule of law. Konsep itu menghendaki adanya sistem yang diperuntukkan bagi semua, termasuk pemerintah yang memiliki kewajiban tunduk pada hukum yang sama,” tegasnya.
4. Menko Polhukam Mahfud MD meminta aparat keamanan dan penegak hukum tidak membawa peluru tajam selama mengawasi aksi demo mahasiswa pada Senin (11/4). Permintaan tersebut disampaikan Mahfud usai rakortas tentang perkembangan situasi politik dan keamanan dalam negeri, di Jakarta, Sabtu (9/4). Rapat dihadiri oleh Mensesneg, Mendagri, Menhub, Kepala BRIN, Panglima TNI, Kepala Staf Presiden, Wakabaintelkam mewakili Kapolri, serta sejumlah pejabat eselon I Kemenko Polhukam.
“Pemerintah sudah lakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum, agar melakukan pelayanan dan pengamanan sebaik-baiknya, serta tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam, juga jangan sampai terpancing oleh provokasi,” ungkap Mahfud dalam keterangan resmi yang dirilis Sabtu (9/4). Mahfud mengimbau pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi dengan tertib, tidak anarkis, dan tak melanggar hukum. “Yang penting aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah dan masyarakat,” ujar Mahfud.
Namun demikian Mahfud mengimbau agar demo berjalan tertib, tidak anarkhis. “Pemerintah mengimbau agar di dalam menyampaikan aspirasi supaya dilakukan dengan tertib, tidak anarkistis, dan tidak melanggar hukum,” pinta Mahfud.
5. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mendukung pernyataan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti agar aparat keamanan tidak represif dalam menghadapi aksi mahasiswa saat demonstrasi akbar, Senin (11/4). Hal itu disampaikan Andika saat mengunjungi LaNyalla di Rumah Dinas Ketua DPD RI, Jakarta, Sabtu (9/4). Dalam pertemuan itu, kedua tokoh membahas dinamika yang terjadi belakangan ini. Terutama aksi-aksi mahasiswa di beberapa kota, termasuk rencana aksi besar BEM SI demo di Jakarta.
“Kami berterima kasih sudah diingatkan oleh Ketua DPD RI. Memang pasukan kami sudah di-BKO ke Polda dan Polres untuk antisipasi aksi. Tetapi kami tegaskan bahwa TNI dan seluruh jajaran tetap disiplin, sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya,” kata Andika dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (10/4).
Menurut Andika, demonstrasi merupakan hak politik masyarakat untuk berpendapat yang dijamin konstitusi dan dilindungi Undang-undang. Namun ia mengingatkan agar demonstrasi yang dilakukan, tidak merusak fasilitas umum maupun infrastruktur yang ada. “Karena yang rugi kita semua. Suara rakyat pasti didengar oleh pemerintah. Termasuk suara dari Pak Ketua DPD RI yang merupakan tokoh di negeri ini,” ujarnya.
6. BEM Seluruh Indonesia memegang teguh pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD terkait rencana aksi unjuk rasa Senin (11/4). Sebelumnya, Mahfud mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum supaya tidak ada tindakan represif kepada para peserta aksi. “Bila Bapak Mahfud MD sudah mengatakan seperti itu, kami harapkan pihak aparatnya pun bisa mengerti. Kita bisa selaras bersama buat kelangsungan hidup ataupun kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kami berharap agar aksinya berjalan dengan lancar dan tidak ada tindakan represif dari pihak aparat,” ujar Koordinator Bidang Media BEM SI Luthfi Yufrizal, Minggu (10/4).
Luthfi menambahkan, aksi unjuk rasa yang dilakukannya hanya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi, tuntutan, dan pandangan masyarakat kepada pemerintah maupun legislatif. Sehingga, tak ada alasan bagi pihak aparat untuk melakukan tindakan-tindakan represif terhadap para peserta aksi. “Maka dari itu kami berharap buat aksi besok siang berjalan dengan damai,” kata Luthfi.
7. Polda Metro Jaya menyatakan telah menerima surat pemberitahuan aksi demonstrasi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang rencananya digelar di depan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (11/4). “Sudah (terima pemberitahuan aksi),” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan saat dikonfirmasi, Minggu (10/4).
Waketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta aparat keamanan tak menghalang-halangi demonstrasi mahasiswa di Istana Negara pada Senin (11/4) besok. Karena mereka menyampaikan aspirasi terkait situasi yang tengah dilanda Indonesia saat ini. Misalnya, soal kenaikan harga kebutuhan pokok, penolakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode, dan penundaan pemilu 2024.
8. Yang menarik, BEM Nusantara membantah telah melakukan audiensi dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Wiranto, Jumat (8/4) terkait rencana demo 11 April 2022 soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu. Bantahan itu disampaikan
Sekretaris Pusat BEM Nusantara, Ridho Alamsyah, ia mengatakan pihaknya justru kaget ada orang-orang yang mengklaim dari lembaganya bertemu Wiranto. Ridho mengatakan, pihaknya mengecam tindakan itu.
“Terkait pertemuan BEM Nusantara dengan Wiranto itu juga kami tidak tahu sama sekali. Kaget juga ada yang bawa nama BEM Nusantara ketemu Eatimpres, kami mengecam tindakan itu,” kata Ridho, Minggu (10/4). Ridho menjelaskan, saat ini BEM Nusantara memang terbagi ke dalam dua kubu. Kubu pertama, dipimpin oleh Dimas Prayoga dan Ridho mengklaim, kubunya lah yang resmi. Sementara, orang-orang yang bertemu dengan Wiranto adalah kubu kedua yang dipimpin oleh Eko Pratama. Ia menyebut kubu ini sebagai kubu tandingan.
9. Politisi PDIP Masinton Pasaribu tanpa tedeng aling-aling menyebut Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sebagai bagian dari oligarki capital yang merusak demokrasi. Pasalnya, dalam beberapa kesempatan, Luhut mengklaim wacana penundaan Pemilu Serentak 2024 mendapat dukungan dari mayoritas masyarakat pemilih beberapa partai politik (parpol). Sementara, berbagai lembaga survei menemukan respon penolakan yang cukup banyak dari masyarakat.
“Kita boleh saja berbeda dalam hal praktis di politik, tetapi menyangkut hal yang prinsipil dalam demokrasi kita mesti bersatu untuk melawannya,” katanya dalam keterangan tertulis pada diskusi virtual Para Syndicate, Sabtu (9/4) kemarin.
Masinton mempertegas sikap politik PDIP yang menolak amandeman UUD 1945 guna mencegah penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurutnya, pemilu tetap jalan sesuai waktunya. ‘’Ini kan bagian dari demokrasi. Demokrasi itu mencegah kerakusan para elit tua yang berwatak tiran seperti Luhut itu,’’ ujarnya.
Lebih lanjut, anggota Komisi XI DPR RI ini mengapresiasi pernyataan Presiden Jokowi yang meminta para menterinya tak berbicara lagi soal penundaan pemilu, perpanjangan jabatan presiden, maupun amandemen UUD 1945.
10. Presiden Jokowi dinobatkan sebagai Bapak Otomotif Nasional, karena Jokowi dianggap berhasil menggairahkan dunia otomotif Indonesia menjadi mendunia melalui gagasannya mendirikan sirkuit internasional Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB). Penobatan tersebut disampaikan Ketua MPR selaku Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo (Bamsoet), Minggu (10/4).
Bamsoet mengatakan, IMI juga telah mencetak Kartu Tanda Anggota (KTA) Kehormatan IMI untuk Jokowi dan akan diberikan dalam waktu dekat. Politisi Golkar ini menyampaikan hal tersebut bersamaan dengan pre-launching IMI Super Apps, GASPOL! IMI di Indonesia International Motor Show Hybrid 2022, JiExpo, Jakarta, kemarin. Jokowi juga dibuatkan patung oleh seniman Nyoman Nuarta. Patung seberat 3 ton itu dipasang di gerbang masuk Sirkuit Internasional Mandalika Lombok dan akan menjadi ikon di kawasan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). (HPS)
