Isu menarik pagi ini adalah perintah Presiden Jokowi agar kasus dugaan korupsi pemberian izin fasilitas ekspor minyak goreng periode 2021-2022 diusut tuntas. “Kemarin Kejaksaan Agung sudah menetapkan 4 tersangka urusan minyak goreng ini, saya minta diusut tuntas. Sehingga, kita bisa tahu siapa yang bermain,” kata Jokowi. Menurut Kepala Negara, harga minyak goreng masih menjadi masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat. Jokowi mengaku sudah melakukan segala upaya, termasuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng untuk masyarakat, namun belum cukup menyelesaikan persoalan minyak goreng.
Isu kedua, pengamat kebijakan publik, Didiet Haryadi Priyohutomo berharap Kejaksaan Agung memeriksa Mendag M. Luthfi terkait ditetapkannya eks Dirjen Daglu Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka dalam kasus izin ekspor minyak goreng tahun 2021-2022. Mendag Muhammad Lutfi menyatakan siap memberikan informasi terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng yang menyeret anak buahnya. ‘’Kementerian Perdagangan juga siap memberikan informasi dalam proses penegakan hukum,” kata Lutfi.
Isu ketiga, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju mencatatkan kenaikan harta kekayaan yang cukup drastis selama satu tahun, terhitung sejak 2020-2021. Hal ini diketahui dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periode 2021 para menteri yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan harta kekayaan itu tercatat di laman e-LHKPN. Dari 34 menteri, hampir seluruhnya mencatatkan kenaikan harta kekayaan. Namun, ada 5 menteri yang kekayaannya dilaporkan turun. Dalam setahun, sejumlah menteri mencatatkan kenaikan harta fantastis di atas Rp 5 miliar, bahkan ada yang mencapai lebih dari Rp 5 triliun.
Isu keempat, Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara soal isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Mahfud menegaskan wacana presiden 3 periode sudah tutup buku. “Ini sudah tutup buku (perpanjangan masa jabatan, 3 periode). Sudah tutup buku, mau pakai apa? PDIP sudah nyatakan. PDIP paling getol untuk amandemen PPHN (Pokok-pokok Haluan Negara). Tapi, karena ada isu ini (perpanjangan masa jabatan), saya nggak jadi amandemen, karena nanti bisa masuk ke jabatan itu,” jelas Mahfud, Rabu (20/4).
Isu kelima, Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah akan menjamin biaya tarif tol gratis jika terjadi antrean kendaraan hingga lebih dari 1 kilometer di gerbang tol selama musim mudik lebaran 2022. Menurut Budi, aturan seperti itu menjadi salah satu cara mendorong pengelola jalan tol memberikan performa pelayanan yang maksimal selama arus mudik Lebaran. ‘’Ada satu diskresi, apabila antrean mobil (di gerbang tol) itu lebih dari 1 kilometer, maka tidak perlu bayar. Jadi kita bisa memberikan suatu homework untuk pengelola tol, supaya tidak macet,” kata Menhub. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Jokowi minta kasus dugaan korupsi pemberian izin fasilitas ekspor minyak goreng periode 2021-2022 diusut tuntas. Dengan begitu, tak ada lagi permainan harga yang merugikan masyarakat. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan dan menahan 4 orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian izin fasilitas ekspor minyak goreng periode 2021-2022.
“Kebijakan-kebijakan kita misalnya, penetapan HET (Harga Ecera Tertinggi) untuk minyak curah, kemudian subsidi ke produsen, ini kita lihat sudah berjalan beberapa minggu ini belum efektif. Di pasar saya lihat, minyak curah ada yang belum seusai HET yang sudah kita tetapkan. Artinya memang ada permainan,” kata Jokowi saat berkunjung ke Sumenep, Rabu (20/4).
“Oleh sebab itu, kemarin dari Kejaksaan Agung, sudah menetapkan 4 tersangka urusan minyak goreng ini, dan saya minta diusut tuntas. Sehingga, kita bisa tahu siapa yang bermain,” lanjutnya. Menurut Jokowi, harga minyak goreng masih menjadi masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat. Jokowi mengaku sudah melakukan segala upaya, termasuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng untuk masyarakat, namun belum cukup menyelesaikan persoalan minyak goreng.
Pengamat kebijakan publik, Didiet Haryadi Priyohutomo berharap Jaksa Agung ST Burhanuddin memeriksa Mendag M. Luthfi terkait ditetapkannya eks Dirjen Perdagangan Luar Negeri (PLN) Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka dalam kasus pemberian fasilitas ekspor minyak goreng tahun 2021-2022. Menurutnya, Mendag harus diperiksa dengan sebuah keyakinan bahwa tidak mungkin Menteri tidak tahu tindakan yang dilakukan anak buahnya.
Didiet yang mantan anggota Komisi I DPR ini yakin seyakin-yakinnya Mendag mengetahui tindakan Dirjen PLN Kemendag, Indrasari Wisnu Wardhana yang sudah ditahan itu. Sebab, dalam sebuah hirarki kementrian, rasa-rasanya tidak ada tindakan eselon satu yang tidak diketahui oleh menteri. ‘’Jadi sekali lagi, saya yakin Mendag pasti tahu izin-izin ekspor yang diterbitkan anak buahnya. Oleh karenanya Kejaksaan Agung mesti tegas, jangan panjang waktu lagi untuk memeriksa menteri yang miskin pemahaman tugasnya,’’ tandas politisi Golkar ini.
2. Mendag Muhammad Lutfi menyatakan siap memberikan informasi terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang menyeret eks Dirjen Daglu Indrasari Wisnu Wardhana. “Kementerian Perdagangan juga siap memberikan informasi dalam proses penegakan hukum,” kata Lutfi dalam keterangan resmi, Rabu (20/4).
Lutfi mengaku mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Menurut dia, tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang telah merugikan negara dan masyarakat. “Tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang menimbulkan kerugian negara dan berdampak perekonomian nasional serta merugikan masyarakat,” kata Lutfi. Ia mengaku telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk mendukung proses penegakan hukum yang sedang berlangsung di Kejagung.
Sebelumnya, Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah mengatakan, Kejaksaan Agung punya peluang untuk memeriksa Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam kasus pemberian izin fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO). “Pasti siapa pun yang terkait akan diperiksa,” katanya menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan kemungkinan pemeriksaan terhaqdap Menteri Perdagangan, Rabu (20/4).
Mendag Muhammad Lutfi menunjuk Veri Anggrijono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu) menggantikan Indrasari Wisnu Wardhana yang tengah tersangkut kasus ekspor CPO.
Veri resmi menggantikan Indrasari mulai hair ini, Rabu (20/4). Sekjen Kemendag Suhanto mengungkapkan langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan publik di bidang perdagangan luar negeri bisa tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat tetap terlayani dengan baik.
“Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari penetapan status Dirjen Daglu sebagai tersangka dalam dugaan gratifikasi atau suap pemberian izin persetujuan ekspor minyak goreng oleh Kejaksaan Agung RI. Penunjukan tersebut untuk memastikan agar pelayanan publik di bidang perdagangan luar negeri tetap berjalan,” kata Suhanto, kemarin.
Selain itu, Mendag juga menunjuk Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan Didid Noordiatmoko sebagai Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Sebelumnya, posisi Plt Kepala Bappebti dipegang oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Penetapan Plt Kepala Bappebti yang baru juga resmi berlaku 20 April 2022.
3. Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah menduga eks Dirjen Daglu Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana mendapat pemberian dari beberapa perusahaan eksportir crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng, atas diterbitkannya izin persetujuan ekspor (PE). “Kira-kira ada yang gratis enggak kalau umpamanya dia tabrak aturan,” ujar Febrie di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Rabu (20/4).
Febrie juga menyatakan ada 88 perusahaan yang dipantau selama melakukan kegiatan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya selama Januari 2021 hingga Maret 2022. Saat ini ada tiga perusahaan yang diusut oleh penyidik kejaksaan karena diduga melanggar hukum. Jaksa pun menyebut peluang bertambahnya tersangka dalam perkara itu terbuka.
“Nah, 88 (perusahaan) itu yang kita cek, bener enggak ekspor itu dikeluarkan dia telah memenuhi DMO (domestic market obligation) di pasaran domestik. Kalau dia enggak (memenuhi kewajiban), ya bisa tersangka dia,” kata Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Febrie Adriansyah kepada wartawan, Rabu (20/4). Febrie mengatakan bahwa perusahaan yang mendapat persetujuan ekspor dari pihak Kementerian Perdagangan seharusnya memenuhi kewajiban DMO sebesar 20 persen.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, meminta pimpinan komisinya memanggil Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi, setelah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kemendag ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Ia meminta, pimpinan Komisi VI meminta izin ke pimpinan DPR untuk menggelar rapat di tengah masa reses yang tengah berlangsung saat ini.
“Kita minta keterangan dong apa yang terjadi ini kok bisa ditetapkan tersangka, ada apa dengan Kemendag, jadi saya usulkan ke pimpinan Komisi VI DPR agar meminta izin pimpinan DPR agar kita bisa melakukan rapat kerja dengan Mendag untuk meminta klarifikasi dan keterangan mengenai kondisi ditetapkan tersangka Dirjen Daglu,” ujar Andre kepada wartawan, Rabu (20/4). Ia mengaku sudah mengendus hal yang aneh dengan polemik minyak goreng beberapa bulan terakhir sejak awal. Andre heran melihat Indonesia sebagai produksi minyak goreng dengan surplus hingga 11 miliar liter per tahun mengalami kelangkaan.
4. Empat orang tersangka kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO), salah satunya eks Dirjen Daglu Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana, terancam hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman mati, lantaran Kejaksaan Agung menggunakan Pasal 2 dan 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. “(Dijerat) Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor ya,” kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus, Supardi kepada wartawan, Selasa (19/4).
Seperti diketahui, Pasal 2 UU Tipikor mengatur pemberian sanksi pidana kepada setiap orang yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Ancaman pidana dari penerapan pasal ini ialah penjara seumur hidup atau paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun. Bahkan dalam Pasal 2 ayat (2), dijelaskan bahwa dalam keadaan tertentu hukuman pidana mati dapat dijatuhkan kepada terdakwa.
Sementara Pasal 3 UU Tipikor, ancaman hukumannya berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar.
Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman mendesak Kejaksaan Agung agar menindak perusahaan tempat bekerja tiga tersangka kasus dugaan korupsi atas perizinan ekspor minyak goreng. Sebab dalam pandangannya, mereka bekerja untuk perusahaannya masing-masing. “Kejagung mesti menjerat korporasi-korporasi itu sebagai tersangka agar menjadi pelajaran untuk korporasi lain. Tidak bisa hanya beralasan tindakan hanya dilakukan pengurus saja, karena pengurus melakukan tindak pidana korupsi demi kepentingan perusahaaan. Berbagai perusahaan ini jelas mendapat keuntungan dari tindak pidana itu,” ujarnya.
Zaenur berpandangan, kerugian dalam tindak pidana korupsi ekspor minyak goreng tak hanya menyebabkan merugikan keuangan negara tapi juga kerugian di sektor ekonomi. “Karena tindak pidana ini menyebabkan kenaikan harga minyak goreng dalam negeri. Jadi itu sudah masuk dalam kerugian ekonomi negara,” imbuhnya.
5. Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju mencatatkan kenaikan harta kekayaan yang cukup drastis selama satu tahun, terhitung sejak 2020-2021. Hal ini diketahui dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periode 2021 para menteri yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan harta kekayaan itu tercatat di laman e-LHKPN. Dari 34 menteri, hampir seluruhnya mencatatkan kenaikan harta kekayaan. Setidaknya, hanya 5 menteri yang kekayaannya dilaporkan turun. Dalam setahun, sejumlah menteri mencatatkan kenaikan harta fantastis di atas Rp 5 miliar, bahkan ada yang mencapai lebih dari Rp 5 triliun.
6. Menko Polhukam Mahfud MD bercerita saat dirinya dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Bogor. Kala itu, Jokowi bertanya ke Mahfud mengapa isu perpanjangan masa jabatan Presiden selalu ramai disorot masyarakat. “Pada hari Selasa, sebelum demo (mahasiswa) itu, Presiden memanggil saya ke Istana Bogor. (Presiden) tanya banyak hal, masalah BLBI, masalah macam-macam. Terakhir nih, (Presiden tanya) ‘Pak Mahfud, itu tentang isu 3 periode sama perpanjangan jabatan kenapa ramai terus?’’ ujar Mahfud dalam acara Adu Perspektif, Rabu (20/4).
“‘Iya Pak, katanya Bapak (Jokowi) mau perpanjang (jabatan)?'” kata Mahfud menirukan suaranya saat menjawab pertanyaan Presiden Jokowi. “‘Saya mau ngomong apa lagi? Apa kurang jelas saya ngomong bahwa saya tidak (tidak setuju perpanjangan jabatan). Tanggal sekian saya ngomong, tanggal sekian saya manggil KPU pun untuk menunjukkan bahwa saya mau pemilu tahun 2024,'” jelas Mahfud menirukan suara Jokowi.
Mahfud kemudian menyebut bahwa perkataan Jokowi bisa ditafsirkan macam-macam oleh masyarakat. Menurut Mahfud, setelah pertemuan itu, Presiden Jokowi menegur menteri-menteri agar tidak bicara penundaan pemilu. Video arahan Jokowi diunggah di YouTube. Seketika, tak ada lagi menteri yang berbicara penundaan pemilu hingga perpanjangan jabatan presiden.
Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara soal isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Mahfud menegaskan wacana presiden 3 periode sudah tutup buku. “Ini sudah tutup buku (perpanjangan masa jabatan, 3 periode). Sudah tutup buku, mau pakai apa? PDIP sudah nyatakan. PDIP paling getol untuk amandemen PPHN (Pokok-pokok Haluan Negara). Tapi, karena ada isu ini (perpanjangan masa jabatan), saya nggak jadi amandemen, karena nanti bisa masuk ke jabatan itu,” jelas Mahfud dalam sebuah acara diskusi, Rabu (20/4).
Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah memastikan Pemilu 2024 bakal digelar tanpa penundaan. Namun, sejumlah elemen, termasuk mahasiswa menilai Jokowi kurang tegas dengan pernyataannya. Mahfud menilai Jokowi tidak perlu lagi memberikan penegasan terkait sikap terhadap isu perpanjangan jabatan presiden. “Menurut saya sudah sangat tegas. Apa lagi coba? Mau ngomong apa lagi?” lanjut Mahfud. Ia menyebut Jokowi tunduk terhadap konstitusi, yakni masa jabatan presiden maksimal 2 periode.
7. Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) akan menggelar demonstrasi, Kamis (21/4) hari ini. Mereka akan demo di 2 titik di Jakarta Pusat, yakni sekitar Istana Negara dan depan Gedung DPR. “Elemen mahasiswa dan buruh yang akan bergabung dalam aksi besok,” ucap Ketua BEM UI Bayu Satria, Rabu (20/4) malam.
Bayu mengatakan, ada tujuh tuntutan rakyat yang akan disampaikan. 1. tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden, turunkan harga kebutuhan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi, tindak tegas segala tindakan represif terhadap masyarakat sipil dengan mekanisme yang ketat dan tidak diskriminatif, wujudkan pendidikan ilmiah, gratis, dan demokratis, sahkan RUU pro rakyat dan tolak RUU pro oligarki, wujudkan reforma agraria sejati, dan tuntaskan seluruh pelanggaran HAM.
Ditlantas Polda Metro Jaya bakal menutupkan jalan di seputar Istana Negara dan Gedung DPR dalam rangka mengantisipasi unjuk rasa pada Kamis (21/4). Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan unjuk rasa itu akan dilakukan di tiga lokasi berbeda, yakni Patung Kuda, gedung DPR/MPR, dan persimpangan Harmoni.
“Oleh sebab itu, akan ada beberapa rekayasa lalu lintas yang akan kami lakukan sejak pagi mungkin sekitar pukul 09.00 WIB pukul 10.00 WIB,” kata Sambodo kepada wartawan, Rabu (20/4). Ia menyampaikan, penutupan jalan di sekitar Patung Kuda akan dilakukan di depan Gedung Sapta Pesona. Lalu, untuk sekitar Istana Negara, penutupan dilakukan di Harmoni, Gambir, serta Jalan Veteran.
8. Presiden Jokowi luncurkan holding BUMN di bidang pertahanan yang dinamakan Defense Industry Indonesia (Defend ID) di Surabaya, Rabu (20/4). Pada kesempatan itu, juga diluncurkan sejumlah program strategis BUMN industri pertahanan. “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, holding dan program strategis BUMN industri pertahanan Defend ID saya luncurkan hari ini,” ujar Jokowi dalam keterangannya sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden.
Jokowi menuturkan, Indonesia harus segera membangun kemandirian industri pertahanan. Selain itu, juga mendorong industri pertahanan dalam negeri agar siap memasuki era persaingan baru. “Dan mampu memenuhi kebutuhan pertahanan pokok untuk menjaga kedaulatan NKRI. Dan kemandirian industri pertahanan harus kita wujudkan bersama-sama. Tidak bisa sendiri-sendiri. Tidak bisa parsial, kita harus perkuat industrinya. Kita juga harus bangun ekosistemnya agar tumbuh dan berkembang semakin maju. Karena itu saya mengapresiasi pembentukan holding BUMN industri pertahanan,” ujar Jokowi.
9. Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah akan menjamin biaya tarif tol gratis jika terjadi antrean kendaraan hingga lebih dari 1 kilometer di gerbang tol selama musim mudik lebaran 2022. Menurut Budi, aturan seperti itu menjadi salah satu cara mendorong pengelola jalan tol memberikan performa pelayanan yang maksimal selama arus mudik Lebaran.
‘’Ada satu diskresi, apabila antrean mobil (di gerbang tol) itu lebih dari 1 kilometer, maka tidak perlu bayar. Jadi kita bisa memberikan suatu homework untuk pengelola tol, supaya tidak macet,” kata Budi dalam bincang-bincang eksklusif, kemarin.
10. Presiden Jokowi akan mempromosikan Lintas Pantai Selatan (Pansela) Jawa sebagai alternatif jalur mudik tahun ini. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Ia mengatakan Jokowi dijadwalkan berangkat ke Pantai Selatan Jawa antara Selasa (26/4) atau Kamis (28/4).
“Kami ingin mempromosikan, mudah-mudahan pak presiden pada Selasa atau Kamis akan ke Pansela. Kami promosikan betul lewat sana,” kata Basuki lewat rekaman suara, Rabu (20/4). Basuki menyarankan masyarakat untuk memanfaatkan jalur Pansela untuk pulang ke kampung halaman. Hal ini untuk menghindari kemacetan selama arus mudik dan balik.
11. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar menggelar Nusantara Mengaji, yakni khataman Al-Qur’an sekaligus peringatan Nuzulul Qur’an di Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Selaku inisiator Nusantara Mengaji, pemilik sapaan akrab Cak Imin itu berdoa dan memohon kepada Tuhan agar pembangunan IKN bisa segera rampung.
“Mengharap berkah Nuzululqur’an dengan khotmil quran membawa doa kita makbul, sehingga seluruh proses ikhtiar pembangunan bangsa ini dengan cepat dan berhasil. Wabilkhusus, IKN yang merupakan kerja raksasa, IKN yang merupakan keberanian untuk membangun peradaban baru, penyeimbang dari semua kemajuan pemerataan dari kemakmuran, dan seluruh cita-cita besar,” ujar Cak Imin di Titik Nol IKN Nusantara seperti disiarkan secara daring, Rabu (20/4).
12. ICW mendesak Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mundur dari jabatannya karena telah terbukti membohongi publik lewat konferensi pers 30 April 2021. Pembohongan publik lewat konferensi pers itu, kata ICW, sebagaimana penilaian Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menilai Lili sudah tidak pantas memimpin lembaga antirasuah.
“Dengan sudah dibenarkannya tindakan kebohongan tersebut, untuk itu ICW meminta agar Sdri LPS [Lili Pintauli Siregar] segera mengundurkan diri sebagai Pimpinan KPK. Sebab, dirinya sudah tidak pantas lagi menduduki posisi tersebut,” ujar Kurnia melalui keterangan tertulis, Rabu (20/4).
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Komisioner Lili Pintauli Siregar terbukti berbohong dalam konferensi pers 30 April 2021. Kendati demikian, Dewas justru menghentikan dugaan pelanggaran etik tersebut. Hal itu diketahui melalui surat Dewas KPK nomor: R-978/PI.02.03/03-04/04/2022 tertanggal 20 April 2022 yang ditujukan kepada pihak pelapor atas nama Benydictus Siumlala Martin Sumarno dkk. “Telah terbukti bahwa Saudari Lili Pintauli Siregar melakukan kebohongan dalam konferensi pers pada tanggal 30 April 2021,” demikian bunyi kesimpulan surat yang ditandatangani salah satu Anggota Dewas yang dikutip Rabu (20/4). (HPS)
