Salah satu isu menarik hari ini adalah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada jajarannya untuk dapat mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa pada 11 April 2022 dengan mengedepankan pendekatan humanis. Ia menekankan hal tersebut dalam video conference yang digelar bersama seluruh jajaran di tingkat Mabes Polri, Polda, hingga Polres.
Isu kedua, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memindahkan atau menggeser lokasi demo, dari kawasan Istana Negara, Jakarta menjadi ke Gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/4). “Iya betul sekali, iya kita ke DPR,” kata Koordinator Media BEM SI, Luthfi Yufrizal saat dikonfirmasi, Minggu (10/4) kemarin.
Isu ketiga, Partai Nasdem akan mengumumkan bakal calon presiden 2024 pada Juni mendatang. Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate mengungkapkan, ada 3 nama kandidat Capres yang akan disodorkan partainya dan yang unik, ketiga nama kandidat capres tersebut bukan berasal dari kader Nasdem.
Isu keempat, kelompok perkumpulan aktivis 1998 atau Nurani 98 menyampaikan empat tuntutan menjelang aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada Senin (11/4). Salah satunya, meminta 6 menteri Jokowi sireshuffle atau diganti.
Isu kelima, Pemerintah Indonesia mendesak agar perang Rusia dan Ukraina dihentikan. Desakan tersebut disampaikan Wakil Tetap RI untuk Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Arrmanatha Christiawan Nasir dalam sidang darurat majelis umum PBB. “Kita harus hentikan perang, kita harus hentikan perang sekarang, jika tidak, kita semua akan menderita,” ujarnya dikutip dari keterangan Kemenlu, Sabtu (9/4). Arrmanatha menegaskan semua pihak untuk mengedepankan dialog untuk mencapai perdamaian. Berikut isu selengkapnya.
1. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada jajarannya untuk dapat mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa pada 11 April 2022 dengan mengedepankan pendekatan humanis. Ia menekankan hal tersebut dalam video conference yang digelar bersama seluruh jajaran di tingkat Mabes Polri, Polda, hingga Polres.
“Polri memberikan dan menjamin setiap warga negara untuk untuk menyampaikan aspirasinya atau memberikan ruang demokrasi. Oleh karena itu, pendekatan humanis harus terus dilaksanakan dalam mengawal aksi demonstrasi,” kata Listyo, Minggu (10/4).
Listyo memastikan, pihaknya punya komitmen dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Menurutnya, Korps Bhayangkara akan merujuk Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang mengatur soal kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hal itu, kata dia, merupakan bagian dari HAM sehingga perlu mendapat perlindungan.
Oleh karena itu, Listyo meminta para mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa menghormati dan menjaga situasi agar tetap damai. Ia menyinggung masa ibadah puasa selama bulan Ramadhan yang tengah dijalani oleh umat Islam. Jenderal bintang empat itu meminta aparat kepolisian maupun peserta aksi untuk bersama-sama mengantisipasi penumpang gelap yang berusaha menunggangi demonstrasi tersebut.
Polda Metro Jaya menjamin demonstrasi mahasiswa yang digelar pada Senin (11/4) hari ini akan berjalan aman dan terkendali. “Polda Metro Jaya akan menjaga keamanan ibu kota dengan baik,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan kepada wartawan, Minggu (10/4).
Meski ada aksi unjuk rass, kata Zulpan, kepolisian mengimbau kepada masyarakat agar tetap beraktivitas seperti biasanya.Sedangkan kepada para peserta aksi demo, diimbau agar tertib, tidak mengganggu kegiatan masyarakat lan, dan tidak merusak fasilitas publik.
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memindahkan atau menggeser lokasi demo, dari kawasan Istana Negara, Jakarta menjadi ke Gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/4). “Iya betul sekali, iya kita ke DPR,” kata Koordinator Media BEM SI, Luthfi Yufrizal saat dikonfirmasi, Minggu (10/4) kemarin.
Lutfi menjelaskan, pihaknya sengaja melakukan aksi di Gedung DPR dengan harapan para wakil rakyat tetap menjalankan amanat konstitusi dengan tidak memperpanjang masa jabatan presiden.
“Karena kita ingin memastikan konstitusi yang ada berjalan. Maka dari itu kita akan mengawal dari UU dan memastikan DPR RI melaksanakan konstitusi dengan baik sesuai dengan yang sudah ada,” ujarnya.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Hasanuddin (Unhas) memastikan akan berunjukrasa pada 11 April 2022 di Makassar, Sulawesi Selatan. Bahkan, BEM Unhas mengirimkan perwakilan ke Jakarta untuk bergabung dengan aksi BEM Seluruh Indonesia (SI) geruduk Istana Negara.
Presiden BEM Unhas, Imam Mobilingo mengatakan rencananya aksi 11 April akan digelar di Makassar dan di Jakarta. “Kita membagi dua gerakan, ada di Makassar bersama solidaritas Unhas dan BEM se-Makassar. Kemudian kami mengirimkan delegasi ke Jakarta untuk bergabung dengan BEM SI,” kata Imam, Minggu (10/4).
Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB) ikut menggelar demonstrasi menolak perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi di Bandung besok, Senin (11/4). Ketua Kabinet KM ITB, Muhammad Hanif Ihsan Syuhada, mengatakan bahwa wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden bertentangan dengan konstitusi.
“Bukan hanya inkonstitusional, wacana tersebut juga menimbulkan banyak kerugian politik dan ekonomi. Untuk memperjuangkan sikap tersebut, KM ITB juga akan turun dalam aksi 11 April,” kata Hanif, Minggu (10/4).
3. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva dan Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan membantah jadi aktor yang di balik aksi unjuk rasa mahasiswa. Bantahan itu mereka sampaikan merespons beredarnya pesan berantai di aplikasi Whatsapp yang menyebut keduanya sebagai kontributor aksi mahasiswa 11 April. “Sepanjang menyebut nama saya, info tersebut tidak benar dan menyesatkan,” kata Hamdan dalam akun Twitter resminya @hamdanzoelva yang dikutip Senin (11/4).
Hamdan mengaku baru mengetahui mahasiswa hendak melakukan aksi demonstrasi pada hari ini (11/4). Bahkan, Ketum Syarikat Islam itu bertambah kaget namanya disebut dalam pesan berantai tersebut sebagai kontributor aksi. “Jelas info tersebut menyesatkan dan tidak bertanggung jawab,” kata Hamdan.
Novel Baswedan juga menegaskan pesan berantai yang mencatut namanya sebagai kontributor aksi mahasiswa, mengada-ada. “Semoga bangsa ini tetap damai dan terbebas dari fitnah-fitnah atau propaganda seperti ini,” kata Novel dalam akun Twitter resminya @nazaqistsha dikutip Senin (11/4).
Sebagai informasi, terdapat pesan di aplikasi Whatsapp tertulis skenario settingan aksi 11 April 2022′. Dalam pesan itu tertulis pula Aliansi BEM seluruh Indonesia ‘Tagih Istana Negara’. Pesan itu juga berisi daftar mentor atau kontributor aksi mahasiswa dengan berbagai bidang. Terlihat beberapa nama sejumlah tokoh disebut, di antaranya Hamdan Zoelva dan Novel Baswedan.
4. Partai Nasdem akan tetapkan bakal calon presiden 2024 pada Juni mendatang. Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate mengungkapkan, 3 nama kandidat Capres yang disodorkan partainya seraya memastikan ketiga nama tersebut bukan berasal dari kader Nasdem. “Nasdem akan menyelenggarakan Rakernas khusus pada pertengahan Juni 2022. Agenda rapat tersebut adalah menetapkan 3 calon presiden bottom-up,” kata Johnny dalam jumpa pers di rumah dinasnya, Minggu (10/4).
Menurutnya, Nasdem akan melihat penilaian masyarakat terhadap 3 kandidat Capres tersebut sebelum menentukan satu bakal calon presiden definitif. Dijelaskan, ketiga kandidat juga akan dibicarakan dalam rapat kerja nasional, berdasarkan pendapat pimpinan-pimpinan partai di tingkat wilayah, dari kecamatan hingga provinsi. Di sisi lain, Johnny juga memastikan, 3 kandidat yang akan diumumkan itu harus memiliki elektabilitas yang tinggi dan memenuhi syarat lain yang ditetapkan Nasdem untuk memilih kandidattersebut.
“Basis elektoral yang ada di ruang publik ini kan hasil dari lembaga-lembaga survei. Ini pasti menjadi perhatian, karena calon presiden yang ditampilkan harus memenuhi syarat electoral dan harus bisa menang,” jelasnya.
5. Kelompok perkumpulan aktivis 1998 atau Nurani 98 menyampaikan empat tuntutan menjelang aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada Senin (11/4). “Pertama, turunkan harga kebutuhan pokok rakyat dan bahan bakar minyak (BBM). Harga bahan pokok dan BBM saat ini naik sangat tidak wajar dan membuat rakyat hidup susah,” kata Jubir Nurani 98, Ubedilah Badrun, Minggu (10/4).
Kedua, meminta Presiden Jokowi segera menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa tidak akan bersedia untuk tujuan apapun memperpanjang masa jabatan atau priode presiden. “Bahwa ide itu bukan saja bertentangan dengan konstitusi tapi juga melawan aspirasi reformasi yang telah diperjuangkan dengan susah payah oleh mahasiswa ’98. Sebagai kepala negara dan pemerintahan, kewajibannya adalah memastikan tujuan reformasi tercapai,” ujar Ubedilah.
Ketiga, meminta Presiden Jokowi melakukan reshuffle terhadap anggota kabinet. Menurut Ubedilah, reshuffle sangat penting untuk dilakukan karena sejumlah menteri dinilai kurang professional, kalah menghadapi kejahatan ekonomi (oligarki predator), dan mendukung gerakan perpanjangan masa jabatan presiden/menunda pemilu atau periodesasi presiden.
“Mereka adalah LBP (Luhut Binsar Pandjaitan), Nadiem Makarim, Airlangga Hartarto, Yasonna Laoly, Muhammad Luthfi, Bahlil Lahadalia. Jika reshufle tidak berani dilakukan sebaiknya bubarkan kabinet karena telah gagal memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan gagal menghadirkan pemerintahan yang bersih dari KKN dan bersih dari sikap jahat yang merusak demokrasi,” ujar Ubedilah. Keempat, meminta aparat keamanan tidak menggunakan pendekatan represif dalam menghadapi berbagai aksi atau demonstrasi yang akan dilakukan mahasiswa.
6. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief mengatakan, jemaah haji yang akan diberangkatkan pada tahun ini adalah mereka yang tertunda keberangkatannya pada 2020 lalu. Selain itu, jemaah yang dipastikan berangkat yakni mereka yang masih berusia di bawah 65 tahun. “Berdasarkan data kami, maka yang berangkat untuk 2022 ini adalah jemaah kita yang berhak di tahun 2020 atau jemaah tertunda pada 2020. “Dan sekarang artinya adalah jemaah tahun 2020 yang usianya saat ini di bawah 65 tahun,” ujar Hilman, Sabtu (9/4).
Hilman lantas menjelaskan latar belakang aturan yang menentukan batas usia para calon jemaah haji (calhaj). Dia menuturkan, usia dari jemaah haji yang diperkenankan untuk bergabung pada pelaksanaan haji 2022 ini dibatasi dan pembatasannya berbeda dengan aturan yang dikenakan untuk jemaah umrah. Dijelaskan, Arab Saudi ingin lebih meyakinkan bahwa dalam pelaksanaan haji nanti jemaah bisa lebih selektif secara usia. Karena bagaimana pun pandemi belum dicabut, sehingga jemaah yang usianya di atas 65 tahun untuk tahun ini beum bisa diberangkatkan.
7. Partai Demokrat mengaku heran dengan langkah Presiden Jokowi menetapkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Nasional. Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai penunjukan tersebut berbanding terbalik dengan sikap Jokowi yang marah-marah di sidang kabinet. Kata dia, publik menilai Luhut seharusnya mendapatkan teguran dan sanksi setelah membuat kegaduhan berupa wacana penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden, tapi kok malah diberi jabatan baru.
“Penunjukan LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) menjadikan peristiwa marah-marah di sidang kabinet hanya sebagai sandiwara di siang bolong yang tak lucu. Mungkin presiden enggak mikir jika itu mendegradasi kewibaannya,” kata Kamhar dalam keterangannya, Sabtu (9/4). Kamhar mengatakan, penunjukan Luhut jelas dipertanyakan publik. Ia lalu menjabarkan sejumlah kegaduhan yang dinilai dilakukan Luhut, mulai dari klaim big data 110 juta orang menghendaki penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden. Luhut juga dinilai oleh elite partai politik penguasa sebagai perdana menteri.
8. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak pemerintah dan DPR menghentikan semua proses perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) yang saat ini tengah bergulir. Pasalnya, perubahan ini ditengarai sebagai upaya menyiasati UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
“Siasat ini untuk memberikan justifikasi terhadap UU Ciptaker. Dalam hal ini, pemerintah dan DPR kembali bertindak di luar aturan main negara hukum di mana putusan MK bersifat mengikat semua orang (erga omnes) khususnya bagi pemerintah,” ujar YLBHI dalam keterangan pers, Minggu (10/4). YLBHI menilai, pemerintah dan DPR seharusnya menyesuaikan metode penyusunan UU Ciptaker dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sebaliknya. Kedua lembaga Negara tersebut mestinya juga mematuhi Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 untuk lakukan perbaikan terhadap UU Ciptaker dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara sungguh-sungguh.
9. Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan seluruh pengusaha untuk memenuhi hak tunjangan hari raya (THR) para pekerja atau buruh. Ia mengatakan, pemberian THR harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Seluruh hak pekerja dan buruh untuk mendapatkan THR harus dapat tersampaikan dengan baik. Sesuai dengan peraturan, pengusaha harus membayar penuh THR para pekerjanya paling lambat 7 hari sebelum hari raya Idul Fitri,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/4).
Aturan pemberian THR Keagamaan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan. Puan mengatakan, pada 2 tahun terakhir, pengusaha mendapat keringanan mengenai pemberian THR kepada pekerja atau buruh akibat dampak pandemi Covid-19.
Namun, tahun ini, pengusaha harus memberikan THR sesuai ketentuan yang ada berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Ia mengingatkan, ada aturan sanksi bagi pengusaha yang tidak memberikan hak THR pekerjanya. “Perlu diingat, perusahaan yang terlambat atau tidak membayarkan THR kepada pekerjanya sesuai aturan bisa mendapatkan saksi tegas,” ujarnya.
10. Pemerintah Indonesia mendesak agar perang Rusia dan Ukraina dihentikan. Desakan itu disampaikan Wakil Tetap RI untuk Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Arrmanatha Christiawan Nasir dalam sidang darurat majelis umum PBB, kemarin. “Kita harus hentikan perang, kita harus hentikan perang sekarang, jika tidak maka kita semua akan menderita,” ujarnya dikutip dari keterangan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Sabtu (9/4). Arrmanatha menegaskan semua pihak untuk mengedepankan dialog untuk mencapai perdamaian.
“Ini adalah cara satu-satunya yang dapat menghentikan penderitaan dan bertambahnya korban jiwa di Ukraina. Sekaligus untuk mencegah semakin parahnya dampak perang ini dalam skala yang lebih luas,” ungkap dia. Di sisi lain, ia mengingatkan PBB untuk berhati-hati dalam memutuskan pencabutan hak keanggotaan Rusia. Dalam pandangannya majelis umum PBB harus memiliki mengantongi seluruh fakta yang ada sebelum mengambil kesimpulan. “Majelis umum PBB tidak boleh menciptakan preseden negatif yang dapat menjatuhkan kredibilitasnya sebagai badan terhormat,” tuturnya. Arrmanatha juga mendorong agar pihak yang bertanggung jawab dalam perang ini dibawa ke meja hijau.
11. Pemerintah Indonesia mengingatkan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) berhati-hati sebelum mencabut hak anggota. Seruan itu disampaikan Wakil Tetap RI untuk Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Arrmanatha Christiawan Nasir dalam sidang darurat majelis umum PBB yang membahas penangguhan keanggotaan Rusia pada Dewan HAM PBB. “Majelis umum PBB perlu bersikap hati-hati dan tidak mencabut hak sah anggotanya sebelum mempunyai seluruh fakta yang ada,” tutur Arrmanatha dikutip dari keterangan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Sabtu (9/4).
Dalam voting penangguhan keanggotaan Rusua itu, Indonesia memilih sikap abstain bersama 57 negara lain. Beberapa alasan disampaikan Arrmanatha, salah satunya adalah memberi ruang lebih dulu untuk Independent International Commision of Inquiry bekerja mengumpulkan berbagai fakta terkait konflik Rusia dan Ukraina. “Perlu diberi kesempatan untuk bekerja secara obyektif dan transparan serta melaporkan hasil temuannya,” sebutnya. (HPS)
