Isu menarik pagi ini soal 4 menteri Jokowi yang siap nyapres. Politisi senior PDIP Panda Nababan mengungkap sekelumit cerita dari balik tembok Istana soal ‘persiapan’ Pemilu 2024. Panda menuturkan, Jokowi sudah mengumpulkan menteri-menterinya dan menanyakan hasrat mereka maju Pilpres 2024. Menurut cerita yang dia dengar, Jokowi sudah bertanya kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Manparekraf Sandiaga Uno, Menhan Prabowo Subianto, bahkan Ketua DPR Puan Maharani.
Isu kedua, soal penolakan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan membuka big data mengecewakan sejumlah kalangan. Ketua BEM UI Bayu Satria Utomo meragukan big data yang dimiliki Luhut, mereka menduga big data tersebut tidak pernah ada. Bayu menganggap Luhut tidak pantas menghadiri forum akademik di universitas lagi. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga mendesak Luhut membuka big data miliknya supaya bisa jadi ajang diskusi. Sedangkan politisi Gerindra Fadli Zon bikin puisi yang diberi judul brutus.
Isu ketiga, Koordinator MAKI Boyamin Saiman mendesak Dewas KPK segera memproses dua laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Komisioner KPK Lili Pintauli Siregar. Ia menila, laporan terbaru soal dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Lili sebagai peringatan ketiga agar Lili mawas diri dan memilih mengundurkan diri dari KPK. “Ini mestinya sudah menjadi kartu kuning kedua dan ketiga yang sebelumnya telah mendapat kartu kuning pertama berupa putusan bersalah melanggar kode etik berhubungan dengan Wali Kota Tanjungbalai,” ujar Boyamin.
Isu keempat, politisi PKB Luqman Hakim dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR karena dianggap tidak loyal dengan Cak Imim soal wacana penundaan pemilu. Ketua Fraksi PKB DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, rotasi anggota DPR di fraksinya adalah hal yang biasa terjadi. Ia menjelaskan, rotasi yang dialami anggota DPR dari Fraksi PKB Luqman Hakim, tidak terkait dengan hal apa pun.
Isu kelima, Mendagri Tito Karnavian mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menerbitkan peraturan presiden (perpres) terkait logistik penyelenggaraan Pemilu 2024. Tito mengklaim penerbitan perpres itu merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung kelancaran kontestasi politik lima tahunan itu. Tito juga berpesan agar Pemilu 2024 tidak memunculkan konflik dan SARA. Ia berharap tahapan pemilu dilakukan dengan baik. Berikut isu selengkapnya.
1. Politisi senior PDIP Panda Nababan mengungkap sekelumit cerita dari balik tembok Istana soal ‘persiapan’ Pemilu 2024. Panda menuturkan, Jokowi sudah mengumpulkan menteri-menterinya dan bertanya soal hasrat mereka maju Pilpres 2024. “Presiden Jokowi, yang kudengar cerita, dia sudah tanya Airlangga (Menko Perekonomian), mau maju nggak jadi Presiden, jawab Airlangga maju,” kata Panda, Rabu (13/4).
Kata dia, Jokowi juga menanyakan hal yang sama kepada Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menparekraf Sandiaga Uno. Bahkan, Jokowi juga sudah bertanya kepada Ketua DPR Puan Maharani. “(Jokowi) tanya Sandiaga Uno, Sandiaga Uno bilang maju. Dia tanya Erick, maju. Dia tanya Puan, maju,” kata Panda.
Wartawan senior itu juga mengemukakan, Menhan Prabowo Subianto sudah ditanya pula oleh Jokowi, namun jawaban Prabowo tak seluas 4 tokoh lainnya. “Dia tanya Prabowo, dan Prabowo bilang, kalau ada izin bapak,” ujar Panda.
Sikap Jokowi tersebut diyakini Panda sebagai pertanda pemilu 2024 tak akan ditunda. Terlebih kini Jokowi juga sudah menyatakan pemilu selanjutnya tetap digelar pada 14 Februari 2024.
2. Penolakan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan membuka big data yang dia klaim bahwa ratusan juta rakyat Indonesia menginginkan pemilu ditunda, mengecewakan sejumlah kalangan. BEM UI menilai Luhut cuma berani bermain argumentasi saja, tetapi tetap menolak membuka memang tidak punya data tersebut.
“Pak Luhut hanya berani menyampaikan argumen penundaan pemilu dengan mengatakan memiliki big data 110 juta, tetapi tidak membukanya,” ujar Ketua BEM UI Bayu Satria Utomo, Rabu (13/4).
Bayu mengatakan, pihaknya kini meragukan big data yang dimiliki Luhut itu. Dia menduga big data Luhut tidak pernah ada. “Saya juga ragu kalau big data itu ada, bisa jadi tidak ada,” tuturnya.
Untuk itu, Bayu menganggap Luhut tidak pantas menghadiri forum akademik di universitas lagi. Pada kesempatan kemarin, Luhut mengisi kuliah umum tentang penanganan COVID-19 hingga soal pemulihan perekonomian negara.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga mendesak Luhut membuka big data miliknya supaya bisa jadi ajang diskusi. “Mestinya dibuka. Biar jadi diskusi produktif dan berbasis data,” ujar Mardani saat dimintai konfirmasi, Rabu (13/4). Mardani mengatakan apa yang Luhut sampaikan kepada publik itu harus dituntaskan. Apabila big data tak kunjung dibuka, Mardani menyebut Luhut melakukan pembodohan. “Sudah disampaikan ke publik sebaiknya dituntaskan secara publik juga. Bisa ajang pencerdasan bangsa. Kalau nggak dibuka bisa jadi pembodohan,” tuturnya.
Politisi Gerindra Fadli Zon bikin puisi yang diberi judul brutus. Puisi tersebut diunggah dalam akun twitter pribadinya, @fadlizon, pada Rabu (13/4). Dalam puisi tersebut, Fadli Zon mengisahkan seseorang pejabat yang disebutnya membuat kondisi Indonesia memprihatinkan. Puisi itu juga menyinggung soal pendusta dengan big data serta ada permintaan perpanjangan masa jabatan presiden. Namun, Fadli Zon tidak menyebutkan siapa sosok di balik puisinya itu dan untuk siapa puisi itu?
Berikut isi puisi tersebut : Lihatlah Indonesia makin berantakan, Ulah jahat oknum pejabat rakus arogan, Harga-harga meroket terbang, Utang menumpuk minyak goreng hilang, Tapi pengkhianat merasa jadi pahlawan
Pandai berdusta dengan big data, Apapun dilakukan demi kuasa, Nasib konstitusi dipertaruhkan, Jabatan Presiden minta diperpanjang, Ambisi mengatur segala urusan, Investasi gembar gembor tinggal janji, Tipu muslihat merampok hasil bumi, Asing pesta pora bersama oligarki, Negeri ini harus dimerdekakan kembali!
Seperti diberitakan sebelumnya, dalam perdebatan antara BEM UI dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan di kampus UI, Depok, Selasa (12/4), mahasiswa meminta Luhut untuk membuka big data yang menyatakan ratusan juta masyarakat menginginkan pemilu ditunda. Namun Luhut menolak. Ia menganggap dirinya punya hak untuk tidak membagikan big data yang diucapkannya itu. Dia meminta mahasiswa untuk belajar berdemokrasi.
Mahasiswa terus mendesak Luhut untuk membuka dan mempertanggungjawabkan big data yang pernah diucapkannya. Luhut kembali mengatakan mahasiswa tak punya hak mendesak dirinya untuk membuka big data tersebut. “Dengerin kamu, anak muda, kamu nggak berhak juga nuntut saya, karena saya juga punya hak untuk memberi tahu,” kata Luhut saat itu.
3. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan enggan menanggapi tudingan politisi PDIP Masinton Pasaribu soal dugaan ‘brutus’ di Istana. Saat ditemui di Hotel Century Park, Jakarta, Luhut tak mau berbicara soal itu. Dia berdalih kedatangannya hanya terkait program pelatihan atletik nasional di Mimika, Papua. “Saya ke sini memang untuk apa? Olahraga,” ucap Luhut di Hotel Century Park, Jakarta, Rabu (13/4). Luhut berada di sana memang dalam kegiatan Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI), karena dirinya adalah ketua umum federasi olahraga tersebut.
Seperti diberitakan, politisi PDIP Masinton Pasaribu menyebut Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan adalah pihak yang menggalang dukungan terhadap wacana presiden tiga periode. Bahkan, Masinton menuding Luhut sebagai brutus di Istana. Ia menilai Luhut hendak jerumuskan Presiden Jokowi dengan wacana itu. “Siapa yang ingin menjerumuskan Presiden, yang menggalang beberapa ketua umum partai? Sudah terang para ketua umum bicara Luhut. Artinya, brutus di dalam istana itu ya Luhut,” ucap Masinton, Senin (11/4).
4. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Dewas KPK segera memproses dua laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Komisioner KPK Lili Pintauli Siregar. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menilai penanganan kasus yang berlarut-larut dapat mempengaruhi kinerja lembaga antirasuah itu. “Apabila berlarut-larut maka akan makin menggerus kepercayaan masyarakat terhadap kinerja KPK karena pimpinannya bermasalah,” papar Boyamin, Rabu (13/4).
Seperti diketahui, Lili dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan menyebarkan berita bohong pada 20 September 2021 karena menyangkal telah berkomunikasi dengan mantan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. Laporan itu disampaikan empat mantan pegawai KPK Rieswin Rachwell, Benydictus Siumlala, Ita Khoiriyah dan Tri Artining Putri.
Kedua, Lili dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi akomodasi hotel dan tiket MotoGP Mandalika. Laporan itu dibenarkan oleh anggota Dewas KPK Harjono, Selasa (12/4). Terkait laporan itu, Boyamin meminta Lili untuk mundur dari jabatannya. “Kami berpandangan LPS (Lili Pintauli Siregar) telah membebani KPK dan sudah tidak berguna bagi KPK,” ucapnya.
Boyamin Saiman menila, laporan terbaru dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar sebagai peringatan ketiga agar Lili mawas diri dan memilih mengundurkan diri dari KPK. “Ini mestinya sudah menjadi kartu kuning kedua dan ketiga yang sebelumnya telah mendapat kartu kuning pertama berupa putusan bersalah melanggar kode etik berhubungan dengan Wali Kota Tanjungbalai,” ujar Boyamin lagi.
5. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana meminta Dewas KPK serta Deputi Penindakan KPK segera mengusut dugaan pelanggaran kode etik dan pidana yang dilakukan Komisioner KPK Lili Pintauli Siregar. Hal itu disampaikan Kurnia menyusul adanya laporan bahwa Lili diduga menerima gratifikasi berupa akomodasi hotel hingga tiket gelaran MotoGP Mandalika dari salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Dewas harus pro-aktif untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang relevan, misalnya komunikasi antara Lili dengan pihak pemberi, manifes penerbangan, atau mungkin rekaman CCTV di sirkuit Mandalika dan tempat penginapan,” kata Kurnia, Rabu (13/4). Menurut dia, jika perbuatan Lili terbukti, maka secara etik dia telah melanggar dua aturan yaitu Pasal 4 Ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Dewas Nomor 2 Tahun 2020.
Adapun Pasal 4 Ayat (2) huruf a menyatakan, setiap insan KPK dilarang berhubungan dengan pihak beperkara. Sementara itu, Pasal 4 Ayat (2) huruf b menyatakan, anggota KPK dilarang menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya baik dalam pelaksanaan tugas maupun kepentingan pribadi.
6. Politisi PKB Luqman Hakim dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR lantara dianggap tidak loyal dengan Cak Imim soal wacana penundaan pemilu. Ketua Fraksi PKB DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, rotasi anggota DPR di fraksinya adalah hal yang biasa terjadi. Ia menjelaskan, rotasi yang dialami anggota DPR dari Fraksi PKB Luqman Hakim, tidak terkait dengan hal apa pun.
Rotasi itu, kata Cucun, bukan karena adanya perbedaan pandangan soal mengenai wacana penundaan pemilu 2024. “Tidak ada kaitan apa apa. Kami sudah biasa keputusan fraksi, jangan menjadi hal yang baru, toh fraksi lain juga. Saya merotasi orang kan sudah bagian standar dari operasional di fraksi,” kata Cucun di Aula Masjid Baiturrahman, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/4).
7. Mendagri Tito Karnavian mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menerbitkan peraturan presiden (perpres) terkait logistik penyelenggaraan Pemilu 2024. Tito mengklaim penerbitan perpres itu merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung kelancaran kontestasi politik lima tahunan itu. “Bapak Presiden juga siap untuk membuat perpres yang spesifik mengenai pengadaan logistik pemilu. Nah saya kira ini salah satu komitmen dari pemerintah untuk mendukung,” kata Tito saat raker dengan Komisi II DPR, Rabu (13/4).
Berkaca pada Pemilu 2019, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berpesan agar Pemilu 2024 jangan menimbulkan konflik dan SARA. Dirinya juga meminta tahapan pemilu dilakukan dengan baik.
8. Mensos Tri Rismaharini mengatakan, BLT minyak goreng mulai disalurkan, diupayakan kelar seminggu sebelum lebaran. Dikatakan, penyaluran BLT migor adalah sebagai kebijakan pemerintah menyusul terjadinya kelangkaan dan melambungnya harga dari kebutuhan pokok tersebut. Menurut Risma, penerima BLT ini mencapai 20.650.000 orang. “Sudah kita bagi, jadi kita top up, kan penerimaan mereka, penerimaan sekitar 20.650.000 itu nanti kita top up,” kata Risma di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/4).
9. Mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat Lampung yang tergabung dalam Aliansi Lampung Memanggil (AML) menggelar menggelar aksi unjukrasa di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung, Rabu (13/4). Aksi unjukrasa di siang hari itu berlngasung agak memanas sehingga menyebabkan 11 mahasiswa pingsan.
Mereka mengkritisi kebijakan pemerintah dan menuntut keadilan terkait persoalan yang terjadi saat ini, misalnya soal kelangkaan dan mahalnya minyak goreng, kelangkaan solar serta kenaikan BBM jenis pertamax dan wacana perpanjangan jabatan presiden tiga periode dan penundaan pemilu. Mereka membawa spanduk dengan beragam tulisan, di antaranya “Lebih Baik Aku Kehilangan Kamu Daripada Kehilangan Keadilan Bangsa Ini”.
Mahasiswa Lampung memberi waktu tiga hari kepada pemerintah untuk menstabilkan harga pangan dan bahan-bahan pokok lainnya. Jika tidak, aksi demonstrasi akan digelar lebih besar. Salah satu peserta aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung (Unila), Hendra Winata mengatakan ultimatum perlu disampaikan agar pemerintah memenuhi tuntutan massa.”Kalau ultimatum 3×24 jam itu tidak dipenuhi, atau permintaan tidak terealisasi, kita lakukan demo lagi dengan massa yang lebih besar,” kata Hendra.
Kepolisian sempat mengamankan 40 orang dalam aksi unjukrasa ALM tersebut. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, bahwa 20 orang yang diamankan itu merupakan pelajar. “40 orang itu terdiri 20 (orang) pelajar SMP dan SMA. Yang 20 orang lagi adalah kelompok daripada masyarakat dan mahasiswa,” kata Pandra, Rabu (13/4).
10. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamduddin menilai gelombang demonstrasi mahasiswa yang terjadi belakangan ini esensinya tenggelam karena peristiwa pengeroyokan Pegiat Media Sosial (Medsos) Ade Armando. Ia menilai, gelombang unjuk rasa mahasiswa beberapa hari terakhir ini merupakan fenomena yang lumrah dalam menyikapi ketidak wajaran situasi saat ini. Mulai dari isu penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi, kenaikan harga BBM, kelangkaan minyak goreng, hingga mega proyek Ibu Kota Negara (IKN).
11. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menetapkan luas Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) untuk kawasan hutan alam primer dan lahan gambut periode I tahun 2022 menjadi 66.512.000 hektar. Dengan kata lain, puluhan juta hektare hutan itu tidak bisa dikonsesi. Keputusan itu akan diperbarui setiap 6 bulan sekali.
“Tahun kemarin turun dari 66.182.000 menjadi 66.139.000, sekarang ini naik menjadi 66.512.000. Kenapa dilakukan pemutakhiran setiap 6 bulan? Karena untuk perbaikan tata kelola. Jadi setelah direvisi lalu ditetapkan peta indikatifnya,” kata Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Ditjen PKTL, Belinda Arunawati dalam konferensi pers daring, Selasa (12/4).
12. Direktorat Penyidikan JAM-Pidmil Kejagung memeriksa 7 saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur (BT) di Kemenhan pada Rabu (13/4). Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana mengungkapkan 3 dari 7 saksi yang diperiksa berasal dari unsur militer. “Melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi,” ujar Ketut dalam keterangan tertulis, kemarin.
Adapun tiga jenderal purnawirawan yang diperiksa yakni Laksamana Muda (Purn) AP selaku Mantan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan. Kedua, Laksamana Pertama (Purn) inisial L selaku Mantan Kepala Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan, dan Laksamana Muda (Purn) inisial L selaku Mantan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan.
“Diperiksa terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2012 sampai dengan 2021,” ucapnya. Kemudian, 4 saksi lain yang diperiksa adalah TVDH selaku Tim Teknisi PT DNK (Dini Nusa Kusuma). Lalu, KH selaku Tim Ahli Kementerian Pertahanan/ Konsultan Persatelitan. EMI selaku Direktur Utama PT Airbus Indonesia Nusantara dan NI selaku Dirut PT Satkomindo Mediyasa. Menurut Ketut, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian untuk melengkapi pemberkasan dalam kasus dugaan korupsi tersebut.
13. Renny Astuti tampak emosional menyampaikan keberatan atas pemberhentiannya sebagai anggota DPR. Ia merupakan kader Partai Gerindra yang mengikuti Pemilu Legislatif (Pileg) di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Sumatera Selatan. Renny terkejut ketika Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin rapat dirinya melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW). Renny mengaku mendapat informasi pelantikan itu dari rekannya di DPR. Kabar itu tiba, setelah dirinya baru saja tiba di Jakarta usai melaksanakan ibadah umrah di Mekkah, Arab Saudi.
“Saya tanya, yang dilantik siapa? Mereka menjawab PAW-nya Bu Renny. Saya kaget,” ungkapnya. Renny mengatakan, sevelum dicopot, dirinya tidak pernah dipanggil baik oleh Ketua DPR maupun DPP Partai Gerindra. Tiba-tiba Keputusan Presiden (Kepres) RI Nomor 22/P Tahun 2022 tanggal 21 Februari muncul sebagai dasar hukum pemberhentiannya.
Renny menilai, ada dua hal yang dilanggar dalam perkara pemberhentian ini. Pertama, Pasal 12 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib yang berisi hak membela diri dan hak untuk bicara terkait surat usulan PAW. Kedua, Pasal 61 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan. Aturan itu menyebutkan, setiap keputusan wajib disampaikan oleh lembaga negara pada pihak yang berkepentingan. (HPS)
