Isu yang paling menarik perhatian publik pagi ini adalah penetapan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana (IWW) ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO atau minyak goreng oleh Kejaksaan Agung. Anak buah Mendag M Lutfi itu langsung ditahan Kejaksaan Agung bersama dengan 3 orang lain dari pihak swasta yang disebut-sebut punya backing orang kuat di negeri ini.
Isu kedua, Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin menegaskan, pihaknya akan menindak siapa pun yang terkait dalam tindakan pelanggaran hukum dalam kasus pemberian Fasilitas Ekspor Minyak Goreng Tahun 2021-2022 tanpa pandang bulu. Adapun dalam kasus tersebut Kejagung sudah menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka. “Bagi kami siapapun, menteri pun, kalau cukup bukti, ada fakta, kami akan lakukan itu,” tegas Burhanuddin.
Isu ketiga, Presiden Jokowi menyampaikan pesan keberagaman saat memberikan sambutan pada peringatan Nuzulul Quran tingkat kenegaraan yang digelar, Selasa (19/4) malam. Menurut presiden, kondisi keberagaman di Indonesia jangan sampai membuat satu kelompok merasa lebih baik dari kelompok lain. “Kita harus menyadari bahwa masing-masing elemen bangsa yang beraneka ragam memiliki kebaikan dan kelebihannya sendiri-sendiri. Jangan sampai ada di antara kita yang merasa lebih dari yang lain, merasa lebih baik dari yang lain, atau bahkan lebih suci dari yang lain,” ujar Presiden Jokowi.
Isu keempat, pemerintah RI dan Arab Saudi resmi menyepakati jumlah kuota haji pada tahun 2022 yaitu 100.051 jemaah. Pengumuman itu disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam Peringatan Nuzulul Quran Tingkat Kenegaraan di Kantor Kemenag, Jakarta. “Setelah dua tahun kita tak berangkatkan haji karena Covid-19, Alhamdulillah berkat ikhtiar kita semua di tahun ini kita berangkatkan kembali jemaah haji dengan kuota 100.051 jemaah dan 1.901 petugas,” kata Yaqut seraya menyatakan, pemberangkatan kloter pertama jemaah haji akan dilakukan pada 4 Juni 2022.
Isu kelima, Ketua DPR Puan Maharani meminta semua pihak untuk menyudahi polemik mengenai wacana menunda Pemilu 2024. Hal ini disampaikan Puan merespons laporan terhadap anggota Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR karena menyebut Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sebagai ‘Brutus Istana’. “Saya rasa polemik terkait apakah ditunda atau tidak ditunda dan sebagainya kita sudahi saja, jadi ya kita tidak usah berbicara lagi tentang hal itu,” kata Puan. Berikut isu selengkapnya.
1. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana (IWW) ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO atau minyak goreng oleh Kejaksaan Agung.
Anak buah Mendag M Lutfi itu langsung ditahan Kejaksaan Agung bersama dengan 3 orang lain dari pihak swasta. Mereka adalah Master Parulian Tumanggor (MPT) selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley MA (SMA) selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG), dan Picare Togare Sitanggang (PT) selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengumumkan langsung penetapan para tersangka dengan menyebut perbuatan mereka menyebabkan kerugian perekonomian negara. “Perbuatan para tersangka tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian perekonomian negara atau mengakibatkan kemahalan serta kelangkaan minyak goreng sehingga terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dan industri kecil yang menggunakan minyak goreng dan menyulitkan kehidupan rakyat,” kata Burhanuddin di kantornya, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Selasa (19/4).
Menurut Burhanuddin, tersangka Indrasari diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni menerbitkan persetujuan ekspor terkait komoditi crude palm oil atau CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, dan PT Musim Mas. Padahal, perusahaan itu belum memenuhi syarat untuk diberikan izin persetujuan ekspor tersebut.
2. Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin menegaskan, pihaknya akan menindak siapa pun yang terkait dalam tindakan pelanggaran hukum dalam kasus pemberian Fasilitas Ekspor Minyak Goreng Tahun 2021-2022 tanpa pandang bulu. Adapun dalam kasus tersebut Kejagung sudah menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka. “Bagi kami siapapun, menteri pun, kalau cukup bukti, ada fakta, kami akan lakukan itu,” kata Burhanuddin dalam konferensi pers, Selasa (19/4).
Menurut Burhanuddin, pihaknya juga akan mendalami apakah ada keterlibatan Menteri Perdagangan M Lutfi dalam kasus tersebut. Ia kembali menegaskan, siapa pun pihak yang terlibat akan ditindak tegas. “Kami akan dalami, dalami ini kebijakan, dan kami akan dalami,” tegasnya. Sebagai informasi, Kejagung telah menetapkan 4 tersangka, termasuk Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, Indrasari Wisnu Wardhana dalam kasus pemberian fasilitas ekspor minyak goreng tahun 2021-2022.
Kejagung langsung menahan para tersangka tersebut untuk 20 hari ke depan, terhitung mulai 19 April 2022 hingga 8 Mei 2022. Mereka tampak mengenakan rompi berwarna merah jambu Pidsus Kejagung dengan tangan diborgol. IWW dan MPT ditahan di rumah tahanan (Rutan) Salemba Kejagung. Sementara, SMA dan PT ditahan di Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan para tersangka ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Direktur Penyidikan Kejagung. “Pada tersangka dilakukan penahanan ditempatkan yang berbeda berdasarkan Surat Perintah Penahanan Direktur Penyidikan,” kata Burhanuddin kepada wartawan, Selasa (19/4). Mereka diduga bermufakat jahat dengan pemohon untuk melakukan proses penerbitan persetujuan ekspor.
Kejaksaan Agung masih mendalami dugaan kerugian perekonomian negara sebagaimana diatur Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dalam kasus pemberian izin ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO). Tak hanya itu, mereka juga dijerat kasus dugaan gratifikasi ke pejabat Kemendag. “Pertama kami akan mengarahkannya ke perekonomian negara. Kemudian, korporasi (terjerat) sangat mungkin itu dan kami sudah perintahkan Jampidsus (Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus) dan Dirdik (Direktur Penyidikan) untuk lakukan itu,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada wartawan, Selasa (19/4).
Menurutnya, penyidik menemukan indikasi perbuatan tindak pidana korupsi dalam pemberian persetujuan ekspor minyak goreng yang dalam beberapa waktu terakhir membuat masyarakat mengalami kesulitan. Burhanuddin mengatakan, penyidik masih berkoordinasi dengan sejumlah lembaga terkait untuk menentukan nilai kerugian keuangan negara yang timbul akibat kasus tersebut. “Untuk perhitungan kami sedang laksanakan. Kemudian kalau itu ada gratifikasi pasti akan didalami,” jelasnya.
3. Mendag Muhammad Lutfi menginstruksikan jajaran kementeriannya untuk membantu proses penegakan hukum di Kejaksaan Agung terkait kasus izin penerbitan ekspor (PE) minyak goreng. Hal tersebut menyusul penetapan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardana sebagai tersangka. “Saya telah menginstruksikan jajaran Kemendag untuk membantu proses penegakan hukum yang tengah berlangsung karena tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang menimbulkan kerugian negara dan berdampak terhadap perekonomian nasional serta merugikan masyarakat,” ujar Lutfi, kemarin.
Lutfi pun mengatakan, Kemendag akan terus mendukung proses hukum yang dilakukan Kejagung. Selain itu, Lutfi juga menyatakan selalu menekankan jajarannya agar pelayanan perizinan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan transparan. “Kementerian Perdagangan mendukung proses hukum yang tengah berjalan saat ini. Kementerian Perdagangan juga siap untuk selalu memberikan informasi yang diperlukan dalam proses penegakan hukum,” ujar Lutfi.
4. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengaku miris atas penetapan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka kasus pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), Sahroni menyebut sosok-sosok yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut merupakan mafia minyak yang sebenarnya.
“Sangat menyedihkan dan membuat miris, karena ternyata pelakunya adalah orang di Kemendag itu sendiri yang tindakannya justru merugikan rakyat. Mereka adalah mafia minyak yang sebenarnya. Karenanya kami mengapresiasi keberanian dari Kejagung untuk mengungkap kasus ini,” ujar Sahroni, Selasa (19/4).
Mantan jubir KPK Febri Diansyah, menyindir eks lembaganya itu “kecolongan” soal penyidikan kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit. Menurut Febri, KPK seakan tertinggal dari Kejaksaan Agung yang bisa menguak tindak pidana korupsi terkait ekspor minyak sawit di tengah kelangkaan minyak goreng di Indonesia.
“Ketika KPK jadi sorotan tentang dugaan penerimaan gratifikasi pimpinan & skandal internal, Kejaksaan Agung mengumumkan Penyidikan Korupsi mafia minyak goreng. Apakah KPK benar-benar akan jadi masa lalu, dilupakan & ditinggalkan,” cuit Febri melalui akun Twitter @febridiansyah dan sudah diizinkan untuk dikutip, Selasa (19/4).
5. Presiden Jokowi menyampaikan pesan keberagaman saat memberikan sambutan pada peringatan Nuzulul Quran tingkat kenegaraan yang digelar, Selasa (19/4) malam. Menurut presiden, kondisi keberagaman di Indonesia jangan sampai membuat satu kelompok merasa lebih baik dari kelompok lain. “Kita harus menyadari bahwa masing-masing elemen bangsa yang beraneka ragam memiliki kebaikan dan kelebihannya sendiri-sendiri. Jangan sampai ada di antara kita yang merasa lebih dari yang lain, merasa lebih baik dari yang lain, atau bahkan lebih suci dari yang lain,” ujar Jokowi sebagaimana dilansir dari siaran langsung YouTube Kementerian Agama RI.
“Kita mungkin berbeda dari yang lain, tapi bukan berarti kita merasa lebih dari yang lain,” tegasnya. Jokowi menuturkan, kebaikan-kebaikan yang muncul dari berbagai elemen bangsa sejatinya perlu dikedepankan kemanfaatannya. Oleh karenanya, dia mengajak umat Islam untuk menjadikan peringatan Nuzulul Quran sebagai momentum memperkuat kebersamaan dalam keragaman. “Yang sangat dibutuhkan dalam mewujudkan negeri dan bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” kata Jokowi lagi.
6. Pemerintah RI dan Arab Saudi resmi menyepakati jumlah kuota haji pada tahun 2022 yaitu 100.051 jemaah. Pengumuman itu disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam malam Peringatan Nuzulul Quran Tingkat Kenegaraan di Kantor Kemenag, Jakarta, Selasa (19/4).
“Setelah dua tahun kita tak berangkatkan haji karena Covid-19, Alhamdulillah berkat ikhtiar kita semua di tahun ini kita berangkatkan kembali jemaah haji dengan kuota 100.051 jemaah dan 1.901 petugas,” kata Yaqut seraya menyatakan, pemberangkatan kloter jemaah haji pertama akan dilakukan pada 4 Juni2022.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah Arab Saudi mengumumkan mengizinkan satu juta orang menunaikan ibadah haji di luar warga Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Sementara pemerintah dan DPR juga telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2022 sebesar Rp39,8 juta per calon jemaah.
7. Menko PMK Muhadjir Effendy memaparkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak dan remaja Indonesia. Dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 tentang kesehatan dan gizi anak dan remaja, disebutkan, 1 dari 10 pemuda usia 15-24 tahun memiliki gangguan mental emosional. Sementara dari dari sisi pemenuhan gizi, sebanyak 41 persen anak usia sekolah dan remaja di Indonesia tidak pernah sarapan.
“Sementara itu yang mengalami anemia 32 persen, yang kekurangan aktivitas dan pola makan tidak sehat 58,3 persen,” ujar Muhadjir dalam peluncuran Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja (RAN Pijar) di Jakarta, Selasa (19/4). Selain itu, sebanyak 12 persen anak usia 7-12 tahun mengalami obesitas. Muhadjir juga memaparkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2019 yang menunjukkan 3,2 persen kalangan pelajar dan mahasiswa di Indonesia menggunakan napza.
“Kemudian kekerasan di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sekitar adalah isu yang perlu segera diatasi karena diketahui bahwa 20 persen remaja usia 13-17 tahun pernah mengalami perundungan,” ujar Muhadjir. Muhadjir pun memaparkan, isu lain yang meliputi anak usia sekolah dan remaja di Indonesia yakni terkait kekerasan berbasis gender, perundungan berbasis siber, pekerja anak, dan risiko terpapar oleh paham radikal. Berdasarkan data Unicef, sebanyak 45 persen anak usia 14-24 tahun di Indonesia mengalami perundungan berbasis siber sepanjang tahun 2020.
8. Ketua DPR Puan Maharani meminta semua pihak untuk menyudahi polemik mengenai wacana menunda Pemilu 2024. Hal ini disampaikan Puan merespons laporan terhadap anggota Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR karena menyebut Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sebagai ‘Brutus Istana’. “Saya rasa polemik terkait apakah ditunda atau tidak ditunda dan sebagainya kita sudahi saja, jadi ya kita tidak usah berbicara lagi tentang hal itu,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/4).
Puan mengingatkan, Presiden Jokowi sudah menegaskan, Pemilu 2024 tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024 seperti yang disepakati oleh DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, politikus PDI-P tersebut menilai, wacana itu sebaiknya disudahi dan semua pihak fokus untuk menyiapkan tahapan Pemilu 2024 mendatang. “Sekarang ini kita mulai proses tahapan pemilu, kan KPU Bawaslu juga sudah dilantik yang baru dan juga sudah mulai melaksanakan rapat-rapat di DPR sesuai mekanismenya untuk melaksanakan tahapan tahapan yang ada,” kata Puan.
9. Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mengusulkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memiliki Dewan Pengawas. Ia mengatakan, hal tersebut harus dilakukan menyusul tindakan IDI yang dinilainya sewenang-wenang memberhentikan mantan Menkes Terawan Agus Putranto sebagai anggota. “IDI harus punya dewan pengawas, jadi tidak serta merta (pemberhentian anggota) ditentukan oleh IDI, ada pengawas di atas IDI yang mengoreksi, yang memberikan advance terhadap organisasi profesi ini sehingga dia tidak menjadi superbody, elitis seperti itu,” kata Irma dalam diskusi virtual, Selasa (19/4).
Irma menilai, rekomendasi pemberhentian Terawan menunjukkan IDI tidak berpihak pada kesejahteraan anggotanya. Ia juga mengatakan, IDI tidak berpihak pada tumbuh kembang anggotanya dalam hal ini terhadap vaksinasi Nusantara yang digagas oleh Terawan. “Menurut saya tidak berpihak, karena apa karena Vaksin Nusantara tersebut menurut saya tidak melindungi anggota,” ujarnya.
10. Managing Director of Paramadina Public Policy Institute Ahmad Khoirul Umam menilai, partai-partai politik berlatar belakang Islam belum mampu memimpin koalisi partai pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang. “Partai politik Islam belum siap menjadi “imam” dan tetap berada di posisi “makmum” menuju terbentuknya poros koalisi di pemilu 2024,” kata Umam dalam acara diskusi Paramadina Democracy Forum, Selasa (19/4). Umam beralasan, hingga saat ini belum ada satu pun tokoh dari partai berbasis Islam yang memiliki daya tawar yang kuat dalam peta politik nasional.
Menurut Umam, jika ingin memimpin sebuah koalisi, mesti ada tokoh dari partai politik Islam yang dapat menyatukan seluruh kekuatan untuk setidaknya memenuhi ambang batas pencalonan presiden. “You name it, ketua umum partai mana, tokoh yang mana, belum ada,” ujar dia. Umam menambahkan, dalan konteks pilpres, partai politik Islam juga mesti mengatasi dan mengantisipasi terjadinya split ticket voting, yakni situasi ketika pilihan basis pemilih loyal sebuah partai berbeda dengan dukungan yang diberikan elite partai politik kepada calon presiden tertentu.
Ketua Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Aditya Perdana memandang, upaya pembentukan poros politik antara Demokrat dengan Nasdem membutuhkan figur yang cukup kuat. Sosok ini dibutuhkan untuk mengerek dukungan atau suara terhadap koalisi tersebut. Pasalnya, poros politik yang kemungkinan terbentuk antara PDI-P dengan Gerindra sudah diisi nama-nama dengan elektabilitas mentereng, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.
“Problemnya, saya merasa perlu figur atau tokoh yang akan mereka usung dalam pilpres. Sosok itu harus kuat dan berpotensi menang agar menjadi magnet (bagi partai) di luar 2 partai utama itu (Demokrat dan Nasdem),” kata Aditya, Selasa (19/4). “Membangun poros baru ini bisa dilakukan seandainya suaranya Demokrat dan Nasdem memadai. Kalau cukup memadai, bisa dilakukan,” kata Aditya.
Pengamat politik dari Paramadina Public Policy Institute Ahmad Khoirul Umam mengatakan, PAN dan PPP terancam tidak mampu menembus ambang batas parlemen pada Pemilu 2024. Kedua parpol tersebut mesti lakukan terobosan agar lolos dari degradasi. “Ancaman degradasi dari zona parliamentary treshold 4 persen yang berpotensi menghantui PAN dan menghantui PPP,” kata Umam lagi.
Umam menjelaskan, perolehan suara PAN dapat berkurang seiring munculnya Partai Ummat yang didirikan Amien Rais dan Partai Pelita yang didirikan Din Syamsuddin. Pasalnya, dua partai baru tersebut berbagi basis pemilih yang sama, yakni kelompok Muhammadiyah. “Pak Amien Rais, bagaimanapun beliau, sekontroversial beliau, tetapi setidaknya beliau masih punya pengaruh yang cukup kuat di basis pemilih masyarakat Muhammadiyah, Pak Din Syamsuddin juga sama,” ujar Umam. Sementara itu, PPP terancam tak masuk parlemen pada periode mendatang karena perolehan suaranya pada 2019 lalu pun hanya lebih sedikit dibandingkan ambang batas parlemen.
11. Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menegaskan, partainya tak akan mengadakan konvensi calon presiden seperti tahun 2014. Sebab, Partai Demokrat telah sepakat untuk mengusung ketua umumnya, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon presiden.
“Untuk tahun 2024 Partai Demokrat di posisi berbeda, ada figur, Ketua Umum AHY, yang dari seluruh kader maupun simpatisan ada akspektasi dan aspirasi yang sama untuk memperjuangkan Ketua Umum AHY untuk Pilpres di 2024 nanti,” ujar Kamhar, Selasa (19/4). Dengan kondisi tersebut, menurut Kamhar, mekanisme konvensi untuk mencari capres menjadi tak lagi relevan dilakukan. Sekarang ini, Partai Demokrat tengah fokus melakukan komunikasi politik dengan berbagai partai politik lain untuk membangun koalisi.
Dijelaskan, Partai Demokrat membuka peluang duet antara Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden 2024. Lakumani mengatakan, di internal partai sendiri, beberapa kader juga menyuarakan aspirasi untuk memasangkan AHY dengan beberapa sosok, salah satunya Anies Baswedan. “Tentu kalau kemungkinan-kemungkinan pasti ada, di dalam politik selalu terbuka banyak kemungkinan dan di internal Partai Demokrat sendiri, kader mempunyai aspirasi yang menyuarakan ke depan Mas Ketua Umum AHY dengan siapa, termasuk misalnya dengan Mas Anies,” ujar Kamhar.
12. Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah mengusulkan agar Presiden Jokowi diberi julukan Bapak Rekonsiliasi jelang akhir masa jabatannya pada 2024 mendatang. Fahri menilai, Jokowi berhasil merangkul lawan politiknya pada Pilpres 2019. Mantan Wali Kota Solo itu mampu menggandeng capres 2019 Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan, maupun cawapresnya Sandiaga Uno sebagai Menparekraf.
“Pak Jokowi mau diberi gelar saya lebih suka kalau beliau mengejar gelar Bapak Rekonsiliasi, sebab, kalau bisa, sebelum beliau turun, beliau menyatukan kembali negara kita yang agak terpecah di arus bawah,” kata Fahri dalam keterangannya, Selasa (19/4).
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, melihat julukan yang diberikan kepada para mantan presiden itu merupakan upaya Jokowi untuk membangun tradisi baru. Harapannya, pemerintahan selanjutnya dapat meneruskan tradisi pemberian gelar terhormat tersebut.
“Mungkin ini semacam tradisi yang coba dibikin pemerintah Pak Jokowi, dan berharap pemerintah berikutnya meneruskan. Jadi pemerintah selanjutnya, pasca Pak Jokowi memberikan gelar pada Pak Jokowi,” ujar Bawono, Selasa (19/4).
Seperti diketahui, Kemsetneg mengeluarkan julukan baru bagi enam mantan presiden Indonesia. Soekarno diberi julukan Bapak Proklamator, Soeharto Bapak Pembangunan, BJ Habibie Bapak Teknologi, dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Bapak Pluralisme. Megawati Soekarnoputri diberi julukan Ibu Penegak Konstitusi dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Bapak Perdamaian. (HPS)
