Isu menarik pagi ini adalah statemen Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang mengusulkan agar Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi diganti. Alasannya, BPIP belum bekerja secara efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya menyatukan bangsa Indonesia melalui dialog yang jujur dan terbuka. Menurut Cak Imin, saat ini masih ada api dalam sekam di tengah masyarakat yang disebabkan perbedaan pilihan politik.
Isu kedua, politisi PDIP, Masinton Pasaribu dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait ucapannya yang menyebut Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai brutus Istana. Laporan tersebut dilayangkan oleh Relawan Indonesia Bersatu (RIB) pada Senin (18/4). Menanggapi laporan tersebut, Masinton memilih tak berkomentar banyak. Ia menilai laporan tersebut tak memiliki dasar hukum yang kuat. “Mohon maaf saya enggak tanggapi laporan sirkus lawak-lawak. Apa legal standing-nya melaporkan,” katanya.
Isu ketiga, pernyataan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais yang meminta Luhut mundur dari jabatannya terus menggelinding. Jubir PKS Ahmad Fathul Bari berpendapat, Presiden Jokowi semestinya memberhentikan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Sebab, Luhut adalah salah satu pejabat yang menggulirkan wacana inkonstitusional dan membuat kegaduhan, yakni wacana menunda Pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan presiden jadi 3 periode.
Isu keempat, Kemensetneg mempublikasikan julukan bagi para Presiden RI yang telah purnatugas. Presiden RI pertama, Soekarno dijuluki sebagai Bapak Proklamator, Presiden RI ke-2, Soeharto sebagai Bapak Pembangunan, Presiden RI ke-3, BJ Habibie sebagai Bapak Teknologi. Presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid sebagai Bapak Pluralisme, Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri sebagai Ibu Penegak Konstitusi. sementara Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Bapak Perdamaian.
Isu kelima, Densus 88 Antiteror Polri menyebut teroris dari kelompok Negara Islam Indonesia (NII) berencana menggulingkan pemerintah sebelum 2024. Densus mengklaim punya bukti soal rencana ini. “Barang bukti yang ditemukan juga menunjukkan sejumlah rencana yang tengah dipersiapkan oleh jaringan NII Sumatra Barat yakni upaya melengserkan pemerintah yang berdaulat sebelum pemilu 2024,” kata Kepala Bagian Bantuan Operasi (Kabagbanops) Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan agar Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi diganti. Muhaimin beralasan, BPIP belum bekerja secara efektif dalam melaksanakan tanggung jawabnya menyatukan bangsa Indonesia melalui dialog yang jujur dan terbuka. “Kalau enggak efektif ya diganti saja, enggak apa-apa, menurut saya biasa saja, supaya lebih efektif,” kata Muhaimin saat menyampaikan sambutan selaku Ketua Majelis Pembina Nasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada acara puncak peringatan Hari Lahir ke-62 PMII di Museum Nasional, Jakarta, Senin (18/4).
Menurut Cak Imin, saat ini masih ada api dalam sekam di tengah masyarakat Indonesia yang disebabkan perbedaan pilihan politik. Wakil ketua DPR itu juga berpandangan, hal itu tercermin dari peristiwa pengeroyokan terhadap dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando pada pekan lalu. “Pemukulan Ade Armando bukan peristiwa personal, pemukulan Ade Armando adalah peristiwa ada bara api yang masih terendam di dalam bangsa ini, ini harus dibuka dan dibicarakan sehingga tidak menyisakan apapun di kemudian hari,” kata Cak Imin.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali ungkit soal penundaan pemilu. Ia mengaku tidak masalah bila usul menunda Pemilu 2024 yang ia lontarkan ditolak banyak pihak. Hal ini disampaikannya untuk merespons pernyataan Ketua Umum PMII Abdullah Syurki yang menegaskan pihaknya menolak penundaan Pemilu 2024 pada acara peringatan Hari Lahir ke-62 PMII di Museum Nasional, Jakarta, Senin (18/4).
“Saya sebelum naik panggung ditegur Kiai Ma’ruf (Wakil Presiden Ma’ruf Amin), tadi Ketua Umum PMII menolak pemilu ditunda, ini yang mau pidato yang mengusulkan pemilu ditunda. Namanya usul masa enggak boleh? Memang negara demokrasi enggak boleh usul? Ya kalau PMII nolak ya enggak apa,” kata Cak Imin disambut tawa hadirin.
Ia jelaskan bahwa alasannya mengusulkan penundaan Pemilu 2024 adalah agar pemerintahan Presiden Jokowi – Ma’ruf Amin dapat menyelesaikan program yang tertunda akibat pandemi Covid-19. “Dua tahun stuck enggak ngapa-ngapain tho? Kita pertemuan susah, anggaran di DPR habis untuk ngurusi pandemi, IKN belum tergarap sama sekali gara-gara dua tahun. Ya wajar kalau ada usulan itu,” ujar pria yang juga menjabat Wakil Ketua DPR itu.
2. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan, kebangsaan dan agama tidak bertentangan, justru menjadi satu napas dalam membawa Indonesia lebih maju. Hal itu disampaikan Ma’ruf dalam pidato pada acara puncak peringatah Hari Lahir ke-62 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Museum Nasional, Jakarta, Senin (18/4).
“Para kader PMII juga saya minta agar dalam berbagai kegiatan mewujudkan visi dan misinya, senantiasa mampu menjelaskan secara tepat bahwa kebangsaan dan agama tidak bertentangan,” kata Ma’ruf. Ia menuturkan, saat ini masih ada orang yang merasa lebih beragama dan ada pula yang merasa lebih nasionalis. Padahal, dua hal tersebut bisa berjalan beriringan dalam membawa Indonesia lebih maju. “Sama halnya dengan ilmu dan iman, yang jika berjalan beriringan, akan semakin membawa kepada kemaslahatan,” ujar Ma’ruf.
Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Muhammad Abdullah Syukri dalam sambutannya menolak usulan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. Penolakan itu disampaikan pada peringatan puncak Hari Lahir PMII ke-62 di Museum Nasional, Jakarta, Senin (18/4) yang dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
“Persoalan kenaikan bahan pokok, kelangkaan BBM, penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, sikap PMII jelas bersama rakyat menolak itu semua,” kata Syukri. Tak hanya itu, PMII juga akan berperan mengawal dan mengawasi program pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara. Ia ingin IKN baru bisa menjadi kebanggaan seluruh warga Indonesia.
3. Anggota Komisi XI DPR dari fraksi PDIP, Masinton Pasaribu dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait ucapannya yang menyebut Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai brutus Istana. Laporan tersebut dilayangkan oleh Relawan Indonesia Bersatu (RIB) pada Senin (18/4). Koordinator RIB, Lisman Hasibuan menilai pernyataan Masinton atas Luhut tak beretika. “Alhamdulillah berkas kami diterima dan kami minta MKD memanggil Bung Masinton untuk dimintai keterangan karena memang tidak elok lah,” kata Lisman kepada wartawan di Gedung DPR.
Lisman menyayangkan pernyataan Masinton yang menyebut Luhut sebagai brutus Istana. Menurut dia, pernyataan tersebut disampaikan tak berdasarkan data. Lisman juga kecewa atas tuduhan Luhut berada di balik wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut Liman, pernyataan Luhut soal wacana itu hanya menyerap aspirasi publik. “Apalagi dia (Masinton) menyampaikan dia (Luhut) adalah dalang ide Jokowi tiga periode. Padahal itu kan dia mendengar aspirasi di bawah dan dalam hal ini disampaikan kepada Pak Presiden,” ucapnya.
Apa tanggapan Masinton? Anggota Komisi XI DPR itu memilih tak berkomentar banyak terkait laporan itu. Masinton menilai laporan tersebut tak memiliki dasar hukum yang kuat. “Mohon maaf saya enggak tanggapi laporan sirkus lawak-lawak. Apa legal standing-nya melaporkan?,” kata Masinton, Senin (18/4). Politisi PDI-P itu lalu menyinggung Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terkait big data yang kerap disuarakannya.
Masinton menilai, semestinya Risman mendatangi MKD dengan membawa big data yang diklaim Luhut. Jika seperti itu, dirinya baru mengapresiasi. “Kalau yang bersangkutan langsung melaporkan ke MKD dengan membawa big data otentik, itu baru top dan sekaligus bentuk transparansi informasi ke publik,” jelasnya.
Menurut dia, jika Luhut membuka analisis big data-nya, maka rakyat pasti akan menilainya sebagai pejabat yang jujur dan terbuka. Kata dia, saat ini masyarakat justru menunggu Luhut membuka big data yang digembar-gemborkannya. “Rakyat menunggu kejujuran bukan mobilisasi laporan,” kata Masinton.
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Habiburokhman mengatakan, pihaknya telah menerima laporan tersebut. “Benar MKD telah menerima laporan atau pengaduan dari Relawan Indonesia Bersatu (RIB) pada hari ini 18 April 2022 dengan teradu anggota Fraksi PDIP Saudara Masinton Pasaribu,” kata Habiburokhman, Senin (18/4).
Habiburokhman mengatakan terdapat beberapa aspek yang nantinya akan dinilai dalam rapat pleno. Diantaranya terkait kepentingan pelapor hingga apakah Masinton saat berbicara tengah menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR. “Beberapa aspek yang akan dinilai dalam rapat pleno adalah apakah pelapor memiliki kepentingan langsung untuk melaporkan, apakah terlapor sedang menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR saat memberikan pernyataan yang dipersoalkan,” kata Habiburokhman.
4. Pernyataan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais yang meminta Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mundur dari jabatannya terus menggelinding. Jubir PKS Ahmad Fathul Bari berpendapat, Presiden Jokowi semestinya memberhentikan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Sebab, menurut dia, Luhut adalah salah satu pejabat yang menggulirkan wacana inkonstitusional dan membuat kegaduhan, yakni wacana menunda Pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan presiden jadi 3 periode. “Padahal Presiden Jokowi sendiri yang menyatakan bahwa hal tersebut menampar dan menjerumuskan dirinya, maka seharusnya sudah layak diberhentikan oleh presiden,” kata Fathul, Senin (18/4).
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad M. Ali menganggap Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai sosok yang terkesan sangat berkuasa di Kabinet Indonesia Maju. “[Luhut] terkesan sangat mendominasi, padahal itu hanya over ekspektasi menerjemahkan keinginan presiden menurut saya. [Jadi seharusnya] jangan terkesan sangat berkuasa, ya kan?” papar Ahmad Ali, Senin (18/4) menanggapi pernyataan Ketua Dewan Syuro Partai Ummat, Amien Rais yang meminta Luhut mundur dari jabatannya. Ahmad menilai ucapan Amien Rais merupakan bentuk kekecewaannya terhadap Luhut dan itu perlu dijadikan peringatan agar Luhut memperbaiki diri.
Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani meminta Presiden Jokowi untuk menindak tegas menteri-menterinya yang menyuarakan wacana menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. “Kami pun berpandangan bahwa Pak Jokowi mesti melakukan tindakan tegas terhadap pembantu-pembantunya yang melakukan manuver terkait wacana dan gerakan penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden dan presiden tiga periode,” kata Kamhar, Senin (18/4). Menurut Kamhar, publik dapat membaca bahwa Luhut merupakan motor gerakan menunda Pemilu 2024 dengan mengeklaim adanya big data, mengkondisikan ketua umum partai politik, maupun merencanakan deklarasi dukungan agar Jokowi menjabat tiga periode.
5. Kemensetneg mempublikasikan julukan bagi para Presiden RI yang telah purnatugas di akun Instagram resmi @kemensetneg.ri. Dalam unggahan pada akhir pekan lalu diungkap julukan yang diberikan kepada enam presiden, yakni sejak Soekarno hingga SBY. Dijelaskan, publikasi ini berdasarkan versi Museum Kepresidenan Balai Kirti dengan maksud agar masyarakat mengenal julukan untuk masing-masing presiden dan latar belakang pemberian julukan itu.
Kemensetneg juga menekankan, presiden yang disebutkan julukannya adalah mereka yang sudah selesai menjalankan masa jabatannya. Yakni, Presiden RI pertama, Soekarno sebagai Bapak Proklamator, Presiden RI ke-2, Soeharto sebagai Bapak Pembangunan, Presiden RI ke-3, BJ Habibie sebagai Bapak Teknologi. Presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid sebagai Bapak Pluralisme, Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri sebagai Ibu Penegak Konstitusi dan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Bapak Perdamaian.
Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini mengatakan, tidak ada momentum khusus dalam publikasi julukan dari mantan-mantan presiden Indonesia. Semua yang dipublikasi lewat akun Instragam Setneg merupakan reproduksi konten dari Balai Kirti. “Kami kira membicarakan spirit dari setiap kepresidenan perlu dilakukan setiap saat. Sehingga masyarakat semakin menghargai apa yang sudah kita capai sebagai bangsa. Selain itu, ini juga menjadi wahana untuk meningkatkan awareness dari museum Kepresidenan sendiri,” ujarnya, Senin (18/4)
6. Densus 88 Antiteror Polri menyebut teroris dari kelompok Negara Islam Indonesia (NII) berencana menggulingkan pemerintah sebelum 2024. Densus mengklaim punya bukti soal rencana ini. Hal tersebut terungkap dari proses pemeriksaan dan pengembangan 16 tersangka teroris yang ditangkap di wilayah Sumatera Barat pada Maret 2022.
“Barang bukti yang ditemukan juga menunjukkan sejumlah rencana yang tengah dipersiapkan oleh jaringan NII Sumatra Barat yakni upaya melengserkan pemerintah yang berdaulat sebelum tahun pemilu 2024,” kata Kepala Bagian Bantuan Operasi (Kabagbanops) Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar kepada wartawan, Senin (18/4).
Aswin tak menjelaskan lebih lanjut barang bukti serta upaya yang akan dilakukan NII untuk merebut kekuasaan sebelum Pemilu 2024. Dia hanya menjelaskan bahwa kelompok tersebut hingga saat ini masih menganut pemikiran NII era Kartosuwiryo. Kata Aswin, kelompok ini ingin mengganti ideologi Pancasila dan sistem pemerintahan Indonesia dengan khilafah atau syariat Islam.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon meragukan klaim Densus 88 yang menyebut kelompok Negara Islam Indonesia (NII) di Sumatera Barat berencana menggulingkan pemerintah bermodal golok sebelum 2024. Fadli terutama ragu terkait keberadaan NII di Sumbar seperti klaim Densus. Sebab menurut dia, tiga dari empat pendiri RI berasal dari Minang, Sumbar, yakni Bung Hatta, Syahrir, dan Tan Malaka.
“Tiga dari 4 pendiri Republik ini orang Minang, Sumatera Barat (Hatta, Syahrir, Tan Malaka). Yang benar aja ada NII di Sumbar mau memberontak pakai sebilah golok,” kata Fadli dalam cuitannya, Senin (18/4). Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu pun berkelakar bahwa golok biasanya digunakan untuk mengambil kelapa untuk berbuka puasa. “Golok biasanya dipakai untuk ambil kelapa dan berbuka puasa,” ucap Fadli.
7. Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan uji materi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang diajukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat. “Amar Putusan: Tolak Permohonan Hak Uji Materiil,” demikian dikutip dari situs Kepaniteraan MA, Senin (18/4).
Perkara nomor: 34 P/HUM/2022 itu diadili oleh hakim ketua Supandi dengan hakim anggota masing-masing Yodi Martono Wahyunadi dan Is Sudaryono. Putusan dijatuhkan pada Kamis, 14 April 2022. Dalam gugatan ini, LKAAM Sumatera Barat menggugat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim. Penggugat meminta agar Permendikbud 30/2021 dicabut dengan alasan peraturan multitafsir dan menjadi pintu masuk melegalkan seks bebas atau zina.
8. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) merangkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan, lebih dari 80 juta orang akan melakukan mudik Lebaran pada tahun ini. Perkiraan itu setelah pemerintah resmi memberlakukan libur panjang dan cuti bersama.
“Pemerintah sudah memberikan libur cuti massal dan tentu diharapkan cuti massal ini dapat dimanfaatkan untuk mudik. Dan berdasarkan survei yang dilakukan, yang akan mudik lebih dari 80 juta orang,” kata Airlangga saat mengisi pidato di acara peringatan Nuzulul Quran di Kantor DPP Partai Golkar, Senin (18/4).
Airlangga memperkirakan jumlah warga Jabodetabek yang akan mudik Lebaran mencapai 14 juta jiwa dan sebagian besar dari mereka akan mudik ke Jateng. “Dari Jabodetabek saja 14 juta jiwa dan tujuan mudik yang pertama adalah Jawa Tengah,” katanya seraya mengingatkan potensi kemacetan pada mudik tahun ini.
Presiden Jokowi mengimbau masyarakat menghindari puncak arus mudik Lebaran Idulfitri pada 28-30 April dengan melakukan mudik lebih awal. Jokowi berkata akan ada 23 juta mobil dan 17 juta sepeda motor selama arus mudik. Dia menyebut kemacetan akan terjadi pada puncak arus mudik.
“Diperkirakan akan terjadi kemacetan parah. Oleh karena itu, saya ajak masyarakat menghindari puncak arus mudik 28, 29, 30 April 2022,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (18/4). Jokowi menyarankan masyarakat melakukan mudik lebih awal. Dia berkata waktu mudik bisa disesuaikan dengan jadwal libur dari kantor masing-masing.
9. Kemendagri masih memproses usulan nama penjabat gubernur dari berbagai pihak. Hal tersebut dilakukan menyusul tujuh gubernur akan habis masa jabatannya pada tahun ini sehingga akan terjadi kekosongan pejabat definitif menjelang Pemilu 2024. Dari tujuh gubernur tersebut, lima di antaranya akan habis masa jabatannya pada 15 Mei 2022 mendatang.
“Saat ini Kemendagri masih dalam proses menerima usulan penjabat gubernur dari berbagai pihak,” ujar Kapuspen Kemendagri Benny Irwan, Senin (18/4). Setelah menerima usulan nama-nama calon penjabat gubernur, Kemendagri akan melakukan peninjauan sesuai dengan profil dan pengalaman pejabat yang akan ditunjuk di pemerintahan. “Selanjutnya setiap usulan tersebut direview berdasarkan peraturan perundang-undangan,” ujar Benny.
Ketua DPR Puan Maharani minta pemerintah memilih penjabat kepala daerah yang sudah mengetahui kebutuhan daerah yang akan dipimpinnya. Puan berharap, penjabat kepala daerah yang terpilih langsung tancap gas mengerjakan tugas-tugasnya. “Jangan setelah menjabat, baru mempelajari lagi dari nol daerah yang dipimpinnya. Ingat, sekarang rakyat butuh pemulihan ekonomi yang super cepat dari dampak Covid-19,” kata Puan melalui siaran persnya, Senin (18/4).
Politikus PDI-P meminta proses seleksi penjabat kepala daerah dilakukan secara transparan dan terbuka bagi partisipasi publik. Kata dia, pemerintah harus lakukan penyaringan secara terukur dan terbebas dari kepentingan politik serta menyiapkan wadah bagi masyarakat yang ingin memberi masukan.
Mayoritas publik tak tahu ratusan wilayah akan kehilangan pejabat deninitifnya pada tahun 2022 dan 2023. Hal itu ditemukan dalam jajak pendapat Litbang Kompas yang dilakukan 7-12 Maret 2022 yang melibatkan 1.002 responden di seluruh Tanah Air berusia 17 tahun atau lebih. “Hasil jajak pendapat mendapati 66,1 persen responden mengaku tidak tahu akan kekosongan pejabat definitif di ratusan daerah jelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024,” kata peneliti Litbang Kompas Eren Marsyukrilla, Senin (18/4).
Adapun para pejabat di 272 daerah seperti gubernur, bupati dan wali kota yang dipilih masyarakat akan diganti dengan penjabat yang ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kemendagri. Mayoritas publik pun tak yakin pemilihan penjabat terbebas dari kepentingan politik. Keraguan itu ditunjukan oleh 38,3 persen responden.
Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan sebagian besar publik sepakat, kekosongan kepala daerah pada tahun 2022-2023 diisi oleh penjabat kepala daerah dari kalangan pejabat birokrat atau seseuai dengan ketentuan undang-undang. Pandangan publik tersebut pun sejalan ketersediaan ASN untuk mengisi kekosongan kursi pejabat daerah tahun 2022-2023. “Hal ini pun sejalan dengan pandangan 63,4 persen responden yang sepakat bahwa penjabat kepala daerah selayaknya diisi oleh kalangan pejabat birokrat yang diatur dalam ketentuan undang-undang,” ujar peneliti Litbang Kompas Eren Marsyukrilla, Senin (18/4).
10. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyebutkan, modus penipuan aplikasi berkedok binary option dan robot trading tak ubahnya pengulangan sejarah mengenai investasi ilegal di Tanah Air. Menurutnya, kasus binary option dan robot trading pernah terjadi di masa lalu. Tepatnya ketika masyarakat Indonesia dihebohkan dengan terbongkarnya Skandal Tambang Emas Busang atau Skandal Bre-X pada 1993.
“Apa pun namanya, piringnya bisa berubah-ubah, tapi masakannya itu-itu saja,” kata Ivan saat memberikan sambutan dalam talkshow ‘Menelusuri Jejak Binary Option dan Robot Trading Ilegal, Menjerat Pelaku Penipuan’, dikutip dari Youtube PPATK Indonesia, Senin (18/4). Ivan mengatakan, ketika kasus Bre-X terbongkar, Indonesia saat itu belum mempunyai lembaga PPATK, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akan tetapi, pada kasus binary option dan robot trading, situasinya terjadi ketika Indonesia sudah mempunyai PPATK hingga OJK.
Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tongam Lumban Tobing mengungkapkan korban investasi ilegal berkedok berkedok binary option dan robot trading rata-rata orang yang berpendidikan dan mapan secara ekonomi. “Karena korban-korban ini sangat mampu menginvestasikan uang sampai ratusan juta, bahkan miliaran,” ujar Tongam dalam talkshow ‘Menelusuri Jejak Binary Option dan Robot Trading Ilegal, Menjerat Pelaku Penipuan’, dikutip dari Youtube PPATK Indonesia, Senin (18/4).
Tongam menilai maraknya investasi ilegal terjadi tak lepas karena adanya faktor supply and demand atau penawaran dan permintaan. Menurutnya, faktor penawaran tersebut ada lantaran mempunyai pasar untuk melakukan investasi ilegal. Sedangkan, terkait permintaan tak lepas karena faktor literasi masyarakat yang cenderung rendah. Menurutnya, ketika adanya penawaran investasi dengan iming-iming tinggi, masyarakat yang mempunyai literasi rendah akan mudah terjebak.
11. Presiden Jokowi mengatakan, setidaknya ada tiga strategi pemerintah dalam mengatasi potensi kemacetan parah yang terjadi saat mudik Lebaran 2022. Jokowi mengungkapkan, kemacetan terjadi akibat puluhan juta kendaraan digunakan masyarakat saat mudik. “Dalam mengantisipasi pemerintah telah menyiapkan rekayasa lalu lintas melalui aturan ganjil genap, pemberlakuan satu arah (one way) dan larangan truk masuk jalan tol,” ujar Jokowi dalam video yang diunggah YouTube Sekretariat Presiden, Senin (18/4).
Presiden menjelaskan, berdasarkan survei Kementerian Perhubungan diperkirakan sekitar 23 juta mobil dan 17 juta motor yang akan digunakan para pemudik. Oleh karenanya kondisi jalan yang dilalui arus mudik diprediksi akan macet parah. “Oleh karena itu, saya mengajak masyarakat untuk menghindari puncak arus mudik pada 28, 29 dan 30 April 2022,” tegasnya.
Sementara itu Polda Metro Jaya memperkirakan bakal ada lebih dari 9.000 personel gabungan yang dikerahkan untuk mengamankan arus mudik dan arus balik Lebaran 2022. “Kami sedang hitung semuanya, karena posnya juga banyak. Paling tidak perkiraan saya total keseluruhan itu diatas 9.000 personel, itu gabungan,” ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo, Senin (18/4).
12. Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menegaskan, pihaknya sudah menyetujui penambahan anggaran untuk Kemendagri, salah satunya ditujukan ke Ditjen Dukcapil. Hal itu menanggapi pernyataan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh bahwa perangkat server untuk KTP Elektronik (KTP-el) belum ditambah maupun diremajakan karena belum ada anggaran.
Junimart menyatakan, Komisi II DPR dari awal menganggap penting anggaran untuk KTP Elektronik sehingga menyetujui penambahan anggaran tersebut. Tetapi sayangnya, penambahan anggaran tersebut belum digelontorkan oleh Kemenkeu.
13. Dari laporan situs e-LHKPN KPK, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno tercatat memiliki harta sebesar Rp 10,6 triliun. Dengan begitu, Sandiaga kini menjadi pejabat terkaya, mengalahkan anggota Wantimpres Dato Sri Tahir. (HPS)
